Connect with us

kabupaten pohuwato

Saipul Mbuinga Hadiri Sidang Adat dan Pengukuhan Pemangku Adat Pohuwato

Published

on

Foto HUMAS

POHUWATO – Bupati Saipul Mbuinga menghadiri sidang adat yang berlangsung di rumah adat Pohuwato, kegiatan itu diawali dengan pengukuhan pemangku adat Pohuwato oleh bate lo hulontalo, dan bate lo limutu loo loopo to Boalemo.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati, Sekda Pohuwato, Forkopimda, Assisten Pemerintahan dan Kesra, para camat, kades, qadhi Kota Gorontalo, bate lo hulontalo, bate lo limutu loo loopo to boalemo, bate lo hulantalo loo loopo to pohuwato, bate lo hulondalo to kota timur, wuu dan hakimu kecamatan Se-kabupaten Pohuwato, (28/12/2021).

Bupati Saipul Mbuinga menjelaskan, setiap pemimpin yang terpilih, baik pemimpin pemerintahan, pemangku adat, pemimpin lembaga keagamaan, sebelum memangku jabatannya diawali dengan pengukuhan secara adat yang disertai dengan prosesi tahuli atau petuah leluhur yang berisi nasihat.

“Pemda akan terus memperhatikan dan mengambil peranan penuh terhadap upaya pelestarian adat istiadat, baik adat istiadat etnis gorontalo maupun etnis dan suku bangsa lainnya yang mendiami dan menjadi keluarga besar masyarakat kabupaten pohuwato,” Ungkap Saipul.

Selanjutnya kepada yang dikukuhkan, atas nama masyarakat dan pemerintah kabupaten Pohuwato, Bupati Saipul menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggungjawab serta dedikasi yang tinggi kepada daerah dan masyarakat.

“Kepada pemangku jabatan sebelumnya yang telah selesai melaksanakan tugas diucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan pengabdiannya, semoga beroleh nilai pahala dari Allah SWT,” Ujarnya.

Gorontalo

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Aborsi Paksa di Kabupaten Pohuwato

Published

on

Foto Ilustrasi stikeshamzar.ac.id

POHUWATO – Nasib malang menimpa seorang gadis berinisial R (20 tahun) di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Ia diduga mengalami kekerasan seksual dan dijebak untuk melakukan aborsi oleh pacarnya, berinisial FH (28 tahun).

Menurut pengakuan keluarga korban, Arif Gani Djafar, peristiwa tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada bulan Juni 2024 lalu. Arif menjelaskan bahwa awalnya korban dihubungi oleh pelaku untuk bertemu di salah satu penginapan di Kecamatan Marisa. Korban mengira pelaku ingin berhubungan badan, namun kenyataannya berbeda.

“Pelaku justru memasukkan obat-obatan ke dalam kemaluan korban agar korban mengalami keguguran. Kejadiannya satu minggu sebelum bulan puasa kemarin,” kata Arif kepada awak media pada Senin (22/07/2024).

Beberapa hari setelah kejadian itu, korban mengalami kondisi kurang sehat hingga mengalami pendarahan. Tidak hanya itu, pelaku kembali menghubungi korban dan meminta bertemu di penginapan lain. Di sana, korban mendengar pelaku menghubungi seorang oknum perawat yang akan memeriksa kondisinya.

“Saat tiba di penginapan, oknum perawat itu meminta korban untuk berbaring dan langsung memasukkan alat ke dalam kemaluan korban. Saat itu, korban sangat kesakitan dan enggan melanjutkan pemeriksaan itu,” jelas Arif.

Upaya Keluarga dan Laporan ke Polisi

Setelah mendengar pengakuan korban, pihak keluarga berusaha melakukan musyawarah dengan keluarga pelaku, namun tidak menemukan solusi. Akhirnya, keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Pohuwato pada tanggal 12 Juni, dan korban diambil keterangan (BAP) pada tanggal 14 Juni.

Namun, hingga saat ini, keluarga korban belum mengetahui perkembangan laporan mereka di Polres Pohuwato. Arif menyatakan, “Satu bulan lebih ini laporan, sudah jalan dua bulan, gerakannya belum ada. Kami sudah tanya, tapi jawabannya sementara diproses. Kami hanya minta laporan kami segera diselesaikan.”

Tanggapan Polres Pohuwato

Kasie Humas Polres Pohuwato, AKP Hany I. F. Dayoh, menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi terkait. “Pelakunya belum ditahan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (23/07/2024).

Keluarga korban berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar keadilan bagi R dapat ditegakkan.

Continue Reading

Advertorial

Rapat Paripurna Ke-62: Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045

Published

on

POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menghadiri Rapat Paripurna Ke-62 yang bertujuan untuk menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045. Rapat ini berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pohuwato, dihadiri oleh Ketua DPRD Nasir Giasi, Wakil Ketua I Nirwan Due, Wakil Ketua II Idris Kadji, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, asisten, staf ahli bupati, serta pimpinan OPD.

Dalam sambutannya, Wabup Suharsi Igirisa menyampaikan bahwa dengan akan berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025, sesuai dengan Pasal 18 Permendagri No.86 Tahun 2017, paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 dimulai dengan penyusunan rancangan awal.

“Dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan konsisten,” ujar Suharsi. “Rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2045 adalah kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025. Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025 merupakan titik awal atau baseline dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2045.”

Lebih lanjut, Wabup Suharsi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pasal 12 Permendagri No.86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun.

Suharsi juga menegaskan bahwa berdasarkan Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2024 dan surat edaran bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045, termasuk visi, misi, arah kebijakan, sasaran, dan target-target yang akan dicapai. Penyusunan RPJPD ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan sistematis berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.

“Adapun cita-cita jangka panjang ini dicapai melalui 8 misi, 17 arah kebijakan pembangunan, dan 45 indikator sasaran utama pembangunan. 8 misi pembangunan tersebut berasal dari 3 misi sebagai kerangka implementasi yang terjabarkan ke dalam 17 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato untuk 20 tahun ke depan, yakni 2025-2045,” pungkas Wabup Suharsi Igirisa.

Continue Reading

Gorontalo

Dugaan Korupsi Proyek ADD di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato

Published

on

POHUWATO – Sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, tengah menjadi sorotan. Proyek-proyek tersebut, termasuk pembangunan jalan tani, taman buah, dan gerbang masuk desa, diduga menjadi sarana tindak pidana korupsi karena tidak dilengkapi dengan plang atau papan informasi publik yang menjelaskan jenis pekerjaan, spesifikasi, hingga sumber anggaran yang digunakan.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek-proyek ini telah berjalan sejak pertengahan bulan puasa dan berasal dari anggaran dana desa. “Saya juga heran kenapa tidak ada papan informasinya. Setahu saya ada di UU dan peraturan itu wajib untuk dipasang papan informasinya. Mungkin lebih jelasnya coba tanyakan saja sama Kepala Desa Tahele,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Tahele, Ramly Pakeu, mengakui bahwa proyek pembangunan jalan tani, gerbang, dan taman desa tersebut memang bersumber dari anggaran dana desa. “Ya, dari dana desa. Untuk proyek gerbang dan taman desa (taman buah) itu total anggarannya Rp. 275 juta,” tandasnya.

Ramly menjelaskan bahwa proyek tersebut dimulai setelah lebaran dengan jangka waktu pengerjaan satu tahun, dan tim pelaksananya adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari aparat desa. Terkait proyek pembangunan jalan tani, Ramly menyatakan bahwa proyek tersebut telah memasuki tahap kedua pengerjaan dengan total anggaran sekitar Rp. 65 juta. “Proyek pembangunan jalan tani di desa kami itu akan diaudit oleh instansi terkait,” tambahnya.

Ramly juga menyebutkan bahwa proyek pembangunan jalan tani seharusnya sudah selesai. “Saya sudah koordinasikan sama Pak Camat (Popayato Timur) dan Sekcam. Mereka bilang ‘cuma sudah mau pemeriksaan juga ini ayah’. Kalau memang belum selesai ya, nanti akan diperiksa oleh Kapolsek,” ujarnya.

Periode pengerjaan proyek pembangunan jalan tani sama dengan proyek pembangunan gerbang dan taman buah, dimulai di waktu yang sama dan berlangsung selama satu tahun. Ramly menambahkan bahwa bahan material yang digunakan untuk proyek ini diambil dari lokasi galian C milik PT. IGL.

Upaya konfirmasi kepada Camat Popayato Timur melalui telepon WhatsApp tidak mendapatkan tanggapan.

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Nomor 70 Tahun 2012, setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler