UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
UNG – Perjuangan ribuan calon mahasiswa untuk menembus gerbang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian kembali dimulai. Secara serentak di seluruh Indonesia, tahapan Ujian Tulis Berbasis Komputer – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 resmi digulirkan pada Selasa (21/4/2026).
Di Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memegang amanah penuh sebagai pusat pelaksana ujian nasional tersebut. Tercatat, sebanyak 5.504 peserta akan berjuang keras di gelombang pertama ini demi mengamankan tiket menuju masa depan akademik mereka.
Wakil Rektor Bidang Akademik UNG, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, M.Pd., menjelaskan bahwa pelaksanaan UTBK di UNG akan berlangsung secara maraton selama enam hari berturut-turut, terhitung mulai tanggal 21 hingga 26 April 2026.
Pelaksanaan ujian setiap harinya dibagi ke dalam dua sesi, yakni sesi pagi dan siang. Terpantau pada hari perdana pelaksanaannya, sebanyak 587 peserta telah memadati ruang-ruang ujian untuk menaklukkan soal-soal seleksi yang diujikan.
“Guna memastikan kenyamanan para peserta ujian serta meminimalisasi berbagai potensi kendala teknis, UNG telah melakukan persiapan yang sangat matang pada sektor sarana dan prasarana pendukung untuk enam hari ke depan,” ujar Prof. Hafidz.
Tak tanggung-tanggung, panitia lokal UNG telah menyiagakan 26 laboratorium komputer berteknologi canggih yang tersebar di dua titik, yakni Kampus Utama UNG di Kota Gorontalo dan Kampus Baru UNG di Kabupaten Bone Bolango. Seluruh laboratorium tersebut dipersenjatai dengan ratusan perangkat komputer berspesifikasi standar nasional yang didukung oleh koneksi internet mumpuni.
Menurut Prof. Hafidz, kepercayaan sebagai pusat penyelenggara UTBK-SNBT merupakan tanggung jawab besar bagi UNG dalam mendukung kelancaran proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Amanah ini harus dijawab dengan tingkat kesiapan yang maksimal.
Oleh karena itu, UNG berkomitmen penuh untuk menyukseskan seluruh tahapan UTBK-SNBT 2026 agar dapat berjalan lancar, tertib, dan berintegritas sesuai dengan aturan yang ditetapkan pusat.
“Dengan persiapan yang komprehensif serta dukungan fasilitas yang memadai, UNG sangat optimistis pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 di Gorontalo dapat berlangsung sukses. Kami berkomitmen memberikan pengalaman ujian yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh peserta,” pungkasnya.
Pohuwato – Transformasi digital di sektor keuangan daerah terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Iwan S. Adam, secara khusus menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk menjadi pelopor pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi keuangan.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Wabup Iwan saat memimpin jalannya Apel Korpri tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah langkah krusial dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Oleh karena itu, para abdi negara dituntut untuk tidak hanya sekadar paham teori, tetapi juga aktif mempraktikkan penggunaan QRIS, utamanya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Sebagai abdi negara, ASN harus menjadi role model atau contoh nyata dalam penerapan digitalisasi ini. Mulai dari hal sederhana seperti bertransaksi menggunakan QRIS. Jika aparaturnya sudah terbiasa, masyarakat tentu akan ikut terdorong untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai,” tegas Wabup Iwan di hadapan peserta apel.
Lebih lanjut, ia menjabarkan sederet keuntungan penerapan transaksi berbasis QRIS. Selain memberikan kemudahan, sistem ini menjamin proses transaksi yang jauh lebih cepat, aman, dan transparan. Dari sisi pemerintahan, ekosistem digital ini diyakini mampu mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran seluruh pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terintegrasi.
Tak berhenti pada imbauan penggunaan pribadi, Wabup Iwan juga mengajak seluruh ASN untuk mengambil peran proaktif dalam menyosialisasikan manfaat QRIS kepada masyarakat luas, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Transformasi digital ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari semua pihak. ASN harus hadir sebagai pelopor, sekaligus agen perubahan dalam menuntun masyarakat menuju ekosistem ekonomi digital,” tambahnya penuh harap.
Sebagai informasi, Apel Korpri tersebut berlangsung secara tertib dan khidmat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris OPD, para camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato. Momen ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.
Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, pada Senin (20/04/2026).
Rapat strategis berskala nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Tujuan utama Rakornas tersebut adalah merumuskan langkah mitigasi secara masif guna menghadapi ancaman kekeringan sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.
Dikonfirmasi usai acara, Bupati Saipul yang didampingi oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Pohuwato, Mery Adam, menjelaskan fokus utama dari pertemuan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat secara khusus mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar proaktif merancang dan menyampaikan usulan strategis guna menyelamatkan sektor pertanian, khususnya terkait jaminan ketersediaan air.
“Pemda diminta mengusulkan kebutuhan spesifik daerah masing-masing dalam menghadapi musim kemarau, seperti pembangunan jaringan irigasi, bangunan konservasi air, irigasi perpompaan, hingga irigasi perpipaan. Langkah mitigasi ini sangat penting agar para petani kita tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air saat kemarau melanda,” jelas Bupati Saipul.
Bypass Birokrasi Lewat Grup WhatsApp
Menariknya, dalam Rakornas kali ini, Kementan meluncurkan sebuah inovasi komunikasi demi memangkas birokrasi, yakni pembentukan grup WhatsApp khusus yang menghubungkan Menteri Pertanian langsung dengan para kepala daerah.
Bupati Saipul memaparkan bahwa para kepala daerah diberikan kemudahan akses melalui pemindaian barcode untuk bergabung ke dalam grup eksklusif tersebut. Melalui wadah digital ini, segala bentuk aspirasi, usulan, hingga permasalahan di daerah dapat disampaikan secara riil dan tertangani dengan cepat.
“Melalui grup WhatsApp ini, seluruh aspirasi dan usulan daerah bisa langsung diketahui dan dibaca oleh Bapak Menteri Pertanian. Ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi yang sangat efektif antara kepala daerah dan kementerian,” terangnya antusias.
Ia menilai inisiatif tersebut sebagai terobosan positif yang akan dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkab Pohuwato. “Kami tentu akan memanfaatkan fasilitas komunikasi langsung ini dengan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan pengembangan sektor pertanian di Pohuwato, terutama dalam menghadapi tantangan musim kemarau tahun ini,” ujar Saipul.
Selain pengarahan dari Mentan, Rakornas tersebut juga diisi dengan pemaparan krusial dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca dan puncak musim kemarau.
“Dengan adanya basis informasi dari BMKG, daerah tentu dapat lebih siap dan presisi dalam menyusun pemetaan serta langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan di lahan pertanian,” tambah Bupati.
Agenda penting ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR serta Dirjen PSP Kementan. Diskusi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga benteng ketahanan pangan nasional di tengah ancaman anomali iklim.
Advertorial2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo1 month ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months ago
News3 months ago
Bone Bolango2 months ago