UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
UNG – Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Ratri Rahmatya Hiola, mengukir prestasi membanggakan di panggung akademik internasional. Ia terpilih menjadi satu-satunya perwakilan dari kawasan Indonesia bagian timur yang tampil sebagai presenter sekaligus Impact Delegate pada ajang World Economic & Leadership Forum (WELF) 2026.
Forum internasional bergengsi yang diselenggarakan oleh Sustainable Development League bekerja sama dengan Universitas Warmadewa tersebut berlangsung pada 1–4 Oktober 2026 di Denpasar, Bali. WELF 2026 mempertemukan delegasi generasi muda dari berbagai belahan dunia, di antaranya Rusia, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Uzbekistan, Inggris, Papua Nugini, dan Indonesia. Para peserta berkumpul untuk membedah berbagai isu strategis seputar ekonomi global, teknologi, rekonstruksi, perubahan iklim, hingga dinamika kepemimpinan muda.
Dalam perhelatan tersebut, Ratri membawa nama besar Universitas Negeri Gorontalo dan terlibat aktif dalam serangkaian diskusi krusial. Kehadirannya menjadi saluran bagi kontribusi mahasiswa UNG dalam menyumbangkan gagasan serta perspektif akademik di tengah ruang dialog internasional.
Selain mengikuti diskusi forum, Ratri berkesempatan mempresentasikan proyek inovatifnya bertajuk Youth Economic Policy Lab: Building Economic Resilience in an Uncertain Global Environment. Inisiatif berbasis kepemudaan ini dirancang untuk menyinergikan riset ekonomi, dialog kebijakan, dan keterlibatan aktif generasi muda dalam merumuskan pemikiran ekonomi yang lebih responsif terhadap guncangan ketidakpastian global.
Melalui Youth Economic Policy Lab, para mahasiswa dan pemuda diarahkan untuk membedah tantangan ekonomi menggunakan pendekatan ilmiah berbasis data. Gagasan ini membuka ruang kolaborasi antara generasi muda, akademisi, dan praktisi untuk menerjemahkan hasil kajian rumit menjadi rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh publik.
“Youth Economic Policy Lab saya gagas sebagai ruang yang menghubungkan penelitian ekonomi dengan diskusi kebijakan dan keterlibatan anak muda. Saya melihat bahwa generasi muda tidak hanya perlu memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan terlibat dalam pembahasan isu ekonomi,” ujar Ratri.
Gagasan strategis yang dipaparkan Ratri berangkat dari rekam jejak riset akademiknya mengenai kebijakan fiskal dan Foreign Direct Investment (FDI) di negara-negara anggota ASEAN+3 sepanjang periode 2010–2023. Penelitian tersebut menjadi pijakan utama untuk membuktikan bagaimana analisis data ekonomi dapat dimanfaatkan dalam membaca korelasi antara instrumen fiskal, indikator makroekonomi, dan iklim investasi.
Dalam kajiannya, Ratri menekankan bahwa ketahanan ekonomi suatu negara tidak sekadar diukur dari kemampuannya bertahan saat merespons guncangan pasar. Lebih dari itu, ketahanan yang solid membutuhkan fondasi kebijakan yang kredibel, kapasitas fiskal yang kuat, investasi produktif, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemuda.
“Pengalaman mengikuti WELF membuat saya melihat bahwa persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kebijakan atau satu indikator. Ketahanan ekonomi membutuhkan kombinasi antara kebijakan yang baik, institusi yang kuat, investasi produktif, dan keterlibatan berbagai pihak. Di sinilah saya melihat ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi melalui riset, dialog, dan aksi,” lanjutnya.
Keikutsertaan Ratri dalam WELF 2026 diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan Youth Economic Policy Lab sebagai wadah diskursus kritis bagi mahasiswa dalam mengawal isu ekonomi dan kebijakan publik berbasis bukti. Partisipasi ini sekaligus mempertegas kiprah mahasiswa FEB UNG dalam memperluas jejaring internasional serta memperkuat peran UNG dalam merespons tantangan global.
UNG – Prestasi gemilang berskala internasional kembali diukir oleh civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Mahasiswa dan alumni Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) UNG sukses menyumbangkan medali bagi Kontingen Indonesia pada ajang olahraga bergengsi Asian Games 2026 lewat cabang olahraga (cabor) sepak takraw.
Tiga insan olahraga asal UNG yang memperkuat Tim Nasional Sepak Takraw Indonesia tersebut adalah Jelki Ladada, yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif UNG, serta dua orang alumni FOK UNG, yakni Gelvin Usman dan Rizki Yusuf Djaina.
Dalam laga kompetisi antarnegara se-Asia tersebut, Jelki Ladada tampil memukau dengan menorehkan dua medali sekaligus, yakni satu medali perak dan satu medali perunggu. Sementara itu, Gelvin Usman dan Rizki Yusuf Djaina masing-masing turut mempersembahkan medali perunggu untuk mengibarkan bendera Merah Putih di panggung podium.
Raihan prestasi ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi UNG, khususnya FOK. Capaian para atlet tidak hanya membuktikan kapasitas mereka untuk bersaing di level Asia, tetapi juga menegaskan keberhasilan pembinaan serta sistem pendidikan olahraga yang dikembangkan di lingkungan kampus.
Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas prestasi impresif yang diraih mahasiswa dan alumni dari Jurusan Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga (PKR) FOK UNG tersebut. According to Eduart, keberhasilan membawa pulang medali dari panggung Asian Games merupakan pencapaian monumental yang membanggakan seluruh civitas akademika.
“Keberhasilan meraih medali perak dan perunggu pada cabang olahraga sepak takraw merupakan sebuah pencapaian luar biasa dan sangat membanggakan, khususnya bagi civitas akademika UNG,” kata Eduart.
Rektor menambahkan, pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa mutu pembinaan olahraga di FOK UNG terus berkembang secara konsisten. Cabang olahraga sepak takraw pun terbukti menjadi salah satu pilar unggulan yang rutin menyumbang kontribusi nyata di tingkat internasional.
“Capaian Jelki, Gelvin, dan Rizki menjadi bukti bahwa perjalanan seorang atlet tidak berhenti ketika meninggalkan ruang kelas. Dari kampus, mereka membawa bekal pendidikan, pembinaan, dan pengalaman untuk kemudian tampil di panggung Asia membawa nama Indonesia,” terangnya.
Prestasi tingkat dunia ini diharapkan mampu menyuntikkan motivasi bagi seluruh mahasiswa UNG untuk terus mengasah potensi, baik di bidang akademik maupun keolahragaan. Di sisi lain, torehan ketiga atlet ini semakin mempertegas komitmen berkelanjutan UNG dalam mencetak atlet-atlet sepak takraw berkaliber internasional yang siap mengharumkan nama bangsa di kancah global.
DEPROV – Kehadiran Kapolda Gorontalo yang baru, Irjen Pol. Nurworo Danang, diharapkan mampu membawa energi segar serta terobosan konkret dalam menjawab berbagai persoalan penegakan hukum dan dinamika pelayanan publik di daerah.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Ramdan Liputo, menegaskan bahwa kepemimpinan baru di tubuh Polda Gorontalo tidak boleh sekadar meneruskan program rutin yang sudah berjalan, melainkan harus berani melahirkan inovasi pelayanan yang responsif terhadap keresahan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ramdan usai menghadiri rangkaian upacara serah terima jabatan Kapolda Gorontalo dari Irjen Pol. Widodo kepada Irjen Pol. Nurworo Danang, Selasa (6/10/2026).
“Harapannya secara umum, semoga Kapolda yang baru punya terobosan-terobosan terbaru mengenai penanganan hukum yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar Ramdan.
Ramdan menilai, pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kualitas penegakan hukum. Menurutnya, jajaran kepolisian perlu lebih peka, berani, serta transparan dalam merespons setiap aduan maupun laporan kasus yang berkembang di tengah masyarakat.
Secara khusus, legislator PKS ini menyentil sejumlah isu panas yang belakangan menyita perhatian publik, baik persoalan internal kepolisian maupun dinamika pelayanan publik di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
“Kalau ada beberapa kasus atau masalah yang sedang ramai, baik yang ada di internal kepolisian maupun di lembaga atau kantor bersama seperti Samsat yang sekarang sedang viral, mungkin itu juga bisa menjadi perhatian,” kata Ramdan.
Ia menjelaskan bahwa Samsat merupakan wadah pelayanan lintas instansi yang melibatkan Pemprov Gorontalo, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Oleh karena itu, penyelesaian polemik pelayanan di lembaga tersebut harus disikapi secara komprehensif sesuai porsi dan kewenangan masing-masing instansi demi memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Ramdan mendorong agar Kapolda Irjen Pol. Nurworo Danang membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dan interaktif dengan DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif sangat krusial dalam mengawal isu-isu kemasyarakatan serta keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah.
“Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan respons menjadi faktor kunci mempertahankan kepercayaan publik. Melalui kolaborasi yang kuat antara Polda, DPRD, Pemprov, Pemkab/Pemkot, hingga seluruh elemen masyarakat, kita optimistis berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik di Gorontalo dapat ditangani secara cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Gorontalo1 month ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo2 months ago
kabupaten boalemo1 month ago
Gorontalo1 month ago
Gorontalo2 months ago