UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
UNG – Beragam produk inovasi pembelajaran hasil kreativitas mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) resmi unjuk gigi di ruang publik. Seluruh karya tersebut dipamerkan dalam ajang Pameran Produk Program UNG Mengajar Batch 9 Wilayah Kabupaten Gorontalo yang diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP) UNG di SMP Negeri 3 Limboto Barat, Rabu (08/07/2026).
Ajang tahunan ini didesain sebagai ruang diseminasi makro atas berbagai luaran (output) Program UNG Mengajar yang telah diuji coba selama satu semester penuh di berbagai sekolah mitra. Tidak sekadar memajang hasil karya estetik, pameran ini bertindak sebagai bukti otentik kontribusi nyata dunia kampus dalam menyuntikkan inovasi demi mendongkrak mutu pembelajaran di Kabupaten Gorontalo.
Pada pelaksanaan UNG Mengajar Batch 9 kali ini, rektorat menerjunkan sedikitnya 217 mahasiswa lintas program studi untuk mengabdi di 19 sekolah mitra yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga Madrasah Aliyah (MA). Sepanjang masa pengabdian, para mahasiswa berkolaborasi melekat dengan guru kelas dalam merancang draf metode serta media pembelajaran interaktif yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.
Sederet produk edukatif yang dipamerkan di antaranya modul ajar Kurikulum Merdeka, aplikasi media pembelajaran berbasis teknologi digital, alat peraga edukatif (APE) konvensional, perangkat asesmen interaktif, hingga draf program penguatan literasi dan pendidikan karakter.
Kepala LPMPP UNG Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd. menjelaskan bahwa pameran produk ini menjadi hilirisasi penting untuk mengukur efektivitas inovasi yang digodok mahasiswa selama di lapangan. Ajang ini sekaligus menjadi ruang berbagi inspirasi (knowledge sharing) antar-mahasiswa dan guru untuk mereplikasi praktik pembelajaran yang sukses.
“Melalui pameran ini, kami berharap ragam inovasi media dan perangkat pembelajaran yang dihasilkan mahasiswa tidak menguap begitu saja, melainkan dapat menjadi referensi hidup bagi sekolah lain untuk dikembangkan demi menaikkan indeks mutu pendidikan daerah,” urai Prof. Elya Nusantari.
Pantauan di lokasi, atmosfer pameran berlangsung semarak dengan berdirinya 19 stan sekolah mitra. Setiap stan memamerkan kolaborasi dinamis antara mahasiswa dengan siswa sekolah setempat, mulai dari media visual interaktif hingga dokumentasi audio-visual selama program berlangsung.
Apresiasi senada dilayangkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG Dr. Harto Malik, M.Hum. Ia memuji solidnya sinergi vertikal yang terbangun antara UNG, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan jajaran sekolah mitra. Dr. Harto mendesak agar seluruh produk inovasi ini diadopsi secara permanen oleh sekolah.
“Inovasi ini jangan berhenti sebagai pajangan pameran semata. Pihak sekolah mitra wajib menggunakan dan menyempurnakannya secara berkelanjutan. Kolaborasi taktis perguruan tinggi dan sekolah seperti inilah yang menjadi kunci utama akselerasi mutu pendidikan di daerah,” tegas Dr. Harto Malik.
Gayung bersambut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Dr. Abd. Waris, S.Pd., M.Pd. mengakui kehadiran mahasiswa UNG Mengajar sukses menyuntikkan energi baru bagi ekosistem sekolah, terutama dalam memicu kreativitas guru dan memotivasi siswa di kelas. Ia berharap kemitraan strategis dengan UNG dapat terus dirawat dan diperluas pada masa mendatang.
UNG – Ratusan mahasiswa rumpun kesehatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersiap diterjunkan ke garis terdepan pengabdian masyarakat. Selama 1,5 bulan ke depan, para mahasiswa lintas disiplin medis ini akan mengemban misi kemanusiaan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kesehatan, dengan fokus utama pada deteksi dini dan pendampingan kehamilan risiko tinggi. Langkah taktis ini diambil sebagai upaya nyata akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) pada 28 desa yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Gorontalo.
Saat melepas secara resmi rombongan mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Akademik UNG Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, S.Pi., M.Si. menggarisbawahi bahwa KKN Profesi Kesehatan bukanlah ritual akademik tahunan yang bersifat formalitas semata. Lebih dari itu, agenda ini merupakan kawah candradimuka bagi pembentukan karakter profesional sekaligus medium orisinal bagi mahasiswa untuk melahirkan solusi aplikatif atas kompleksitas problem kesehatan di akar rumput.
Prof. Hafidz mendesak para mahasiswa agar memanfaatkan momentum lapangan ini untuk menguji sekaligus mengimplementasikan khazanah ilmu pengetahuan yang telah mereka serap di ruang-ruang kuliah demi kemaslahatan publik.
“Ini adalah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Aplikasikan ilmu yang kalian miliki guna mengatrol kualitas kesehatan publik. KKN profesi kesehatan juga harus menjadi momentum krusial untuk mempererat rantai kolaborasi dengan tenaga kesehatan setempat, pemerintah desa, kader posyandu, hingga elemen masyarakat dalam mengeksekusi berbagai program kesehatan preventif,” tegas Prof. Hafidz di hadapan para peserta.
Guru besar UNG ini mengingatkan bahwa parameter keberhasilan KKN profesi kesehatan tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif melalui laporan administrasi program kerja yang selesai. Indikator utama kesuksesan justru terletak pada kedewasaan mahasiswa dalam membangun komunikasi terapeutik, menyelami kebutuhan riil warga, serta menghadirkan formula solusi yang relevan terhadap sengkarut masalah kesehatan di lapangan.
“Melalui interaksi sosial dan klinis secara langsung dengan masyarakat, mahasiswa dituntut untuk belajar membaca peta kondisi riil pelayanan kesehatan daerah. Di saat yang sama, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengasah ketajaman berpikir kritis, jiwa kepemimpinan (leadership), serta budaya kerja sama lintas profesi (interprofessional collaboration),” terangnya panjang lebar.
Di akhir arahannya, Prof. Hafidz memotivasi barisan mahasiswa pengabdian agar tidak memposisikan diri sekadar sebagai pelaksana program yang pasif. Mahasiswa ditantang untuk bertransformasi menjadi mitra strategis masyarakat yang mampu menyuntikkan edukasi berkelanjutan, pendampingan melekat, serta melahirkan inovasi taktis dalam mendongkrak derajat kesehatan makro, khususnya pada kluster kesehatan ibu dan anak (KIA).
Bagi manajemen rektorat UNG, KKN Profesi Kesehatan memegang peranan vital dalam mencetak profil lulusan kesehatan yang tidak hanya unggul secara teoretis akademik, namun juga memiliki sensitivitas kepedulian sosial yang tinggi, empati mendalam, serta kompetensi profesional tangguh yang siap diserap oleh industri kesehatan modern.
Kota Gorontalo – Merespons cepat instruksi tegas Wali Kota Adhan Dambea terkait penataan birokrasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo menggelar operasi penertiban skala makro, Senin (06/07/2026). Operasi ini menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nekat keluyuran pada jam kerja aktif tanpa mengantongi surat izin resmi dari pimpinan instansi.
Eksekusi pengawasan disiplin melekat ini dijadwalkan bergulir secara berkala dan rutin. Langkah taktis tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Gorontalo dalam mengerek indeks kinerja pegawai serta memulihkan marwah kedisiplinan korps abdi negara.
Dalam operasi yang dimulai tepat pukul 10.00 WITA tersebut, armada penegak perda berhasil menjaring empat oknum ASN yang kedapatan berada di ruang publik saat jam pelayanan kantor sedang berlangsung. Saat diinterogasi, keempatnya dipastikan tidak mampu menunjukkan dokumen dispensasi atau surat izin keluar kantor.
Operasi penyisiran bergerak mobile menyasar sejumlah titik vital yang kerap menjadi pusat keramaian dan perbelanjaan. Di antaranya Citimall Gorontalo, Indogrosir, pusat perbelanjaan alat tulis Toko Ira dan Toko Mufida, hingga beberapa rumah makan strategis di seputaran Kota Gorontalo.
Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Marwan Saleh menegaskan, operasi perdana di awal pekan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Wali Kota Gorontalo guna memperketat pengawasan internal terhadap perilaku ASN dan PPPK.
“Sesuai perintah harian Bapak Wali Kota, razia penegakan disiplin ini akan kami gelar secara rutin dan acak. Setiap pegawai, baik ASN maupun PPPK, yang kedapatan berkeliaran di luar instansi saat jam kerja tanpa melampirkan surat izin tertulis, akan langsung kami amankan dan tertibkan ke Mako Satpol PP Kota Gorontalo,” tegas Marwan Saleh.
Marwan berharap, shock therapy melalui razia berkala ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif para aparatur agar menghormati regulasi jam kerja, serta tidak meninggalkan kewajiban pelayanan publik demi kepentingan pribadi.
Terkait mekanisme penindakan, Marwan menjelaskan bahwa para oknum yang terjaring razia tidak langsung dijatuhi sanksi disiplin berat. Mereka terlebih dahulu digiring ke posko untuk menjalani proses administrasi yustisial, meliputi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lisan serta penandatanganan surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, draf data klinis identitas para pegawai yang terjaring akan segera diteruskan secara resmi ke instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) asal mereka sebagai bahan evaluasi dan pembinaan internal oleh kepala dinas.
“Seluruh hasil pendataan orisinal ini akan kami kirimkan ke instansi masing-masing hari ini juga. Selain itu, draf laporan ini kami tembuskan langsung kepada Bapak Wali Kota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret hasil razia,” pungkas Marwan.
Melalui skema pengawasan berlapis dan berkala ini, Pemerintah Kota Gorontalo memproyeksikan adanya grafik kenaikan tingkat kedisiplinan aparatur. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal tanpa terganggu oleh fenomena kosongnya meja kerja saat jam pelayanan.
Daerah2 months ago
Daerah3 months ago
News3 months ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial2 months ago
Advertorial3 months ago
Hiburan3 months ago
Advertorial3 months ago