GORUT – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melanjutkan sensus penduduk tahun 2020 (SP2020) yang sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19.
Untuk itu, Jumat (20/05/2022) telah dilaksanakan sosialiasi oleh pihak BPS Gorontalo Utara (Gorut) yang dibuka langsung Plt Bupati Gorut, Thariq Modanggu.
Dalam sosialiasi yang dihadiri perwakilan OPD terkait, termasuk unsur kecamatan, Plt Bupati Gorut, Thariq Modanggu berharap, pelaksanaan sensus, tentu bukan hanya tanggung jawab dari BPS, tapi juga tanggung jawab semua pihak untuk sama-sama mensukseskan.
“Karena parameter-parameter ini akan dijadikan alat ukur makro tentang capaian, bahkan juga penetapan kebijakan secara nasional,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Thariq menilai, sosialisasi yang dilaksanakan menjadi sangat penting untuk diikuti sampai tuntas.
“Karena nanti bapak-ibu dari OPD akan memperoleh gambaran tentang apa yang akan dilakukan oleh petugas sensus yang jumlahnya kurang lebih 90-an orang dan akan tersebar di 11 kecamatan di 5.150 rumah tangga,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap dukungan semua pihak, diantaranya Dinas PMD, Camat dan OPD terkait lainnya dalam mensukseskan sensus penduduk lanjutan.
“Karena bagaimana pun keberhasilan dari pada sensus ini ditentukan oleh masyarakat selaku responden. Apalagi dengan telah ditetapkannya sampling, maka kehadiran dari pada responden itu sangat dibutuhkan,” tukasnya.
“Jangan sampai begitu sudah ditetapkan, tiba-tiba sampai di lokasi tidak ada. Makanya, ini juga perlu koordinasi. Sehingga nanti kita akan mensupport kegiatan ini agar berjalan dengan lancar,” kata Thariq mengingatkan.
Memang secara teknis, lanjut Thariq, instansi vertikal dalam hal ini BPS yang bertanggung jawab, tetapi pemerintah daerah juga harus memberi dukungan terhadap kegiatan sensus penduduk ini.
“Ini juga terkait dengan kebijakan makro nasional. Makanya, kemarin juga saya lebih menegaskan kepada OPD agar berkomitmen. Karena memang kita membutuhkan data makro dari BPS, tapi data mikro juga kita harus punya,” imbuhnya.
“Jadi, data makro ini kan sampling. Contoh kemarin PAD kaitan dengan data-data yang kita butuhkan, kadang-kadang ada OPD begitu saya tanya data yang diadakan justru data BPS. Padahal, data BPS itu yang pasti, tapi di dinas juga harus ada data mikronya yang secara populatif diambil data berdasarkan potensi. Apalagi ada beberapa data yang memang harus dibutuhkan oleh BPS dari OPD,” paparnya menambahkan.
Oleh karena itu, Thariq berharap bahwa sensus penduduk ini, bukan hanya berbicara soal data.
“Jangan dianggap hanya soal data, tapi didalamnya ada kebijakan, intervensi, program yang menjadi barometer. Apalagi kita melihat komposisi orang akan mempengaruhi komposisi DAU, komposisi diberbagai intervensi program. Begitu juga kaitan dengan kependudukan,” terangnya.
Lebih jauh Thariq berharap, support semua pihak terhadap pelaksanaan sensus penduduk lanjutan ini.
“Kita support secara maksimal. Sehingga akan diperoleh data yang benar-benar valid,” pungkasnya
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus
DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera merampungkan penyiapan lahan yang diperlukan untuk program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Iqbal menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendukung penuh dan bekerja maksimal agar program ini dapat segera terealisasi di daerah Gorontalo.
Sekolah Rakyat merupakan program yang menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dalam program ini, anak-anak akan menerima pendidikan berkualitas dari tingkat SD hingga SMA dengan sistem sekolah berasrama. Mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan akademis tetapi juga perhatian terhadap nutrisi dan pengembangan karakter. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik.
Iqbal Al Idrus, yang juga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini. Ia menegaskan pentingnya persiapan lahan dan dukungan anggaran agar program tersebut bisa segera dilaksanakan di Gorontalo.
“Saya berharap Pemprov Gorontalo segera bergerak cepat, karena pendidikan adalah salah satu kunci untuk mengatasi kemiskinan. Komisi IV akan terus mendukung dan memastikan program ini berjalan dengan baik di Gorontalo,” kata Iqbal.
Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, sekitar 13% penduduk di Gorontalo hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah ini.
Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, angka putus sekolah di daerah-daerah tertentu masih cukup tinggi, terutama di kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil. Dengan adanya program Sekolah Rakyat, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.
Iqbal Al Idrus menegaskan bahwa ia dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu langkah penting adalah segera menyelesaikan ketersedian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Gorontalo.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami di Komisi IV akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa lahan dan anggaran tersedia sehingga program ini bisa segera berjalan,” ujar Iqbal.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, lanjutnya, juga akan memastikan bahwa setiap sekolah rakyat yang dibangun di Gorontalo dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo yang selama ini terhambat oleh faktor ekonomi bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata untuk menjawab permasalahan pendidikan yang ada di Gorontalo. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih merata, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, mengurangi ketimpangan sosial, dan memutuskan rantai kemiskinan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD Provinsi Gorontalo, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar untuk masa depan pendidikan di Gorontalo. Iqbal pun berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak di Gorontalo bisa mencapai potensi terbaik mereka dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Pohuwato – Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon Direksi untuk masa jabatan 2025–2030, Jumat (09/05/2025).
Pengumuman tersebut ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi Nomor: 06 tanggal 9 Mei 2025 serta Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Bakal Calon Direksi Nomor 5 Tahun 2025.
Ketua Panitia Seleksi, Sadirun, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi administrasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022, serta Keputusan Bupati Nomor 106/01/III/2025.
“Nama-nama yang telah memenuhi syarat akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ujian tertulis dan fit and proper test oleh Tim UKK yang dijadwalkan pada tanggal 14–15 Mei 2025,” ujar Sadirun.
Panitia Seleksi juga mengimbau peserta yang lolos untuk mempersiapkan diri dengan baik karena tahapan berikutnya akan menilai aspek kompetensi teknis, integritas, serta kepemimpinan calon Direksi.
Berikut ini adalah daftar nama peserta yang lolos seleksi administrasi:
Djarnawi Daud, ST
Irpan, SH, MH
Kaharudin Yusuf Rahim, SE
Novsin Adita Hontong, ST
Pengumuman resmi hasil seleksi ini dapat dilihat melalui Website Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan papan pengumuman Sekretariat Bagian Ekonomi Setda Pohuwato di Kantor Bupati Sementara.
Panitia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan profesional, guna menjaring calon Direksi yang mampu membawa PERUMDAM Tirta Moolango ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.
Gorontalo – Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Wanggarasi, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 19.51 WIB. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0.
Episenter gempa terletak di darat pada koordinat 0,57° LU dan 121,68° BT, sekitar 32 km barat laut Pohuwato, dengan kedalaman 98 km.
Gempa tergolong gempa menengah, disebabkan oleh aktivitas deformasi dalam lempeng Laut Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme pergerakan mendatar-naik (oblique-thrust fault).
Dampak Gempa
Getaran dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah:
Intensitas IV MMI: Boalemo dan Pohuwato (getaran terasa oleh banyak orang di dalam rumah, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dinding berbunyi).
Intensitas III MMI: Gorontalo, Gorontalo Utara, Manado, Tarakan, Nunukan, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, Toli-toli, Luwuk, Berau (terasa seperti truk besar melintas).
Intensitas II–III MMI: Palu dan Morowali Utara.
BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.
Aktivitas Susulan
Hingga pukul 20.30 WIB, BMKG mencatat satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo M3,1.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari bangunan yang retak atau rusak, dan periksa kondisi struktur rumah Anda sebelum kembali ke dalam.
Informasi resmi dan terkini hanya dapat diakses melalui kanal resmi BMKG: