Connect with us

Advertorial

Tak Cukup Hanya Mengangkut: Wali Kota Adhan Guncang Forum RKPD Soal Perombakan Sistem Sampah

Published

on

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea

Kota Gorontalo – Akselerasi reformasi tata kelola lingkungan hidup menjadi benang merah dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo. Agenda strategis yang digelar terbuka di pelataran Kantor Wali Kota pada Jumat (06/02/2026) tersebut, diwarnai dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat terkait pembenahan sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Dalam serapan aspirasi publik tersebut, polemik persampahan dibedah dari berbagai sudut pandang ekstrim. Mulai dari keterbatasan unit armada pengangkut, kendala keterlambatan ritasi angkutan, hingga mandeknya fungsi manajemen kebersihan di tingkat kelurahan dan klaster permukiman padat penduduk.

Merespons hal itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan bahwa dinamika persampahan telah lama berada dalam radar prioritas penanganan taktisnya. Adhan menggarisbawahi bahwa problematika ini tidak boleh lagi dikerdilkan sebagai isu domestik lokal semata, melainkan sudah bertransformasi menjadi isu darurat berskala nasional.

“Masalah sampah ini eskalasinya sudah bukan hanya urusan internal Kota Gorontalo lagi. Ini telah menjelma menjadi persoalan nasional yang membutuhkan perhatian makro,” tegas Adhan Dambea saat memberikan pokok-pokok pikiran di podium forum.

Adhan memaparkan, sejak awal menakhodai lini eksekutif kota, penanganan sampah langsung dikunci sebagai program prioritas jangka pendek. Langkah intervensi perdana yang dieksekusi pemerintah kota adalah memperkuat kapasitas daya angkut logistik di lapangan melalui skema pengadaan armada baru.

“Begitu saya mulai bertugas aktif sebagai wali kota, instrumen pertama yang saya putuskan adalah mengontrak sembilan unit mobil armada pengangkut sampah tambahan guna merespons tumpukan di titik-titik krusial,” urainya.

Kendati demikian, Wali Kota Adhan tidak menampik bahwa residu tumpukan sampah masih kerap mencuat di sudut kota. Ia membeberkan bahwa laporan ketidakpuasan publik mengalir masif setiap harinya, bahkan banyak yang masuk langsung via saluran komunikasi pribadi digitalnya secara real-time.

“Saya rutin menerima aduan langsung dari warga lewat pesan singkat WhatsApp. Bahkan, ketika saya sedang menjalankan dinas di luar daerah, jika ada foto kiriman tumpukan sampah masuk, detik itu juga langsung saya diskusikan dan teruskan ke petugas garda depan agar segera dieksekusi,” kata Adhan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan penegasan ini dengan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Adhan menyitir arahan tegas Presiden Republik Indonesia yang menuntut penanganan sampah secara kolaboratif-agresif dan menolak pola penyelesaian setengah hati.

“Presiden bersikap sangat rigid dan keras terkait isu sampah. Menurut kepala negara, ini persoalan struktural besar yang tidak bisa diselesaikan dengan metode konvensional. Seluruh pemangku kepentingan wajib berintegrasi,” ungkap Adhan.

Baginya, sinyal dari pusat tersebut menjadi indikator sahih bahwa tata kelola persampahan di Kota Gorontalo harus segera memutus rantai pola lama yang sekadar mengandalkan metode “kumpul-angkut-buang” ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Persoalan sampah tidak akan pernah tuntas jika kita hanya berfokus pada urusan angkut-mengangkut semata. Poin paling fundamental adalah merombak total sistem pembagian kerja dan tata kelolanya secara komprehensif dari hulu ke hilir,” cetus Wali Kota Adhan.

Saat ini, kompas kebijakan Pemkot Gorontalo mulai diorientasikan pada pembenahan sistemik, termasuk mengoptimalisasi fungsi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Namun, Adhan mengakui secara objektif bahwa produktivitas infrastruktur TPS3R di beberapa titik wilayah kelurahan belum berjalan maksimal.

“Kami segera melakukan evaluasi total dan optimalisasi kinerja operasional TPS3R yang ada. Ini sangat krusial agar reduksi volume sampah dapat diselesaikan sejak dari sumber produksinya, bukan sekadar memindahkan beban tumpukan ke TPA,” pungkasnya.

Advertorial

Jaga Standar Pendidikan Doktor! Prodi S3 Administrasi Publik UNG Sukses Gelar AMI 2026

Published

on

UNG – Program Studi Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga standar mutu akademik melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026.

Pelaksanaan AMI tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penjaminan mutu secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses akademik di tingkat program studi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit dengan kode dokumen AMI-PRODI-2026 ini mengacu pada Standar Instrumen AMI Program Studi Tahun 2026.

Proses audit dipimpin oleh tim auditor yang independen dan profesional, diketuai oleh Prof. Dr. Margaretha Solang, M.Si., dengan anggota Huzaima Mas’ud, M.Pd. Tim auditor melakukan verifikasi dan evaluasi secara mendalam terhadap berbagai dokumen pendukung penyelenggaraan akademik di Program Studi S3 Administrasi Publik.

Dalam pelaksanaannya, proses audit berlangsung secara cermat, transparan, dan konstruktif. Sejumlah aspek vital menjadi penelaahan utama, di antaranya keselarasan kurikulum, kualifikasi dan pelaksanaan riset, kelengkapan dokumen proses pembelajaran, serta penerapan sistem penjaminan mutu pada tingkat program studi.

Koordinator Program Studi S3 Administrasi Publik UNG, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si., bersama jajaran pengelola program studi berperan aktif dalam mempersiapkan berbagai dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.

Kesiapan tersebut mencerminkan komitmen program studi dalam menjadikan penjaminan mutu sebagai bagian dari budaya kerja akademik. AMI tidak hanya dipandang sebagai kegiatan evaluasi rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas akademik.

Melalui proses audit yang dilakukan secara objektif dan terukur, Program Studi S3 Administrasi Publik memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang berlaku.

Hasil AMI Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi komprehensif bagi Program Studi S3 Administrasi Publik Pascasarjana UNG dalam menentukan langkah tindak lanjut serta perbaikan pada berbagai aspek yang masih memerlukan penguatan.

Tindak lanjut hasil audit diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola, proses pembelajaran, penelitian, serta sistem penjaminan mutu secara terpadu di tingkat program studi.

Dengan terlaksananya AMI 2026, Prodi S3 Administrasi Publik UNG kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga standar mutu akademik sekaligus membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan jenjang doktor yang berkualitas, transparan, berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan kontribusi akademik yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Continue Reading

Advertorial

Cetak Generasi Unggul! UNG Gelar Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-63

Published

on

UNG – Suasana penuh suka cita menyelimuti Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Kamis (17/9/2026). Sebanyak 700 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan—mulai dari Diploma, Sarjana, Magister, hingga Doktor—resmi mengakhiri masa studinya dalam prosesi Wisuda ke-63 UNG.

Ratusan lulusan terbaik UNG tersebut dikukuhkan melalui Sidang Senat Terbuka yang dipimpin langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng. Prosesi ini turut didampingi Ketua Senat, Prof. Dr. Femy Mahmud Sahami, M.Si., serta seluruh anggota senat universitas. Momen bersejarah ini menjadi puncak perjalanan akademik para wisudawan yang telah menimba ilmu di Kampus Kerakyatan.

Dalam sambutannya, Rektor UNG Prof. Eduart Wolok menyampaikan bahwa keberhasilan para wisudawan merupakan capaian yang membahagiakan bagi seluruh civitas akademika. Menurutnya, keberhasilan meraih gelar akademik ini bukan sekadar pencapaian individu mahasiswa semata.

“Ini bukan hanya tanda keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi, tetapi juga bukti dedikasi para dosen yang telah mendidik, membimbing, dan mengantarkan kalian hingga merengkuh gelar akademik hari ini. Keberhasilan ini patut kita syukuri bersama,” ujar Prof. Eduart.

Momentum wisuda kali ini tidak hanya menjadi perayaan seremoni akademik, melainkan bentuk wujud nyata komitmen UNG dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, serta penanaman nilai-nilai karakter selama berkuliah diharapkan mampu melengkapi para lulusan untuk menjawab tantangan zaman.

Prof. Eduart berpesan agar para alumni baru UNG mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan bangsa dan negara.

“Dengan bekal penting yang diperoleh selama menempuh pendidikan, para lulusan diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa inovasi dan solusi di tengah tantangan dunia modern,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Menuju Desa Digital! KKN Tematik II UNG dan GenBI Gorontalo Dorong UMKM Pakai QRIS

Published

on

UNG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik II Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mendorong digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program akuisisi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (16/9/2026).

Program ini diinisiasi untuk memperluas pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai di kalangan pelaku usaha lokal. Langkah inovatif ini diambil setelah melihat masih tingginya ketergantungan pelaku usaha setempat pada transaksi tunai konvensional.

Kegiatan diawali dengan aksi “jemput bola” oleh mahasiswa KKN UNG yang menjadi penanggung jawab program. Mereka mendatangi langsung sejumlah UMKM di Desa Hutadaa untuk memberikan sosialisasi mengenai fungsi, keuntungan, serta fleksibilitas QRIS dalam mendukung transaksi bisnis harian.

Pendekatan tatap muka ini sengaja dipilih agar para pemilik usaha mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kemudahan pembayaran digital, sekaligus memberikan ruang diskusi interaktif terkait proses pendaftaran QRIS.

Langkah digitalisasi ini dinilai semakin strategis mengingat posisi geografis Desa Hutadaa yang berada di kawasan Danau Limboto. Penguatan layanan transaksi digital diproyeksikan dapat menopang kesiapan UMKM lokal dalam menyambut pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

Sebagai tindak lanjut bagi pelaku usaha yang berminat, tim KKN Tematik II UNG menjalin kolaborasi resmi dengan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Gorontalo untuk memfasilitasi proses akuisisi QRIS.

Dalam pelaksanaannya, Ketua Komisariat GenBI Gorontalo diwakili oleh Muhammad Rizky Abdillah Syah. Perwakilan GenBI Gorontalo hadir secara langsung mendampingi mahasiswa KKN UNG selama proses pendaftaran teknis.

“Melalui kegiatan ini, kami berupaya membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan QRIS sekaligus memberikan pendampingan agar mereka dapat memahami tahapan yang perlu dilakukan. Kami berharap QRIS dapat menjadi salah satu alternatif pembayaran yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di Desa Hutadaa, terutama dalam mendukung perkembangan transaksi digital di lingkungan masyarakat,” ujar Rizky.

Mahasiswa KKN UNG bersama perwakilan GenBI Gorontalo mendampingi pelaku usaha secara bertahap, mulai dari penyiapan berkas, pengisian data daring, hingga tahapan validasi akhir sesuai prosedur perbankan yang berlaku.

Pendampingan langsung ini menjadi kunci krusial agar pelaku UMKM tidak hanya menerima informasi teoritis, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem pembayaran QRIS secara mandiri dalam aktivitas usahanya.

Bagi mahasiswa KKN UNG, program ini menjadi sarana pembelajaran lapangan untuk terlibat langsung dalam ekosistem digitalisasi UMKM. Kolaborasi bersama GenBI Gorontalo menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong pelaku usaha agar adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Koordinator Desa (Kordes) KKN Tematik II UNG Desa Hutadaa menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi iklim usaha di desa tersebut.

“Program ini kami harapkan tidak hanya berhenti pada proses pengenalan QRIS, tetapi juga dapat membantu pelaku UMKM di Desa Hutadaa untuk mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Melalui pendampingan ini, kami ingin memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang sebelumnya masih menggunakan pembayaran tunai agar memiliki alternatif pembayaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kami juga berharap semakin banyak UMKM di Desa Hutadaa yang dapat memanfaatkan QRIS ke depannya,” tegas Kordes KKN UNG.

Melalui transformasi digital ini, tim KKN Tematik II UNG berharap penggunaan pembayaran non-tunai semakin dikenal luas oleh masyarakat. Program ini diharapkan menjadi pemicu percepatan transformasi digital UMKM di Desa Hutadaa, sehingga pelaku usaha lebih siap mengoptimalkan peluang ekonomi di kawasan Danau Limboto.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler