UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyoroti masih adanya tumpukan sampah di sejumlah titik kota. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Selasa (13/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Adhan menekankan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab para lurah dan camat terhadap kebersihan wilayah masing-masing. Ia menyampaikan bahwa temuan lapangan tersebut menjadi bentuk evaluasi dan peringatan agar aparat kelurahan dan kecamatan tidak lengah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya coba lewat jalur ke Kota Barat, saya temukan tiga tumpukan sampah. Di Jalan Agus Salim juga masih ada satu titik,” ujar Adhan saat memaparkan hasil pengamatannya.
Wali Kota Adhan juga menambahkan, di jalur Tanggikiki hingga perbatasan Tapa, pihaknya menemukan tujuh tumpukan sampah. Selain itu, tumpukan serupa juga masih terlihat di ujung Kelurahan Leato, yang menunjukkan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat wilayah.
Menurut Adhan, penyampaian temuan tersebut bukan sekadar laporan, melainkan peringatan tegas agar seluruh lurah dan camat meningkatkan pengawasan serta respons terhadap masalah kebersihan.
“Ini saya sampaikan supaya kita semua tahu kondisi di lapangan, terutama lurah dan camat di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Meski begitu, Wali Kota mengakui bahwa kondisi kebersihan Kota Gorontalo menunjukkan perbaikan signifikan dibanding sebelumnya, berkat upaya bersama pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan berbagai langkah yang kita lakukan, kondisi ini sudah mulai berkurang dari sebelumnya,” ujar Adhan.
Ia menegaskan, upaya peningkatan kebersihan akan terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah kota. Para lurah dan camat diminta memastikan wilayahnya tetap bersih sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Walaupun belum maksimal, tapi sudah ada perbaikan dan harus terus kita tingkatkan,” pungkas Wali Kota.
UNG – Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar rapat senat tahunan sekaligus menyusun rencana program kerja tahun 2026 di Aula FIS pada Selasa, 13 Januari 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dekan FIS UNG, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., dan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian tahun 2025 serta merumuskan strategi pengembangan ke depan.
Rapat senat kali ini berfokus pada evaluasi program-program unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sepanjang 2025. Dalam kesempatan itu, para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan rekomendasi konstruktif guna memperkuat kinerja fakultas serta meningkatkan akuntabilitas institusi di masa mendatang.
Agenda utama rapat ialah penyusunan dan pembahasan rencana program tahun 2026. Berbagai rancangan program yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan baru sekaligus mendukung visi FIS UNG dalam memperkuat peran ilmu sosial di tingkat nasional dan internasional. Beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembahasan antara lain peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan riset berbasis komunitas, serta perluasan kerja sama strategis dengan mitra akademik dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.
Dalam sambutannya, Dr. Zuchri Abdussamad menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unsur civitas akademika dalam mencapai visi dan misi fakultas.
“Tahun 2026 adalah tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Mari kita tingkatkan sinergi dan optimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Dekan FIS UNG.
Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi terbuka serta sesi tanya jawab yang konstruktif. Para anggota senat aktif menyampaikan masukan untuk penyempurnaan program kerja yang telah dirancang. Di penghujung kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program-program tersebut sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pelayanan publik di lingkungan FIS UNG.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan FIS UNG dalam menjaga kualitas akademik dan memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat.
Pohuwato – Mengawali tahun 2026, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Pohuwato melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (13/1/2026). Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pohuwato.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR tersebut, Bupati Saipul didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Mahyudin Ahmad, Asisten Administrasi Umum Ahmad Djuuna, Kepala Bappeda Rustam Melleng, Kepala BPKPD Tety Alamari, dan Kepala Dinas PUPR Ir. Risdiyanto Mokodompit.
Turut mendampingi pula Kepala BPBPK Provinsi Gorontalo Singgi Raharja, ST, serta PPK Perencanaan dan staf BPBPK, yang turut memenuhi permintaan Bupati Saipul agar bersama-sama menyampaikan aspirasi pembangunan daerah.
Rombongan Pemkab Pohuwato diterima langsung oleh Wakil Menteri PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, MT, didampingi Direktur Sanitasi, Direktur Prasarana Strategis, serta jajaran pejabat eselon lainnya di lingkungan kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian PUPR terhadap Kabupaten Pohuwato, khususnya terkait alokasi anggaran pembangunan Kantor Bupati Pohuwato senilai Rp43 miliar.
“Kami sangat berterima kasih karena di tengah efisiensi nasional akibat bencana di beberapa provinsi, alokasi pembangunan Kantor Bupati Pohuwato tetap dipertahankan. Ini menunjukkan komitmen dan dukungan nyata pemerintah pusat bagi kami,” ujar Bupati Saipul.
Bupati menambahkan, pembangunan kantor baru tersebut menjadi kebutuhan prioritas dalam meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima.
Selain itu, Bupati Saipul turut menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM Randangan, yang berfungsi melayani kebutuhan air bersih Bandara Panua Pohuwato serta masyarakat di Desa Motolohu, Imbodu, Omayuwa, dan Siduwonge.
“Dengan optimalisasi ini, kami berharap pelayanan air bersih bisa kembali normal dan semakin maksimal,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menegaskan pentingnya pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi akibat hadirnya investasi pertambangan di Pohuwato. Ia meminta agar anggaran sebesar Rp14,5 miliar untuk pembangunan IPLT beserta armada truk pengangkut tinja tidak dipangkas akibat efisiensi nasional.
Permintaan itu mendapat tanggapan positif dari Wakil Menteri PUPR, yang langsung memerintahkan Direktur Sanitasi untuk memastikan anggaran IPLT tidak dihapus mengingat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menutup pertemuan, Bupati Saipul juga mengusulkan sejumlah program strategis lain untuk dapat diakomodasi dalam pembiayaan kementerian, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, pasar sehat, serta peningkatan sarana Gelanggang Olahraga (GOR) Pohuwato.
Wakil Menteri PUPR menyambut baik usulan tersebut, namun menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar, Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk peningkatan fasilitas GOR.
“Kami melihat peluang pembiayaan melalui APBN masih terbuka lebar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif dan proaktif dalam mengusulkan program agar dapat masuk dalam rencana kerja kementerian dan teranggarkan,” tutup Bupati Saipul.
Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkab Pohuwato di tahun 2026 untuk memperjuangkan program infrastruktur prioritas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo2 months ago
Advertorial2 months ago
News3 months ago
Gorontalo2 months ago