Connect with us

kabupaten pohuwato

Bimtek PPID di Pemerintah Kabupaten Pohuwato: Keterbukaan Informasi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Transparan

Published

on

POHUWATO – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo-St) Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, di gedung panua kantor bupati, (2/8/2023).

Bimtek ini dihadiri oleh para pejabat penting, termasuk Kadis Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, Kepala Bidang IKP Zakiya Basrewan, dan Ketua Komisi Informasi Daerah Gorontalo, Idris Kunte, yang juga berperan sebagai narasumber.

Para pengelola data informasi PPID juga turut hadir untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Iskandar Datau menggarisbawahi betapa pentingnya keterbukaan informasi bagi perkembangan individu dan lingkungan sosial. Menurutnya, hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam negara demokratis yang menghormati kedaulatan rakyat dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu menyediakan informasi yang diminta masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana penyelenggaraan pemerintahan berlangsung,” ungkap Sekda Iskandar Datau.

Sekda Iskandar juga mengungkapkan kekhawatiran atas dampak ketidaktransparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat mengakibatkan ketidakaktifan masyarakat, unjuk rasa, dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, kehadiran PPID menjadi krusial, karena mereka diharapkan dapat menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik dengan efektif. Dengan begitu, hak-hak publik untuk mendapatkan informasi berkualitas akan dapat terpenuhi dengan baik.

“Melalui kegiatan Bimtek ini, kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti dengan sepenuh hati, untuk meningkatkan pemahaman dan praktik dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Sekda Iskandar Datau.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih partisipatif dan mendukung masyarakat dalam memahami dan mengikuti jalannya pemerintahan daerah.

Advertorial

Kabupaten Pohuwato Dapatkan Dana Hibah Rp 12,46 Miliar dari BNPB untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima alokasi dana hibah sebesar Rp 12.464.265.000 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Plt Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, dan Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, seusai mengikuti acara pendampingan penyaluran dana hibah di Hotel Orchardz Industri, Jakarta Pusat, Jumat (08/11/2024).

Plt Bupati Suharsi Igirisa menyampaikan rasa syukur atas hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Ia menegaskan bahwa anggaran ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi harapan masyarakat Pohuwato, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir yang kerap terdampak saat musim hujan.

“Alhamdulillah, Pohuwato mendapatkan dana sebesar Rp 12,46 miliar. Dana hibah dari BNPB ini nantinya akan digunakan sebaik mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan yang sering terdampak banjir,” ujar Suharsi.

Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, juga turut mengapresiasi dana hibah ini. Menurutnya, alokasi dana dari BNPB merupakan langkah signifikan untuk mengatasi banjir yang sering melanda saat hujan lebat di sejumlah titik di Pohuwato. “Dengan adanya dana sebesar ini, diharapkan berbagai permasalahan pasca-banjir yang sebelumnya sulit tertangani karena keterbatasan anggaran daerah dapat segera diatasi. Semoga ini akan menjadi solusi bagi titik-titik rawan yang kerap terdampak bencana banjir,” jelas Beni.

Kepala Pelaksana BPBD Pohuwato, Abdulmuthalib Dunggio, menambahkan bahwa proses pencairan anggaran ini merupakan hasil dari usaha yang panjang sejak tahun 2023. “Dari 68 daerah penerima, Kabupaten Pohuwato termasuk yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 12,46 miliar. Semoga anggaran ini dapat digunakan dengan baik untuk penanganan pasca-bencana, khususnya di wilayah yang rawan bencana,” terang Abdulmuthalib.

Abdulmuthalib, yang akrab disapa Tuten, menjelaskan bahwa dana ini akan segera disalurkan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir, termasuk jembatan dan saluran air yang tidak mampu menampung debit tinggi. “Ada beberapa titik kritis seperti di Desa Teratai, Marisa Utara, dan sejumlah area di ibu kota kabupaten yang sering terdampak banjir. Kita akan segera fokus pada perbaikan saluran pembuangan air untuk meminimalisir potensi banjir, terutama di pusat ibu kota Pohuwato,” lanjut Tuten.

Dengan dana hibah ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk segera melaksanakan berbagai program penanganan bencana yang lebih komprehensif, guna mengurangi dampak banjir di masa mendatang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fitriani Lasantu, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dan BPBD Kabupaten Pohuwato.

Continue Reading

Advertorial

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Hadiri Rakornas untuk Dukung Sinergi Program Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

PohuwatoPelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis, (07/11/2024). Rakornas ini diikuti oleh jajaran pemerintahan dari seluruh Indonesia, termasuk kepala daerah, pejabat kementerian, serta wakil dari lembaga-lembaga strategis. Acara dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Rakornas ini menjadi wadah penting bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka menyelaraskan program kerja dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah pusat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencapaian tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan daya saing global. Presiden juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang turut menyoroti pentingnya kesatuan visi dan langkah konkret di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengundang dan memberi kesempatan bagi setiap daerah untuk berpartisipasi aktif dalam agenda nasional. “Kehadiran kami dalam Rakornas ini adalah bentuk nyata dukungan dan komitmen kami terhadap upaya percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi pemerintah pusat. Momentum ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara program daerah dan kebijakan nasional guna menciptakan pembangunan yang inklusif,” kata Suharsi.

Ia menambahkan bahwa dengan keikutsertaan daerah dalam forum-forum besar seperti Rakornas, setiap daerah dapat menyampaikan pandangan langsung, menerima arahan, serta bertukar strategi dengan kepala daerah lain. Hal ini, menurutnya, dapat mempercepat perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang dirancang untuk memajukan Indonesia sebagai negara berdaulat, adil, makmur, serta mampu bersaing secara global.

Di Rakornas ini, pemerintah pusat juga memperkenalkan “Asta Cita”, sebuah kerangka besar yang memuat delapan tujuan utama yang akan menjadi pijakan dalam pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Asta Cita mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memajukan perekonomian, memperkuat ketahanan nasional, serta memaksimalkan potensi sumber daya manusia di Indonesia.

Suharsi mengungkapkan harapannya agar kebijakan yang disampaikan dalam Rakornas ini dapat mendorong kemajuan Kabupaten Pohuwato. Ia menyebutkan bahwa setiap arahan dari pemerintah pusat akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

Salah satu aspek yang diangkat dalam Rakornas adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan layanan publik di daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat. Suharsi menekankan bahwa Kabupaten Pohuwato akan terus mendukung program yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan warga, sejalan dengan visi besar pemerintah pusat,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Suharsi juga menjalin komunikasi dengan beberapa kepala daerah lain untuk saling berbagi praktik terbaik dalam upaya pembangunan di daerah masing-masing. Ia menyebut bahwa kolaborasi dan tukar pengalaman ini akan memperkaya pendekatan Kabupaten Pohuwato dalam mewujudkan pemerintahan yang inovatif dan pro-rakyat.

Dengan berbagai arahan yang disampaikan dalam Rakornas, Pemerintah Kabupaten Pohuwato siap mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Suharsi menegaskan bahwa setiap daerah, termasuk Pohuwato, memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang makmur dan mampu bersaing secara global.

Continue Reading

Advertorial

Pemda Pohuwato Sosialisasikan Anti-Korupsi untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Sosialisasi Anti-Korupsi tingkat kabupaten di Aula Itda Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di antaranya Satgas Korsup Pencegahan dan Penindakan, untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman anti-korupsi di kalangan pemerintah daerah.

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Fitriani Lasantu, yang mewakili Plt Bupati Pohuwato. Dalam sambutannya, Fitriani menyampaikan apresiasi kepada para peserta, anggota DPRD, dan para pejabat, termasuk Deputi Korsup KPK, Kapolres, dan Kajari Pohuwato, atas kehadiran dan dukungan mereka dalam kegiatan ini.

Fitriani menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Korupsi menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK. Maka, pengetahuan anti-korupsi berperan penting dalam memperbaiki kinerja dan mengidentifikasi risiko penyimpangan,” ungkapnya.

Fitriani juga mengingatkan bahwa para ASN dan pejabat harus memahami hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka dalam tindakan korupsi serta mendorong setiap instansi untuk mencegah risiko yang dapat menghambat kinerja. “Semua ASN perlu mengetahui hal-hal yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi, agar dapat melindungi instansi atau dinas masing-masing dari potensi penyimpangan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Fitriani berharap kegiatan ini meningkatkan kesadaran pejabat eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama melawan korupsi. Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap berbagai bentuk korupsi, keterampilan untuk melawannya, serta penerapan nilai-nilai budaya anti-korupsi di lingkungan pemerintahan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler