Connect with us

Daerah

Adhan Dambea Bicara Blak-blakan: Pokir Disalahgunakan Lewat KONI

Published

on

Pembina YAPHARA, Adhan Dambea || Foto Barkati.id

Kota Gorontalo – Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2025, sorotan publik kembali tertuju pada penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo tersebut kini bergulir panas setelah Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (YAPHARA) resmi melayangkan laporan serta menyatakan dukungan terhadap langkah Kejati.

Pembina YAPHARA, Adhan Dambea, mengungkapkan adanya pola penyimpangan yang diduga melibatkan empat oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, para oknum tersebut menitipkan Pokok Pikiran (Pokir) mereka ke KONI melalui cabang olahraga (cabor) yang secara langsung mereka pimpin atau kuasai.

Adapun keempat oknum yang dimaksud adalah:

  • TM, Ketua Cabor Biliar

  • EI, Ketua Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI)

  • SP, Ketua Cabor Sepak Takraw

  • IM, Ketua Cabor Taekwondo

Adhan menjelaskan, modus yang diduga digunakan serupa: Pokir dititipkan dalam bentuk hibah kepada KONI, kemudian dicairkan melalui proposal cabor yang dipimpin langsung oleh oknum legislatif bersangkutan.

“Pokir itu untuk masyarakat, bukan untuk dijadikan dompet pribadi. Ketika Pokir dititipkan ke KONI lalu dicairkan kembali melalui cabor yang mereka kuasai, itu jelas bentuk penyiasatan aturan,” tegas Adhan.

Ia menilai praktik tersebut tidak hanya melanggar mekanisme keuangan daerah, tetapi juga mengandung konflik kepentingan serta potensi tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, YAPHARA juga menyoroti dugaan pencairan hibah oleh oknum EI pada Februari 2024, padahal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2024—yang menjadi dasar legalitas hibah dalam Perubahan APBD—baru ditandatangani pada 18 Oktober 2024.

“Bagaimana mungkin hibah dicairkan sebelum dasar hukumnya ada? Ini bukti adanya pelanggaran serius dalam proses penganggaran,” sambung Adhan.

Selain itu, laporan YAPHARA juga mencatat bahwa pengelolaan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) serta KONI tidak berjalan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024. Seharusnya seluruh tahapan mulai dari Musrenbang, Pokir, RKPD, hingga DPA tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, menurut Adhan, mekanisme tersebut justru direkayasa untuk menitipkan anggaran demi kepentingan kelompok tertentu.

Dalam laporan yang sama, YAPHARA menemukan adanya lonjakan anggaran hibah DISPORA yang signifikan, dari sekitar Rp24,965 miliar di awal tahun 2024 menjadi Rp28,555 miliar dalam Perubahan APBD berdasarkan Pergub No. 23/2024.

Adhan menegaskan agar Kejati Gorontalo tidak berhenti pada tahap penggeledahan, tetapi melanjutkan proses hukum dengan tegas tanpa ruang bagi intervensi politik.

“Ini menyangkut integritas APBD dan marwah daerah. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang jabatan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan Pokir bukan hal baru. Pola tersebut telah berlangsung lama dan baru mencuat ke publik setelah mencampuri pengelolaan dana KONI.

Dengan adanya lima temuan utama—yakni dugaan penyimpangan anggaran, manipulasi Pokir, lonjakan hibah tidak wajar, pencairan tanpa dasar hukum, serta keterlibatan empat oknum aleg—Adhan menilai bahwa kasus KONI menjadi ujian besar bagi Kejati Gorontalo dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Saya siap menjadi saksi karena saat itu saya merupakan anggota DPRD Provinsi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya bertepatan dengan momentum Harkodia 2025, Adhan berharap Kejati Gorontalo berani menunjukkan hasil nyata.

“Dalam momen Hari Anti Korupsi ini, seharusnya sudah ada tersangka yang ditetapkan. Ini penting sebagai motivasi sekaligus peringatan keras bagi para pelaku korupsi,” pungkasnya.

Gorontalo Utara

Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026

Published

on

Alunan bambu Polopalo berpadu dengan petikan ritmis Gambusi terdengar bergema di Aula SMA Negeri 1 Gorontalo, Sabtu (31/10/2026). Di tengah suasana yang hangat itu, ratusan mata siswa terpaku saat bait-bait syair Tanggomo mulai dilantunkan. Sastra tutur lisan yang sarat akan petuah leluhur dan riwayat sejarah Gorontalo tersebut dihadirkan tanpa sekat jarak, disusul keanggunan gerak tari adat yang memikat pandangan para remaja yang memadati ruangan.

Hari itu, program Semarak Budaya Gorontalo 2026 bertajuk “Goes to School” hadir membawa warna berbeda di lingkungan satuan pendidikan formal. Kegiatan ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan legislator Komisi X DPR RI asal Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi. Tujuannya sederhana namun mendasar: menyalakan kembali api kecintaan terhadap warisan budaya lokal langsung di bilik-bilik pendidikan.

Hadir mewakili Elnino M. Husein Mohi, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, N. Syamsu Panna, S.Kom, menyampaikan pesan yang menyentuh ruang emosional para peserta. Dalam pandangannya, menjaga tradisi bukanlah upaya menolak kemajuan zaman, melainkan meneguhkan identitas diri anak muda di tengah pusaran arus global.

“Langkah ini kami hadirkan tidak lain dan tidak bukan semata untuk terus menggali serta menumbuhkan perasaan cinta yang tulus terhadap kebudayaan daerah sendiri. Kita ingin para generasi penerus di Gorontalo tidak hanya bangga pada budaya asing, tetapi justru tegak kepalanya karena memiliki warisan tradisi yang begitu adiluhung,” tutur Syamsu Panna saat menyampaikan sambutan.

Dukungan nyata terpancar dari jajaran pemerintah daerah. Kepala Bidang PSMA dan Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, yang hadir di lokasi, mengungkapkan kebanggaannya melihat antusiasme para siswa dan guru. Ia memandang pertemuan langsung antara pelajar dengan maestro tradisi sebagai medium edukasi karakter yang paling hidup.

“Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berakar pada kearifannya sendiri. Kami menyambut positif kemitraan erat antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan ini. Ini ruang belajar yang autentik bagi pembentukan karakter anak didik kita,” kata Agus Sumba.

Hal ini dijawab melalui sesi workshop interaktif produksi konten promosi kebudayaan yang diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan siswa dan guru. Para peserta diajak membedah teknik pengambilan gambar menggunakan kamera ponsel pintar, penyusunan narasi (storytelling), penyuntingan video pendek, hingga strategi distribusi konten kebudayaan di platform digital populer seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube.

Melalui bekal teknis tersebut, para siswa SMAN 1 Gorontalo diharapkan tidak hanya berperan sebagai konsumen hiburan digital, melainkan bertransformasi menjadi duta budaya muda yang aktif mempromosikan pesona dan nilai luhur Gorontalo ke ruang publik digital nasional maupun global.

Continue Reading

Bone Bolango

Wujudkan Kepedulian Nyata untuk Pelajar! Yayasan Anny Rahman Peduli Salurkan Perlengkapan Sekolah di Bone Bolango

Published

on

BONBOL – Komitmen nyata dalam memajukan sektor pendidikan di daerah kembali ditunjukkan oleh Yayasan Anny Rahman Peduli. Lembaga filantropi ini secara resmi menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 10 siswa kelas 3 hingga kelas 5 Sekolah Dasar (SD) Negeri Tapa, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat, 11 September 2026.

Bantuan yang diserahkan berupa satu paket lengkap perlengkapan belajar, mulai dari kemeja atau blus, celana atau rok, sepatu, topi, buku tulis, pensil, hingga berbagai alat penunjang sekolah lainnya. Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial orang tua sekaligus mendongkrak motivasi serta semangat anak-anak dalam menimba ilmu di sekolah.

Ketua Yayasan Anny Rahman Peduli, Ariany Rahman, mengungkapkan bahwa kepedulian mendalam terhadap dunia pendidikan anak menjadi fondasi utama didirikannya yayasan ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

“Pendidikan anak di Bone Bolango masih perlu mendapat perhatian lebih. Kami ingin memastikan anak-anak bisa berangkat ke sekolah dengan perlengkapan yang layak, tanpa orang tua harus terlalu terbebani,” ujar Ariany.

Ia menegaskan bahwa aksi sosial penyaluran perlengkapan sekolah tersebut baru merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang akan digulirkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kawal Usulan PIP Melalui Jalur Aspirasi

Selain membagikan paket perlengkapan sekolah secara langsung, Ariany Rahman bersama jajaran pengurus yayasan juga tengah aktif mengawal dan memperjuangkan pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para pelajar di Bone Bolango. Program ini didorong melalui jalur aspirasi Anggota DPR RI, Elnino M. Husein Mohi.

Inisiatif pendataan ini mematok target sasaran sebanyak 500 siswa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, dengan titik fokus awal difokuskan di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Selatan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 350 siswa telah dinyatakan memenuhi kriteria persyaratan untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat.

Usulan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyaluran diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 sampai Desil 4 merujuk pada data valid Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami ingin bantuan ini tepat sasaran, jadi yang kami utamakan adalah anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan, sesuai data desil dari BPS. Insya Allah, kalau tidak ada kendala,” jelas Ariany.

Langkah strategis yang ditempuh Yayasan Anny Rahman Peduli ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Anggota DPR RI, Elnino M. Husein Mohi.

“Saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Yayasan Anny Rahman Peduli melalui Ibu Ariany Rahman dan saya akan ikut membantu Ibu Anny yang sedang memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Bone Bolango,” tutur Elnino.

Ke depan, Yayasan Anny Rahman Peduli berkomitmen untuk memperluas cakupan bantuan sosial dan pendidikan ke berbagai sekolah lainnya di Kabupaten Bone Bolango. Langkah ini berlandaskan pada prinsip dasar bahwa setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Continue Reading

Gorontalo

Tegas Tolak Penyerobotan Lahan! Warga Puncak Jaya Minta Perlindungan Wilayah Adat Bugu

Published

on

Gorontalo – Gelombang keresahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan kembali memuncak di Kabupaten Pohuwato. Warga Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, secara bulat menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk dugaan penyerobotan, pengkaplingan, hingga operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu.

Penolakan resmi tersebut telah dituangkan secara tertulis melalui surat pernyataan sikap warga dengan perihal permohonan perlindungan wilayah adat Gorontalo Bugu. Surat aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Desa Puncak Jaya, serta ditembuskan kepada Kepala Desa Kwala Besar dan Kepala Desa Batu Rata.

Dalam dokumen tersebut, warga menegaskan bahwa secara historis dan yuridis, wilayah Bugu merupakan kawasan kelola sekaligus wilayah administrasi Desa Puncak Jaya yang selama ini dirawat dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Namun, warga mengaku prihatin lantaran kawasan tersebut saat ini diduga diserobot, dikapling secara sepihak, dan dijadikan titik operasional tambang emas ilegal oleh pihak-pihak luar tanpa mengantongi izin dari warga pemilik wilayah.

Secara eksplisit, warga menolak keras segala bentuk transaksi jual beli lahan, pengkaplingan, maupun klaim sepihak atas wilayah yang dipersoalkan. Dalam suratnya, warga turut menyentil indikasi dugaan keterlibatan oknum warga dari Desa Kwala Besar dan Desa Batu Rata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain konflik penguasaan tanah, warga mengkritisi keras dugaan pengerahan alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk material tambang. Aktivitas pemanfaatan alat berat tersebut dinilai berpotensi kuat merusak ekosistem kawasan sungai maupun bentang alam daratan di wilayah Bugu.

Melalui rilis surat pernyataan tersebut, warga mendesak agar persoalan sengketa wilayah ini segera dituntaskan melalui mekanisme musyawarah resmi antara Pemerintah Desa Puncak Jaya dan jajaran pemerintah desa terkait. Warga meminta Kepala Desa Puncak Jaya untuk segera menyurati Pemerintah Desa Kwala Besar dan Pemerintah Desa Batu Rata guna menggalang koordinasi dalam pengamanan garis batas wilayah.

Langkah diplomatik antar-desa ini dinilai vital guna meminimalisasi kesalahpahaman, mencegah potensi konflik horizontal antarwarga border, serta memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat Puncak Jaya dari dampak buruk kerugian ekologis akibat aktivitas PETI.

“Surat ini kami buat bersama sebagai bentuk cinta kami kepada kampung dan alam Gorontalo,” tegas pernyataan bersama warga yang tertera dalam dokumen sikap tersebut.

Surat pernyataan sikap itu dibubuhi tanda tangan oleh belasan perwakilan warga sebagai bukti penegasan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Bugu. Warga berharap jajaran pemerintah desa, instansi terkait, dan aparat penegak hukum dapat merespons cepat tuntutan tersebut melalui koordinasi komprehensif, sehingga status administrasi wilayah terang benderang dan penindakan atas penambangan ilegal dapat dieksekusi sesuai koridor hukum yang berlaku.

Adapun mengenai seluruh tudingan terkait dugaan penyerobotan lahan, pengkaplingan, dan aktivitas PETI yang disuarakan warga, hingga kini masih memerlukan proses klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait serta pengujian fisik atas batas administrasi wilayah Bugu di lapangan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler