🔊 Dengarkan berita

Kota Gorontalo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengawalan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I tahun 2025 di seluruh daerah.

Instruksi ini disampaikan melalui surat resmi Dirjen Perikanan Tangkap KKP Nomor B.729/MEN-DJPT/PI.420/IX/2025 tertanggal 30 September 2025, yang ditandatangani oleh Lotharia Latif atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa KNMP merupakan program prioritas Presiden RI dalam RPJMN 2025–2029 serta tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Oleh karena itu, KKP meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengawal agar pelaksanaan pembangunan berjalan aman, lancar, tertib, dan tepat waktu.

Program KNMP tahap pertama akan direalisasikan di 65 lokasi pada 25 provinsi dan 60 kabupaten/kota, salah satunya di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Proyek ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus membuka lapangan kerja baru, sejalan dengan Asta Cita Presiden.

Keluarnya surat ini juga menjadi sinyal tegas dari pemerintah pusat bahwa tidak boleh ada pihak yang menghalangi jalannya proyek strategis nasional, termasuk tindakan sepihak seperti klaim lahan atau penghentian pekerjaan oleh kelompok tertentu yang sempat terjadi di Kota Gorontalo.

Dengan keterlibatan Forkopimda, KKP optimis pembangunan KNMP tahap pertama dapat berjalan sesuai target, sekaligus memperkuat keberpihakan negara pada kesejahteraan nelayan.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menerima kunjungan audiensi dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Lukman Hakim, selaku Widya Bahasa. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD, Rabu (1/10/25).

Audiensi ini digelar dalam rangka konsolidasi daerah dan memperingati Bulan Bahasa 2025, sekaligus menyosialisasikan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga di daerah untuk memartabatkan bahasa negara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Thomas Mopili menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendukung langkah Kantor Bahasa.

“Pada prinsipnya, kami dari DPRD Provinsi Gorontalo mendukung penuh langkah Kantor Bahasa dalam upaya memartabatkan bahasa negara. Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 ini menjadi pedoman penting bagi lembaga-lembaga di Gorontalo,” ungkapnya.

Sementara itu, Lukman Hakim menekankan bahwa konsolidasi daerah merupakan bagian dari program nasional yang dijalankan oleh seluruh balai dan kantor bahasa.

“Di awal tahun kemarin, kami telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 2 sebagai dasar pendorongan dan pengawasan. Regulasi ini akan kami sosialisasikan ke seluruh balai dan kantor bahasa se-Indonesia,” jelasnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam menjaga serta mengembangkan bahasa Indonesia, sekaligus memaknai Bulan Bahasa sebagai momentum penting kebangsaan.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 Tingkat Provinsi Gorontalo, yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (1/10/25).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD. Dengan penuh khidmat, upacara tahun ini mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Thomas Mopili menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menguatkan kembali nilai dasar bangsa.

“Tentu momen ini tidak saja sekedar upacara seremoni saja, tetapi kita membangkitkan kembali bagaimana saktinya Pancasila dalam membebaskan rong-rongan dari dalam. Pada 1 Oktober itu kita mampu memberantas antek-antek yang coba merongrong pemerintahan di masa itu,” ungkap Thomas Mopili.

Ia menambahkan pentingnya pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus agar tidak melupakan sejarah bangsa sekaligus memperkokoh persatuan masyarakat.

“Semoga kita bisa tularkan kepada generasi kita. Bahwa setiap tanggal 1 Oktober bukan hanya sekedar upacara, penghormatan, atau pembacaan, tetapi merupakan titik tonggak perjuangan bangsa. Ini juga merupakan momentum untuk memperkokoh persatuan masyarakat Gorontalo,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ketua DPRD menekankan agar Hari Kesaktian Pancasila menjadi pijakan dalam memperkuat ketahanan bangsa di tengah tantangan zaman.

Upacara ini berlangsung dengan khidmat, merefleksikan nilai gotong royong, persatuan, serta penguatan jati diri bangsa melalui Pancasila.