Connect with us

Gorontalo Utara

Program Motabi Kambungu Langkah Solutif Layani Masyarakat Gorut

Published

on

Sekretaris Daerah Saat Sambutan didampingi Kadis Nakertrans, Perwakilan kepala BPN Provinsi dan Gorut, Serta Kepala Desa Cempaka Putih

GORUT – Program pemerintah melayani masyarakat langsung ke desa-desa direncakan akan diselenggarakan selama 2 hari di masing-masing kecamatan se-kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi program Motabi Kambungu.

“Nah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD itu memerlukan kehadiran pejabat. Nah saya oleh Bupati ditugaskan di Cempaka Putih untuk melihat secara langsung penyelesaian masalah terkait dengan pensertifikatan tanah,” Ungkap Sekda Suleman Lakoro saat mendampingi Bupati Thariq Modanggu mendatangi Kecamatan Tolinggula.

“Sementara Bupati menuju ke Tolinggula Pantai untuk menyerahkan 100 sertifikat sekaligus juga menyerahkan mobil operasional dari Pemda Gorut ke Badan Pertanahan Nasional,” tutur Suleman Lakoro.

Sekda Suleman menerangkan dalam kunjungannya di Desa Cempaka Putih ia mendapati ada masalah terkait pertanahan yang sudah 26 tahun belum terselesaikan.

“Masalahnya apa, bahwa wilayah Cempaka Putih ini merupakan wilayah transmigrasi tahun 80an itu sudah ditempati oleh transmigrasi khususnya yang berasal dari Jawa. Dari data yang ada tadi itu ada sekitar 172 KK yang menempati wilayah transmigrasi ini. Nah setelah mereka tinggal disitu beberapa lama, itu oleh BPN diterbitkanlah sertifikat tanah atas masing-masing KK yang menempati lahan-lahan itu. Namun mereka sudah meninggalkan lahan pertaniannya karena sudah pulang ke Jawa,..”

“Nah itu setelah kosong lahannya, ini ada berbagai masyarakat yang sudah datang untuk menempati itu. Sementara di satu sisi, dan itu sudah berlangsung sudah puluhan tahun. Oleh karena itu ketika masyarakat yang sudah menempati lahan itu untuk mengurus sertifikatnya, inikan tidak bisa,” jelasnya.

Sehingga kata Suleman sertifikat yang telah diterbitkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan nama yang sekarang menempati rumah itu, dan harus perlu dilakukan balik nama. Sementara proses balik nama susah dilaksanakan karena nama yang tertera dalam sertifikat sudah tidak diketahui berada dimana.

“Nah oleh karena itu dengan program Motabi Kambungu ini kami oleh Bupati diperintahkan untuk turun ke lapangan menyelesaikan setiap persoalan yang dialami masyarakat. Tidak terkecuali juga dinas Nakertrans yang menangani langsung transmigrasi,” ujarnya.

Dengan melihat persoalan ini maka Sekda bersama tim mengambil kesimpulan akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai lintas instansi diantaranya dinas pertanahan dan juga BPN untuk turun langsung ke lapangan dengan tugas mengindentifikasi dan mengimpetarisasi lagi lahan-lahan yang telah ditempati oleh masyarakat sekarang dengan berbagai alasan.

“Misalnya si A menempati lahan itu dengan cara apa, apa itu dengan jual beli atau atas persetujuan pemerintah desa atau bagaimana. Nah setelah itu dengan data yang terkumpul kami akan bermohon ke pemerintah pusat untuk menghapus sertifikat yang sudah lebih dahulu terbit, atau yang sudah puluhan tahun ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan akan dialihkan ke pemilik yang telah menempati lahan dan rumah tersebut,”

“Nah ini perlu upaya, sehingga oleh Bupati kami akan melakukan gerakan tindak lanjut daripada pertemuan tadi itu untuk ditindaklanjuti di lapangan untuk mendata mengimpetarisasi lagi, sehingga ini menjadi satu dokumen yang akan kami kirim dalam bentuk permohonan ke pemerintah pusat untuk bisa dihapus, dan dimohonkan untuk penerbitan sertifikat yang baru sesuai dengan kondisi sekarang” pungkasnya.

Gorontalo Utara

Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar

Published

on

Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.

Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Polda Gorontalo Turunkan 800 Personel Amankan Tiga Titik Aksi Mahasiswa

Published

on

Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.

Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.

“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.

Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:

  • Ditangkap

    • Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo

    • Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo

    • Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fachry Botutihe – UNG, Fakultas MIPA

    • All Sadiq Oli’i – UNG

    • Jefrianto Rahim – UNG, Fakultas Ilmu Sosial

    • Fikran Pango – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fais Pontoh – UNG, Fakultas Pertanian

    • Moh. Umar – UNG, Fakultas Teknik

    • Raihan Liputo – UNG, Fakultas Teknik

    • Moh. Fajri – UNG, Fakultas MIPA

  • Dibebaskan

    • Zakaria

    • Masru Punu – IAIN Gorontalo

    • Ramadan

Continue Reading

Gorontalo Utara

Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri

Published

on

Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.

Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.

Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler