Connect with us

News

Hamka, Penjabat Gubernur Dan Warisan Untuk Gorontalo

Published

on

Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Ph.D || Foto Istimewa

GORONTALO – Polemik tentang siapa Penjabat Gubernur Gorontalo akhirnya terjawab sudah. Hamka Hendra Noer, Ph.D telah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo hingga tahun 2024.

Sebelumnya, masih banyak spekulasi terkait dengan siapa Penjabat Gubernur, masing-masing “kelompok” saling berupaya untuk menampilkan siapa yang dianggapnya terbaik. Tetapi, otoritas pengambil keputusan yakni Presiden telah memutuskan.

SIAPA HAMKA HENDRA NOER?

Hamka Hendra Noer bukanlah orang baru untuk Gorontalo. Bahkan sebelum Provinsi ini terbentuk, Hamka sudah sering bolak-balik daerah ini.

Hamka adalah sarjana lulusan program studi Sosial Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, tahun 1992. Judul skripsinya lumayan canggih untuk ukuran saat itu, mengenai peramalan melalui pendekatan kawasan waktu untuk ekspor minyak kelapa, yang hari ini menjadi pokok kisruh dan ribet.

Tiga tahun setelah lulus, Hamka yang telah pindah bermukim di Jakarta, memulai studi di Universitas Indonesia. Ia memilih Ilmu Lingkungan dengan topik tesis tentang Gorontalo. Hamka mengambil judul model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Gorontalo. Saat itu, volume sampah belum sebesar hari ini yang mencapai angka diatas 50 ribu ton per tahun. Hamka telah memikirkan hal itu 27 tahun silam, bahwa jika sampah tidak dikelola dengan baik, akan mengancam Kota Gorontalo. Tentu, pendekatan partisipatif adalah pilihan utama, tidak bisa sekedar hanya mengandalkan upaya pemerintah.

Terkait pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, baru pada tahub 2018 silam, dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Gorontalo baru terumuskan, dimana saya sebagai salah satu penyusun. Apa yang telah dimulai Hamka 27 tahun silam.

Hingga kemudian, ia melanjutkan studi di Universitas Kebangsaan Malaysia dibawah supervisor Prof. Agus Yussof dengan topik riset mengenai studi partai politik. Hingga dia mendapat “excellent” untuk disertasinya.

Jauh sebelum ia ditunjuk menjadi Penjabat, Hamka adalah salah seorang yang aktif dalam perjuangan pendirian Provinsi Gorontalo. Aktifitasnya pada saat itu melalui Panita, sebuah organisasi masyarakat sipil orang Gorontalo yang bermukim di Jakarta. Panita salah satu organ penting yang ikut membidani kelahiran Provinsi Gorontalo. Bahkan, Panita saat itu telah menerbitkan beberapa buku sebagai dokumen penunjang akademik dalam usulan Provinsi Gorontalo.

Setelah Gorontalo terbentuk, ia aktif di Lamahu hingga menduduki kursi Sekretaris Jendral dan kini sebagai Wakil Ketua Umum. Ia termasuk salah satu intelektual muda Gorontalo yang aktif membidani lahirnya banyak publikasi termasuk secara bersama-sama pada 2005 kami melahirkan buku Menggagas Masa Depan Gorontalo yang diterbitkan PB HPMIG. Buku tersebut adalah harapan, proyeksi dan cita-cita dari sekelompok orang termasuk Hamka untuk masa depan Gorontalo.

Jadi, pengetahuan geografis, pemahaman kultural hingga perangkat analisis sosial-ekonomi tentang Gorontalo, Hamka memilikinya secara lengkap.

Pengetahuan tentang lanskap sosial, ekonomi dan politik ini adalah rentang waktu yang cukup lama ia dalami. Demikian pula tentang jejaring kekerabatan, organisasi hingga dukungan elit lintas partai.

Namun, modal pengetahuan tersebut tentu tidak cukup karena bersifat lokal. Hamka juga merangkai jejaring nasional melalui organisasi kemahasiswaan yakni HMI hingga mencapai struktur Pengurus Besar, GPII hingga mencapai posisi Ketua Umum, dan di organisasi KNPI hingga mencapai posisi Ketua Bidang. Rangkaian jejaring itulah yang ikut memperkuat jejaring lokal (Gorontalo – Sulawesi Utara) yang juga ia terus kembangkan.

Aktifitas di bidang kepemudaan inilah yang membawa dirinya dipercaya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dari zaman ke zaman, hingga kini Zainudin Amali, yang juga putra Gorontalo.

Di Kemenpora sendiri, ia meniti karir dari bawah, hingga ia dipercaya sebagai Kepala Biro dan kini sebagai Eselon I yakni Staf Ahli Menteri.

Posisi Eselon I inilah yang memperkuat legitimasi dirinya hingga ia diusulkan oleh Kemendari ke Presiden dan kini telah ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur.

BAGAIMANA HAMKA MENJALANI NANTI?

Keterpilihannya menjadi Penjabat tidak mesti dianggap bahwa proses dan drama politik seputar dinamika pemilihan dan penetapan Penjabat berakhir. Hamka memiliki banyak “warisan” yang suka tidak suka, mau tidak mau ia harus selesaikan dalam tempo sekitar dua tahun.

Hamka secara praktis akan menghadapi beberapa tantangan ; Pertama, Narasi tentang kemiskinan Gorontalo yang menyasar duet Rusli-Idris adalah fakta yang harus dicarikan formulanya, kenaikan sekitar 14 ribu orang miskin sejak 2010 hingga 2021 dibandingkan dengan berkurangnya lebih dari 70 ribu orang miskin di era Fadel – Gusnar merupakan tugas Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer. Tidak bisa dijadikan alasan bahwa waktu hanya dua tahun, atau hanya memiliki kewenangan terbatas.

Tapi, basis moral Hamka sebagai salah seorang pejuang dan pendiri Provinsi ini, mau tidak mau harus fokus pada “warisan” ini untuk diselesaikan.

Kedua, sektor pendidikan yang selama 10 tahun terakhir “diabaikan” adalah urusan wajib yang mesti diseriusi. Data dari Indonesian National Assesment Program (INAP) menyebutkan jika indeks literasi siswa (matematika, sains dan membaca) di Gorontalo berada dalam angka yang buruk, bahkan terendah di Sulawesi. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan saat Gorontalo ini ingin berpisah dari Sulawesi Utara. Bagaimana kaum muda kita akan bisa bersaing dengan daerah lain di masa akan datang, jika basis literasinya begitu rendah.

Ketiga, fokus pada sektor perikanan dan kelautan yang selama ini menjadi potensi strategis Gorontalo adalah hal yang mesti disegerakan, industri strategis yang menghubungkan hulu dan hilir bisa mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Potensi sektor yang sebesar 1.53 juta ton belum dianggap sebagai sektor strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Potensi yang melimpah akan sangat timpang jika membaca data produksi perikanan tangkap dan budidaya yang kurang lebih hanya 150 ribu ton. Itupun masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, sebab volume ekspor sekitar 15 ribu ton, sehingga sektor ini tidak terlalu berimbas pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini terlihat dari jumlah nelayan hanya sekitar 19 ribu orang, artinya ketertarikan orang pada sektor ini sangat kecil.

Padahal, potensi dan posisi geostrategis Gorontalo cukup baik. Gorontalo diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang cukup luas dan potensial (715 dan 716). Tetapi, pengelolaan kawasan tidak dianggap sebagai isu strategis yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Isu strategis kawasan masih dilihat secara parsial, sehingga kontribusi dari potensi kawasan ini tidak signifikan untuk kemakmuran, buktinya banyak desa-desa pesisir di Gorontalo malah berada dalam tubir kemiskinan.

Keempat, potensi kawasan baik itu dua WPP dan buffer zone dari Ibukota Negara yang baru serta kawasan industri Mangkupadi di Kalimantan adalah isu strategis yang perlu diseriusi Penjabat Gubernur. Sebab, posisi geostrategis tidak akan menjadi strategis jika desain kawasan tidak memiliki relevansi dengan IKN dan Mangkupadi.

Karena itu, UNG sebagai salah satu pilar strategis Provinsi Gorontalo berupaya melakukan dua hal (1). Menggagas Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Tomini (WPP 715), yang telah diterjemahkan melalui dua kali pertemuan strategis Pre Regional Meeting Teluk Tomini dan Regional Meeting Teluk Tomini yang dihadiri perwakilan 4 Provinsi dan 26 Kabupaten/Kota. (2). Membentuk Badan Kerjasama Utara-utara (BKSU) sebagai perwujudan kerjasama Pemerintah Kabupaten yang berada di WPP 716. Ikhtiar ini semata-mata adalah bentuk keseriusan UNG dalam membantu pemerintah daerah untuk menyejaterahkan rakyatnya.

APA YANG HARUS DIWARISKAN?

Dari berbagai isu dan tantangan diatas, Penjabat Gubernur tidak bisa dipagari oleh regulasi yang sangat minimal, apakah itu terkait dengan tidak adanya regulasi terkait dokumen perencanaan transisi, regulasi yang detail tentang penataan organisasi, hingga review atas regulasi (izin) yang telah ditetapkan sebelumnya serta banyaknya kebutuhan regulasi teknis yang mengatur kedudukan dan fungsi Penjabat. Karena Penjabat Gorontalo akan mengelola dua atau bisa tiga kali APBD yang nilainya sangat besar, hingga membutuhkan kewenangan yang lebih besar.

Tentunya, besarnya ekspektasi terhadap Penjabat Gubernur sebagai pejabat publik dan Hamka Hendra Noer secara personal (karena histori keterlibatannya sebagai pendiri Provinsi), untuk menyelesaikan berbagai macam keruwetan serta mengelola organisasi selama dua tahun kedepan, maka penting kiranya semua kalangan turut serta membantu meringankan beban politik dan moral yang diemban Penjabat Gubernur.

Karena itu pula, untuk memuluskan agenda tersebut diatas, narasi kebencian antar elit yang selama ini telah menutup peluang konsolidasi antar struktur dan elit hingga saling hambat program, perlu diputus oleh Penjabat, hingga ketika periode berakhir, legacy yang ditinggalkan bukan saja berhasil melaksanakan penuntasan masalah-masalah yang membelit, tapi bisa mewariskan harmoni politik yang menjadi landasan kemajuan Gorontalo di masa akan datang.

Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A

Dosen Sosiologi FIS UNG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Elnino, Adhan dan Saipul Disebut² di Warkop sebagai Calon Ketua GERINDRA

Published

on

Tiga nama yang sangat mentereng di dunia politik di Gorontalo disebut-sebut di warung kopi bahwa bisa jadi Ketua GERINDRA Provinsi Gorontalo. Ketiga nama itu adalah Adhan Dambea, Elnino Mohi dan Saipul Mbuinga.

Elnino Mohi sudah terbukti sebanyak 4 kali berturut-turut memenangkan Pemilu. Tanpa atribut kampanye yang cukup, dia bahkan tembus ke DPR RI di 15 tahun terakhir walaupun dijepit oleh nama-nam besar politik. Kini Elnino Mohi ditunjuk oleh Prabowo sebagai Ketua DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo.

Ada juga nama Adhan Dambea yang menggetarkan seluruh nama besar politisi Gorontalo. Figur yang akan dilantik jadi Walikota Gorontalo itu adalah satu-satunya nama yang didaulat oleh GERINDRA Kota Gorontalo. Mantan politisi PAN itu bahkan mampu menjadikan kader PAN Indra Gobel sebagai wakil walikotanya. Adhan terhitung sudah 40 tahun malang-melintang di dunia politik Gorontalo.

Ada juga nama Saipul Mbuinga yang dua periode berturut-turut menjadi Bupati Pohuwato. Sebelumnya SM adalah Wakil Ketua Dewan Pohuwato. Bisa dikatakan bahwa dia sudah wara-wiri di dunia politik Gorontalo wilayah Barat tersebut selama 20 tahun.

GERINDRA Gorontalo juga tidak kekurangan kader. Misalnya Tomy Ishak dari Kabgor yang berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Kabgor: dari 1 kursi menjadi 4 kursi atau meningkat 300 persen. Tomy sekarang adalah Ketua GERINDRA di wilayah Kabgor yang merupakan 42 persen dari seluruh Provinsi Gorontalo.

Ada juga Ketua GERINDRA Boalemo, M. Amin. Dia dikenal sebagai mantan staf dan pengawal Elnino alias orang kepercayaan anggota DPR RI itu.

Ada juga Sulyanto Pateda. Di samping menduduki kursi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sul juga merupakan Ketua GERINDRA Kota Gorontalo.

“Kita serahkan sama Allah SWT saja. Kami semua adalah kader GERINDRA. Bagi kami, apa pun keputusan DPP GERINDRA maka kita semua akan patuh dan mengamankan,” tutur Adhan Dambea yang namanya juga disebut-sebut. Yang pasti, restrukturisasi GERINDRA Gorontalo ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan karena bagaimanapun juga presiden RI Prabowo Subianto merupakan Ketum partai tersebut.

Continue Reading

Gorontalo

Jubir GERINDRA: Sikap Resmi Partai Belum Ada

Published

on

Gorontalo – Juru Bicara Partai GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak, mengatakan bahwa sikap partai berbeda dengan sikap pribadi. Kalau sikap pribadi, itu tergantung pribadi itu masing-masing. “Kalau sikap partai, ya tentu tergantung pada korwil, Sekjen dan Ketua Harian Partai. Kita di daerah menyesuaikan semuanya dengan DPP,” ungkap Wahidin.

Ibaratnya, lanjut Wahidin, sama dengan partai lain, pengurus di GERINDRA loyal terhadap keputusan Ketua Umum Prabowo Subianto. “Kita di daerah ini seperti anak kos yang hanya numpang tinggal, pemilik partai ini ya DPP, begitu,” kata Wahidin.
Kader yang sempat dicalegkan oleh GERINDRA tersebut mengatakan hal itu ketika ditanyakan tentang kemana arah koalisi partai GERINDRA Provinsi Gorontalo setelah Pilkada baru-baru ini.

Diketahui, GERINDRA adalah salah satu Pilar yang dengan gigih memperjuangkan agar Gusnar Ismail jadi Gubernur Gorontalo. Pilar lainnya adalah Partai GOLKAR dan partai DEMOKRAT. Mereka dikenal sebagai Three Musketeer untuk kemenangan koalisi GAS.
Di kemudian hari koalisi itu memenangkan Pilkada. Lalu muncul berita bahwa sikap politik partai GERINDRA belum jelas terhadap Gusnar-Idah yang sudah mereka usung.

“Begini teman-teman wartawan. GERINDRA ini adalah partai komando. Kami lebih loyal kepada partai daripada kepada figur. Jadi kita masih sedang menunggu bagaimana sikap DPP nanti. Ini kan sudah level Gubernur bos…., jadi sudah bukan kewenangan DPD lagi untuk arah sikap partai. Begini lah ya, pokoknya kalau sudah ada perintah dari DPP maka saya akan umumkan ya… Mohon sabar ya,” tandas Wahidin Ishak.

Continue Reading

Gorontalo

GERINDRA Beralih Ke Oposan Gusnar? Nasir Majid: Tergantung Perintah dari Atas

Published

on

GORONTALO – Menjelang Ultah ke 17 nya, Partai GERINDRA yang pertama kali mengusung GUsnar Ismail sebagai Gubernur Gorontalo malah menyiapkan dirinya sebagai oposisi atau pengkritik Gusnar Ismail.

Kabarnya itu terjadi karena hampir setengah dari Pilgub di Sulawesi berakhir dengan kekalahan Partai GERINDRA. “Kita (GERINDRA Sulawesi, red) kan sudah memilih jadi oposisi di satu DPD, masih dua DPD nih yang belum jelas penempatannya termasuk Gorontalo,” ungkap Sekretaris DPD GERINDRA Gorontalo, Nasir Majid, di sela-sela kesibukannya dalam rangka ultah partai yang diinstruksikan untuk dirayakan secara sederhana.

Seperti diketahui, di Sulawesi ada 6 provinsi. GERINDRA menang Pilgub di 3 provinsi, yaitu Sultra, Sulut dan Sulsel. Sementara Demokrat menjadi gubernur di Sulbar, Sulteng dan Gorontalo.

Pilkada Gorontalo menjadi berbeda karena Gusnar Ismail, sang pemenang Pilkada, diusung pertama kali oleh GERINDRA walaupun Gusnar adalah mantan ketua DEMOKRAT Gorontalo.
“Intinya, kita-kita (kader GERINDRA Gorontalo) tidak ingin berpisah haluan dengan pak Gubernur Gusnar, tapi kita-kita ini bukanlah penentu, yang menentukan arah kami adalah DPP GERINDRA. Sikap kita tergantung perintah dari atas,” tutur Nasir.

Bocoran yang sempat heboh di kalangan wartawan adalah bahwa GERINDRA sedang mengasah kadernya untuk jadi Gubernur Gorontalo pada Pilgub lima tahun lagi (tahun 2029).

Ketika hal ini ditanyakan kepada Elnino Mohi sebagai Ketua GERINDRA Gorontalo, dia menjawab secara diplomatis. “Insyaallah pak Gusnar amanah dan bermanfaat bagi banyak rakyat di Provinsi Gorontalo ini,” begitu pesan singkat Elnino.

Tampaknya sikap GERINDRA akan sangat tergantung pada Prabowo Subianto selaku Ketum, Ahmad Muzani selaku Sekjen dan Ketua Harian partai itu Prof. Sufmi Dasco Ahmad.

Jangan lupa, di atas Elnino Mohi sebaga Ketua GERINDRA Provinsi Gorontalo, masih ada Abdul Karim Aljufri sebagai Koreg GERINDRA Indonesia Timur.

Patut diketahui bahwa Karim adalah cawagub Sulteng yang kalah dari Demokrat pada Pilgub Sulteng 2024 lalu.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler