Connect with us

kabupaten pohuwato

Dua Ruas Jalan Daerah di Pohuwato Diharapkan Tidak Bermasalah dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Published

on

Bupati Saipul Mbuinga saat tinjau ruas jalan bersama Kadis PUPR.

POHUWATO – Dua ruas jalan daerah yang diusulkan oleh Pemda Pohuwato ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Gorontalo direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dua ruas jalan tersebut adalah jalan tembusan Desa Molamahu, Kecamatan Paguat-Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, serta ruas jalan Desa Ayula, Kecamatan Randangan yang tembus ke UPT Sandalan, Desa Panca Karsa 1, Kecamatan Taluditi.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Dinas PUPR Pohuwato dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Marisa, melakukan peninjauan di kedua lokasi tersebut, didampingi oleh Kades Molamahu, Kecamatan Paguat, dan aparat Pemerintah Desa Ayula, Kecamatan Randangan, pada Kamis, (11/01/2024).

Bupati Saipul Mbuinga berharap agar pelaksanaan kedua ruas jalan tersebut berjalan lancar dan tanpa hambatan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dengan warga pemilik lahan yang akan dilalui jalan.

Meskipun kedua ruas jalan tersebut telah ada sejak 2015 dan 2016, namun untuk memuluskan pekerjaan yang menggunakan anggaran APBN, dukungan masyarakat sangat diharapkan.

Kadis PUPR, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa pada awal 2023, Pemda Pohuwato telah mengusulkan dua ruas jalan daerah ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Gorontalo, yaitu ruas jalan Molamahu-Hutamoputi dan ruas jalan Ayula-Iloheluma. Anggaran yang diusulkan untuk kedua ruas jalan tersebut adalah sekitar Rp. 27 Miliar untuk Molamahu-Hutamoputi dengan panjang ruas sekitar 5 Kilometer, dan sekitar Rp. 24 Miliar untuk Ayula-UPT Sandalan dengan panjang ruas 4,7 kilometer.

Perubahan desain sedang dilakukan oleh Dinas PUPR, dan hal ini diperlukan untuk memenuhi permintaan Kementerian PU, sehingga dapat dipastikan bahwa anggaran akan mengalami penambahan.

Gorontalo

Kepala Badan Keuangan Daerah dan Sekda Pohuwato Dapat Sorotan Akibat Dana Desa yang Belum Tersalurkan

Published

on

Kepala Desa Pohuwato Timur, Yan Samau saat diwawancara

GORONTALO – Kepala Badan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, menghadapi sorotan dari sejumlah Kepala Desa (Kades) terkait keterlambatan penyaluran dana Siltap, Tunjangan, dan Operasional desa yang belum disalurkan selama tiga bulan.

Kepala Desa Pohuwato Timur, Yan Samau, dalam wawancara dengan awak media Barakati.id, menyatakan bahwa selama masa jabatan Teti Alamri sebagai Kepala Badan Keuangan, pencairan dana Siltap di desanya selalu mengalami keterlambatan.

“Soal Siltap, tunjangan, dan operasional desa ini sudah diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019 termasuk juga peraturan Bupati, tapi kenyataannya hingga sekarang belum dicairkan. Kemarin persoalan itu sudah dijawab dan Sekda mengaku sudah mencairkan sebesar 3,4 miliar ke desa, tapi mana buktinya?” ungkap Yan Samau.

Yan merasa bahwa pemerintah desa telah dibohongi oleh Sekretaris Daerah, Iskandar Datau. Ia menambahkan bahwa dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang diadakan di DPRD, Sekda tidak hadir dengan alasan berada di Kota Gorontalo, yang menurut Yan menunjukkan ketidakmauan untuk mempertanggungjawabkan situasi ini.

“Kemarin saat diundang hearing ke DPRD, dirinya (Sekda) berada di Kota Gorontalo. Itu kan terkesan takut untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Sudah boleh diganti dia (Sekda) dan Kaban Keuangan juga kalau boleh dimutasi,” tandas Yan Samau.

Situasi ini mencerminkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam dari pihak pemerintah desa terhadap kinerja pejabat terkait dalam penyaluran dana desa, yang seharusnya diatur dengan baik sesuai regulasi yang ada. Keterlambatan ini mempengaruhi operasional dan kesejahteraan aparatur desa yang mengandalkan dana tersebut untuk menjalankan tugas mereka.

Continue Reading

Advertorial

Penyaluran Bantuan Modal UMKM oleh Disperindagkop Kabupaten Pohuwato

Published

on

POHUWATO – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kabupaten Pohuwato telah menyalurkan bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan ini diserahkan pada Kamis, (13/06/2024), kepada sejumlah pelaku usaha di wilayah tersebut.

Kepala Disperindagkop Pohuwato, Ibrahim Kiraman, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pohuwato. Sebanyak 123 bantuan telah diserahkan kepada 42 pelaku usaha.

“Ini adalah bentuk perhatian kita (Pemerintah Daerah) terhadap para UMKM-UMKM kita yang tiap hari semakin tumbuh di Kabupaten Pohuwato,” ujar Ibrahim Kiraman.

Ibrahim juga menjelaskan bahwa sumber anggaran untuk bantuan UMKM ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). Dia berharap bahwa bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.

“Tentu ini juga untuk membantu mendorong para pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Pohuwato agar dapat lebih berkembang lagi usaha-usaha mereka,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan modal ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Continue Reading

Advertorial

Pemerintah Kabupaten Pohuwato Pertahankan Opini WTP untuk Kesebelas Kalinya

Published

on

POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Prestasi ini menandai kesebelas kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013 Kabupaten Pohuwato menerima opini tertinggi dalam audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan Plt. Ketua DPRD Pohuwato, Beny Nento, menerima LHP atas LKPD 2023 yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA., CSFA, di Auditorium BPK pada Senin, 10 Juni 2024. Penyerahan LHP tersebut juga bersamaan dengan penyerahan kepada Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara, yang semuanya juga meraih opini WTP.

Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo atas penilaian yang baik terhadap laporan keuangan Kabupaten Pohuwato. “Opini WTP dari BPK saat ini merupakan yang kesebelas secara berturut-turut sejak 2013. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Pohuwato serta adanya bimbingan dan pembinaan dari pihak pemeriksa,” ungkapnya.

Bupati Saipul juga menekankan pentingnya kerja sama yang telah terbina selama ini dan berharap agar sinergi ini terus berlanjut di masa depan. “Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dan semua pihak yang telah memberikan pembinaan, kepercayaan, serta kerja sama dan sinergi yang telah terbina selama ini, diucapkan terima kasih. Insya Allah ini berkelanjutan serta terus kita tingkatkan di masa depan,” tambahnya.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

Turut mendampingi Bupati Saipul Mbuinga dalam penyerahan LHP ini adalah Sekretaris Daerah, Iskandar Datau; Kepala Bapppeda, Irfan Saleh; Inspektur Daerah, Muslimin Nento; Sekretaris Dewan, Hamkawaty Mbuinga; dan Kepala BPKPD, Tety Alamri.

Keberhasilan meraih opini WTP untuk kesebelas kalinya ini menunjukkan komitmen Kabupaten Pohuwato dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler