Oleh : Susanto Polamolo / Pengetua Sabua Buku

Hampir setahun sesudah Thariq Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara, dilantik, sekitar tahun 2019 akhir kami berjumpa di Yogyakarta. Seperti biasa, itu perjalanan luar dinas, mengunjungi anak-anaknya yang tengah studi di Jogja. Dia sengaja mengundang saya untuk datang dari Banyumas hanya untuk berdiskusi. Dalam hati saya membatin, “ah, ini pasti akan berdiskusi soal politik.”

Dugaan saya keliru. Itu adalah pertemuan yang padat membicarakan pelbagai topik pemikiran teoritik para filsuf. Performa sebagai akademikus sepertinya masih tampak dari sorot matanya yang berbinar ketika menderet nama-nama filsuf dan buku-buku baru yang dibelinya.

Tak lama sesudah pertemuan itu, sesekali saya masih mengganggunya dengan satu dua hal tentang bagaimana ia akan merawat intelektualitasnya selain memborong buku-buku yang saya jual di toko buku saya. Sekali-dua-kali ia masih merespon. Lalu saya mulai menyoroti status-status Facebook-nya yang mulai singkat dan tampak datar saja. Tak ada gugatan-gugatan seperti ketika ia masih seorang dosen di IAIN Gorontalo.

Suatu ketika, saya menantangnya untuk menulis secara rutin. Menuliskan apa saja kegelisahannya. Tulisan ringkas tapi rutin. Thariq menyanggupi. Sekali-dua-kali tulisannya masih muncul di status Facebook, lama-lama mulai hilang dan jarang—kecuali cerita-cerita singkat tentang aktifitasnya. Habislah sudah, batin saya.

Ternyata saya keliru untuk sekali lagi. Di pertengahan tahun 2020, Thariq mengirimi saya email. Ia melampirkan sebuah naskah di sana. Saya buka. Ternyata itu naskah buku, kumpulan tulisan-tulisan perjalanan dinasnya. Tulisan-tulisan ringkas, reflektif. Sebuah pesan Whatsapp darinya kemudian menyusul. Ia meminta saya membaca naskah itu, dengan rendah hati ia meminta saya memeriksa naskahnya apakah layak buat diterbitkan, terutama dengan standar Sabua Buku—penerbitan yang saya Kelola.

Hampir sebulan naskah itu saya bolak-balik. Hanya salah-salah ketik saja yang saya temukan. Mungkin ditulis dengan buru-buru ketika ide-ide berdatangan di tengah ia sedang dalam perjalanan dinas, entah di mobil, pesawat, atau sedang break pertemuan formal.

Thariq masih menulis dengan baik. Alurnya masih lumayan rapi. Bahasanya, ini harus saya akui, berhasil melepaskan diri dari perangkap formalitas. Gagasan dibingkai dengan otokritik ke dalam dirinya sebagai pejabat. Ide tak membebani gaya, dan gaya juga tak membebani ide. Thariq masih piawai berselancar di atas ide dan kata-kata. Melenting-lenting dari satu realitas ke realitas lainnya.

Saya bilang ke Thariq, naskahnya tidak saya sentuh selain memperbaiki kesalahan-kesalahan ketikan. Biarkan naskah itu menghadapi pembacanya dengan apa adanya. Naskah itu punya cerita, dan cerita-cerita itu harus sampai kepada para pembaca tanpa dikurangi ataupun ditambahi.

Maka inilah buku Thariq Modanggu itu. Segenggaman tangan ukurannya. Tebalnya sekitar 248 halaman. Berisi 22 tulisan. Macam-macam. Ia bicara tentang algoritma rasa sampai teologi maritim. Ia bercerita tentang masjid yang “menyesatkan” hingga turbulensi. Itu cukup membuat penasaran, bukan? Thariq memang tidak menulis kajian formal. Ia malah seperti bercerita saja. Asik, santai, tegang, kritis. Ia bercerita tentang tukang kebun Rumah Dinas, tentang ajudannya, tentang orang-orang yang ia temui ketika melakukan perjalanan dinas. Ia menyebut Shakespeare sampai Arisyo Santos, sedikit tentang Pasha Ungu, Plato, Eric Fromm, Fritjof Capra, sampai sejarawan dunia yang lagi naik daun, Yufal Noah Harari. Itu memperlihatkan bahwa Thariq tak hanya pembeli buku yang rakus tetapi ia juga pembaca yang telaten.

Hari gini pejabat masih membaca? Saya tak tahu bagaimana ia mencuri waktu untuk itu.

Ketika Thariq meminta saya untuk memberi pengantar dalam bukunya, saya langsung menolak. Bukan karena tak bisa menulis pengantar, tapi saya merasa kurang pantas. Bagaimana saya bisa merasa pantas disandingkan dengan Alim Niode yang menulis Prolog dan Muhammad Sabri yang menulis epilog. Buku ini juga di-endorse oleh Rocky Gerung, si filsuf sengak itu. Juga turut sejumlah kolega penting seperti Bupati Gorontalo Utara sendiri, Indra Yasin, ada karib seperjuangannya, Elnino M. Husein Mohi, kemudian Prof. Rokhmin Dahuri dan Prof. Winarni Dien Monoarfa—meski akhirnya saya menulis pengantar di sana dengan segala rasa sungkan.

Sebelum menulis ini saya pergi bertanya kepada Funco Tanipu, sosiolog cemerlang dari Universitas Negeri Gorontalo, untuk memastikan satu hal: apakah ada tradisi para pemimpin (eksekutif) Gorontalo dalam 10-15 tahun terakhir yang menulis bukunya sendiri?

Funco bilang, sepanjang pengetahuannya hampir tak ada. Kebanyakan dari mereka ditulis oleh orang lain dalam bentuk biografi. Ada yang pernah menulis buku sendiri, mendiang Medi Botutihe (2003)—pemimpin yang menaruh perhatian serius atas adat dan kebudayaan Gorontalo. Selain Medi Botutihe di eksekutif, di legislatif ada Elnino M. Husein Mohi. Belum lama ini saya dan Elnino menulis buku bersama (2019).

Maka Thariq Modanggu meneruskan preseden baik sebagai pemimpin eksekutif. Ia akan diingat sejarah. Pemimpin harus menulis. Tak harus yang serius-serius. Buku Perdis Thariq ini contohnya. Ringan dan enak dibaca. Buku ini tak hanya berisi laporan, tetapi juga semacam refleksi intusi-batin seorang akademisi, seorang pengajar. Tapi bukan untuk mengajari orang-orang yang saya tangkap dari buku ini, melainkan mengajari diri sendiri, mendidik diri sendiri. Dengan kata lain, Thariq Modanggu menulis untuk mengajari dan terus mendidik diri sendiri. Di hadapan semua itu saya merasa sekuku hitam.

Et ipsa scientia potestas est!

Oleh : Moh. Nurmawan, Sebagai Pemerhati Sosial

GORONTALO-Saya jadi mbingung sendiri bagaimana cara untuk memulai wacana ini. Tapi, tiba-tiba kebingungan itu melumer bak es tong-tong di siang bolong. Penyebabnya adalah “Seumpama”

Seumpama mereka yang sedang berperang wacana itu bagian dari “teroris”? Atau seumpama teroris tidak dihukum mati di negeri ini? Kemungkinan besar dari dua perumpaman itu akan menghasilkan keadaan serupa; di mana kita sedang menyaksikkan bagaimana para teroris sedang berperang — beradu gagasan. Menariknya lagi, satu di antaranya akan menyatakan klaim bahwa dialah yang lebih paham peta wilayah tertentu. Wow, keren. Teroris masuk desa!

Kok bisa? Ya, bisa dong. Bukankah perumpamaan itu sifatnya tak terbatas?

Sejujurnya, saya punya keinginan kecil untuk mengajak saudara, para penikmat wacana di bumi Hulondalo agar bisa mengikuti “wacana” yang sedang saya ketik ini — hingga selesai. Sekiranya saudara berkenan melakukannya, maka saya akan segera memulainya.

Saya mulai…

Baik. Sejenak kita tinggalkan perumpamaan di atas. Toh saya juga kuatir, jika terlalu banyak perumpamaan apa bedanya kita seperti orang-orang yang banyak dibubuhi khayalan-khayalan kolot. maksud saya, silakan berumpama ala kadarnya saja. Jangan berlebihan.

Ada 3 wacana soal teroris di Gorontalo, yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Lebih-lebih wacana itu ditulis bukan oleh “sembarang” orang. Ke tiganya punya kapasitas tersendiri dalam cara menyajikan wacana. Jika tidak keberatan saya sebut nama masing-masing orang itu. Makmun, Djemy, dan Samsi.

Dalam wacananya; Pohuwato, Kesalahan Pejabat dan Jaringan Teroris. Makmun membicarakan, eh bukan. Maksud saya, Makmum menyalahkan. Eh begini saja, biar simpel. Alih-alih Makmun menyajikan data penangkapan kelompok teroris di beberapa wilayah, di Gorontalo. Kenyataannya, ia justru dikatai “asal comot” dan “terlalu dini” menyimpulkan berbagai isu kedaerahan oleh Djemy.

Sebelumnya, pada pargraf ke dua, sebelum Makmun mengakhiri tulisannya. Ia masih sempat menyalahkan Pejabat Daerah. Makmun menyalahkan sikap optimisme seorang pejabat tersebut. Dengan kata lain, di balik sikap optimisme seorang pejabat justru malah membuka ruang untuk para teroris bersarang di wilayah Gorontalo. Sikap Makmun yang terkesan menyalahkan pejabat daerah ini, barangkali karena ia telah mengimani apa yang dikatakan Alm.Ali Imron, terdakwa hukuman mati, pada kasus Bom Bali (2002). Entah. Yang pastinya, dari wacana seorang Makmun inilah seorang Djemy terpancing hingga darahnya mendidih, lalu merefleksi wacana Makmum ke dalam tulisannya.

Dalam tulisannya, Djemy membuka dengan kalimat “Tak ada hal yang menarik untuk dijadikan bahan kajian ataupun pijakan Pemerintah Gorontalo dari ulasan Makmun Rasyid, yang tayang di media sangkhalifah.co….” Lah iya, memang benar. Ulasan Makmun memang tidak menarik untuk dijadikan bahan kajian. Lebih-lebih soal “analisis sederhananya” yang dimulai dari batasan-batasan wilayah yang ada di Pohuwato. Sekiranya itu adalah bagian dari tugas seorang padukuhan yang lebih mumpuni daripada Makmun. Maksudnya, saya lebih percaya “Ti Podu” yang memaparkan batasan-batasan wilayah tersebut ketimbang Makmun nun jauh di sana.

Emang siapa Makmun itu? Toh secerdas apapun seorang Makmun, ia tetap tidak memiliki andil terhadap kebijakan yang ada di Gorontalo sana. Makmun adalah orang yang banyak jejaring di tingkat nasional? Coba sebutkan kontribusi Makmun di Gorontalo? Atau paling tidak Makmun telah berbuat apa di Pohuwato? Desa Damai? Ntahlaah….

Saudara sekalian, mari menepi sejenak kepada Djemy.

Saya kira Djemy telah terpancing oleh wacana yang sengaja disajikan Makmun agar mendapat pengakuan dari khalayak banyak, di Gorontalo. Tapi kan kenyataanya tidak begitu. Makmun hanya sebatas intelektual yang salah di mata Djemy. Entah di mata pemerintah daerah seperti apa? Tanyakan pada Djemy.

Lalu apa yang menarik dari sajian wacana yang ditulis Djemy dengan judul “Intelektual Salah yang Bicara Kesalahan Pejabat”? Jawabannya juga sama dengan kalimat pembuka dalam tulisannya “Tidak ada yang menarik!” Alih-alih Djemy ingin mengulas lebih detil lagi soal data-data penangkapan teroris di Gorontalo, kenyataannya Djemy hanya mencerminkann sikap “gemesnya” terhadap Makmun yang asal comot menyajikan data-data soal teroris di wiliayah Gorontalo.
Lebih tidak menarik lagi , Djemy justru terkesan membela pejabat daerah di Gorontalo. Lalu apakah Djemy adalah seorang yang “dekat” dengan pejabat di Gorontalo? Ada baiknya tanyakan itu kepada Makmun.

Alhasil efek dari perang wacana inilah memaksa sang “Romo” turun gunung. Ya, siapa lagi kalau bukan Samsi Pomalingo, sosok yang dihormati di kalangan biru-kuning dan sembilan bintang, di Gorontalo. Benar begitu kan? Hehe

Berbeda dengan wacana Makmun dan Djemy, Romo justru menekankan bahwa peristiwa penangkapan 7 orang teroris di Pohuwato pada tanggal 27 november, adalah kesalahan kita bersama. Menurut Romo, kehadiran teroris di negeri ini, khususnya di wilayah Gorontalo disebabkan adanya “ruang” yang dengan sengaja kita ciptakan sendiri. Ruang yang dimaksudkan Romo sendiri adalah lemahnya sikap kita sebagai warga negara yang kurang produktif dalam menciptakan nuansa kemanusiaan dan menyebarkan agama islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Lalu apakah Romo berhasil menyajikan wacana yang menarik soal teroris di Gorontalo? Jawabannya juga masih sama dengan kalimat pembuka dalam tulisan Djemy; “Tidak ada yang menarik!” Loh kok bisa? Kenyataannya Romo makin kesini justru malah menyentil halus wacana dari Makmun. Buktinya ada pada pertanyaan Romo, apa yang sudah kita lakukan di masyarakat bawah (bukan masyrakat elit) untuk mensosialisasikan bahaya gerakan kelompok teroris? Bukan ngopi di warung kopi dengan berbagai kelompok elit, atau berkerumun dengan para pejabat dan ikut-ikutan berpenampilan seperti pejabat. Bukankah yang dimaksudkan oleh Romo itu ditujukan kepada sosok Makmun yang sok elitis plus yang memiliki gagasan kampungan itu? Allah hu alam.

Meskipun demikian, Romo adalah sosok orang tua. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa Romo berupaya “meredam” perang wacana di antara Makmun dan Djemy. Lebih-lebih diakhir tulisannya, Romo justru memberi penegasan bahwa organisasi masyarakat sekelas NU dan Muhammadiyah plus banom dan ortonom harus membantu pemerintah dalam mengatasi ancaman-ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam yang coba-coba membangun “Family Terorist”.

Pertanyaan kemudian adalah siapakah Makmun yang asal comot dalam menyajikan analisis datanya soal teroris di Pohuwato? Siapakah Djemy yang tidak sepakat dengan analisis data yang disajikan Makmun? Siapakah Samsi Pomalingo yang berupaya meredam perang wacana di antara ke duanya? Saya juga tak tahu ketiga orang tersebut. Loh terus kenapa brona-braninya saya coba mengulas wacana mereka? Karena mereka menulis!

Salam

Semua isi Tulisan menjadi tanggung jawab Penulis.

Oleh : Fian Hamzah (Kader AMPKPRG)

Malam yang baru menggapai pertengahannya, di 23.28 tiba-tiba WhatsApp group saya bersuara. Grup tersebut tak asing jika anak pribumi di salah satu kerajaan yang berada di pertengahan barat, timur, utara, selatan. Katakanlah itu adalah “Kerajaan Damai”, Peace Kingdom, demikian bule menyebutnya. Sebetulnya, saya tidak berkenan membaca apa yang dikirimkan pada ruang maya tersebut. Ya, lazimnya saya berpikir itu hanya perkara prestasi Kerajaan Damai yang tidak istimewa, ini itu dan seterusnya. Namun, ternyata kali ini tidak dan bahkan berbeda dari kiriman-kiriman informasi sebelumnya.

Akhirnya, saya memutuskan untuk membuka tautan tersebut. Kaget? Tentu tidak, tapi bikin geleng kepala jika mencermati dengan baik dan tenang. Paling tidak, dari informasi itu saya mendapat simpulannya. Informasi yang merampas waktu itu hanya berisi kepentingan yang menjulang tentang sang raja. Seketika tawa saya memecah malam, seperti orang gila saya terbahak.
Sebelumnya, saya mau mengajak pembaca yang budiman untuk nostalgia tentang sepak terjang raja. Sebuah fenomena kerajaan yang panjang dengan ‘lintasan polemik dan bikin tepuk jidat’. Tidak pernah habis keanehan yang menghiasi pemerintahan raja itu. Belum lama memimpin, raja sudah sangat gemar merombak karir para pejabat yang membantunya dengan dasar yang sukar dijangkau, selera raja tak ada yang paham. Kurang lumrah dalam kisah-kisah pemimpin yang dicintai dan dikasihi rakyat, raja justru menjadi antitesis. Berhasil memulai amanahnya dengan menabur ‘ketakutan’ hingga penyesalan. Semua yang dipimpinnya nyaris tak ada arah, selain mengumbar bagi-bagi harta dengan publikasi, kalimat-kalimat dari bibirnya keluar dengan bebas bersama arus emosi yang tanpa kendali, syukur zaman itu belum ada rudal balistik. Tidak cukup, raja akhirnya berhasil mendirikan wujud serupa dinasti. Posisi dengan tiket atas nama rakyat yang mulai menampakkan khianat. Semua amburadul.

Pernah satu masa, semua manusia terkurung dikepung pandemi yang menguras segalanya. Tak bisa pindah dan bepergian, sebab segala batas darurat ‘perang’, melawan musuh mikro yang tak bisa dipantau dengan mata telanjang. Pada momen sulit itu, anak sang raja sedang di ibukota dengan biaya perjalanan sepenuhnya ditanggung oleh uang petani, buruh, nelayan, pedagang dan lainnya. Uang sekaligus identitas atas nama rakyat menemaninya. Entah ada urusan apa di sana, namun semua tak pernah tahu bahwa anak sang raja selalu ingin pesta. Maksiat di ruang gemerlap terungkap dan menyakiti seluruh rakyat yang dihujani malu luar biasa seakan tak mampu dipikul oleh jiwa dan tubuh-tubuh letih yang sabar. Kemudian anak raja kembali dengan santuy di tengah rakyat yang kesusahan lalu lalang, dia melewati jalur yang aneh dan khusus. Mirip operasi rahasia tingkat tinggi yang apik. Sukses dan rapi dengan tebal muka.

Bukan hal baru, segala kedigdayaan ini terjadi. Dulu, sebelum sang raja memajang wajah dan ‘permohonan’ di baliho. Dia melakukan tindakan aniaya yang mengakibatkan luka berat pada seseorang. Singkat cerita, saat ini sementara berproses pada para pengadil dunia yang siap mempertanggungjawabkan akibatnya di akhirat. Skip…

Kembali pada informasi yang saya dapat di perangkat lunak tadi. Begini, dalam ulasan informasi tersebut ada poin penting yang bisa saya tarik.
Pertama; ada tuduhan serius yang dilakukan oleh narasumber pada para penuntut yang menangani perkara raja, dia menyampaikan bahwa (simpulan penulis) “Ada keraguan terhadap dakwaan yang di susun oleh mereka”. Bagi saya, terhadap kedudukan perkara yang dihadapi oleh raja, tak elok bila kaum pembela raja melakukan tuduhan-tuduhan serius seperti itu pada para penuntut. Jika mengerti hukum eloknya para kaum pembela raja tersebut melakukan upaya di jalur hukum secara tertulis, semisal melaporkan para penutut pada badan yang berwenang mengawasi mereka. Bukan malah mengemas rasa ragu dengan kesan tuduhan dan mempublikasikannya serta tidak dapat dipertanggung jawabkan. Itu mengganggu khalayak seperti saya. Makanya saya ngegas.

Kedua; pada rilis informasi tersebut, tuduhannya tidak tunggal. Ada tuduhan yang lebih luar biasa, yakni kasus tersebut sudah terkontaminasi oleh urusan politik. Padahal jika kita pelajari secara saksama bahwa kasus yang menyeret raja adalah murni perbuatan pidana. Ada suami yang meninggalkan istri, ada anak yang pergi selamanya, ada saudara yang berakhir hidupnya. Korban yang menanggung ‘akibat’ penganiyaan tersebut. Semoga tenang dan di sisi terbaik Ilahi serta Firdaus untuknya. Jelaskanlah dengan dasar dan bukti yang kuat tentang letak kontaminasi politik yang disebutkan. Jika ada permainan politik, maka siapa yang memainkanya? Entahlah, tuduhan-tuduhan tersebut bagi penulis tak berdasar dan percuma. Ketiga; pada rilisi informasi tersebut saya memahami dengan betul bahwa ada ambisi nyaris putus asa yang disampaikan dan/atau dituliskan oleh narasumber bahwa (simpulan penulis) kaum pembela raja meminta pada majelis untuk membebaskan sang raja. Sebab, raja tidak bersalah. Kali ini, penulis harus menguraikan tawa yang penulis nikmati, ha-ha-ha-ha-ha-ha, hua-ha-ha-ha-ha-ha-ha.

Pesan punulis terakhir pada kelompok pembela raja. “Jangan menjadi hakim, jika bukan hakim. Itu pekerjaan berat, tanggung jawabnya ‘menakutkan’. Kita percayakan semua pada mereka”. Kurang puas? Terserah, bodoh amat, sekian. Jangan lupa tanggal putusan.