GORONTALO – Setelah ditetapkan sebagai bakal calon DPD RI yang lolos verifikasi administrasi beberapa waktu lalu, Ronald S. Bidjuni, pria kelahiran Gorontalo, 28 Oktober 1983, bakal bertarung melawan petahana hingga pejabat yang berjaya di masanya.
Ronald terbilang pendatang baru pada pemilihan DPD 2024 nanti. Meski begitu, si Botak, begitu ia biasa disapa kawan-kawannya, telah bertekad bulat merebut satu kursi ke Senayan.
Ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Ronald memperoleh dukungan penuh dari warga secara sukarela, yang bergotong-royong mengumpul KTP untuknya. Tak ayal, iapun lolos menjadi Calon DPD-RI dari Gorontalo.
Jika disimak lebih jauh, dunia politik bukanlah hal baru bagi peraih Sarjana Seni jebolan salah satu universitas ternama di Bandung ini. Ronald menitinya dari bawah, sejak menjadi Staf Khusus sewaktu Elnino Mohi bertugas sebagai anggota DPD RI. Lalu pada 2014, Ronald bertugas sebagai Tenaga Ahli (TA) DPR RI.
Ronald tak berhenti di situ. Ia lalu terjun ke partai politik dan menjadi pengurus. Ia tercatat sebagai Wakil Sekretaris Partai Gerindra dan akhirnya menjadi Wakil Ketua DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo.
Pada 2019-sekarang, pria yang mahir bermain gitar ini, sehari-harinya bertugas sebagai Tenaga Ahli Komisi X DPR RI bidang Pendidikan. Ia diserahi tanggung jawab mengkoordinir dukungan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA yang tidak mampu.
Saat ditanya soal perjuangannya yang tidak mudah di antara lawan-lawan yang sudah lebih dulu terjun ke politik, Ronald tak putus asa. Ia terus bergerak seolah tanpa beban. Tahap demi tahap. Pelan-pelan!
“Tak ada yang namanya lawan. Yang ada itu sahabat. Semuanya bertujuan sama, yaitu untuk maslahat rakyat Gorontalo,” terang Ronald.
Jikapun ada anggapan bahwa kompetisi tersebut tidak mudah karena berlaga di antara para gajah, Ronald meresponnya dengan tersenyum.
“Anggap saja saya semut Kecil!” tutup Ronald. (30/1/2023).
Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.
Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.
Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.
Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.
NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.
Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.
Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .
Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.
Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.
Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.
Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.