GORONTALO – Menjelang Ultah ke 17 nya, Partai GERINDRA yang pertama kali mengusung GUsnar Ismail sebagai Gubernur Gorontalo malah menyiapkan dirinya sebagai oposisi atau pengkritik Gusnar Ismail.
Kabarnya itu terjadi karena hampir setengah dari Pilgub di Sulawesi berakhir dengan kekalahan Partai GERINDRA. “Kita (GERINDRA Sulawesi, red) kan sudah memilih jadi oposisi di satu DPD, masih dua DPD nih yang belum jelas penempatannya termasuk Gorontalo,” ungkap Sekretaris DPD GERINDRA Gorontalo, Nasir Majid, di sela-sela kesibukannya dalam rangka ultah partai yang diinstruksikan untuk dirayakan secara sederhana.
Seperti diketahui, di Sulawesi ada 6 provinsi. GERINDRA menang Pilgub di 3 provinsi, yaitu Sultra, Sulut dan Sulsel. Sementara Demokrat menjadi gubernur di Sulbar, Sulteng dan Gorontalo.
Pilkada Gorontalo menjadi berbeda karena Gusnar Ismail, sang pemenang Pilkada, diusung pertama kali oleh GERINDRA walaupun Gusnar adalah mantan ketua DEMOKRAT Gorontalo.
“Intinya, kita-kita (kader GERINDRA Gorontalo) tidak ingin berpisah haluan dengan pak Gubernur Gusnar, tapi kita-kita ini bukanlah penentu, yang menentukan arah kami adalah DPP GERINDRA. Sikap kita tergantung perintah dari atas,” tutur Nasir.
Bocoran yang sempat heboh di kalangan wartawan adalah bahwa GERINDRA sedang mengasah kadernya untuk jadi Gubernur Gorontalo pada Pilgub lima tahun lagi (tahun 2029).
Ketika hal ini ditanyakan kepada Elnino Mohi sebagai Ketua GERINDRA Gorontalo, dia menjawab secara diplomatis. “Insyaallah pak Gusnar amanah dan bermanfaat bagi banyak rakyat di Provinsi Gorontalo ini,” begitu pesan singkat Elnino.
Tampaknya sikap GERINDRA akan sangat tergantung pada Prabowo Subianto selaku Ketum, Ahmad Muzani selaku Sekjen dan Ketua Harian partai itu Prof. Sufmi Dasco Ahmad.
Jangan lupa, di atas Elnino Mohi sebaga Ketua GERINDRA Provinsi Gorontalo, masih ada Abdul Karim Aljufri sebagai Koreg GERINDRA Indonesia Timur.
Patut diketahui bahwa Karim adalah cawagub Sulteng yang kalah dari Demokrat pada Pilgub Sulteng 2024 lalu.
Pohuwato – Salah satu calon Kepala Desa Pohuwato Timur, Hardiyanto Ali, resmi memaparkan visi dan misi yang akan menjadi arah pembangunan desa jika terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Pemilihan ini akan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Pra Penggantian Antar Waktu Kepala Desa pada tanggal 14 Oktober 2025 mendatang di Desa Pohuwato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Dalam dokumen yang diterima oleh redaksi, Hardiyanto Ali mengusung visi: “Mewujudkan Desa Pohuwato Timur Mandiri, Sejahtera, dan Lestari berbasis potensi maritim dan kearifan lokal.”
Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi utama, yakni:
Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha pesisir
Pembangunan yang berwawasan lingkungan
Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Mewujudkan pemerintahan yang baik, harmonis, dan agamis
Hardiyanto Ali mengusulkan lima prioritas utama dalam program kerja, yang meliputi:
Distribusi dan pemerataan bantuan sesuai dengan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi peran pendidik dan tenaga kesehatan desa untuk meningkatkan layanan dasar.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Penguatan peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai mitra ekonomi desa.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan pemerintahan yang baik.
Dengan visi dan program berbasis potensi maritim serta kearifan lokal, Hardiyanto Ali berharap Desa Pohuwato Timur dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, ia juga menargetkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berdaya. Hardiyanto juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.
Gorontalo – Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga, Majid Mustaki, dengan tegas mempertanyakan kebijakan pembatasan cabang olahraga (cabor) yang akan diberangkatkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025. Dalam informasi resmi yang beredar, hanya cabor sepak takraw, silat, karate, taekwondo, dan atletik yang diberangkatkan, sementara untuk Peparpenas hanya cabor atletik, bulutangkis, dan tenis meja.
Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menilai keputusan ini tidak adil dan berpotensi merugikan para atlet muda Gorontalo yang telah berlatih keras untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang nasional. “Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal komitmen pemerintah daerah terhadap masa depan olahraga di Gorontalo. Jangan sampai hanya karena keterbatasan, banyak potensi atlet kita terkubur tanpa pernah diberi kesempatan,” tegas Majid Mustaki.
Aliansi juga mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik pembatasan ini. Mereka menuntut adanya solusi konkret agar lebih banyak cabor bisa diberangkatkan. “Jika memang anggaran menjadi kendala, harus ada langkah alternatif. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta atau lembaga lain. Jangan hanya diam dan mengorbankan mimpi para atlet muda Gorontalo,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menegaskan bahwa olahraga adalah bagian penting dari pembangunan generasi. Kebijakan pembatasan tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan kekecewaan dan memadamkan semangat juang atlet.
Pohuwato – Kritik pedas meledak dari Tunas Muda Holandalo (Tumulo) terhadap kepemimpinan Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni. Koordinator Tumulo, Kasmat Toliango, secara terbuka menuntut agar Kapolres segera dicopot dari jabatannya menyusul tragedi pembacokan yang melibatkan sesama anggota polisi di Pohuwato.
Menurut Kasmat, peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi institusi kepolisian sekaligus bukti gagalnya Kapolres dalam membina anggotanya. Ia menegaskan, insiden itu bukan hanya mencoreng nama Polres Pohuwato, tetapi juga memperlihatkan lemahnya implementasi tagline Polisi Mopiyohu yang selama ini didengungkan.
“Tagline Polisi Mopiyohu itu apakah benar-benar ditanamkan atau hanya sekadar bungkusan manis agar terlihat baik? Faktanya, polisi bacok polisi terjadi di Pohuwato. Ini sangat memalukan!” tegas Kasmat.
Ia juga mengingatkan bahwa tragedi Afan Kurniawan belum usai, namun kini muncul kasus baru yang lebih brutal. “Belum selesai luka lama, sekarang muncul lagi. Lagi-lagi polisi bikin ulah,” ujarnya.
Selain itu, Tumulo menuding adanya persoalan lain yang dibiarkan Kapolres, mulai dari isu setoran hingga dugaan pembiaran tempat-tempat tertentu yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal itu menimbulkan asumsi liar di tengah publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Dengan sederet catatan hitam tersebut, Tumulo menilai Kapolres Pohuwato sudah tidak layak memimpin. “Ada banyak AKBP yang mau bekerja sungguh-sungguh di Pohuwato. Jadi sebaiknya Kapolres mundur saja. Faktanya, beliau gagal total dalam memimpin Polres Pohuwato,” tutup Kasmat.