Ruang Literasi
Kerajaan, November 2020. Detik-detik Menjelang “Putusan”
Published
4 years agoon
Oleh : Fian Hamzah (Kader AMPKPRG)
Malam yang baru menggapai pertengahannya, di 23.28 tiba-tiba WhatsApp group saya bersuara. Grup tersebut tak asing jika anak pribumi di salah satu kerajaan yang berada di pertengahan barat, timur, utara, selatan. Katakanlah itu adalah “Kerajaan Damai”, Peace Kingdom, demikian bule menyebutnya. Sebetulnya, saya tidak berkenan membaca apa yang dikirimkan pada ruang maya tersebut. Ya, lazimnya saya berpikir itu hanya perkara prestasi Kerajaan Damai yang tidak istimewa, ini itu dan seterusnya. Namun, ternyata kali ini tidak dan bahkan berbeda dari kiriman-kiriman informasi sebelumnya.
Akhirnya, saya memutuskan untuk membuka tautan tersebut. Kaget? Tentu tidak, tapi bikin geleng kepala jika mencermati dengan baik dan tenang. Paling tidak, dari informasi itu saya mendapat simpulannya. Informasi yang merampas waktu itu hanya berisi kepentingan yang menjulang tentang sang raja. Seketika tawa saya memecah malam, seperti orang gila saya terbahak.
Sebelumnya, saya mau mengajak pembaca yang budiman untuk nostalgia tentang sepak terjang raja. Sebuah fenomena kerajaan yang panjang dengan ‘lintasan polemik dan bikin tepuk jidat’. Tidak pernah habis keanehan yang menghiasi pemerintahan raja itu. Belum lama memimpin, raja sudah sangat gemar merombak karir para pejabat yang membantunya dengan dasar yang sukar dijangkau, selera raja tak ada yang paham. Kurang lumrah dalam kisah-kisah pemimpin yang dicintai dan dikasihi rakyat, raja justru menjadi antitesis. Berhasil memulai amanahnya dengan menabur ‘ketakutan’ hingga penyesalan. Semua yang dipimpinnya nyaris tak ada arah, selain mengumbar bagi-bagi harta dengan publikasi, kalimat-kalimat dari bibirnya keluar dengan bebas bersama arus emosi yang tanpa kendali, syukur zaman itu belum ada rudal balistik. Tidak cukup, raja akhirnya berhasil mendirikan wujud serupa dinasti. Posisi dengan tiket atas nama rakyat yang mulai menampakkan khianat. Semua amburadul.
Pernah satu masa, semua manusia terkurung dikepung pandemi yang menguras segalanya. Tak bisa pindah dan bepergian, sebab segala batas darurat ‘perang’, melawan musuh mikro yang tak bisa dipantau dengan mata telanjang. Pada momen sulit itu, anak sang raja sedang di ibukota dengan biaya perjalanan sepenuhnya ditanggung oleh uang petani, buruh, nelayan, pedagang dan lainnya. Uang sekaligus identitas atas nama rakyat menemaninya. Entah ada urusan apa di sana, namun semua tak pernah tahu bahwa anak sang raja selalu ingin pesta. Maksiat di ruang gemerlap terungkap dan menyakiti seluruh rakyat yang dihujani malu luar biasa seakan tak mampu dipikul oleh jiwa dan tubuh-tubuh letih yang sabar. Kemudian anak raja kembali dengan santuy di tengah rakyat yang kesusahan lalu lalang, dia melewati jalur yang aneh dan khusus. Mirip operasi rahasia tingkat tinggi yang apik. Sukses dan rapi dengan tebal muka.
Bukan hal baru, segala kedigdayaan ini terjadi. Dulu, sebelum sang raja memajang wajah dan ‘permohonan’ di baliho. Dia melakukan tindakan aniaya yang mengakibatkan luka berat pada seseorang. Singkat cerita, saat ini sementara berproses pada para pengadil dunia yang siap mempertanggungjawabkan akibatnya di akhirat. Skip…
Kembali pada informasi yang saya dapat di perangkat lunak tadi. Begini, dalam ulasan informasi tersebut ada poin penting yang bisa saya tarik.
Pertama; ada tuduhan serius yang dilakukan oleh narasumber pada para penuntut yang menangani perkara raja, dia menyampaikan bahwa (simpulan penulis) “Ada keraguan terhadap dakwaan yang di susun oleh mereka”. Bagi saya, terhadap kedudukan perkara yang dihadapi oleh raja, tak elok bila kaum pembela raja melakukan tuduhan-tuduhan serius seperti itu pada para penuntut. Jika mengerti hukum eloknya para kaum pembela raja tersebut melakukan upaya di jalur hukum secara tertulis, semisal melaporkan para penutut pada badan yang berwenang mengawasi mereka. Bukan malah mengemas rasa ragu dengan kesan tuduhan dan mempublikasikannya serta tidak dapat dipertanggung jawabkan. Itu mengganggu khalayak seperti saya. Makanya saya ngegas.
Kedua; pada rilis informasi tersebut, tuduhannya tidak tunggal. Ada tuduhan yang lebih luar biasa, yakni kasus tersebut sudah terkontaminasi oleh urusan politik. Padahal jika kita pelajari secara saksama bahwa kasus yang menyeret raja adalah murni perbuatan pidana. Ada suami yang meninggalkan istri, ada anak yang pergi selamanya, ada saudara yang berakhir hidupnya. Korban yang menanggung ‘akibat’ penganiyaan tersebut. Semoga tenang dan di sisi terbaik Ilahi serta Firdaus untuknya. Jelaskanlah dengan dasar dan bukti yang kuat tentang letak kontaminasi politik yang disebutkan. Jika ada permainan politik, maka siapa yang memainkanya? Entahlah, tuduhan-tuduhan tersebut bagi penulis tak berdasar dan percuma. Ketiga; pada rilisi informasi tersebut saya memahami dengan betul bahwa ada ambisi nyaris putus asa yang disampaikan dan/atau dituliskan oleh narasumber bahwa (simpulan penulis) kaum pembela raja meminta pada majelis untuk membebaskan sang raja. Sebab, raja tidak bersalah. Kali ini, penulis harus menguraikan tawa yang penulis nikmati, ha-ha-ha-ha-ha-ha, hua-ha-ha-ha-ha-ha-ha.
Pesan punulis terakhir pada kelompok pembela raja. “Jangan menjadi hakim, jika bukan hakim. Itu pekerjaan berat, tanggung jawabnya ‘menakutkan’. Kita percayakan semua pada mereka”. Kurang puas? Terserah, bodoh amat, sekian. Jangan lupa tanggal putusan.
You may like
-
PT. Loka Indah Lestari Bantah Tuduhan Kriminalisasi
-
PT. Loka Indah Lestari Tanggapi Aspirasi Masyarakat Popayato
-
Elnino di Mata Mahasiswa Amerika
-
Turnamen Mini Soccer Liga 20K dan E-sport Huangobotu Mendorong Silaturahmi dan Menggali Bakat Olahraga
-
MAJU DPD-RI, RONALD S. BIDJUNI : POLITIK BUKAN MILIK ORANG KAYA SAJA
-
RESMI MENDAFTAR DPD, RONALD S. BIDJUNI : POLITIK BUKAN MILIK ORANG KAYA SAJA
Penulis : Rierind Koniyo
barakati.id – Kisruh biaya kuliah di Indonesia mencerminkan krisis yang mendalam dalam sistem pendidikan tinggi. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk memanusiakan manusia, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan kepribadian. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, data dari Dataindonesia.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sekitar 10,2 juta siswa yang lulus pada tahun 2023, hanya 7,8 juta yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Kesenjangan ini disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bagi sebagian mahasiswa yang beruntung, biaya kuliah dapat ditanggung oleh orang tua atau melalui beasiswa KIP. Namun, ada banyak mahasiswa yang harus berjuang sendiri, mengatasi berbagai kesulitan keuangan demi meraih pendidikan yang lebih tinggi. Mereka bekerja sambilan, mengikat perut agar hemat, dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa kuliah.
Pemerintah sering kali dianggap gagal memahami urgensi mahalnya biaya kuliah. Sebuah pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi sebagai kunci peradaban yang maju. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang lebih cerdas, inovatif, dan kompetitif di tingkat global.
Banyak warga negara yang ingin maju, menggantungkan mimpi dan cita-citanya pada pendidikan tinggi. Mereka rela berkorban demi masa depan yang lebih baik, meskipun harus menjalani kehidupan yang keras dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada, memastikan bahwa bantuan pendidikan dan beasiswa mencapai sasaran yang tepat. Harus ada mekanisme yang adil dan transparan untuk mendukung mereka yang benar-benar membutuhkan, agar semua warga negara, terutama yang miskin, memiliki harapan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pendidikan.
Pendidikan tinggi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berpengetahuan, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pemerintah harus berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan jumlah penerima beasiswa tetapi juga memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki semangat dan kemampuan untuk belajar. Dengan demikian, harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua lapisan masyarakat dapat terwujud.
Oleh : Funco Tanipu (Dosen Jurusan Sosiologi FIS UNG)
GORONTALO – Bahwa ada peristiwa yang terjadi akibat dari aktifitas berlebihan salah satu personal Trio Barbie adalah fakta bahwa perlu adanya aturan yang lebih tegas terkait pagelaran musik termasuk aktifitas didalamnya, dan tentu saja bagaimana memeriksa kembali sistem sosial masyarakat Gorontalo pada era kekinian. Bukan hanya itu saja, kejadian saat malam Tumbilotohe di Ipilo lalu menjadi sasaran kemarahan warga. Bahkan sudah ada upaya menariknya pada konteks politik lokal.
Pada konteks Trio Barbie, mesti kita dudukkan secara proporsional secara lebih jernih. Bahwa ada hal-hal yang tidak mengenakkan adalah fakta, tetapi harus diingat bahwa mereka bertiga adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga, dalam artian segala fasilitas dan juga jaminan warga harus sama dengan yang lain. Bahwa ada yang mengganggu kenyamanan, ada jalur hukum yang menjadi kanal penyelesaian.
Demikian pula terkait mereka yang telah dijadikan bahan candaan bahkan sudah mengarah pada kekurangan fisik dan sebagainya pada salah satu anggota Trio Barbie, saya kira hal tersebut telah melampaui, sebab menghina fisik dan perundungan pada sesama warga bukanlah sesuatu yang bijak. Karena, kekurangan fisik seseorang bukanlah keinginannya, tapi aturanNya.
Tentu saja, kita akan menunggu proses yang sedang berlangsung, yang terinformasi ada pelaporan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian pun pasti profesional dalam melakukan proses hukum ini.
Bahwa masyakarat marah dan menyesalkan hal tersebut adalah wajar, karena tentu mereka menginginkan Gorontalo terus menjadi daerah yang dicita-citakan sebagai Serambi Madinah.
Sebagai niat dan cita-cita, Serambi Madinah bukan saja dua suku kata saja, tapi juga doa, sekaligus pembatas. Mendoakan agar jazirah Gorontalo agar mendapat keberkahan, warganya beroleh syafaat Madinah dalam hal ini Baginda Nabi. Pembatas dimaksud adalah dengan jargon identitas ini bisa menjadi penghalang sekaligus batas pada hal-hal yang diluar prinsip-prinsip kebudayaan Gorontalo sebagai daerah Islam.
Tetapi, perlu diingat bahwa Serambi Madinah bukan sesuatu yang statis, namun ada aktifitas yang dinamis dan harus diperjuangkan. Dalam konteks perjuangan, tentu saja ada hal-hal yang harus diluruskan dan ditegakkan, bukan saja soal niat tapi hingga perilaku. Apakah perilaku bermasyarakat hingga tata kelola pemerintahan.
Sebagai daerah yang dicita-citakan sebagai Serambi Madinah, tentu saja banyak yang perlu diperbaiki, semisal terkait bagaimana peran lembaga keagamaan yang ada di Gorontalo bisa berkontribusi secara aktif baik pada level struktural dan kultural.
Hal-hal yang terjadi pada peristiwa Trio Barbie bukan hal yang harus dihindari lembaga keagamaan, tetapi harus diseriusi bahkan perlu mendapatkan pendampingan sehijgga bisa diarahkan dan pembinaan, karena bagaimanapun hal tersebut menjadi hal yang “umum” terjadi di masyarakat kita.
Peristiwa Trio Barbie adalah hikmah bagi kita sekalian, bahwa jangan sampai “momentum” ini lewat begitu saja tanpa menjadi proses refleksi bersama. Memang ada yang dianggap negatif, dan bersama-sama melakukan perundungan, tetapi hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah. Perlu ada skema pendampingan secara komprehensif oleh lembaga-lembaga terkait. Momentum ini penting untuk menjadi refleksi bagi diri masing-masing sebagai warga untuk tidak melakukan bully, penghinaan dan bahkan perundungan. Perlu diingat bahwa dalam prinsip Serambi Madinah ada nilai-nilai kearifan seperti tolianga, tolopani, dulohupa dan hal-hal yang mengedepankan penguatan Ngala’a sebagai basis kemasyarakatan Gorontalo. Hal ini pula menjadi bahan refleksi bagi lembaga keagamaan hingga lembaga keluarga pada tingkat mikro karena ada pergeseran nilai di tingkat masyarakat agar buhuta lo Hulondalo bisa dipertahankan.
Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo).
GORONTALO – Pilkada 2024 menyisakan waktu sekitar 112 hari lagi atau 1000 jam. Tapi, jika dihitung secara lebih efektif, waktu “kerja” politisi termasuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, praktis tinggal 112 hari.
Bukannya Pilkada nanti tanggal 27 November 2024? Yang berarti masih 210 hari lagi? Tapi kok hanya dihitung “110 an Hari” lagi? Kenapa 112 hari, karena tiap minggu tidak mungkin ada yang kerja bisa 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari. Itu tidak mungkin.
Jelang Pilkada yang waktu kalender masih sekitar 210 hari, tetapi waktu efektif hanya 112 hari. Itu bisa didapatkan dengan menghitung sederhana ; seminggu itu hanya bisa sekitar 4 hari efektif. 3 hari untuk keluarga dan diri sendiri. Artinya dari April sampai November ada sekitar 28 minggu. Jika seminggu hanya bisa 4 hari efektif maka tersisa hanya 112 hari
Sisa waktu hari pun tidak mungkin 24 jam sehari dihabiskan untuk kerja politik. Pasti ada agenda pribadi, misalnya tidur, makan, mandi, main hp, termasuk rebahan. Belum ditambah “mager” alias malas gerak.
Dalam sehari, aktifitas untuk agenda pribadi, paling tidak memakan waktu 10 jam sehari. Berarti tinggal 14 jam yang efektif per hari.
Jika sisa waktu 112 hari dikalikan 14 jam efektif berarti ada sekitar 1568 jam efektif yang tersisa sebelum Pilkada 2024.
1568 jam itu sangat tipis, karena anda (jika misalnya baru kali ini ikut Pilkada) berarti harus mencari “sumber daya” untuk bergerak, harus membangun jaringan baru, membangun popularitas, memperkuat likeabilitas (ketersukaan, atau bagaimana anda bisa disukai) hingga keterpilihan anda.
Syarat-syarat diatas tidak bisa kualitatif atau sekedar dapat masukan dari tim sukses, ring satu, tangan kanan, dan circle anda ; “pokoknya, aman ti pak/ibu pa saya sana, warga itu bolo ba tunggu saya pe perintah”, atau “hi iyoma ju ti tati to kambungu loodungohe tanggulo li pak”, atau “he du’a li tatiye to tihi lo kambungu turusi ti pak botiye, bo atie dipo le dingingo tihi lingoliyo”, ada juga “ali tatiey boyito penu bo pulsa, modungohu tingoliyo”, dan yang unik “ma ilo tohilopa li tatiye ngo kambungu ti pak boti, iyo-iyomo pake pake jas, madelo ma polantikan”.
Ukuran-ukuran kualitatif seperti diatas, bagi pemula lumayan “beken sanang talinga”. Dan, ada “kaidah umum” ; harus “ba lucur” dengan “ba siram”. Kalo tidak, akan keluar jawaban ancaman pamungkas : “ti tatiye to kambungu boyito mahe nao mao lo calon uwewo, bo pilele mao latiya, pohulata kode”.
Nah, 1000 an jam itu, akan ada model dan gaya dari “penyintas” politik, yang biasa main “dua kaki, “lima kaki” hingga “kaki saribu”. Yang ilmu tersebut sudah diupdate selama beberapa kali Pilkada yang semakin canggih, apalagi pengalaman Pemilu barusan.
Tapi, Pilkada butuh angka pasti, sangat kuantiatif. Selain ilmu dasar dalam politik lokal harus disesuaikan : “jangan cuma bisa kali-kali, tambah-tambah, dengan kurang-kurang, tapi juga debo harus tau bagi-bagi”.
Walaupun kategorinya sudah “pragmatis”, tapi itu fakta kontestasi politik pada ranah lokal. Jika popularitas anda dibawah, apalagi ketersukaan rendah, gagasan anda “taap”, jaringan anda cuma hanya dalam satu marga “baku kanal” itupun cuma karena “dorang hitung” keluarga. Maka, “resources” untuk cost harus anda siapkan. Butuh energi maksimal dalam 1000 an jam dalam meningkatkan itu.
Waktu 1000 an jam itu sangat tipis. Dan saya yakin, tidak semua kandidat punya hitungan detail soal jumlah pemilih, nama, alamat, keyakinan pemilih tersebut sudah berapa persen memilih anda, berapa banyak keluarga atau teman yang bisa dia ajak, hingga bagaimana dia mentransfer gagasan anda pada lingkungannya.
Jangan sampai narasi yang didistribusi itu hanya sekedar “orang bae dia”. Narasi “orang bae” apalagi “kancang te rajal” pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Praktek “pragmatis” di masyarakat karena berasal dari konstruksi wacana “orang bae”, “kancang”.
Oleh karena itu, harus ada keseimbangan dalam agenda 1000 an jam. Tidak boleh tunggal, apalagi cuma modal “kuti-kuti” pada saat serangan fajar. Harus diingat, bukan cuma anda yang siap “bakuti-kuti”, yang lain juga. Karenanya, membangun narasi, personal branding harus hati-hati.
Membangun reputasi penting, tapi tidak sekedar anda membagikan “quote”, “kata-kata mutiara” yang entah anda copot dari mana, ditambah gambar anda sebagai pemanis, yang itu anda bagikan di whatsapp story, facebook, instagram story, dll, yang itu terus terang sangat membosankan.
Oleh karena itu, waktu 1000 an jam yang sangat pendek, membuat anda harus kurangi “mager”, dan hal-hal tidak produktif lainnya.
Selamat memasuki etape 1000 jam, rencanakan dengan baik, persiapkan mental, perbaiki hubungan yang telah rusak, perbanyak modal sosial, dan pada intinya sejauh dan sekeras apapun anda, Allah sebagai penentu, serahkan padaNya setiap urusan dalam setiap tarikan nafas dan gerak ikhtiar anda.
Pemda Pohuwato Sosialisasikan Anti-Korupsi untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih
Pemda Pohuwato Siap Dukung Musyawarah PMI Kabupaten Pohuwato
Anggota DPD RI Syarif Mbuinga Sambangi Pohuwato, Disambut Prosesi Adat Mopotilolo
Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Sampaikan Tuntutan Lingkungan kepada DPRD Provinsi Gorontalo
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Kabupaten Pohuwato Berlangsung Khidmat, Dipimpin oleh Plt. Bupati Suharsi Igirisa
Aktivitas Pertambangan Ilegal di Popayato Kian Marak, Warga Minta Tindakan Tegas
Akses Masuk Pertambangan Emas Ilegal di Popayato Dibuka Tanpa Izin Menggunakan Alat Berat
Kesedihan Mendalam Menyelimuti Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat SAM Air di Pohuwato
Aliansi Mahasiswa Gorontalo Koordinasi dengan PT Pertamina Terkait Dugaan Pelanggaran Penyaluran BBM di SPBU Randangan
Kodim 1313 Pohuwato dan Dinas Pertanian Berhasil Panen Padi Gogo di Lahan 1,5 Hektare
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months ago
Mangkraknya Pembangunan Rumah Dinas dan Rusunawa BI Gorontalo Tuai Sorotan: Masalah Transparansi dan Upah Pekerja Belum Terbayar
-
Gorontalo2 months ago
Roni-Adnan: “Kami Siap Dituntut Jika Janji Tidak Ditepati” – Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
-
Kabupaten Gorontalo2 months ago
Elnino Mohi Dukung Penuh Roni-Adnan: “Berikan Kepemimpinan pada Ahlinya”
-
Gorontalo2 months ago
Kontingen Pohuwato Raih Prestasi Gemilang di Kejurwil III Tapak Suci Gorontalo
-
Gorontalo4 weeks ago
Aktivitas Pertambangan Ilegal di Popayato Kian Marak, Warga Minta Tindakan Tegas
-
Gorontalo1 month ago
Krisis Air Bersih di Desa Marisa: Dampak Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin
-
Kabupaten Gorontalo1 month ago
Dukungan Makin Menguat: Pemuda Milenial Se-Kecamatan Limboto Solid Menangkan Roni-Adnan di Pilkada 2024
-
Gorontalo1 month ago
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Hutan Gorontalo Masih Marak