Connect with us

Advertorial

Tak Cukup Hanya Mengangkut: Wali Kota Adhan Guncang Forum RKPD Soal Perombakan Sistem Sampah

Published

on

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea

Kota Gorontalo – Akselerasi reformasi tata kelola lingkungan hidup menjadi benang merah dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo. Agenda strategis yang digelar terbuka di pelataran Kantor Wali Kota pada Jumat (06/02/2026) tersebut, diwarnai dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat terkait pembenahan sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Dalam serapan aspirasi publik tersebut, polemik persampahan dibedah dari berbagai sudut pandang ekstrim. Mulai dari keterbatasan unit armada pengangkut, kendala keterlambatan ritasi angkutan, hingga mandeknya fungsi manajemen kebersihan di tingkat kelurahan dan klaster permukiman padat penduduk.

Merespons hal itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan bahwa dinamika persampahan telah lama berada dalam radar prioritas penanganan taktisnya. Adhan menggarisbawahi bahwa problematika ini tidak boleh lagi dikerdilkan sebagai isu domestik lokal semata, melainkan sudah bertransformasi menjadi isu darurat berskala nasional.

“Masalah sampah ini eskalasinya sudah bukan hanya urusan internal Kota Gorontalo lagi. Ini telah menjelma menjadi persoalan nasional yang membutuhkan perhatian makro,” tegas Adhan Dambea saat memberikan pokok-pokok pikiran di podium forum.

Adhan memaparkan, sejak awal menakhodai lini eksekutif kota, penanganan sampah langsung dikunci sebagai program prioritas jangka pendek. Langkah intervensi perdana yang dieksekusi pemerintah kota adalah memperkuat kapasitas daya angkut logistik di lapangan melalui skema pengadaan armada baru.

“Begitu saya mulai bertugas aktif sebagai wali kota, instrumen pertama yang saya putuskan adalah mengontrak sembilan unit mobil armada pengangkut sampah tambahan guna merespons tumpukan di titik-titik krusial,” urainya.

Kendati demikian, Wali Kota Adhan tidak menampik bahwa residu tumpukan sampah masih kerap mencuat di sudut kota. Ia membeberkan bahwa laporan ketidakpuasan publik mengalir masif setiap harinya, bahkan banyak yang masuk langsung via saluran komunikasi pribadi digitalnya secara real-time.

“Saya rutin menerima aduan langsung dari warga lewat pesan singkat WhatsApp. Bahkan, ketika saya sedang menjalankan dinas di luar daerah, jika ada foto kiriman tumpukan sampah masuk, detik itu juga langsung saya diskusikan dan teruskan ke petugas garda depan agar segera dieksekusi,” kata Adhan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan penegasan ini dengan instruksi langsung dari pemerintah pusat. Adhan menyitir arahan tegas Presiden Republik Indonesia yang menuntut penanganan sampah secara kolaboratif-agresif dan menolak pola penyelesaian setengah hati.

“Presiden bersikap sangat rigid dan keras terkait isu sampah. Menurut kepala negara, ini persoalan struktural besar yang tidak bisa diselesaikan dengan metode konvensional. Seluruh pemangku kepentingan wajib berintegrasi,” ungkap Adhan.

Baginya, sinyal dari pusat tersebut menjadi indikator sahih bahwa tata kelola persampahan di Kota Gorontalo harus segera memutus rantai pola lama yang sekadar mengandalkan metode “kumpul-angkut-buang” ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Persoalan sampah tidak akan pernah tuntas jika kita hanya berfokus pada urusan angkut-mengangkut semata. Poin paling fundamental adalah merombak total sistem pembagian kerja dan tata kelolanya secara komprehensif dari hulu ke hilir,” cetus Wali Kota Adhan.

Saat ini, kompas kebijakan Pemkot Gorontalo mulai diorientasikan pada pembenahan sistemik, termasuk mengoptimalisasi fungsi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Namun, Adhan mengakui secara objektif bahwa produktivitas infrastruktur TPS3R di beberapa titik wilayah kelurahan belum berjalan maksimal.

“Kami segera melakukan evaluasi total dan optimalisasi kinerja operasional TPS3R yang ada. Ini sangat krusial agar reduksi volume sampah dapat diselesaikan sejak dari sumber produksinya, bukan sekadar memindahkan beban tumpukan ke TPA,” pungkasnya.

Advertorial

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan, FKTP UNG Gandeng KKP RI dalam Pendataan Pendaratan Ikan

Published

on

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.

Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.

Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.

Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Continue Reading

Advertorial

Pacu Target Sebelum Jatuh Tempo! Realisasi PBB-P2 Kota Gorontalo Tembus 79,5 Persen

Published

on

Kota Gorontalo – Perolehan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Gorontalo terus mencatatkan tren peningkatan yang signifikan. Hingga Rabu (28/10/2026), progres realisasi PBB-P2 berhasil menyentuh angka 79,5 persen, melonjak dari posisi 78,8 persen pada sesi evaluasi sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo, Zamronie Agus, menyampaikan bahwa lonjakan realisasi lebih dari setengah persen hanya dalam kurun waktu satu hari ini merupakan buah manis dari eksekusi strategi penagihan intensif dan terukur di lapangan.

“Saat ini Bapenda menurunkan 13 tim untuk mendampingi kelurahan dalam melakukan upaya-upaya penagihan di kelurahan-kelurahan,” ujar Zamronie saat diwawancarai usai mengikuti upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Ia menguraikan bahwa pola penagihan yang diterapkan saat ini menggunakan skema pembagian peran strategis. Pihak Bapenda berfokus pada langkah optimalisasi penagihan penetapan PBB ber-nominal besar yang menyasar para pelaku usaha. Sementara itu, jajaran pemerintah kelurahan mengambil peran mendasar dengan menggenjot penagihan pada skala rumah tinggal warga.

“Dengan pola seperti ini kita harapkan bisa ada percepatan-percepatan untuk mencapai target realisasi yang ideal,” jelas Zamronie.

Berdasarkan data rekapitulasi Bapenda Kota Gorontalo, pergerakan data hingga Rabu pagi mencatat capaian PBB berada di angka 78,96 persen sebelum akhirnya merangkak naik ke 79,5 persen di sore hari.

Dari total kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo, tercatat sebanyak 8 kelurahan telah berhasil mencapai target di atas 100 persen dari pokok pajak murni, atau menjadi 9 kelurahan jika diakumulasikan dengan penerimaan denda. Di samping itu, 10 kelurahan tercatat sudah menembus capaian di atas 90 persen, sedangkan 12 kelurahan lainnya yang masih berada di bawah 70 persen terus dipacu percepatannya secara masif.

Zamronie menegaskan bahwa eskalasi penagihan di lapangan akan terus digenjot hingga tanggal 31 Oktober 2026, yang merupakan batas akhir tahun pajak (deadline) untuk pembayaran PBB-P2 tanpa denda.

Ia turut meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa berakhirnya tahun pajak pada 31 Oktober bukan berarti operasional penagihan dihentikan. Melainkan, terhitung mulai 1 November 2026, setiap tunggakan PBB yang belum terbayarkan secara otomatis akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai regulasi yang berlaku.

“Setelah bulan Oktober itu akan ada pengenaan denda terhadap PBB yang belum terbayarkan. Tentunya kalau adanya denda akan semakin memberatkan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Zamronie mengimbau secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Gorontalo selaku Wajib Pajak (WP) PBB-P2 agar dapat memanfaatkan tenggat waktu tiga hari terakhir ini sebaik mungkin.

“Saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Gorontalo selaku wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan dalam tiga hari terakhir ini untuk melakukan pembayaran atas kewajiban PBB-P2 tanpa dikenakan denda,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Cuma Jadi Penonton! Wawali Indra Gobel Desak Pemuda Kota Gorontalo Ambil Peran Nyata

Published

on

Kota Gorontalo – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Gorontalo menjadi momentum krusial untuk menggugah kesadaran generasi muda agar tidak sekadar menjadi penonton pasif dalam roda pembangunan. Pemuda didesak untuk berani tampil ke depan dan mengambil peran aktif melalui ide kreatif, gagasan inovatif, serta karya nyata.

Pesan bernada ajakan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat menghadiri upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, pada Rabu (28/10/2026).

Dalam amanatnya, Wawali Indra menyampaikan bahwa keberadaan pemuda memegang peranan pivotal dalam menentukan arah dan masa depan daerah. Nilai-nilai historis dan semangat persatuan Sumpah Pemuda 1928, menurutnya, harus mampu ditransformasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat modern melalui tindakan konkret.

“Pemuda harus berani mengambil peran. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan tunjukkan karya nyata. Jangan hanya menjadi penonton di tengah perubahan, tetapi harus menjadi bagian dari solusi,” tegas Indra di hadapan peserta upacara.

Selain menyoroti keterlibatan dalam pembangunan, Wawali Indra secara khusus mengingatkan generasi muda agar bijak dalam merespons cepatnya laju perkembangan teknologi serta derasnya arus informasi digital. Ia menekankan pentingnya menyaring konsumsi informasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai produktif.

Ia berharap para pemuda di Kota Gorontalo terus berikhtiar mengembangkan potensi diri di berbagai ranah strategis, mulai dari akses pendidikan, kewirausahaan, sektor ekonomi kreatif, hingga pengabdian sosial kemasyarakatan.

“Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Bangun kreativitas, kembangkan usaha, tingkatkan pendidikan, dan ikut menjaga lingkungan serta ketertiban di daerah kita,” imbaunya.

Lebih jauh, Wawali Indra menggarisbawahi krusialnya merawat kebhinekaan dan persatuan di tengah heterogenitas masyarakat. Menurutnya, fondasi persatuan yang telah digagas oleh para pemikir muda pada tahun 1928 silam harus tetap dijaga erat oleh generasi penerus bangsa saat ini.

“Perbedaan jangan menjadi alasan untuk kita terpecah. Justru dengan perbedaan kita harus semakin kuat dan saling menghargai,” kata Wawali.

Ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo akan terus membuka ruang kolaborasi serta mendukung penuh keterlibatan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini diharapkan menjadi pemantik daya cipta bagi generasi muda Gorontalo untuk melahirkan terobosan yang bermanfaat bagi kemajuan bersama.

“Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98. Mari bersatu, bergerak, dan berkarya untuk Indonesia, khususnya untuk Kota Gorontalo yang lebih baik,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler