Connect with us

Politik

Hendrik Abubakar Nakhodai PK Golkar Marisa

Published

on

Foto bersama usai Musyawarah yang digelar di halaman Sekretariat DPD Golkar Kabupaten Pohuwato || Foto Barakati.id (Isran)

POHUWATO – Hendrik Abubakar satu-satunya calon ketua yang direkomendasikan seluruh pimpinan desa partai Golongan Karya (Golkar) se-Kecamatan Marisa pada Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Marisa, yang digelar di halaman Sekretariat DPD Golkar Kabupaten Pohuwato, (4/3/2022).

Menurut Hendrik, ini merupakan amanah yang di percayakan kepada dirinya sehingga ia siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Marisa yang terpilih secara aklamasi.

“Yah karena ini sudah tugas dan amanah yang di berikan kepada saya maka insyaallah amanah ini akan saya panggul dengan besar hati,” ungkap Hendrik.

Syarif Mbuinga selaku ketua Bappilu DPD 1 Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Gorontalo menyampaikan keyakinan yang sangat kuat terhadap figur tersebut dapat menambah kekuatan dari pada partai yang di kenal dengan lambang beringin tersebut.

“Saya yakin dan percaya partai Golkar akan lebih kuat, bangkit,dan bersatu dalam persiapan pertarungan pada Pemilihan-pemilihan mendatang sehingga itu mari kita saling bahu-membahu untuk generasi yang loyal dan sinergitas untuk membangun Bumi Panua kedepannya” ujar Syarif.

Sebelumnya, Muscam PK Golkar Kecamatan Marisa dibuka langsung oleh Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi. Dihadiri Syarif Mbuinga selaku Ketua Bapilu DPD 1 Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Sekretaris DPD 2 Golkar Pohuwato, Al Amin Uduala dan seluruh Pimpinan Desa se-Kecamatan Marisa serta kader dan simpatisan partai Golkar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Prabowo Putuskan Empat Pulau Sah Milik Aceh

Published

on

Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.

Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.

Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.

Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.

Continue Reading

News

Saya Optimistis Kita Bisa Menghapus Kemiskinan Jauh Sebelum 2045. Itu Keyakinan dan Tekad Saya

Published

on

NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.

Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.

Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .

Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.

Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.

Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.

Continue Reading

News

Keras! Aceh Tolak Konsesi Pulau ke Sumut, Gubernur Manaf: Itu Hak Kita!

Published

on

Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler