Jakarta, 31 Agustus 2025 – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo—dikenal sebagai Eko Patrio—dan Surya Utama alias Uya Kuya dari posisi mereka sebagai anggota DPR RI. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam siaran pers yang dirilis hari Minggu tersebut.

Langkah ini akan efektif berlaku mulai Senin, 1 September 2025, sesuai keputusan partai untuk menonaktifkan keduanya sebagai perwakilan dari Fraksi PAN DPR RI. Dalam penyampaiannya, Viva Yoga menggarisbawahi bahwa partai mengambil keputusan tersebut “mencermati dinamika dan perkembangan saat ini” sebagai dasar pertimbangan.

PAN juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Viva Yoga meminta agar publik bersabar dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada pemerintah, yang diyakini akan bertindak cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat demi kemajuan bangsa

Serupa dengan langkah PAN, Partai NasDem pun menonaktifkan dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, pada hari yang sama—sebagai respons atas pernyataan yang dianggap mencederai rakyat. Ini memperlihatkan upaya kedua partai dalam merespons dinamika dan menjaga citra serta integritas wakil rakyat di mata publik.

Jakarta, 27 Agustus 2025 — Sejak pagi, suasana di sekitar Gedung Merah Putih KPK terasa lebih hangat. Tepat pukul 09.43 WIB, Bupati Pati, Sudewo, tiba untuk memenuhi panggilan lembaga antikorupsi—menjawab sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api—sebagaimana diberitakan ANTARA News

Selama 6,5 jam penuh Sudewo duduk di ruang pemeriksaan. Usai keluar, ia menyampaikan kepada media bahwa dia telah menjawab semua pertanyaan “sejujur-jujurnya”

Topik yang banyak dibahas adalah soal aliran uang yang menurut Sudewo bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa semua dana yang dimaksud telah ia jelaskan sejak dua tahun lalu adalah pendapatan sebagai anggota DPR RI, dilengkapi dengan catatan pemasukan dan pengeluaran

Nama Sudewo memang muncul dalam sidang terdakwa di kasus ini, yaitu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (Putu Sumarjaya) dan pejabat pembuat komitmen (Bernard Hasibuan)

Di tempat yang sama, JPU KPK pernah menunjukkan barang bukti berupa uang tunai—sekitar Rp3 miliar yang diklaim ditemukan di rumah Sudewo. Namun, Sudewo kembali membantah—mengklaim uang itu adalah gaji DPR dan hasil usaha, bukan suap. Ia juga menolak tuduhan menerima Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan lewat stafnya .

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa pengembalian uang, meski dilakukan, tidak menghapus unsur pidana—sejalan dengan ketentuan hukum pidana korupsi.

Di luar ruang pemeriksaan, situasinya juga memanas. Ratusan warga Pati bahkan mengirim surat ke KPK desak agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Merespons ini, Sudewo menyampaikan harapannya agar aksi tetap berlangsung dengan damai. Ia menegaskan niatnya “istikamah dan amanah” dalam menjalankan tugas, serta mengajak masyarakat untuk tetap solid dan damai .

Jakarta, 25 Agustus 2025 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa mulai tahun depan, pembelian tabung LPG 3 kilogram hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Bahlil, kebijakan ini diterapkan karena saat ini LPG 3 kg masih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar kelompok masyarakat tersebut beralih menggunakan jenis LPG nonsubsidi seperti desil 8, 9, dan 10, dan tak lagi memakai LPG 3 kg. “Tahun depan iya (beli LPG 3 kg pakai NIK). Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah… desil 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujar Bahlil di Istana Negara pada Senin (25/8).

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa detail teknis penerapan NIK dalam pembelian LPG 3 kg masih dirumuskan dan saat ini tengah dalam tahap penyusunan. “Teknisnya lagi diatur,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi energi, agar tepat sasaran, khususnya pada BBM dan LPG 3 kg yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa skema subsisi energi baru tersebut sedang dikaji sebagai perluasan dari mekanisme penyaluran subsidi listrik berdasarkan tingkat pemakaian pelanggan. Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum diterapkan.