Connect with us

Kota Gorontalo

Sekda Ismail Madjid Hadiri Seminar Hasil IKP Kota Gorontalo 2022

Published

on

Ismail Madjid dalam Sosialisasi Seminar Hasil Penelitian Indeks Kualitas Perencanaan Kota Gorontalo Tahun 2022 || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Implementasi otonomi daerah sejak tahun 2000 menuntut semua stakeholder untuk berpacu pada kemajuan pembangunan daerah. Landasan filosofi dan lahirnya otonomi daerah yakni terciptanya kesetaraan karena pada prinsipnya pembangunan di tiap-tiap daerah harus dilakukan secara merata.

Demikian diungkapkan, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid dalam Sosialisasi Seminar Hasil Penelitian Indeks Kualitas Perencanaan Kota Gorontalo Tahun 2022, yang berlangsung di Grand Q hotel, (17/10/22).

Menurutnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah, begitu penting pembangunan yang berkualitas sehingga pemerintah daerah dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan yang akurat.

Adapun proses perencanaan pembangunan daerah melalui beberapa tahapan, dimulai dari musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

“Musrembang yang berkualitas dapat menghasilkan output yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, mendapatkan komitmen kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan,” Jelasnya.

Sekda menambahkan, Oleh sebab itu pengukuran indeks kualitas perencanaan atau IKP sangatlah penting dan memuat aspek-aspek proses perencanaan tersebut di dalam dimensi penilaian.

“Dimensi-dimensi penilaian yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk menilai proses perencanaan serta merujuk pula pada proses manajemen pemerintahan yang sering terkait, yaitu mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, ” Ujarnya.

“Pengukuran perencanaan juga akan mengungkap implementasi dari berbagai pendekatan perencanaan pembangunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipasi, atas bawah atau bawah atas atau bottom.

“Urgensi pengukuran kualitas perencanaan diperkuat dengan posisi penting aspek perencanaan pembangunan di dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maupun reformasi birokrasi,” Tandasnya.

Advertorial

Kunjungan Kerja Dirjen Cipta Karya ke Pasar Sentral Kota Gorontalo

Published

on

KOTA GORONTALO – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI), Diana Kusumastuti, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Sentral Kota Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kondisi fisik dan fasilitas penunjang di pasar tersebut.

Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin) Kota Gorontalo, Sumaryadi Tone, menjelaskan bahwa kunjungan Dirjen Cipta Karya sangat penting untuk memahami langsung kondisi lapangan dan mendengar langsung keluhan serta masukan dari para pedagang.

“Kami dari dinas terkait sangat bersyukur atas kunjungan Ibu Dirjen di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Beliau melihat langsung kondisi pasar dan sempat berbincang dengan pedagang mengenai lapak baru yang mereka tempati,” ujar Sumaryadi.

Sumaryadi menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian serius Dirjen Cipta Karya, terutama terkait kondisi lantai keramik di lapak ikan yang sering basah dan licin, yang menjadi keluhan utama dari warga dan pedagang.

“Perhatian Ibu Dirjen tadi mengenai lantai keramik yang basah dan licin di kawasan lapak ikan. Kami juga mengusulkan untuk mengganti keramiknya, dan Alhamdulillah Ibu Dirjen akan mengupayakan perbaikan ini. Selain itu, kebersihan dalam dan luar lingkungan New Pasar Sentral Kota Gorontalo juga menjadi perhatian dan perlu ditangani secara kolaboratif lintas instansi,” jelas Sumaryadi.

Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit untuk meningkatkan kondisi fisik dan kenyamanan di Pasar Sentral Kota Gorontalo, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perbaikan fasilitas umum demi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Pelantikan Ismail Madjid sebagai Penjabat Wali Kota Gorontalo

Published

on

KOTA GORONTALO – Pj. Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, secara resmi melantik Ismail Madjid sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, bersama dengan Suharti Madjid Daud sebagai Pj. Ketua TP. PKK Kota Gorontalo. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta tokoh masyarakat.

Pelantikan Ismail Madjid sebagai Pj. Wali Kota Gorontalo didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 1273 Tahun 2024, yang sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 10 Juni 2024.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Rudy Salahuddin mengucapkan selamat kepada Ismail Madjid dan Suharti Madjid Daud atas jabatan baru mereka. Rudy menyampaikan harapan agar keduanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap Penjabat Wali Kota yang baru saja dilantik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucap Pj. Gubernur Rudy.

Rudy juga memberikan ucapan selamat kepada Suharti Madjid Daud sebagai Pj. Ketua TP. PKK Kota Gorontalo, dengan harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik.

“Ucapan selamat juga untuk Penjabat Ketua TP. PKK Kota Gorontalo yang baru saja dilantik, semoga bisa menjalankan tugas dengan amanah,” tambah Rudy.

Dengan pelantikan ini, diharapkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TP. PKK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Gorontalo. Ismail Madjid diharapkan mampu melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan serta membawa Kota Gorontalo ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Continue Reading

Advertorial

Pemerintah Kota Gorontalo Komitmen Berantas Penyalahgunaan Narkotika

Published

on

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan workshop tematik P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. Workshop tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Yulia dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid.

Dalam sambutannya, Ismail Madjid menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Gorontalo sangat berkomitmen dalam penegakan hukum terkait kejahatan narkoba. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang melibatkan semua pihak terkait.

“Komitmen Pemerintah Kota Gorontalo adalah selalu melaksanakan P4GN sebagai langkah untuk memberantas narkotika dengan tetap bersinergi dengan seluruh pihak,” ucap Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa untuk menciptakan kota yang tanggap terhadap ancaman narkoba, diperlukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan e-Government yang sinergi dengan strategi pemerintah dalam menerapkan sistem Government to Government (G2G). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi daring antar departemen atau lembaga melalui basis data yang terintegrasi.

“Dalam menciptakan kota tanpa ancaman narkoba, dibutuhkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan e-Government atau sistem Government to Government (G2G). Sistem ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi,” jelas Ismail.

Ismail juga menambahkan bahwa sistem G2G dapat membantu program P4GN dalam memperoleh data untuk mengidentifikasi masalah serta program yang spesifik terkait bidang pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba di setiap kabupaten dan kota. Ia memberikan contoh implementasi sistem serupa di Surabaya dengan Surabaya Integritas Criminal Justice System (SICJS), yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan menciptakan pengawasan yang berintegritas antar lembaga pelayanan hukum seperti BNNK, BNNP, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, OPD, dan pemerintah kota atau kabupaten.

“Dengan sistem seperti SICJS, kita bisa mendapatkan data yang sama dan valid, sekaligus menciptakan pengawasan yang berintegritas antar lembaga pelayanan hukum,” tambah Ismail.

Workshop P4GN ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Gorontalo dalam membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kota yang bebas dari ancaman narkoba, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler