Gorontalo – Partai GERINDRA diam-diam sedang merancang serta membangun kantor DPD Provinsi Gorontalo. Rencananya, kantor itu bukan sekadar kantor, melainkan semacam wisma bersama. Dananya pun berupa gotong-royong para kader partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Dalam visi kami, yang sedang kami bangun ini adalah wisma bersama GERINDRA, bukan sekadar kantor DPD. Kalau wisma, konsepnya beda lagi kan,” ungkap Ketua Pembangunan Kantor GERINDRA Gorontalo, Tomy Ishak.

Kata dia, ada baiknya dia bicara setelah wisma itu selesai pembangunannya, ketimbang dia bicara sekarang padahal wismanya belum ada.

Informasi yang dapat kami kumpulkan, pembanguan wisma GERINDRA itu bisa menjadi kantor bersama antara DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo dan DPC GERINDRA Kota Gorontalo
“Mungkin saja begitu. Pak Sulyanto Pateda (Ketua GERINDRA Kota Gorontalo) adalah sekretaris pembangunan wisma kan…,” ungkap sebuah sumber.

Sementara menurut Tomy Ishak, pihaknya bertarget bahwa wisma itu selesai dibangun 2027. “Namanya juga target. Bisa meleset dari tahun 2027. Bisa lebih cepat, bisa lebih lamban,” ungkap Tomy Ishak yang juga Ketua DPC GERINDRA Kabgor itu.

DEPROV – Ketimpangan representasi Gorontalo dalam struktur manajemen Bank SulutGo (BSG) pasca RUPS terbaru terus menuai kritik. Kali ini, salah satu srikandi DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Gerindra, Sitti Nurayin Sompie, angkat bicara. Dalam pernyataan kerasnya, ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk “pengabaian institusional” terhadap seluruh pemegang saham dari Gorontalo.

“Ini bukan hanya tentang nama yang tak muncul di jajaran komisaris, ini adalah bentuk pengabaian menyeluruh terhadap kontribusi dan eksistensi Gorontalo sebagai pemegang saham. Kita diminta setor modal, tapi tidak diberi tempat di ruang pengambilan keputusan. Ini tentu masalah yang tidak bisa kita diamkan,” tegas Sitti Nurayin, Selasa malam (09/04/2025).

Menurutnya, Gorontalo sudah terlalu lama bersikap loyal dalam kemitraan di Bank SulutGo, tetapi loyalitas itu tidak pernah dibalas dengan perlakuan yang adil. Ia bahkan menilai keputusan RUPS sebagai simbol dominasi sepihak yang tidak mencerminkan semangat keadilan antardaerah.

“Kalau kehadiran Gorontalo hanya dimanfaatkan dari sisi finansial, maka sudah waktunya kita berpikir ulang. Kita tidak kekurangan SDM profesional, kita tidak kekurangan komitmen. Yang kurang hanya kesempatan, karena kita tidak diberi ruang,” tegas Wakil Ketua Komisi I itu.

Sitti Nurayin juga mendukung penuh langkah para kepala daerah di Provinsi Gorontalo yang menggagas pendirian bank milik daerah sendiri. Menurutnya, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa Gorontalo bisa mandiri dan berdikari secara ekonomi.

“Kita harus berhenti menjadi mitra yang diperalat. Saatnya kita punya bank sendiri, yang dijalankan oleh orang-orang kita, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Gorontalo,” pungkasnya.

Di tengah polemik ini, publik pun mulai mempertanyakan akuntabilitas dan kepekaan sosial manajemen Bank SulutGo terhadap dinamika politik dan ekonomi regional. Ketiadaan perwakilan Gorontalo di jajaran komisaris dianggap mencederai semangat kebersamaan yang selama ini dibangun antara dua provinsi bersaudara.

Berikut susunan direksi dan komisaris BSG:

Dewan Komisaris
– Ramoy Markus Luntungan – Komisaris Utama
– Jacklyn Koloay – Komisaris Independen
– Sahrul Mamonto – Komisaris
– Djafar Alkatiri – Komisaris
– Max Kembuan – Komisaris

Dewan Direksi
– Revino M. Pepah – Direktur Utama
– Machmud Turuis – Direktur Pemasaran
– Joubert Dondokambey – Direktur Umum
– Louisa Parengkuan – Direktur Operasional
– Pius Batara – Direktur Kepatuhan

DEPROV – Kekecewaan mendalam muncul dari berbagai pihak di Provinsi Gorontalo usai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo diumumkan tanpa menyertakan satu pun perwakilan Gorontalo dalam jajaran komisaris. Tanggapan tajam datang dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al-Idrus, yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra.

Dalam pernyataannya, Ikbal menyebut keputusan RUPS tersebut sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan korporasi yang selama ini terakumulasi.

“Gorontalo bukan penumpang di Bank SulutGo. Kita adalah pemilik saham, penyumbang aset, dan bagian sah dari struktur korporasi ini. Tapi hari ini, kita diperlakukan seperti penonton yang tak punya suara,” tegas Ikbal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/04/2025).

Menurutnya, pengabaian terhadap representasi Gorontalo dalam jajaran komisaris bukan sekadar soal kursi, tetapi menyangkut martabat dan posisi strategis daerah sebagai pemegang saham yang sah. Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan arogansi manajemen dan lemahnya komitmen terhadap semangat kemitraan antardaerah.

“Jika kehadiran kita hanya dianggap formalitas, maka wacana menarik seluruh penyertaan modal dari Bank SulutGo adalah langkah yang sah dan rasional. Kita perlu berpikir realistis: kenapa kita harus terus menyokong institusi yang menafikan eksistensi kita?” lanjutnya.

Ikbal juga mendorong para kepala daerah di Provinsi Gorontalo untuk mempercepat pembahasan rencana pembentukan bank daerah tersendiri yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kedaulatan ekonomi daerah.

“Sudah saatnya Gorontalo berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kita punya sumber daya, kita punya kapasitas, tinggal kemauan politik yang harus disatukan,” pungkasnya.

Pernyataan Ikbal tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya reposisi peran Gorontalo dalam sistem keuangan daerah yang lebih berkeadilan.