JAKARTA-Gorontalo sepertinya harus berbangga. Memiliki seorang Elnino M. Husein Mohi, sebagai perwakilan mereka di Parlemen Senayan RI.
Bagaimana tidak, Elnino masuk sebagai salah satu di antara belasan anggota DPR dan DPD RI yang dianugerahi penghargaan dalam Parlemen Awards 2020 oleh Teropong Senayan, pada Senin (16/3/2020) kemarin malam.
Ia dianugerahi penghargaan dalam kategori “Inspiring Journey” dan berdiri di antara sederet tokoh parlemen hebat lainnya. Sebut saja nama mereka Jimly Ashshidiqie, Bambang Soesatyo, Mardani Ali Sera, Ahmad Basarah, serta Dede Yusuf.
“Inspiring Journey” yang diterima Elnino sebagai reward atas capaiannya dalam berdemokrasi sebagai calon Anggota DPR RI yang penuh integritas. Elnino terbukti tiga kali terpilih ke Senayan (2009, 2014, 2019) tanpa melakukan money politik, ongkos kampanye yang teramat kecil, bahkan tanpa mencetak banyak baliho kampanye. Bahkan pada Pemilu terakhir, Elnino nyaris tak berkampanye sama sekali.
Dikutip teropongsenayan.com, ketika pertama kali melenggang ke Senayan, Elnino masuk sebagai calon DPD RI dengan hanya sekali berkampanye pada tanggal 31 Maret 2009. Itu pun, kampanye Elnino dibiayai oleh para sahabat-shabatnya. Kampanye tersebut berhasil menghadirkan lebih dari lima ribu masa. Dan uniknya, Elnino malah disawer dengan uang recehan dari masa yang hadir.
“Seingat saya waktu itu terkumpul sekitar Rp. 17 jutaan,” ujar Elnino, saat diwawancarai awak media.
Sebelum terjun ke dunia politik, Elnino berprofesi sebagai wartawan salah satu media cetak di Gorontalo. Meski terlahir bukan dari keluarga konglomerat atau “orang kaya”, Elnino seakan mendapat jalur bebas dalam karir politiknya. Kelebihannya merangkul sahabat menjadi modal utama dalam mendulang dukungan hingga ke desa-desa. Dan tak ayal, saat pemilihan berlangsung Elnino berhasil mengalahkan belasan tokoh elit di daerah pemilihannya dengan dukungan besar.
Bicara soal kesederhanaan, Elnino seakan tak ada bandingan. Selama menjadi anggota DPD RI, ia tidak tinggal di perumahan elit, melainkan di asrama mahasiswa Gorontalo yang ada di Jakarta, selama dua tahun sebelum akhirnya pindah ke kos-kosan sederhana di sekitar asrama.
Selama menjadi wakil rakyat Gorontalo di pusat, Elnino menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Mulai dari memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga tanggungjawab administratif sebagai Aleg. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kinerjanya bahkan diantar keseluruh konstituen. Istilahnya, “by name by address”.
“LPJ itu menjawab pertanyaan tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil, juga mengakui kegagalan-kegagalan yang saya alami selama jadi senator,” tutur Elnino Mohi.
Di Pemilu 2014, Elnino bergabung dengan Partai GERINDRA dan kembali menyabet satu dari tiga kursi DPR RI yang tersedia dari Provinsi Gorontalo. Demikian pula Pemilu 2019, Elnino lagi-lagi mendapat kepercayaan mayoritas rakyat untuk duduk di Gedung DPR RI mewakili Gorontalo. Dan seperti dihelatan sebelumnya, tokoh sederhana ini sempat diragukan bahkan dipandang sebelah mata. Benar saja, suhu persaingan kali itu sangat berat. Para kontestan yang ke DPR RI terdiri dari tokoh nasional dan juga konglomerat nasional asal Gorontalo.
“Elnino akan habis kali ini,” prediksi para pengamat.
Dan rupanya, prediksi pengamat meleset. Elnino malah “menggila”. Masih dengan gayanya yang aneh, tanpa baliho, tanpa hingar-bingar, tanpa kegiatan kampanye, tanpa bagi-bagi uang, bahkan tak punya saksi di ratusan TPS, jumlah pemilih Elnino justru bertambah hampir dua kali lipat dari Pemilu sebelumnya.
Ditanya apa rahasia yang dipakainya dalam perjalanan politik?
“Menyerah saja sama Allah SWT. Takdir-takdir sudah Allah tentukan jauh sebelum kita berusaha. Kita ikuti saja takdir-takdir itu, lalu melakukan usaha sebaik mungkin,” jawabnya.
Di Senayan, Elnino dikenal sebagai salah satu anggota yang vokal dalam rapat-rapat Komisi. Setelah lima tahun di Komisi I DPR, kini Elnino ditugaskan GERINDRA di Komisi 11 Bidang Keuangan dan Ekonomi Makro. Dia banyak melancarkan kritik terhadap menteri-menteri yang menjadi mitra kerja komisi. Gaya Elnino tidak meledak-ledak, tapi cara dia menyindir para menteri sangat halus, berbasis data, tajam dan mengiris, tanpa membuat orang yang dikritiknya tersinggung.
Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.
Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.
Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.
Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.
NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.
Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.
Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .
Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.
Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.
Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.
Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.