Connect with us

Advertorial

Kepengurusan PWRI Kabupaten Pohuwato Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan

Published

on

POHUWATO – Kepengurusan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Pohuwato masa bakti 2024-2029 resmi terbentuk setelah dilakukan pengukuhan oleh Ketua PWRI Provinsi Gorontalo, Drs. Abdulah Paneo, di Mangrove Eco Resort (MER) Marisa, Rabu, (14/08/2024). Pengukuhan ini dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-62 PWRI tingkat Provinsi Gorontalo.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga yang juga selaku Pembina PWRI Kabupaten Pohuwato, Wakil Bupati Suharsi Igirisa, serta sejumlah pejabat penting lainnya termasuk Pj. Gubernur Gorontalo yang diwakili Asisten II Setda Provinsi, Ir. Handoyo, Dandim 1313 Pohuwato, Ketua PWRI Pohuwato, Djoni Nento, Sekda Iskandar Datau, Ketua TP.PKK Pohuwato, Selvi Mbuinga Monoarfa, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta para camat. Hadir pula PWRI Provinsi dan PWRI dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga menyatakan bahwa pembentukan kepengurusan PWRI Kabupaten Pohuwato pada usia PWRI yang ke-62 merupakan sebuah catatan sejarah bagi Kabupaten Pohuwato. Ia menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan jajaran pengurus PWRI Provinsi Gorontalo.

“Ulang tahun PWRI ke-62 tahun 2024 mengusung tema ‘Dengan Semangat Baru, PWRI Berdaya, Bermartabat dan Sejahtera’, dengan harapan melalui HUT PWRI ke-62 kita tingkatkan persatuan dan kebersamaan ASN purna tugas untuk tetap semangat berkarya,” ungkap Bupati Saipul.

Bupati Saipul juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua beserta jajaran pengurus PWRI Kabupaten Pohuwato Masa Bhakti 2024-2029 yang baru saja dikukuhkan. Ia berharap para pengurus dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.

“Saya optimis, karena PWRI merupakan wadah berkumpulnya para purna ASN, yang kesemua pengurus dan anggotanya merupakan insan-insan yang sudah pernah terlibat serta berkiprah memberikan jasa yang besar, khususnya bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato ini. Tentunya kolaborasi dan sinergitasnya dalam membangun negeri yang kita cintai ini masih sangat kami harapkan,” tambah Saipul.

Bupati Saipul juga berharap program kerja PWRI dapat mendukung visi, misi, program, kegiatan serta kebijakan pemerintah daerah, serta mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan kemandirian PWRI. Dengan demikian, PWRI dapat tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang solid dan semakin profesional.

Advertorial

UNG Jalin Kerja Sama Strategis dengan Kementerian Keuangan RI

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperluas jejaring kerja sama strategis dengan berbagai mitra pemerintah pusat. Kali ini, UNG menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan pada Jumat (10/10/2025) antara Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Dr. Hidayat Koniyo, ST., M.Kom, yang mewakili Rektor UNG, dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi Socheh Hamidi, S.E., M.M.

Kerja sama ini berfokus pada peningkatan kapasitas akademik, riset, dan penguatan literasi keuangan negara bagi sivitas akademika UNG. Melalui kolaborasi ini, UNG diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tata kelola pembiayaan negara yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus membuka ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa.

Dr. Hidayat Koniyo menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. “Sinergi dengan Ditjen PPR akan memberikan nilai tambah bagi UNG, khususnya dalam memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa mengenai pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara,” ujar Dr. Hidayat.

Sekretaris Ditjen PPR Ubaidi Socheh Hamidi, S.E., M.M, juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus membuka ruang kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. “Harapan kami, kerja sama ini dapat menjadi wadah untuk mengedukasi generasi muda mengenai mekanisme pembiayaan pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal,” jelasnya.

Melalui MoU ini, UNG dan Ditjen PPR berkomitmen untuk merealisasikan berbagai program bersama, termasuk kuliah umum, riset kolaboratif, program magang, serta pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara.

Continue Reading

Advertorial

Rapat DPRD Provinsi Gorontalo Ungkap Ketidakpatuhan PT Perusahaan Gula dalam Pemenuhan Lahan Plasma

Published

on

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan PT Perusahaan Gula pada Senin (13/10/2025) untuk menindaklanjuti permasalahan lahan warga yang tumpang tindih dengan area perkebunan perusahaan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo ini membahas sejumlah persoalan terkait pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang diterima terkait konflik lahan yang belum terselesaikan. Ia menyoroti penggunaan lahan eks HGU yang telah ditanami perkebunan tebu oleh perusahaan tanpa kejelasan status hukum.

“Penggunaan lahan eks HGU tanpa kejelasan status hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Seharusnya, lahan eks HGU itu statusnya quo, namun sudah digunakan oleh perusahaan, ini termasuk pelanggaran,” ujar Umar.

Selain itu, Umar juga menyoroti masalah ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen untuk masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya sudah memenuhi ketentuan ini dalam waktu tiga tahun, namun hingga kini, sudah lebih dari sepuluh tahun tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti temuan ini dengan langkah tegas, termasuk mengeluarkan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menangani masalah ini sesuai dengan kewenangan yang ada.

Continue Reading

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Serahkan SK Tim Seleksi KPID 2026–2029

Published

on

DEPROV – Usai penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029 pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Tim Seleksi KPID kepada para anggota tim seleksi. Penyerahan SK berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (13/10/25).

SK diserahkan secara simbolis kepada Zakiya Moh. Baserewan, ST., M.Si., sebagai perwakilan Tim Seleksi KPID, didampingi oleh anggota tim seleksi lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembentukan tim seleksi hingga tahap penyerahan SK.

“Kami berharap tim seleksi ini dapat bekerja secara objektif dan profesional, sehingga anggota KPID yang terpilih nanti benar-benar memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan tugasnya,” ujar Fadli Poha.

Zakiya Moh. Baserewan, yang menerima SK atas nama Tim Seleksi KPID, menyampaikan terima kasih dan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam menjalankan tugas dengan penuh transparansi dan profesionalisme. Ia menambahkan bahwa tim akan berusaha memastikan proses seleksi anggota KPID berjalan objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan diserahkannya SK Tim Seleksi ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap proses penjaringan dan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029 dapat berjalan lancar dan menghasilkan komisioner yang berkompeten di bidang penyiaran. Kegiatan penyerahan SK berlangsung dengan tertib dan semangat kebersamaan, menandai dimulainya tahapan penting dalam proses pembentukan KPID Provinsi Gorontalo periode mendatang.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler