UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
UNG – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengambil langkah taktis dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD). Agenda strategis ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama lintas sektor serta peluncuran buku di Aula FIP UNG, Kamis (21/05/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Pendidikan Berbasis Kawasan: Menyatukan Aspirasi Mewujudkan Inspirasi” tersebut didesain sebagai upaya nyata institusi dalam mendorong percepatan serta pemerataan mutu pendidikan di kawasan Teluk Tomini.
Momentum Hardiknas tahun ini dijadikan FIP UNG sebagai pijakan krusial untuk menjaring langsung realitas objektif kondisi pendidikan di lapangan. FIP mengambil peran sentral dengan menghimpun aspirasi mendasar dari para kepala dinas pendidikan se-Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Langkah ini ditempuh guna memastikan kontribusi akademik universitas selaras dengan kebutuhan riil daerah.
Dekan FIP UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa potret riil dari para pemangku kebijakan di daerah sangat dibutuhkan untuk merumuskan arah transformasi pendidikan yang komprehensif.
“Kami ingin mendengarkan langsung dari para kepala dinas mengenai realitas pendidikan yang sesungguhnya terjadi di daerah masing-masing. Hasil pemetaan ini nantinya akan kami rangkum menjadi sebuah dokumen rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief,” tegas Prof. Arwildayanto.
Inisiatif yang dimotori oleh FIP ini menjadi bagian integral dari perwujudan visi makro UNG dalam mengembangkan inovasi berbasis kawasan. Langkah tersebut sekaligus menjadi refleksi dalam membawa institusi melangkah ke panggung internasionalisasi yang lebih luas.
Senada dengan hal itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., menekankan bahwa pembicaraan mengenai pengembangan kawasan merupakan core bisnis akademik UNG yang berkaitan erat dengan arah masa depan universitas.
“Tema ini menjadi sangat penting karena UNG saat ini sedang bersiap menuju internasionalisasi perguruan tinggi. Untuk mencapainya, UNG harus hadir terlebih dahulu menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui sistem pendidikan yang kontekstual, relevan, dan berbasis pada karakter wilayah,” papar Dr. Harto.
Melalui sinergi kuat yang terbangun dalam momentum Hardiknas 2026 ini, dokumen policy brief yang dihasilkan diproyeksikan tidak hanya memajukan mutu pendidikan lokal di lingkar Teluk Tomini, melainkan juga menjadi akselerator penting bagi Universitas Negeri Gorontalo dalam memantapkan langkah menuju rekognisi global.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menorehkan sejarah baru dalam pengembangan pendidikan kedokteran di wilayahnya. Fakultas Kedokteran (FK) UNG secara resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Tahun Akademik 2026/2027.
Penerimaan mahasiswa perdana untuk program spesialis tersebut dibuka mulai tanggal 25 Mei hingga 6 Juni 2026. Kehadiran program studi baru ini menjadi tonggak sejarah bagi UNG dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi kesehatan sekaligus menjawab krisis kelangkaan tenaga dokter spesialis di kawasan timur Indonesia.
Dekan Fakultas Kedokteran UNG, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menjelaskan bahwa pembukaan PPDS ini merupakan langkah taktis untuk memperluas akses pendidikan dokter spesialis, baik melalui jalur reguler maupun skema kerja sama kemitraan. Program ini dihadirkan guna mendukung akselerasi pembangunan kesehatan daerah serta mendorong pemerataan tenaga medis di wilayah yang masih terisolasi.
“Pembukaan PPDS ini merupakan bagian dari komitmen kokoh UNG dalam mendongkrak kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sistem pendidikan dokter spesialis yang bermutu tinggi,” ujar Dr. Cecy, Senin (25/05/2026).
Ia menerangkan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman resmi https://pmb.ung.ac.id/. Para calon dokter spesialis diwajibkan untuk mengisi formulir elektronik serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
Berdasarkan jadwal resmi, tahapan verifikasi berkas administrasi akan dilangsungkan pada 25 Mei hingga 9 Juni 2026, yang kemudian diikuti dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 12 Juni 2026. Calon mahasiswa yang lolos diwajibkan mengikuti tes kesehatan pada 12 hingga 20 Juni 2026, sebelum masuk ke rangkaian seleksi tahap lanjutan pada 22 hingga 26 Juni 2026.
Senada dengan itu, Rektor UNG Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menegaskan bahwa penerimaan angkatan pertama PPDS ini merupakan jawaban nyata atas ketimpangan jumlah dokter spesialis di Provinsi Gorontalo dan kawasan lingkar Teluk Tomini.
“Penerimaan mahasiswa baru ini menjadi langkah awal yang sangat krusial bagi UNG dalam mencetak dokter spesialis yang kompeten dan siap mengabdi di garis depan masyarakat. Melalui program ini, UNG ingin mengambil peran lebih besar di kawasan timur Indonesia guna melahirkan tenaga medis yang tidak hanya unggul secara akademik, namun berdedikasi tinggi,” pungkas Prof. Eduart Wolok.
UNG – Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya resmi mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah sebagai langkah strategis dalam mendorong sistem pengelolaan kebersihan yang berkelanjutan langsung dari hulu atau sumbernya, Selasa (19/05/2026). Agenda ini diwujudkan melalui penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Pemilahan Sampah se-Kecamatan Dumbo Raya yang disokong penuh oleh Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Deklarasi tersebut menjadi momentum kolektif untuk membangun kesadaran sosiologis masyarakat agar mulai memilah sampah sejak dari lingkup rumah tangga, tempat usaha, sekolah, perkantoran, hingga fasilitas publik. Dukungan dari SDGs Center UNG diarahkan untuk memperkuat model multi-stakeholder partnership (MSP) agar pengelolaan sampah berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berdampak jangka panjang.
Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi kerja bakti massal yang melibatkan berbagai unsur instansi dan elemen masyarakat. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan piagam komitmen bersama sebagai simbol keseriusan seluruh pihak dalam menyukseskan program tersebut.
Camat Dumbo Raya menggerakkan lintas sektor secara masif guna memastikan program ini berjalan efektif. Aksi lapangan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, Polsek, Lanal Gorontalo, KSOP Kelas III Gorontalo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Puskesmas, ASN, kepala sekolah, akademisi, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Perkotaan (PWP) UNG, serta Advisor GIZ Provinsi Gorontalo, Boby R. Payu.
Keterlibatan lintas sektoral yang gemuk ini menjadi bukti konkret bahwa persoalan darurat sampah perkotaan tidak dapat diselesaikan secara parsial atau egosektoral. Salah satu poin krusial dalam piagam komitmen bersama tersebut berbunyi:
“Kami para pihak yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kecamatan Dumbo Raya.”
Tak berhenti pada aspek seremonial di atas meja, jajaran Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya langsung tancap gas melaksanakan edukasi door-to-door menyisir rumah-rumah warga dan kawasan tempat usaha di Kelurahan Talumolo, Leato Utara, dan Leato Selatan. Dalam edukasi langsung itu, warga diajarkan tata cara pemisahan jenis sampah serta teknik pengolahan sampah organik menggunakan alat komposter.
Keterlibatan aktif mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Perkotaan UNG dalam edukasi ini menjadi pilar penting. Mereka mentransfer ilmu spasial dan tata kota mengenai pentingnya memisahkan residu organik dan anorganik. Sampah organik didorong menjadi pupuk kompos, sedangkan komoditas anorganik diarahkan ke sektor daur ulang guna memicu pertumbuhan ekonomi sirkular di tingkat tapak.
Camat Dumbo Raya menegaskan bahwa pihaknya menargetkan wilayahnya menjadi role model kawasan bebas sampah di Kota Gorontalo. Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut mustahil tercapai tanpa adanya revolusi perilaku dari masyarakat sendiri.
“Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya berkomitmen penuh untuk terus mengawal pemilahan sampah ini. Masyarakat wajib peduli dan menaikkan tingkat partisipasinya, karena Dumbo Raya bebas sampah hanya bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama,” tegas Camat Dumbo Raya.
Senada dengan hal itu, Kepala Pusat Studi SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, menyampaikan bahwa pengelolaan rantai sampah membutuhkan kerja kolaboratif yang konstan agar aktivitas memilah ini bertransformasi menjadi kebudayaan baru di Gorontalo.
“Pemilahan sampah dari sumbernya merupakan hulu penting untuk membangun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Komitmen bersama ini kami harapkan menjadi fondasi kuat bagi perubahan perilaku konsumsi dan pembuangan limbah di masyarakat,” pungkas Dr. Raghel.
Gorontalo3 months ago
Gorontalo2 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo2 months ago
News3 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo3 months ago