GORONTALO-Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi Gerindra Muhamad Nasir Madjid meninjau langsung posko penanganan covid 19 perbatasan Gorontalo-Sulawesi Utara, di Atinggola, Senin (20/4/2020). Hal ini ia lakukan untuk memastikan kesiapan petugas serta pelayanan kepada warga yang melintasi perbatasan.
“Hari ini, kami turut serta dengan Bupati Gorut dan Dandim 1314 Gorut untuk meninjau aktivitas di perbatasan dalam masa pembatasan waktu keluar dan masuk ke Gorontalo,” ujar Nasir.
Dalam giat yang dilakukan itu, Nasir menyebut bahwa masih kurangnya suplay logistik berupa vitamin dan suplemen untuk konsumsi para petugas medis. Olehnya itu dalam kesempatan tersebut ia juga menyerahkan bantuan berupa air mineral dan susu beruang untuk menopang suplemen para petugas.
“Mereka butuh vitamin dan suplemen pedukung untuk tetap bisa menjaga stabilitas kondisi mereka di lapangan,” kata Nasir.
Nasir mengatakan, berdasarkan pantauannya bersama bupati Gorut, aktivitas kendaraan diperbatasan masih cukup tinggi. Setiap warga yang melintas baik masuk maupun keluar Gorontalo didata berdasarkan KTP masing-masing.
Ia juga meminta pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk lebih memperhatikan petugas yang ada di perbatasan.
KOTA GORONTALO– Juru bicara Partai GERINDRA, Wahidin Ishak tertawa terbahak-bahak setelah diberitahu bahwa ada partai lain yang menolak beasiswa PIP agar jangan sampai dihubungkan dengan Pilkada.
Menurutnya, jika ada partai yang menolak beasiswa PIP itu menunjukkan bahwa partai itu sedang panik dan berusaha melawan adanya beasiswa PIP. Kenapa partai itu panik dengan beasiswa PIP? “Ya karena PIP Elnino itu ditengarai dipakai untuk Pilkada,” tutur Wahidin yang terbahak menyeka air matanya saking lucunya, katanya.
Bagaimana cerita tentang beasiswa PIP itu? Wahidin menjelaskan panjang lebar tentang itu beasiswa itu yang diurus oleh Tim Elnino Center.
Beasiswa PIP itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan bekerjasama dengan Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan.
Sehingga beasiswa PIP itu ada dua jalur/jalan, yaitu Jalur Reguler (terkenal juga dengan isitilah beasiswa jalur non politik, atau Jalur Biasa,) dan Gorontalo mendapatkan bantuan kira-kira 10 ribu anak penerima tiap tahun.
Jalur ke dua adalan Jalur Pemangku Kepentingan berupa Jalur Aspirasi Anggota Komisi X DPR RI, Pejabat di Kementerian Dikbud, BPK, petinggi polri, TNI, Kejaksaan dan sebagainya.
Elnino Mohi, wakil rakyat dari Gorontalo ditugaskan oleh Ketua Umum GERINDRA Prabowo Subianto, jadi anggota DPR RI Komisi Pendidikan, maka dia mendapatkan diskresi untuk menentukan 60 ribu nama siswa penerima beasiswa PIP di provinsi Gorontalo. Itulah yang kita kenal sebagai “Jalur Aspirasi Elnino Mohi”.
Kenapa penyebutannya ada kata “aspirasi”? Sebab, yang dapat beasiswa PIP jenis ini hanyalah anak-anak yang orang tuanya diusulkan oleh pak Elnino sebagai politisi. Makanya jalur ini terkenal pula dengan istilah “beasisa PIP jalur politik”.
Jadi, semua orang menghubungi Elnino? “Praktisnya lewat kita lah di Elce karena Elnino sendirian bukan operator dari 60 ribu orang,” papar Wahidin.
POLITIS
Menurut Wahidin, seharusnya Elnino Mohi menyampaikan bahwa beasiswa PIP ini dia perjuangkan, pasti akibat politik bagi partai GERINDRA Gorontalo akan sangat positif. “Sayangnya Elnino Mohi sendiri yang tidak mau mengklaim begitu…” tutur Wahidin.
Oleh eLCe yang mengolah beasiswa PIP ini kemudian menetapkan kriteria penerima beasiswa PIP berturut-turut (satu kriteria juga sudah boleh): murid yang yatim-piatu, yatim, piatu, anak terlantar, kalangan duafa, orang yang ortu nya miskin, dst.
“Jadi, tidak ada syarat harus memilih atau mencoblos gambar GERINDRA yah…. Kalau begitu apanya yang dianggap untuk kepentingan Pilkada ya?” kata Wahidin menggaruk kepalanya sendiri.
Jadi, kata Wahidin, kalangan yang menolak beasiswa PIP itulah yang bekerja untuk kepentingan politik. “Itu beda dengan kami yang didoktrin untuk bekerja menolong orang yang susah,” tandasnya.
Gorontalo – Sepertinya Partai GERINDRA akan melaporkan ke polisi bahwa ada pihak-pihal tertentu yang bawa-bawa nama Prabowo untuk mencatutnya demi kepentingan pasangan pilkada yang dia dukung. Padahal dukungan resmi Prabowo adalah tandatangannya secara resmi dalam Surat Rekomendasi/B1KWK. Seperti diketahui bahwa Prabowo memerintahkan secara langsung agar kader-kader GERINDRA mendukung calon yang dia (Prabowo) dukung.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang bawa-bawa nama Prabowo untuk mendukung calon dia sendiri, kami akan laporkan ke pak Prabowo dan juga ke pihak polisi,” tutur jubir Partai GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak. Partai itu ber-Ketua Umum Prabowo Subianto.
Itu dikatakan Wahidin di saat GERINDRA sedang sibuk mengumpulkan bukti-bukti untuk diselesaikan secara hukum.
Menurut Wahidin Prabowo Subianto dan sekjen GERINDRA Ahmad Muzani sudah menandatangani B1-KWK untuk mencalonkan pasangan Pilkada di seluruh daerah di Indonesia. Itu surat bersifat resmi dan perintah. Khusus di Gorontalo, B1-KWK yang ditandatangani Prabowo Subianto itu mendukung pasangan cagub-cawagub Gusnar-Idah, untuk cabup-cawabup: AMAN di Bone Bolango, Roni-Adnan di Kabgor, MARWAH di Boalemo, SIAP di Pohuwato dan ROMANTIS di Gorut serta cawali-cawawali AIR di Kota Gorontalo.
“Kami kader-kader Partai GERINDRA hanya taat kepada Prabowo. Yang tidak ikut Prabowo ya terpaksa harus dikeluarkan dari partaia GERINDRA,” ujar Wahidin
Contoh, jika kader GERINDRA Gorontalo tidak mendukung pasangan Pilkada yang didukung Prabowo, berarti dia keluar dari Partai GERINDRA. “Kalau sudah tidak ikut pak Prabowo ya tidak bisa kita apa-apakan lagi. Namanya juga demokrasi. Bebas…” ungkap Wahidin.
Supaya gampang, lanjutnya, lihat saja kemana GERINDRA mendukung, itu pasti didukung Prabowo secara resmi.
Menurutnya, setiap orang bebas menentukan pilihan. “Tapi secara resmi dan organisatoris, hanya GERINDRA yang boleh mengklaim namanya sebagai Ketum Parpol,” tandasnya.
Wahidin mengingatkan semua pihak bahwa Prabowo sebagai Presiden RI adalah milik seluruh rakyat Indonesia, tetapi dari seluruh Parpol hanya GERINDRA yang memiliki Ketum bernama Prabowo Subianto.
“Jadi, kalau ente badukung, bolo podukungilo, tapi jangan bawa-bawa nama Prabowo dan mencatutnya. Mo dapa sel ente. Hanya kader GERINDRA yang boleh bawa-bawa nama Prabowo. Itu pun hampir tidak pernah. Ente tetap.tahu malu, kan….” tutup Wahidin.
Ronald S. Bidjuni, S.Sn resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Gorontalo pada kontestasi pemilihan umum 2024.
Ronald bersama Tim pemenangannya menyerahkan langsung berkas pendaftaran model B yang diterima oleh ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem.
Pria yang bergelar Sarjana Seni ini bakal bertarung melawan petahana hingga pejabat yang berjaya di masanya. Meskipun terbilang baru, Ronald menargetkan dan optimis bisa merebut satu kursi ke senayan.
“Satu Kursi pada pemilu 2024 nanti bisa kita dapatkan lewat kerja-kerja kreatif karena basic relawan saya adalah mahasiswa dan orang-orang muda kreatif. Nanti kita akan berikan kejutan-kejutan saat kampanye,” ungkap Ronald saat konferensi pers bersama para wartawan, (10/5/2023).
Ia pun menyampaikan tak gentar melawan para petahana, “yang pasti melawan dengan cara-cara kreatif dan santun yaaa,” terangnya.
Terkait tentang ada mantan pejabat yang maju ke DPD, Onal (sapaan akrabnya, red) mengaku tidak akan pernah takut. ”Selain Incumbent, kita diperhadapkan dengan mantan-mantan pejabat yang mempunyai resource logistik (uang) yang besar pada saat kampanye nanti. Maka saya tegaskan hari ini bahwa kita tidak takut, torang mo lawan (kita lawan), kita buktikan bahwa politik ini bukan hanya milik orang-orang kaya saja” tutup Ronald.