Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membeberkan fakta mengejutkan terkait ke mana bermuaranya uang haram hasil korupsi. Bukan melulu soal investasi aset mewah atau properti, dana miliaran rupiah dari praktik culas ini ternyata kerap mengalir deras ke kantong wanita simpanan.
​Fakta mencengangkan ini dibongkar dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Anti Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Kamis (16/4/2026).

Hakim Yustisial KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih ini selalu berkaitan erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
​”Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU, biasanya seperti itu,” kata Ibnu.
​Menurut Ibnu, manuver para koruptor dalam menyembunyikan hartanya sering kali berujung pada penyamaran aset yang melibatkan pihak ketiga.

Terkait proses hukumnya, pengusutan kasus korupsi dan pencucian uang bisa berjalan beriringan maupun terpisah, bergantung pada kelengkapan bukti yang dikantongi penyidik.
​”Bisa bersama-sama, bisa sesudahnya. Kalau bersama-sama komplit buktinya, kalau sendiri-sendiri biasanya menyelesaikan tindak pidana pokoknya dulu, setelah itu TPPU muncul,” ujar Ibnu.

​Proses penyamaran aset inilah yang kemudian kerap membuka tabir gelap kehidupan pribadi para pejabat nakal. Uang hasil merampok hak rakyat sering digunakan untuk memanjakan pasangan gelap mereka. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya dominasi pria dalam kasus rasuah yang juga beririsan dengan motif asmara terlarang.
​”Pelaku korupsi 81 persennya laki-laki, biasanya cari yang bening-bening, tapi betul itu adanya, ratusan juta rupiah dikucurkan ke cewek itu.” terang Ibnu.

Ia juga menambahkan bahwa sang wanita, secara hukum, berstatus sebagai pihak yang turut melanggengkan pencucian uang secara pasif.
​”Itu salah satu TPPU pertama yang koruptor lakukan sebagai pelaku pasif, menerima, menyimpan terhadap suatu hasil tindak pidana korupsi,” ucap Ibnu.

​Lebih jauh, Ibnu membedah bagaimana korupsi dan perselingkuhan layaknya lingkaran setan yang saling memicu. Tuntutan gaya hidup untuk membiayai pasangan gelap dapat mendorong seseorang menggarong uang negara, begitu pun sebaliknya. Kekayaan instan hasil korupsi kerap menjadi pembuka jalan menuju perselingkuhan.
​”Perselingkuhan itu muncul karena korupsi, itu salah satunya.” tegas Ibnu. Ia memaparkan lebih lanjut, “Bisa korupsi dahulu kemudian terjadi perselingkuhan, bisa selingkuh menjadi korupsi,” ungkap Ibnu.

​Pada acara yang sama, Ibnu juga memberikan peringatan keras soal dampak makro dari praktik kotor ini. Selain menimbulkan kerugian keuangan negara secara langsung, korupsi yang dibiarkan akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Pada gilirannya, hal ini memicu ketidakstabilan sosial dan menjadi ancaman terbesar bagi agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta – Meroketnya harga kemasan plastik hingga menyentuh persentase 30 sampai 80 persen sejak awal tahun 2026 rupanya memukul telak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini paling dirasakan dampaknya oleh pedagang di sektor makanan dan minuman. Merespons jeritan para pedagang, yang juga banyak dilaporkan oleh berbagai media massa tepercaya tentang menipisnya margin keuntungan pengusaha warteg dan pedagang kue, Ketua DPR RI Puan Maharani menawarkan sebuah jalan keluar yang solutif.

Menurut Puan, kesulitan ekonomi akibat membengkaknya ongkos produksi ini sejatinya bisa diatasi dengan kembali melirik warisan kearifan lokal Nusantara. Ia mengusulkan agar para pelaku usaha mulai mempertimbangkan penggunaan bahan alami organik sebagai substitusi plastik yang makin menguras kantong.

“Harga plastik yang melonjak dan pasokan yang mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil semakin kesulitan dari sisi ekonomi. Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.

Penggunaan dedaunan, seperti daun pisang maupun daun jati, sebagai wadah makanan sebenarnya sudah mengakar kuat dalam tradisi kuliner tanah air. Tradisi ini masih lestari pada hidangan seperti nasi liwet, gudeg, hingga lemper di berbagai daerah. Pembungkus alami ini tidak sekadar menekan biaya operasional, namun juga diyakini mampu mempertahankan kualitas cita rasa serta memberikan sentuhan aroma khas yang justru meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen.

Lebih jauh, Ketua DPR ini memandang bahwa transisi menuju kemasan organik membawa nilai tambah yang melampaui sekadar urusan efisiensi dagang.

“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan,” tuturnya.

Gagasan ini juga selaras dengan misi global dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengutip pemaparan United Nations Environment Programme (UNEP) yang datanya juga kerap digaungkan oleh berbagai pemerhati lingkungan, ekosistem perairan dunia kini tengah berada dalam fase darurat. Setiap tahunnya, ada sekitar 19 hingga 23 juta ton limbah plastik yang mencekik lautan. Estimasinya, tak kurang dari 2.000 truk sampah plastik mencemari sungai, danau, dan laut setiap harinya.

Meski menyadari bahwa merubah pola konsumsi masyarakat dari kepraktisan plastik bukanlah hal yang bisa terjadi secara instan, Puan optimistis langkah kecil bisa menjadi permulaan yang apik. Hal ini bisa dimulai dari mengurangi pemakaian wadah sekali pakai bagi pembeli yang makan di tempat. Namun, ekosistem pendukung tetap mutlak diperlukan.

“Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” ungkap Puan.

Sebagai penutup, ia mendesak adanya sinergi antar pemangku kebijakan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Ekonomi Kreatif, guna menjamin ketersediaan bahan baku organik yang terjangkau dan menciptakan regulasi yang suportif.

“Pemerintah perlu memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha dan konsumen terhadap alternatif kemasan. DPR akan terus melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya,” pungkas Puan.

Jakarta – Kabar gembira bagi para pencari kerja di seluruh penjuru Tanah Air. Pemerintah Indonesia secara resmi telah meluncurkan rekrutmen nasional besar-besaran untuk mengisi pos manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta formasi pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Langkah masif ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut membeberkan bahwa para kandidat yang berhasil lolos seleksi tidak hanya akan mengabdi di desa, melainkan secara resmi diangkat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data terpercaya dari pemberitaan media nasional lainnya, para peserta yang tembus akan dikontrak dalam skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Kuotanya pun tak main-main, mencapai 30.000 posisi untuk Manajer Kopdes dan 5.476 untuk Kampung Nelayan.

“Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Jadi tolong disampaikan secara terbuka hari ini tanggal 15 April 2026 hingga 24 April 2026,” tegas Zulhas saat memimpin rapat di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Bagi masyarakat yang berminat, proses pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara daring. Berdasarkan rilis resmi dari akun Instagram Kementerian Koperasi (@kemenkop), formulir pendaftaran bisa diakses melalui tautan phtc.panselnas.go.id.

Untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, pemerintah menetapkan sejumlah kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Syarat utamanya meliputi batas usia maksimal 35 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma 3 (D3) dari semua jurusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75. Selain itu, pelamar juga dituntut untuk menyiapkan berkas administratif seperti KTP Elektronik, ijazah atau SKL asli, transkrip nilai, pas foto berlatar biru, surat keterangan sehat jasmani rohani, serta surat pernyataan bermaterai.

Dalam momen krusial pencarian talenta ini, Menko Zulhas memberikan jaminan penuh bahwa proses rekrutmen akan dilakukan secara bersih, profesional, dan bebas dari praktik nepotisme.

“Jadi, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan,” janjinya.

Untuk itu, ia memberikan peringatan keras kepada publik agar tidak mudah tergiur oleh oknum-oknum yang menawarkan “jalan pintas” dengan modus meminta sejumlah uang muka.

“Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” tutur Zulhas mengingatkan.

Program Kopdes Merah Putih ini sejatinya telah diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejak pertengahan 2025 lalu. Tidak sama dengan koperasi biasa yang hanya melayani simpan pinjam, Kopdes Merah Putih memiliki mandat strategis sebagai tulang punggung logistik desa. Setiap cabang diwajibkan untuk mengelola paling tidak tujuh portofolio usaha utama, mencakup apotek, gerai sembako, klinik desa, unit simpan pinjam, perkantoran koperasi, sistem rantai dingin (cold storage), dan distribusi logistik.

Menutup keterangannya, Menko Pangan menyuarakan seruan patriotik kepada generasi muda produktif untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas membangun bangsa dari tingkat akar rumput ini.

“Kepada putra-putri terbaik Indonesia, inilah saatnya mengambil bagian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan,” pungkas Zulhas.