Connect with us

Daerah

Massa Pendemo Minta Bupati Pohuwato Berhentikan Kades Bunto Dari Jabatannya

Published

on

POHUWATO – Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh puluhan masyarakat Desa Bunto, Kecamatan Popayato Timur di sela-sela kegiatan pencanangan Rumah Tangga Pelopor Pencegahan Stunting (RTP2S) oleh Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga.

Aksi yang dilakukan tersebut merupakan buntut dari kekecewaan warga atas ulah oknum kepala desa yang diduga melakukan penyalahgunaan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Massa aksi dalam tuntutannya meminta Bupati untuk mengambil sikap dengan memberhentikan oknum Kades Bunto yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“Ini merupakan kesempatan kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi tuntutan kami terkait kepastian hasil dari tim inspektorat yang belum ada kepastian hukum, selanjutnya kami meminta Bupati Pohuwato untuk mengeluarkan SK pemberhentian sementara untuk kepala desa Bunto,” Ungkap Kasmat Toliango Selaku Koordinator lapangan.

Kasmat juga meminta kepada Bupati ungkap untuk memerhatikan nasib para ibu-ibu yang kurang mampu khususnya di Desa Bunto.

“Selama setahun ini mere tidak pernah tersentuh dengan bantuan pandemi covid 19,” Sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipul Mbuinga menemui massa pendemo dengan melakukan dialog bersama. Dari pertemuan tersebut Bupati mengatakan ke massa pendemo untuk menunggu proses hukum yang berjalan saat ini.

“Dan untuk tuntutan masa aksi saat ini, saya selaku pemerintah Pohuwato meminta untuk memberikan kami kesempatan dalam mendalami masalah ini, untuk itu dengan waktu yang di tentukan oleh inspektorat sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 mendatang secepatnya saya akan pastikan ini akan selesai, jadi mohon untuk masyarakat Harap Tenang,” Tutup Bupati.

Daerah

Bupati Pohuwato Terima LHP Dari BPK RI

Published

on

Penerimaan Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo || Foto HUMAS

POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas belanja modal infrastruktur sejak awal Januari sampai dengan 30 November, tahun anggaran 2021.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Saipul Mbuinga bersama Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kamis (20/1/2022).

Kegiatan ini di ikuti oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dan Ketua DPRD Nasir Giasi, yang didampingi Assisten Administrasi Umum Rusmiati Pakaya, Inspektur Daerah Mohamad Trizal Entengo, Kadis Perhubungan Yunus Mohamad, Kepala BKD Fitriani Lasantu dan Sekretaris Dinas PUPR Ir. Sadirun.

“Saya mewakili Pemerintah Daerah, mengucapkan terima kasih kepada pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah menyerahkan LHP tahun anggaran 2021 Kabupaten Pohuwato, Tentu apa yang ada dalam laporan ini menjadi perhatian dan akan kami tindak lanjuti sehingga LHP TA 2021 ini sesuai dengan apa yang diharapkan,” Jelas Bupati Saipul Mbuinga.

Ia juga menambahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato akan berupaya semaksimal mungkin agar semua laporan hasil pemeriksaan dari BPK tidak akan menemui kendala dan sesuai mekanisme yang ada.

“Kedepan dukungan dari semua Dinas atau OPD sangat diharapkan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik di Pohuwato kedepannya,” Tutur Bupati.

Continue Reading

Daerah

Tak Ada Izin Operasi, Penambang Emas Dengilo Diminta Hentikan Aktivitas

Published

on

Ilustrasi Tambang Ilegal mjnews.id

GORONTALO – Meskipun telah ada edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato berupa larangan untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di Kecamatan Dengilo Desa Karya Baru karena dinilai ilegal. Namun hingga saat ini, masih ada beberapa oknum yang coba tak mengindahkan imbauan tersebut.

Menurut Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, Pemda Kabupaten Pohuwato telah mengeluarkan edaran beberapa bulan lalu, dimana aktivitas alat berat yang beroperasi di tambang Ilegal ditiadakan.

“Edaran tersebut sudah keluar 3 bulan kemarin, sampai dengan sekarang edaran tersebut masih berlaku, edaran itu untuk pelarangan aktifitas pertambangan ilegal yang beroperasi di wilayah Pohuwato,” Tegas Bupati Saipul Mbuinga.

Saipul menegaskan hingga saat ini belum ada pencabutan ataupun izin operasi yang diberikan oleh Pemda dan surat edaran tersebut masih berlaku dan harus dijadikan acuan oleh para penambang ilegal.

Rencananya, Bupati akan mengundang unsur Forkopimda Pohuwato untuk membahas permasalahan tambang Ilegal yang masih beraktifitas di Kecamatan Dengilo.

“Berdasarkan informasi ini maka saya akan mengadakan rapat kembali dengan Forkopimda terkait tambang ilegal tersebut,” Ujar Saipul.

Sementara itu saat di konfirmasi ke pihak Polres Pohuwato, Kapolres AKBP Joko Sulistiono, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi tambang ilegal, namun pengerjaan ataupun aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat belum dijumpai.

“Tim saya kemarin sudah melakukan pengecekan di lokasi dan menurut informasi yang kami terima tidak ada di temukan pekerjaan pertambangan menggunakan alat berat tersebut,” Kata Kapolres Joko Sulistiono.

“Kalau masih ada aktifitas, kami akan melakukan pengecekan kembali, tinggal di sampaikan ke saya saja karena sesungguhnya pertambangan ilegal itu melanggar hukum,” Imbuh Joko.

Continue Reading

Advertorial

Pemda Gorut Targetkan Penerangan Jalan Bypass Selesai Sebelum Malam Tumbilotohe

Published

on

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin

GORUT – Pemaparan Review Desaign perencanaan pengadaan penerangan jalan umum oleh PT. Norosana Persada, dihadiri Bupati Indra Yasin, di Aula Tinepo Kantor Bupati. Menurutnya, pembangunan jaringan penerangan jalan akan dipasang di sepanjang jalan bypass.

“Hari ini kami membahas persiapan nanti pembangunan jaringan penerangan jalan yang nanti akan dipasang di sepanjang jalan bypass, yang sekarang ini mungkin belum selesai bangunannya tapi Insya Allah tahun ini selesai pembangunan jalannya. Kurang lebih itu 12 Kilometer,” Ungkap Indra Yasin.

Selain jalur bypass, ada beberapa jalur yang menjadi sasaran untuk dilakukan penerangan jalan salah satunya Jalan Nasional yang berada di depan Kantor Bupati Gorut.

“Jalan Nasional yang ada di depan Kantor Bupati kurang lebih 30 meter dari Bank SulutGo sampai Motinelo yang sekarang sudah ada medianya, itu sekarang kita pasang. Dan dari Pontolo sampai di Kodim, kemudian dari Polres Sementara, sampai di Rumah Sakit Zus, kemudian belok kiri di jalan menuju rumah sakit. Nah kurang lebih itu 15 ,8 KM,” Jelasnya.

Anggaran yang tersedia kata Indra kurang lebih 3 Miliar dari estimasi anggaran 5 Miliar, oleh sebab itu harapannya tahun ini penerangan jalan itu dapat terlaksana meskipun baru sebagian.

Ia menargetkan pada malam Tumbilotohe di bulan Ramadhan tahun ini sudah bisa dinyalakan atau paling lambat pada hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara.

“Nah mudah-mudahan ini sebagian sudah bisa terpasang tahun ini, karena belum teranggarkan seluruhnya. Nah, saya berharap lebih awal pembangunannya, saya targetkan kalau bukan April pada saat kita mau Ulang Tahun ini sudah bisa menyala, atau pada saat kita pasang lampu di Bulan Suci Ramadhan. Tentu itu target kita di tahun 2022,” Ujar Indra.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler