Gorontalo Utara
Program Motabi Kambungu Langkah Solutif Layani Masyarakat Gorut
Published
3 years agoon

GORUT – Program pemerintah melayani masyarakat langsung ke desa-desa direncakan akan diselenggarakan selama 2 hari di masing-masing kecamatan se-kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi program Motabi Kambungu.
“Nah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD itu memerlukan kehadiran pejabat. Nah saya oleh Bupati ditugaskan di Cempaka Putih untuk melihat secara langsung penyelesaian masalah terkait dengan pensertifikatan tanah,” Ungkap Sekda Suleman Lakoro saat mendampingi Bupati Thariq Modanggu mendatangi Kecamatan Tolinggula.
“Sementara Bupati menuju ke Tolinggula Pantai untuk menyerahkan 100 sertifikat sekaligus juga menyerahkan mobil operasional dari Pemda Gorut ke Badan Pertanahan Nasional,” tutur Suleman Lakoro.
Sekda Suleman menerangkan dalam kunjungannya di Desa Cempaka Putih ia mendapati ada masalah terkait pertanahan yang sudah 26 tahun belum terselesaikan.
“Masalahnya apa, bahwa wilayah Cempaka Putih ini merupakan wilayah transmigrasi tahun 80an itu sudah ditempati oleh transmigrasi khususnya yang berasal dari Jawa. Dari data yang ada tadi itu ada sekitar 172 KK yang menempati wilayah transmigrasi ini. Nah setelah mereka tinggal disitu beberapa lama, itu oleh BPN diterbitkanlah sertifikat tanah atas masing-masing KK yang menempati lahan-lahan itu. Namun mereka sudah meninggalkan lahan pertaniannya karena sudah pulang ke Jawa,..”
“Nah itu setelah kosong lahannya, ini ada berbagai masyarakat yang sudah datang untuk menempati itu. Sementara di satu sisi, dan itu sudah berlangsung sudah puluhan tahun. Oleh karena itu ketika masyarakat yang sudah menempati lahan itu untuk mengurus sertifikatnya, inikan tidak bisa,” jelasnya.
Sehingga kata Suleman sertifikat yang telah diterbitkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan nama yang sekarang menempati rumah itu, dan harus perlu dilakukan balik nama. Sementara proses balik nama susah dilaksanakan karena nama yang tertera dalam sertifikat sudah tidak diketahui berada dimana.
“Nah oleh karena itu dengan program Motabi Kambungu ini kami oleh Bupati diperintahkan untuk turun ke lapangan menyelesaikan setiap persoalan yang dialami masyarakat. Tidak terkecuali juga dinas Nakertrans yang menangani langsung transmigrasi,” ujarnya.
Dengan melihat persoalan ini maka Sekda bersama tim mengambil kesimpulan akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai lintas instansi diantaranya dinas pertanahan dan juga BPN untuk turun langsung ke lapangan dengan tugas mengindentifikasi dan mengimpetarisasi lagi lahan-lahan yang telah ditempati oleh masyarakat sekarang dengan berbagai alasan.
“Misalnya si A menempati lahan itu dengan cara apa, apa itu dengan jual beli atau atas persetujuan pemerintah desa atau bagaimana. Nah setelah itu dengan data yang terkumpul kami akan bermohon ke pemerintah pusat untuk menghapus sertifikat yang sudah lebih dahulu terbit, atau yang sudah puluhan tahun ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan akan dialihkan ke pemilik yang telah menempati lahan dan rumah tersebut,”
“Nah ini perlu upaya, sehingga oleh Bupati kami akan melakukan gerakan tindak lanjut daripada pertemuan tadi itu untuk ditindaklanjuti di lapangan untuk mendata mengimpetarisasi lagi, sehingga ini menjadi satu dokumen yang akan kami kirim dalam bentuk permohonan ke pemerintah pusat untuk bisa dihapus, dan dimohonkan untuk penerbitan sertifikat yang baru sesuai dengan kondisi sekarang” pungkasnya.
You may like
-
Keberadaan GERKATI Provinsi Gorontalo Raih Apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
-
Motabi Kambungu Edisi lll Kembali Digelar
-
Ikuti Sosialisasi Pendataan PPPK Oleh KemenPAN-RB, Ini Yang Disampaikan Sekda
-
Sukses Gelar Motabi Kambungu, Pemkab Gorut Kembali Menggelar di Kecamatan Biau
-
4 Pejabat Eselon ll Resmi Dilantik Bupati Thariq Modanggu
-
Suleman Lakoro Hadiri Peluncuran Program Domino Oleh BI Gorontalo
Gorontalo Utara
Netizen Heboh! Bangunan mirip toilet di Boyolali telan anggaran 112 juta
Published
4 days agoon
22/09/2025
Sebuah bangunan kecil di pinggir area persawahan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah diketahui dibangun dengan anggaran Rp 112,8 juta. Bangunan berukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter ini memiliki dinding bata yang telah diplester dan diaci rapi, namun belum dicat. Ventilasi menggunakan roster, atap dari galvalum, dan pintu terbuat dari triplek lapis seng. Halaman depan dilapisi rabat beton agar terlihat lebih rapi.
Wildan, kontraktor dari Rebwild Construction, menilai bahwa biaya sebesar Rp 25 juta sudah cukup untuk membangun bangunan serupa, termasuk fondasi bawah dan pemasangan bor sumur. “Rp 25 juta juga cukup, mahal malah. Fondasi bawahnya pun sudah, kalau sama bor sumurnya masih masuk kayaknya, Rp 25 juta sudah sampai terbangun,” jelas Wildan.
Namun, anggaran Rp 112,8 juta tersebut mencakup keseluruhan paket kegiatan irigasi perpompaan yang memiliki manfaat langsung bagi petani. Sekretaris Dinas Pertanian Boyolali, Retno Nawangtari, menjelaskan bahwa anggaran tersebut termasuk pembuatan sumur bor, pembelian mesin pompa, pemasangan pipa, instalasi listrik, dan pembangunan rumah pompa. “Paling banyak anggaran untuk pembuatan sumur dalam,” kata Retno.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, menambahkan bahwa kegiatan pembangunan irigasi perpompaan ini dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat. “Perlu ditegaskan bahwa kegiatan Irpom Tahun 2024 ini bukan dilaksanakan langsung oleh Dinas (Pertanian), melainkan melalui mekanisme swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Lokasi bangunan kecil ini berada di pinggir areal persawahan wilayah Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tepatnya di sebelah utara landasan pacu Bandara Adi Soemarmo. Bangunan ini cukup mudah ditemukan karena berada persis di pinggir jalan raya ruas Mangu-Donohudan yang menghubungkan Bandara dan Asrama Haji Donohudan.
Gorontalo Utara
Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar
Published
3 weeks agoon
02/09/2025
Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.
Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.
Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.
Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.
Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gorontalo Utara
Polda Gorontalo Turunkan 800 Personel Amankan Tiga Titik Aksi Mahasiswa
Published
4 weeks agoon
01/09/2025
Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.
Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.
“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.
Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:
-
Ditangkap
-
Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo
-
Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo
-
Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
-
Moh. Fachry Botutihe – UNG, Fakultas MIPA
-
All Sadiq Oli’i – UNG
-
Jefrianto Rahim – UNG, Fakultas Ilmu Sosial
-
Fikran Pango – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
-
Moh. Fais Pontoh – UNG, Fakultas Pertanian
-
Moh. Umar – UNG, Fakultas Teknik
-
Raihan Liputo – UNG, Fakultas Teknik
-
Moh. Fajri – UNG, Fakultas MIPA
-
-
Dibebaskan
-
Zakaria
-
Masru Punu – IAIN Gorontalo
-
Ramadan
-

Berujung Keracunan, Menu Hiu Goreng MBG Disorot Pakar Gizi Nasional

Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”

Skorsing dan Sanksi Berat untuk MAPALA UNG: Temuan Kasus Meninggalnya Mahasiswa

Ramdan D. Liputo Ajak Masyarakat Gorontalo Ikut Seleksi KPID: Peluang Besar untuk Berkontribusi di Dunia Penyiaran

700 Wisudawan UNG Dikukuhkan, Rektor: ‘Kelulusan adalah Awal Pengabdian’

Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Jasa Raharja Salurkan Rp1,1 Miliar Santunan Kecelakaan di Pohuwato

Harson Ali: Mafia Batu Hitam Sedot Kekayaan Daerah, Rakyat Jadi Penonton

Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo2 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Gorontalo3 months ago
CSP XVIII 2025 Sukses Digelar: Ribuan Scooterist Ramaikan Bone Bolango
-
Daerah1 month ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo2 months ago
DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Advertorial1 month ago
Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem
-
Gorontalo1 week ago
Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Gorontalo3 weeks ago
Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak