Oleh : Stenly Nipi, SH, MH/Pegiat Literasi Pohuwato
POHUWATO – Masyarakat Kabupaten Pohuwato akan menyaksikan momen bersejarah kunjungan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan Bandara Panua Kabupaten Pohuwato di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini tidak hanya menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi daerah ini, tetapi juga menandai langkah besar dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, akan menjadi tuan rumah yang bangga atas prestasi ini. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun masa jabatannya, Saipul berhasil menghadirkan seorang Presiden ke wilayahnya. Namun, dibalik gemerlapnya momen ini, terdapat kisah panjang dan perjuangan visioner dari para pemimpin Pohuwato sebelumnya.
Bupati Saipul Mbuinga dalam konteks ini telah berhasil mewujudkan cita-cita dan impian para pemimpin Pohuwato terdahulu yang patut menjadi rujukan bagi para pemimpin Pohuwato ke depan. Sejarah mencatat, bahwa Bandara Pohuwato mulai dirintis perencanaan, studi kelayakan dan survei lokasinya oleh Kementrian Perhubungan RI sejak era kepemimpinan PJ.Bupati pertama Drs.H.Jahya K.Nasib.
Selanjutnya langkah pembebasan sebagian lahan dan pekerjaan awal landasan pacu sudah dimulai pekerjaannya pada masa kepemimpinan Bupati Zainuddin Hasan dan dengan menggunakan dana APBD. Semangat dan komitmen mewujudkan Bandara Pohuwato tersebut,kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras dengan tidak membebani APBD tetapi berusaha mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Langkah progresif mulai terlihat, sejak kepemimpinan Bupati Saipul Mbuinga Tahun 2021.
Pada era ini, Bandara Pohuwato berhasil diperjuangkan masuk pada Proyek Strategi Nasional (PSN) yg murni pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan menggunakan skema pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Berkat ikhtiar dan konsistensi kepemimpinan Bupati Saipul Mbuinga tersebut, maka dalam hitungan waktu yang singkat yakni hanya 3 tahun, Bandara Pohuwato rampung dan beroperasi.
Catatan penting adalah, Bandara Pohuwato tidak hanya sekadar impian para pemimpin yang telah dirintis oleh pemimpin Pohuwato terdahulu, tapi juga menjadi bukti estafet kepemimpinan di Pohuwato yang sungguh visioner. Bandara Pohuwato merupakan proyek besar dan monumental yang kelak diyakini akan berkontribusi besar dalam proses mengawal pembangunan dan masa depan Pohuwato yang prospektif.
Dengan selesainya pembangunan Bandara Pohuwato ini, maka kehadirannya kelak akan menghadirkan dampak yang multi dimensional, tidak hanya berdampak secara ekonomi, tapi juga menjadi sumber kebanggaan, menjadi simbol sejarah akan kepemimpinan yang harmoni dari generasi ke generasi di Pohuwato, sekaligus menjadi spirit dalam menghadirkan kepemimpinan yang visioner dan konsisten.
Lebih spesifik lagi, keberadaan Bandara Pohuwato kelak dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat penting dalam menata dan menatap masa depan Pohuwato yang lebih baik lagi. Upaya yang tidak kenal lelah, ikhtiar, kerja keras dan kerja cerdas Bupati Saipul Mbuinga dalam mempercepat pembangunan bandara Pohuwato hingga mendapatkan dukungan besar dari Pemerintah Pusat, yang turut menggelontorkan anggaran ratusan miliar Rupiah dalam menyelesaikan proyek ini merupakan instrumen penting yang menunjukkan keharmonisan visi dan konsep kepemimpinan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Namun dibalik itu semua, kesuksesan menghadirkan Bandara Panua Pohuwato menyimpan tantangan masa depan yang tidak ringan. Yakni bagaimana kesiapan masyarakat dan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengangkat pamor daerah ini beserta upaya mengembangkan potensi sumber daya yang ada di daerah ini demi mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat Pohuwato.
Dalam aspek ini, peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi, kesemuanya menuntut perencanaan, konsep pembangunan yang terarah, terutama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan regulasi pendukung, layanan publik dan pengelolaan lingkungan yang kondusif.
Masyarakat dan pemerintah setempat harus siap menghadapi perubahan yang akan terjadi serta memastikan bahwa dampak positif dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan peresmian Bandara Kabupaten Pohuwato, menunjukan langkah besar dalam pembangunan infrastruktur yang telah dicatat oleh Saipul Mbuinga sebagai Bupati di wilayah yang masih tergolong muda dan terpencil.
Semoga dengan kehadiran bandara ini, Pohuwato akan semakin berkembang dan maju menuju masa depan yang lebih cerah.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandara adalah salah satu simpul jaringan transportasi sekaligus pintu gerbang kegiatan perekonomian suatu daerah, pendorong serta penunjang kegiatan industri serta sektor perdagangan. Dengan demikian, hadirnya Bandara Kabupaten Pohuwato tidak hanya memberikan manfaat dalam hal konektivitas dan mobilitas, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Bandara tersebut akan menjadi pusat aktivitas penerbangan yang menghubungkan Pohuwato dengan kota-kota lainnya di dalam maupun di luar negeri.
Dalam konteks ekonomi, bandara akan membuka aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan bisnis dan industri mereka. Peningkatan mobilitas akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa di sekitar bandara, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, bandara juga akan menjadi magnet investasi bagi perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional yang ingin memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
Tidak hanya dalam aspek ekonomi, hadirnya bandara juga akan memberikan dampak positif dalam hal sosial dan budaya.
Masyarakat Pohuwato akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain, meningkatkan pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman. Selain itu, bandara juga akan menjadi sarana transportasi yang penting dalam situasi darurat atau bencana, memungkinkan evakuasi cepat dan distribusi bantuan secara efisien.
Meskipun demikian, pembangunan bandara juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah lingkungan, di mana pembangunan infrastruktur besar seperti bandara dapat berdampak negatif terhadap ekosistem lokal dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dan perlindungan lingkungan yang tepat, serta memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas utama.
Selain itu, perlunya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, jaringan listrik, dan air bersih juga menjadi perhatian penting. Kesiapan dalam menyediakan layanan publik yang memadai, seperti transportasi umum, akomodasi, dan fasilitas kesehatan, juga perlu dipertimbangkan dengan serius untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, peresmian Bandara Kabupaten Pohuwato oleh Presiden Jokowi merupakan tonggak penting dalam pembangunan Bumi Panua menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, tantangan dan tanggung jawab yang diemban juga tidak ringan, dan diperlukan komitmen serta kerjasama semua pihak untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Flash news – Sebuah benda bercahaya yang diduga sebagai objek langit melintas di atas wilayah Gorontalo pada Sabtu (12/9/2026) dini hari, sekitar pukul 00.25 WITA.
Objek misterius tersebut terlihat memancarkan cahaya berwarna merah terang saat bergerak cepat menuju arah utara Gorontalo. Bersamaan dengan kemunculan kilatan cahaya tersebut, sejumlah warga setempat juga mengaku mendengar suara dentuman keras menyerupai ledakan.
Peristiwa langka ini turut disaksikan oleh warga secara langsung maupun melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di pemukiman. Kemunculan objek terang yang terekam kamera tersebut lantas memicu spekulasi luas di tengah masyarakat bahwa benda yang melintas merupakan meteor.
Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi atau keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai identitas maupun asal-usul benda bercahaya tersebut.
Saat ini, masyarakat masih menunggu informasi dan penjelasan resmi dari lembaga atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengamatan serta identifikasi fenomena benda langit.
Gorontalo – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai keputusan tersebut merupakan langkah strategis sekaligus angin segar bagi para petani di Indonesia yang selama ini masih berhadapan dengan konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan seluruh fraksi di DPR RI atas langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan nyata kepada petani,” ujar Don Muzakir di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Don Muzakir mengungkapkan bahwa konflik pertanahan yang berlarut-larut sangat merugikan posisi petani. Ketidakjelasan status lahan tidak hanya menimbulkan kecemasan, tetapi juga menghambat masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi akibat terbayang-bayang sengketa.
“RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen efektif untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanahan,” tegasnya.
Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria menempatkan sejumlah kelompok rentan sebagai subjek utama reforma agraria, antara lain petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta kelompok masyarakat miskin yang termarjinalkan.
Don Muzakir menilai keberadaan payung hukum ini amat krusial untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut, mengingat tanah merupakan sumber penghidupan utama mereka.
“Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang serta optimal dalam mengembangkan lahannya,” tutur Don.
Salah satu materi krusial yang menjadi perhatian Tani Merdeka Indonesia adalah pengaturan mengenai penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.
Draf RUU tersebut mengatur secara terperinci batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah melalui serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.
“Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin yang sangat vital. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru makin sulit mendapatkannya,” jelas Don Muzakir.
Ia meyakini bahwa penataan tersebut dapat mencegah monopoli penguasaan lahan serta memberikan ruang yang lebih adil bagi masyarakat yang membutuhkan tanah untuk keberlangsungan hidup dan usaha.
Secara teknis, draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Ruang lingkup materinya mencakup pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga aspek kelembagaan.
Salah satu poin penting dalam kelembagaan adalah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRAN diproyeksikan menangani seluruh penyelenggaraan reforma agraria, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“BRAN harus benar-benar menjadi lembaga terpadu yang fokus menyelesaikan persoalan agraria. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya,” tegas Don.
Selain BRAN, draf RUU juga mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas BRAN yang turut bertanggung jawab kepada Presiden guna menjamin akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan reforma agraria di lapangan.
DPN Tani Merdeka Indonesia berharap proses pembahasan RUU ini tidak hanya berhenti di ruang-ruang rapat parlemen, melainkan turut membuka ruang partisipasi publik yang luas.
Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok terdampak lainnya perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan. Suara dan aspirasi dari akar rumput harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi ini.
Pohuwato – Ketua terpilih Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pohuwato, Erna Giasi, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi yang dipimpinnya semakin aktif mendukung pembangunan daerah serta memajukan gerakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pohuwato.
Penegasan tersebut disampaikan Erna Giasi usai dirinya bersama jajaran pengurus resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Pengurus GOW Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031.
Erna mengungkapkan, prosesi pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum krusial setelah seluruh jajaran organisasi anggota sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) sekitar satu bulan lalu.
“Setelah melaksanakan Musda kurang lebih satu bulan yang lalu, hari ini tibalah saatnya kami resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031,” ujar Erna.
Usai resmi mengemban amanah, jajaran pengurus GOW Pohuwato dijadwalkan segera menggelar Rapat Kerja (Raker) guna menyusun serta mematangkan program-program kerja strategis yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
Raker tersebut bakal menjadi pijakan awal dalam menyelaraskan visi, misi, dan persepsi seluruh elemen organisasi yang bernaung di bawah GOW Kabupaten Pohuwato.
“Kami akan segera melakukan rapat kerja untuk membahas program kerja. Ke depan, visi dan misi kami difokuskan pada upaya untuk terus bersinergi secara erat dengan pemerintah daerah,” terangnya.
Erna menegaskan bahwa GOW merupakan wadah sekaligus mitra strategis pemerintah daerah yang menaungi sebanyak 21 organisasi wanita di Kabupaten Pohuwato. Oleh sebab itu, kolaborasi harmonis dengan pemerintah menjadi kunci utama pelaksanaan agenda organisasi.
“Sebagai mitra pemerintah yang mengayomi 21 organisasi wanita, kami ingin terus bersinergi. Apa yang menjadi program prioritas pemerintah, tentu kami siap berkolaborasi dan mengambil bagian untuk mendukungnya,” tegas Erna.
Dalam menjalankan roda organisasi, GOW Kabupaten Pohuwato memiliki beberapa bidang kerja utama, antara lain bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta bidang ekonomi dan koperasi kerakyatan.
Menariknya, pada periode kepemimpinannya kali ini, Erna Giasi melakukan inovasi dengan menambah satu bidang baru, yakni Bidang Lingkungan dan Sosial.
Penambahan bidang tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan peran GOW agar dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam merespons isu-isu sosial dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Pohuwato.
Erna berharap amanah kepemimpinan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab bersama seluruh pengurus dan organisasi anggota.
“Harapan saya, dengan amanah yang diberikan ini, insyaallah ke depan GOW Kabupaten Pohuwato akan berjalan semakin baik, makin bersinergi, dan tetap solid dalam satu tujuan,” ungkapnya.
Menurut Erna, muara utama dari seluruh program GOW adalah mendorong seluruh perempuan di Kabupaten Pohuwato agar makin mandiri, berdaya saing, dan mengambil peran aktif dalam panggung pembangunan daerah.
“Bagaimana perempuan-perempuan di Kabupaten Pohuwato bisa menjadi sosok yang berdaya dan hebat, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta Pohuwato yang makin maju,” pungkasnya.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Ruang Literasi3 months ago
