Pohuwato – Komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pohuwato kembali ditunjukkan oleh Bupati Saipul A. Mbuinga melalui upaya langsung memperjuangkan anggaran yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam forum resmi yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (08/05/2025), Bupati Saipul memaparkan berbagai usulan infrastruktur strategis Kabupaten Pohuwato di hadapan Menteri PUPR Ir. Dodi Hanggodo, MPE, didampingi Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), serta Dirjen Cipta Karya. Kehadiran rombongan kepala daerah se-Provinsi Gorontalo dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail.

Dalam pemaparannya, Bupati Saipul mengusulkan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato senilai Rp40 miliar sebagai prioritas utama dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu, beliau memperjuangkan pengembalian DAK 2025 senilai Rp43,5 miliar yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD namun tertunda akibat kebijakan efisiensi nasional.

“Anggaran DAK ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menyasar perbaikan infrastruktur jalan yang rusak berat, antara lain ruas Teratai–Bulangita, Telaga–Dambalo, Telaga 4, dan Telaga Biru–Dambalo,” jelas Bupati.

Bupati Saipul juga mengusulkan kembali anggaran Inpres Jalan Desa (IJD) sebesar Rp67 miliar yang sebelumnya telah direfocusing, untuk pembukaan ruas jalan strategis Molamahu–Hutamoputi dan Ayula–Iloheluma.

Tidak hanya itu, ia menambahkan usulan pembangunan jembatan Panca Karsa I–Sandalan yang saat ini dalam kondisi rusak berat dan memutus akses masyarakat. “Masyarakat saat ini menggunakan rakit untuk mengangkut hasil pertanian. Padahal sudah ada DED pembangunan jembatan ini dari tahun 2019 dengan nilai Rp26,5 miliar,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Saipul bersama Kadis PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., menyerahkan proposal resmi di hadapan Menteri PU dan Gubernur Gorontalo.

Menanggapi paparan para kepala daerah, Menteri PU menyampaikan bahwa seluruh usulan akan ditindaklanjuti oleh para Dirjen sesuai dengan substansi masing-masing, dan diharapkan dapat membuka blokir anggaran sebagai dampak dari efisiensi nasional.

Dengan total nilai usulan mencapai Rp190,5 miliar, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir kebutuhan infrastruktur sebagai bagian dari percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan barat Gorontalo tersebut.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato sukses melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka penyempurnaan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato 2025–2045. Kegiatan berlangsung di Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta, Rabu (07/05/2025), dan dipimpin langsung oleh Jafung Penata Ruang Ahli Utama Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM, yang juga mantan Dirjen Tata Ruang.

Acara pembukaan turut dihadiri Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga tengah memproses dokumen RTRW mereka.

Dalam paparannya, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menjelaskan bahwa revisi RTRW ini memuat isu-isu strategis yang akan menjadi arah pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Isu-isu tersebut meliputi penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur strategis, ketahanan pangan, energi, dan air, serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

“Revisi RTRW juga mencakup rencana pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi, pengembangan sektor pertanian, potensi Proyek Strategis Nasional (PSN), pariwisata, serta upaya pemerataan pembangunan antar kecamatan dan mitigasi degradasi lahan,” jelas Bupati.

Paparan tersebut mendapat apresiasi dari peserta rapat, termasuk Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Chriesty E. Lengkong, S.Si, M.Si.MEM, dan Kasubdit Eniro Athiyyah, ST, MM. Turut hadir Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, pimpinan DPRD, Pansus Revisi RTRW, serta pejabat dari berbagai kementerian/lembaga teknis seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian PU, Sekretariat Negara, BIG, dan Kementerian Kehutanan.

Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung dan mempercepat proses legalisasi RTRW. “Kami siap mengawal seluruh masukan dari kementerian/lembaga dalam forum lintas sektor ini, agar dapat diakomodasi secara tepat dalam Ranperda RTRW Pohuwato,” ujarnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh Tim Evaluator Kementerian ATR/BPN bersama tim teknis Kabupaten Pohuwato, Dinas PUPR-PKP Provinsi, dan sejumlah kementerian terkait. Pembahasan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa Burung Maleo – satwa endemik khas Pohuwato yang dilindungi – dari Bupati Saipul Mbuinga dan Ketua DPRD kepada Dr. Abdul Kamarzuki, mewakili Plt. Dirjen Penataan Ruang.

Dalam kegiatan ini, Bupati didampingi Plh. Sekda Mahyudin Ahmad, Asisten Ekbang Fitriyani Lasantu, Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kadis PU Risdiyanto Mokodompit, Kadis Pertanian Kamri Alwi, Plh. Kadis Penanaman Modal Arman Mohamad, dan Kabag Hukum Owin Mohi.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Dalam rangka menyambut pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Pohuwato tahun 2025, Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam memimpin langsung rapat persiapan yang digelar di Aula Kantor Sementara Bupati Pohuwato pada Senin (05/05/2025), bersama jajaran pemerintah terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari seluruh unsur pemerintahan daerah untuk menghadapi lomba tersebut. Ia berharap agar desa dan kelurahan di Pohuwato mampu berprestasi hingga ke tingkat nasional.

“Harapan kami, Lomba Desa dan Kelurahan ini dapat menembus tingkat nasional. Kekompakan, solidaritas, dan sinergitas dari desa, kecamatan hingga kabupaten harus ditunjukkan secara nyata,” ungkap Iwan.

Wabup juga menekankan pentingnya disiplin dalam tata kelola pemerintahan dan mendorong aparatur untuk menguasai regulasi serta aktif dalam koordinasi, konsultasi, dan komunikasi demi kelancaran proses penilaian.

“Penilaian diharapkan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pohuwato, Arman Mohamad, menjelaskan bahwa tujuan utama lomba adalah memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya pembenahan di sektor administrasi, pelayanan publik, dan kebersihan lingkungan.

“Para camat harus berperan aktif dalam mendorong dan mengawasi seluruh aspek yang dinilai, baik di desa maupun kelurahan masing-masing,” tegas Arman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pohuwato, Refli Basir, menambahkan bahwa penilaian akan diawali dengan evaluasi mandiri di setiap desa dan kelurahan. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar penunjukan peserta lomba di tingkat kabupaten.

“Evaluasi mandiri akan merekomendasikan desa atau kelurahan yang akan mewakili setiap kecamatan,” jelas Refli.

Dasar pelaksanaan lomba merujuk pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta Keputusan Mendagri Nomor 100.3.2.9-0360 Tahun 2025 tertanggal 29 April 2025, tentang Penetapan Kategori Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025.

Dari hasil pendataan, Kabupaten Pohuwato memiliki 44 desa cepat berkembang, 46 desa berkembang, dan 3 desa kurang berkembang.

Adapun jadwal pelaksanaan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Pohuwato tahun 2025 akan dimulai pada 14 Mei 2025.

Rapat persiapan ini turut dihadiri para camat dari 13 kecamatan se-Kabupaten Pohuwato, serta Kabid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan Desa, Arnice Malanua.