POHUWATO – Kunjunga kerja spesifik Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang dirangkaikan dengan pertemuan presidium percepatan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan gubernur dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, serta Ketua dan Sekretaris Komite Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyampaikan, untuk Provinsi Gorontalo ada lima daerah yang rencana akan dimekarkan, Kabupaten Gorontalo Barat, Boliyohuto, Panipi, Bone Pesisir dan Kota Telaga. Kelima daerah tersebut merupakan usulan dari masyarakat yang ingin memperpendek rentan kendali pemerintahan.
Mengawali sambutan, Ahmad Doli mengapresiasi Pemprov Gorontalo dalam memajukan daerah dan kepada pemerintah kabupaten yang benar-benar memperjuangkan pemekaran demi kemajuan daerah itu sendiri.
“Diingatkan pula dalam proses pemekaran daerah harus mempersiapkan segala sesuatunya antara lain yang berhubungan dengan administrasi dan berharap bahwa pemekaran daerah itu harus memang kebutuhan objektif,”
“Dalam hal ini memperhartikan dasar proses pemekaran daerah itu sendiri yaitu yang bisa mempersempit rentan kendali sebagai proses pembangunan dan pengendalian kemajuan daerah tersebut,” Ungkapnya.
Kegiatan diakhiri dengan dialog perwakilan dari daerah pemekaran, untuk Pohuwato Suharsi Igirisa mengharapkan perhatian pemerintah khusunya dari Komisi II DPR RI untuk percepatan pemekaran calon daerah otonom baru (CDOB) Gorontalo Barat khususnya.
“Memang pada kemarin-kemarin waktu usulan pada periode anggota DPR RI sebelumnya, gorontalo barat sudah masuk pada 22 daerah pemekaran namun belum terealisasi,”
“Saat ini kerinduan masyarakat wilayah barat pohuwato akan pemekaran begitu besar, karena CDOB gobar sudah 13 tahun dinantikan. Insyaallah dengan kehadiran Ketua Komisi II DPR RI apa yang diharapkan masyarakat gorontalo terutama masyarakat pohuwato bisa terwujud,” Suharsi.
Gorontalo – Langkah hukum terhadap dugaan perusakan lingkungan di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kian memasuki babak serius. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA HAM) Provinsi Gorontalo secara resmi membentuk tim advokasi hukum untuk mendampingi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LA HAM Pohuwato dalam proses pelaporan ke pihak kepolisian.
Penunjukan tim tersebut diputuskan melalui rapat pleno tertutup yang digelar Kamis malam (3/7/2025). Dalam rapat tersebut, Janes Komenaung, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW LA HAM Gorontalo, ditetapkan sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum.
“Ya, Pak Janes Komenaung, S.H., menjadi ketua tim untuk mendampingi DPD LA HAM Pohuwato dalam melaporkan para terduga pelaku pengrusakan lingkungan,” ungkap Akram Pasau, S.H., Ketua DPW LA HAM Gorontalo usai rapat pleno.
Akram menegaskan bahwa fokus laporan menyasar aktivitas perusakan lingkungan di Desa Bulangita, yang diduga kuat menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan sedimentasi di wilayah ibu kota Kabupaten Pohuwato, yakni Kota Marisa.
Sementara itu, Janes Komenaung menyatakan kesiapannya memimpin pendampingan hukum tersebut.
“Kami siap mengawal proses ini. Tim advokasi terdiri dari lima pengacara yang semuanya adalah pengurus aktif LA HAM Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Diketahui, beberapa nama terduga pelaku yang akan dilaporkan ke pihak berwenang di antaranya berinisial UM alias Uten, MM alias Muku, PA alias Barot, DD alias Ded, dan ARM alias Man.
LA HAM menegaskan, langkah hukum ini bukan hanya sebagai bentuk pengawalan hak lingkungan masyarakat, tetapi juga upaya menekan dampak ekologis yang semakin meluas akibat kegiatan yang diduga dilakukan secara ilegal.
Pohuwato – Di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran daerah, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, terus memperjuangkan pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato yang terbakar pada September 2023. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pendekatan politik dan koordinasi lintas lembaga di tingkat nasional.
Bupati Saipul yang didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, di Jakarta, Rabu (02/07/2025). Pertemuan tersebut difokuskan pada pengajuan alokasi anggaran pembangunan kantor serta usulan program Inpres Jalan Desa tahun anggaran 2026–2029.
“Saat ini pelayanan pemerintahan masih berlangsung menggunakan rumah dinas bupati sebagai kantor sementara. Namun, secara fasilitas jelas tidak representatif,” ujar Bupati Saipul.
Lebih lanjut, Saipul menyebut bahwa Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor baru telah selesai 100 persen dan mendapat asistensi dari tim teknis Kementerian PUPR. Dari hasil asistensi tersebut, ditetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp39.467.950.000.
Selain fokus pada pembangunan kantor, Bupati Saipul turut mengusulkan program Inpres Jalan Desa untuk membenahi 18 ruas jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato, mulai dari Kecamatan Dengilo hingga Popayato Barat, yang kini dalam kondisi rusak berat.
“Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikannya akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas hasil pertanian dan perkebunan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat,” jelas Saipul.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyambut baik perjuangan tersebut. Ia menilai waktu audiensi ini sangat tepat, mengingat kementerian/lembaga tengah menyusun program untuk tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif.
“Kami akan bahas usulan ini bersama Kementerian PUPR dan stakeholder lainnya, baik untuk APBN Perubahan maupun APBN 2026,” ujar Andi Iwan, yang juga merupakan kader Partai Gerindra.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi V akan mengupayakan kembalinya DAK infrastruktur jalan yang selama ini banyak diminta oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.
Menutup pertemuan, Bupati Saipul menyerahkan secara resmi proposal pembangunan kembali kantor bupati dan daftar usulan Inpres Jalan Desa kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan berharap perjuangan ini dapat terealisasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas pembangunan nasional.
“Kami berharap perjuangan ini dapat berbuah nyata demi kepentingan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato,” pungkas Bupati Saipul.
Pohuwato – Setelah sempat terganggu akibat penumpukan sedimen, saluran irigasi di Daerah Irigasi Taluduyunu kini telah pulih sepenuhnya. Hal ini membuka jalan bagi para petani di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa untuk memulai musim tanam padi secara serentak.
Tanda dimulainya musim tanam tersebut ditandai dengan digelarnya rapat hambur di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Duhiadaa, Rabu (02/07/2025), yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kamri Alwi, Plt. Camat Duhiadaa Burhan Inaku Moputi, Ketua Induk P3A Umar Etango, perwakilan dari Pani Gold Project (PGP), seluruh kepala desa di Kecamatan Duhiadaa, serta perwakilan dari 12 P3A tersier di wilayah tersebut.
Kadis Pertanian Kamri Alwi menjelaskan bahwa pengerukan saluran irigasi yang sebelumnya tersumbat oleh sedimen kini telah selesai. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama Pani Gold Project dan pemerintah daerah.
“Dengan dimulainya rapat hambur hari ini menandakan bahwa kita sudah siap memasuki musim tanam. Saluran irigasi yang sempat terkendala karena sedimen telah rampung pengerukannya,” ujar Kamri.
Ia juga mengungkapkan bahwa penanaman padi serentak akan dimulai antara 23 Juli hingga 10 Agustus 2025, dengan harapan panen kali ini akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.
“Dengan kondisi saluran yang sudah siap, insya Allah hasil panen akan meningkat. Tapi selain berusaha, kita juga tetap harus berdoa agar diberi hasil terbaik,” tambah Kamri.
Ketua Induk P3A Umar Etango menyatakan apresiasinya terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam merespons cepat keluhan petani terkait endapan di saluran irigasi.
“Pak Bupati telah memenuhi janjinya. Setelah pengerukan dimulai sejak bulan lalu hingga hari ini, alhamdulillah seluruh saluran sekunder di Taluduyunu sudah bisa dimanfaatkan,” ujar Umar.
Sebagai Dewan Pakar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pohuwato, Umar juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah disalurkan untuk membantu petani, khususnya yang sebelumnya terdampak gagal panen di Desa Bulili dan Dusun Popaseda.
“Bantuan alsintan tersebut akan dimaksimalkan untuk mempercepat pengolahan lahan sawah, demi mendukung suksesnya penanaman serentak dan memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato,” pungkas Umar.
Dengan kesiapan infrastruktur irigasi dan dukungan penuh dari pemerintah serta mitra swasta, musim tanam kali ini diharapkan menjadi momentum pemulihan sekaligus penguatan sektor pertanian di Pohuwato.