Gorontalo Utara

Program Motabi Kambungu Langkah Solutif Layani Masyarakat Gorut

Published

3 years ago

14/07/2022

Sekretaris Daerah Saat Sambutan didampingi Kadis Nakertrans, Perwakilan kepala BPN Provinsi dan Gorut, Serta Kepala Desa Cempaka Putih

GORUT – Program pemerintah melayani masyarakat langsung ke desa-desa direncakan akan diselenggarakan selama 2 hari di masing-masing kecamatan se-kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi program Motabi Kambungu.

“Nah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD itu memerlukan kehadiran pejabat. Nah saya oleh Bupati ditugaskan di Cempaka Putih untuk melihat secara langsung penyelesaian masalah terkait dengan pensertifikatan tanah,” Ungkap Sekda Suleman Lakoro saat mendampingi Bupati Thariq Modanggu mendatangi Kecamatan Tolinggula.

“Sementara Bupati menuju ke Tolinggula Pantai untuk menyerahkan 100 sertifikat sekaligus juga menyerahkan mobil operasional dari Pemda Gorut ke Badan Pertanahan Nasional,” tutur Suleman Lakoro.

Sekda Suleman menerangkan dalam kunjungannya di Desa Cempaka Putih ia mendapati ada masalah terkait pertanahan yang sudah 26 tahun belum terselesaikan.

“Masalahnya apa, bahwa wilayah Cempaka Putih ini merupakan wilayah transmigrasi tahun 80an itu sudah ditempati oleh transmigrasi khususnya yang berasal dari Jawa. Dari data yang ada tadi itu ada sekitar 172 KK yang menempati wilayah transmigrasi ini. Nah setelah mereka tinggal disitu beberapa lama, itu oleh BPN diterbitkanlah sertifikat tanah atas masing-masing KK yang menempati lahan-lahan itu. Namun mereka sudah meninggalkan lahan pertaniannya karena sudah pulang ke Jawa,..”

“Nah itu setelah kosong lahannya, ini ada berbagai masyarakat yang sudah datang untuk menempati itu. Sementara di satu sisi, dan itu sudah berlangsung sudah puluhan tahun. Oleh karena itu ketika masyarakat yang sudah menempati lahan itu untuk mengurus sertifikatnya, inikan tidak bisa,” jelasnya.

Sehingga kata Suleman sertifikat yang telah diterbitkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan nama yang sekarang menempati rumah itu, dan harus perlu dilakukan balik nama. Sementara proses balik nama susah dilaksanakan karena nama yang tertera dalam sertifikat sudah tidak diketahui berada dimana.

“Nah oleh karena itu dengan program Motabi Kambungu ini kami oleh Bupati diperintahkan untuk turun ke lapangan menyelesaikan setiap persoalan yang dialami masyarakat. Tidak terkecuali juga dinas Nakertrans yang menangani langsung transmigrasi,” ujarnya.

Dengan melihat persoalan ini maka Sekda bersama tim mengambil kesimpulan akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai lintas instansi diantaranya dinas pertanahan dan juga BPN untuk turun langsung ke lapangan dengan tugas mengindentifikasi dan mengimpetarisasi lagi lahan-lahan yang telah ditempati oleh masyarakat sekarang dengan berbagai alasan.

“Misalnya si A menempati lahan itu dengan cara apa, apa itu dengan jual beli atau atas persetujuan pemerintah desa atau bagaimana. Nah setelah itu dengan data yang terkumpul kami akan bermohon ke pemerintah pusat untuk menghapus sertifikat yang sudah lebih dahulu terbit, atau yang sudah puluhan tahun ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan akan dialihkan ke pemilik yang telah menempati lahan dan rumah tersebut,”

“Nah ini perlu upaya, sehingga oleh Bupati kami akan melakukan gerakan tindak lanjut daripada pertemuan tadi itu untuk ditindaklanjuti di lapangan untuk mendata mengimpetarisasi lagi, sehingga ini menjadi satu dokumen yang akan kami kirim dalam bentuk permohonan ke pemerintah pusat untuk bisa dihapus, dan dimohonkan untuk penerbitan sertifikat yang baru sesuai dengan kondisi sekarang” pungkasnya.

Up Next

Marten Taha Ciptakan Harmonisasi Antara Lamahu dan KKIG

Don't Miss

Bupati Pohuwato Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Click to comment

DPRD PROVINSI

Iqbal Al Idrus Desak Pemprov Gorontalo rampungkan kesiapan Lahan Sekolah Rakyat

Published

2 months ago

12/05/2025

Redaksi Barakati

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus

DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera merampungkan penyiapan lahan yang diperlukan untuk program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Iqbal menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendukung penuh dan bekerja maksimal agar program ini dapat segera terealisasi di daerah Gorontalo.

Sekolah Rakyat merupakan program yang menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dalam program ini, anak-anak akan menerima pendidikan berkualitas dari tingkat SD hingga SMA dengan sistem sekolah berasrama. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan akademis tetapi juga perhatian terhadap nutrisi dan pengembangan karakter. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik.

Iqbal Al Idrus, yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Ia menegaskan pentingnya persiapan lahan dan dukungan anggaran agar program tersebut bisa segera dilaksanakan di Gorontalo.

“Saya berharap Pemprov Gorontalo segera bergerak cepat, karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengatasi kemiskinan. Komisi IV akan terus mendukung dan memastikan program ini berjalan dengan baik di Gorontalo,” kata Iqbal.

Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, sekitar 13% penduduk di Gorontalo hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah ini.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, angka putus sekolah di daerah-daerah tertentu masih cukup tinggi, terutama di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil. Dengan adanya program Sekolah Rakyat, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Iqbal Al Idrus menegaskan bahwa ia dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu langkah penting adalah segera menyelesaikan ketersedian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Gorontalo.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami di Komisi IV akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa lahan dan anggaran tersedia sehingga program ini bisa segera berjalan,” ujar Iqbal.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, lanjutnya, juga akan memastikan bahwa setiap sekolah rakyat yang dibangun di Gorontalo dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo yang selama ini terhambat oleh faktor ekonomi bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata untuk menjawab permasalahan pendidikan yang ada di Gorontalo. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih merata, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, mengurangi ketimpangan sosial, dan memutuskan rantai kemiskinan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD Provinsi Gorontalo, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar untuk masa depan pendidikan di Gorontalo. Iqbal pun berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo bisa mencapai potensi terbaik mereka dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Gorontalo Utara

Empat Nama Lolos Seleksi Administrasi Direksi PERUMDAM Tirta Moolango

Published

2 months ago

09/05/2025

Redaksi Barakati

Pohuwato – Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon Direksi untuk masa jabatan 2025–2030, Jumat (09/05/2025).

Pengumuman tersebut ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi Nomor: 06 tanggal 9 Mei 2025 serta Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Bakal Calon Direksi Nomor 5 Tahun 2025.

Ketua Panitia Seleksi, Sadirun, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi administrasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022, serta Keputusan Bupati Nomor 106/01/III/2025.

“Nama-nama yang telah memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ujian tertulis dan fit and proper test oleh Tim UKK yang dijadwalkan pada tanggal 14–15 Mei 2025,” ujar Sadirun.

Panitia Seleksi juga mengimbau peserta yang lolos untuk mempersiapkan diri dengan baik karena tahapan berikutnya akan menilai aspek kompetensi teknis, integritas, serta kepemimpinan calon Direksi.

Berikut ini adalah daftar nama peserta yang lolos seleksi administrasi:

Djarnawi Daud, ST
Irpan, SH, MH
Kaharudin Yusuf Rahim, SE
Novsin Adita Hontong, ST

Pengumuman resmi hasil seleksi ini dapat dilihat melalui Website Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan papan pengumuman Sekretariat Bagian Ekonomi Setda Pohuwato di Kantor Bupati Sementara.

Panitia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan profesional, guna menjaring calon Direksi yang mampu membawa PERUMDAM Tirta Moolango ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.

Gorontalo Utara

BMKG Pastikan Gempa Pohuwato Tidak Picu Tsunami, Satu Gempa Susulan Terdeteksi

Published

3 months ago

03/05/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Wanggarasi, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 19.51 WIB. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0.

Episenter gempa terletak di darat pada koordinat 0,57° LU dan 121,68° BT, sekitar 32 km barat laut Pohuwato, dengan kedalaman 98 km.

Gempa tergolong gempa menengah, disebabkan oleh aktivitas deformasi dalam lempeng Laut Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme pergerakan mendatar-naik (oblique-thrust fault).

Dampak Gempa

Getaran dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah:

Intensitas IV MMI: Boalemo dan Pohuwato (getaran terasa oleh banyak orang di dalam rumah, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dinding berbunyi).
Intensitas III MMI: Gorontalo, Gorontalo Utara, Manado, Tarakan, Nunukan, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, Toli-toli, Luwuk, Berau (terasa seperti truk besar melintas).
Intensitas II–III MMI: Palu dan Morowali Utara.

BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Aktivitas Susulan

Hingga pukul 20.30 WIB, BMKG mencatat satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo M3,1.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari bangunan yang retak atau rusak, dan periksa kondisi struktur rumah Anda sebelum kembali ke dalam.

Informasi resmi dan terkini hanya dapat diakses melalui kanal resmi BMKG: