UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
UNG – Program Studi Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga standar mutu akademik melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026.
Pelaksanaan AMI tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penjaminan mutu secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses akademik di tingkat program studi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit dengan kode dokumen AMI-PRODI-2026 ini mengacu pada Standar Instrumen AMI Program Studi Tahun 2026.
Proses audit dipimpin oleh tim auditor yang independen dan profesional, diketuai oleh Prof. Dr. Margaretha Solang, M.Si., dengan anggota Huzaima Mas’ud, M.Pd. Tim auditor melakukan verifikasi dan evaluasi secara mendalam terhadap berbagai dokumen pendukung penyelenggaraan akademik di Program Studi S3 Administrasi Publik.
Dalam pelaksanaannya, proses audit berlangsung secara cermat, transparan, dan konstruktif. Sejumlah aspek vital menjadi penelaahan utama, di antaranya keselarasan kurikulum, kualifikasi dan pelaksanaan riset, kelengkapan dokumen proses pembelajaran, serta penerapan sistem penjaminan mutu pada tingkat program studi.
Koordinator Program Studi S3 Administrasi Publik UNG, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si., bersama jajaran pengelola program studi berperan aktif dalam mempersiapkan berbagai dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
Kesiapan tersebut mencerminkan komitmen program studi dalam menjadikan penjaminan mutu sebagai bagian dari budaya kerja akademik. AMI tidak hanya dipandang sebagai kegiatan evaluasi rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas akademik.
Melalui proses audit yang dilakukan secara objektif dan terukur, Program Studi S3 Administrasi Publik memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang berlaku.
Hasil AMI Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi komprehensif bagi Program Studi S3 Administrasi Publik Pascasarjana UNG dalam menentukan langkah tindak lanjut serta perbaikan pada berbagai aspek yang masih memerlukan penguatan.
Tindak lanjut hasil audit diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola, proses pembelajaran, penelitian, serta sistem penjaminan mutu secara terpadu di tingkat program studi.
Dengan terlaksananya AMI 2026, Prodi S3 Administrasi Publik UNG kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga standar mutu akademik sekaligus membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan jenjang doktor yang berkualitas, transparan, berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan kontribusi akademik yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
UNG – Langkah 1.613 mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk menempuh pendidikan tinggi mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026. Penyerahan bantuan ini ditandai dengan pembagian buku tabungan dan kartu ATM secara simbolis kepada para penerima.
Ketua Pengelola KIP Kuliah UNG, Taufiq Ismail Yusuf, S.T., M.T., menjelaskan bahwa mahasiswa yang menerima buku tabungan dan ATM tersebut merupakan penerima beasiswa KIP-Kuliah UNG yang lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Melalui rekening masing-masing, mahasiswa akan menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp950 ribu setiap bulan. Bantuan tersebut disalurkan langsung tanpa potongan sepeser pun, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional selama menjalani masa perkuliahan.
“Bantuan biaya hidup tersebut kami salurkan setiap bulannya langsung ke rekening penerima beasiswa tanpa dilakukan potongan. Biaya tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu memenuhi keperluan mereka dalam kegiatan perkuliahan nanti,” ujar Taufiq.
Ia menambahkan, program KIP Kuliah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi secara merata. Program ini memberikan kesempatan emas bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNG, Prof. Dr. Muhamad Amir Arham, M.E., menyampaikan selamat kepada 1.613 mahasiswa baru yang telah resmi ditetapkan sebagai penerima KIP-Kuliah. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menyokong dari sisi finansial, tetapi juga menjadi dorongan moral agar mahasiswa semakin terpacu mengukir prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
“Semoga para penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk menunjang kebutuhan perkuliahan, sekaligus menjaga komitmen akademik agar mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang membanggakan,” pesan Prof. Amir.
Dengan dibagikannya buku tabungan dan kartu ATM KIP-Kuliah ini, ribuan mahasiswa baru UNG kini memiliki penopang kuat untuk menapaki perjalanan akademiknya. Lebih dari sekadar bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, program ini menjadi bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul yang kelak mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Kota Gorontalo – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dalam mempercepat transformasi birokrasi dan modernisasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) kembali diwujudkan melalui terobosan inovasi digital.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gorontalo, Mohammad Mulky Datau, mempresentasikan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) bertajuk “GO-ASN: Model Transformasi Manajemen ASN Kota Gorontalo” pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026.
Seminar pembuktian gagasan tersebut berlangsung di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (4/9/2026).
Dalam pemaparannya, Mulky menjelaskan bahwa GO-ASN dirancang sebagai model transformasi manajemen yang mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian ke dalam satu sistem tata kelola yang terpadu dan efisien.
Presentasi RPP tersebut dihadiri langsung oleh Dewan Penguji, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penyusunannya, Mulky didampingi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, selaku mentor, serta Shinta Papia sebagai coach.
Inovasi GO-ASN digagas untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan administrasi kepegawaian sekaligus mengawal agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam aspek penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di tingkat daerah, GO-ASN diarahkan menjadi bagian integral dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo dan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Gorontalo. Melalui model ini, pelayanan kepegawaian tidak lagi bersifat reaktif, melainkan bertransformasi menuju sistem berbasis teknologi yang proaktif.
Konsep utama GO-ASN adalah membangun ekosistem orkestrasi digital yang menghubungkan sejumlah platform kepegawaian yang telah digunakan pemerintah, seperti SIASN BKN, SIMPEG, dan e-Kinerja.
Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kebutuhan maupun hak-hak kepegawaian ASN secara otomatis, sehingga seluruh proses administrasi dapat dituntaskan tepat waktu.
Melalui pola otomatisasi ini, ASN tidak perlu lagi secara manual mengurus berkas administrasi personal yang berkaitan dengan hak kepegawaiannya. Langkah ini diharapkan mampu memangkas beban administratif ASN, sehingga para pegawai dapat lebih fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam seminar tersebut, Dewan Penguji Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil memberikan sejumlah catatan strategis. Selain mengapresiasi konsep integrasi bersama SIASN dan Document Management System (DMS) BKN, ia mendorong agar pengembangan GO-ASN diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih luas.
Kolaborasi tersebut mencakup pemangku kepentingan (stakeholder) internal, yakni seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Gorontalo. Sementara untuk stakeholder eksternal, GO-ASN diharapkan dapat merangkul berbagai lembaga penyedia layanan kesejahteraan ASN, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Taspen (Persero).
Menurut penguji, makin luas jangkauan integrasi antarlembaga, makin besar pula manfaat yang dirasakan para ASN. Pegawai nantinya dapat mengakses layanan hak finansial, jaminan sosial, perbankan, hingga persiapan masa pensiun secara lebih mudah, transparan, dan terintegrasi.
Pada kesempatan yang sama, Mulky Datau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel atas arahan serta dukungan penuh dalam pelaksanaan PKN Tingkat II dan pengembangan proyek perubahan ini.
“Dukungan penuh, arahan, serta kepercayaan dari Bapak Wali Kota H. Adhan Dambea dan Bapak Wakil Wali Kota Indra Gobel menjadi fondasi utama bagi saya dalam mengikuti PKN Tingkat II ini. Gagasan Proyek Perubahan GO-ASN ini lahir untuk mengawal visi dan misi Pemkot Gorontalo serta RPJMD,” ujar Mulky.
Sementara itu, Pj. Sekda Kota Gorontalo, Nuryanto, selaku mentor menegaskan kesiapan jajaran jajaran birokrasi Pemkot Gorontalo untuk menyukseskan tahapan implementasi proyek perubahan tersebut.
Tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pelaksanaan aksi perubahan dan uji coba (piloting) layanan proaktif GO-ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan proyek perubahan ini dijadwalkan berlangsung pada Seminar Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan pada November 2026 mendatang.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Ruang Literasi3 months ago
