Connect with us

Kota Gorontalo

Marten Taha: Pendidikan Anti Korupsi Di Kota Gorontalo Tak Sebatas Program

Published

on

GORONTALO-Walikota Gorontalo Marten A. Taha memastikan program pendidikan anti korupsi berjalan dengan baik di Kota Gorontalo. Program ini bahkan akan diterapkan di seluruh lembaga pendidikan dari tingkat SD hingga SMP.

“Pendidikan anti korupsi di Kota Gorontalo benar-benar diterapkan, bukan sekedar program,” tandas Marten Taha saat mengikuti dialog interaktif di RRI Gorontalo Senin (13/01/20).

Dikutip humas pemkot, Marten menjelaskan pendidikan anti korupsi ini merupakan program Nasional yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui UU nomor 19 tahun 2019. Program ini terorientasi pada penguatan pendidikan karakter anak di setiap pendidikan formal. Program itu juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan pendidikan karakter di pendidikan formal.

Marten menuturkan, pendidikan anti korupsi memberikan dampak jangka panjang terhadap masa depan generasi muda di daerah.

Dalam menerapkan program ini, jauh sebelum itu Pemkot Gorontalo sudah melakukan uji coba di 10 SD dan 10 SMP. Dari hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan Pemkot, pengawas, dan KPK, menunjukan hasil yang baik. Atas pencapaian itu program tersebut pun diterapkan di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Kota Gorontalo.

Pendidikan ini bukan hanya akan menjadi mata pelajaran saat mereka duduk di bangku sekolah saja, tetapi akan terbawa sampai meraka dewasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang mereka dapatkan dari pendidikan tersebut, jelas Marten.

Untuk pendidikan informal, Pemkot lanjut Marten mewajibkan kepada ASN mendapatkan pendidikan anti korupsi yang diterapkan disetiap pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, pendidikan anti korupsi ini diberikan dalam bentuk penyuluhan.

Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi semua kalangan dan masyarakat. Sehingga penerapannya kami lakukan secara menyeluruh. Kami berharap, program yang kami laksanakan ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat, tutup Marten.

Sementara itu pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Deddy Kadullah mengatakan, kurikulum penerapan pendidikan anti korupsi ini berbeda di tiap lembaga pendidikan. Untuk SD, penerapannya dimasukan dalam seluruh aktivitas belajar mengajar siswa, yang masih berkaitan dengan pendidikan karakter. Sedangkan untuk SMP dikolaborasikan dalam kurikulum PPKN.

Meski berhasil, pihaknyanya mengaku tidak cepat puas, Pemkot kata dia terus melakukan koordinasi pihak Inspektorat dan KPK, agar pendidikan anti korupsi ini dapat diberlakukan di seluruh sekolah di Kota Gorontalo.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Gorontalo Nuryanto menjelaskan, sekaitan dengan pengembangan program ini Pemkot Gorontalo nantinya akan menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. Pemkot dipastikan akan membantu daerah lain untuk melakukan langkah yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam MCP di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo menularkan kepada daerah-daerah lain, untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah dibuat oleh Kota Gorontalo, dalam merealisasikan Rencana Aksi MCP KPK di tahun 2020 ini, ujar Nuryanto.

Daerah

Polemik GHM: Mengapa Jalan Kota Gorontalo Dilarang Dipakai?

Published

on

Dok. Lecka

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali mengeluarkan kebijakan yang menarik perhatian publik. Kali ini, ia melarang panitia Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 memanfaatkan jalan milik Pemerintah Kota Gorontalo sebagai lintasan lomba. Langkah ini bukan tanpa dasar. Adhan menegaskan, selama ini warga Kota Gorontalo yang mencoba mencari nafkah di trotoar sejumlah ruas jalan justru mendapat larangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Pemprov Gorontalo mendasarkan larangan tersebut pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP No. 34 Tahun 2006. Selain itu, Pemprov juga mengklaim jalan tersebut adalah aset milik mereka. Padahal, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 memberikan ruang bagi UMKM untuk berjualan di trotoar, asalkan tidak bersifat permanen. Di lapangan, pelaku UMKM Kota Gorontalo yang berjualan di trotoar memang hanya menggelar dagangan secara non-permanen dan hanya beroperasi malam hari.

Kebijakan Adhan ini merupakan respons terhadap kekecewaan masyarakat yang merasa kesulitan ekonomi karena dibatasi kebijakan provinsi. Selain itu, Adhan juga menyoroti sikap panitia GHM yang dianggap kurang menghargai Pemerintah Kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, mengungkapkan bahwa hingga Kamis, panitia belum hadir untuk membahas teknis jalur lomba, padahal surat mereka telah diterima sejak Senin.

Menurut Hermanto, pemaparan rute sangat penting agar Dinas Perhubungan bisa melakukan kajian lalu lintas dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Tanpa paparan tersebut, kajian teknis tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak salah dalam menilai kebijakan Wali Kota Adhan Dambea terkait pelarangan penggunaan jalan untuk lintasan GHM 2025.

Continue Reading

Advertorial

Tak Terbendung, 775 Pesilat Siap Ramaikan Turnamen Wali Kota Gorontalo

Published

on

Kota Gorontalo – Antusiasme peserta turnamen pencak silat Wali Kota Gorontalo Cup 2025 membludak. Gelaran open tournament yang akan memperebutkan trofi bergengsi ini menarik minat 775 atlet dari empat provinsi berbeda, menegaskan posisi Gorontalo sebagai panggung besar pencak silat di kawasan timur Indonesia.

Panitia penyelenggara telah mematangkan seluruh persiapan, dari penyesuaian arena hingga kelengkapan fasilitas bagi para atlet. Ketua Panitia Rochmat Gani mengonfirmasi bahwa pendaftaran resmi telah ditutup dengan jumlah peserta jauh melebihi ekspektasi. Meski demikian, sejumlah perguruan masih berupaya agar atlet mereka terdaftar dalam event yang menghadirkan total hadiah Rp 100 juta plus logam mulia 20 gram.

Rochmat menambahkan, bila antusiasme peserta terus meningkat, panitia berkomitmen untuk memberikan panggung di musim berikutnya. “Insya Allah yang belum bisa ambil bagian, bisa ikut pada turnamen season II,” ujarnya.

Lonjakan peserta membuat lokasi event dipindahkan dari Banthayo Lo Yiladia dan Halaman Rujab Wali Kota Gorontalo ke Gedung Olahraga (GOR) Kota Gorontalo. Ketua Pengkot IPSI Kota Gorontalo, Husin Ali menekankan perubahan ini sebagai upaya menampung seluruh kontingen, yang semula hanya diprediksi 300 atlet.

“Jumlah peserta ternyata melampaui perkiraan awal, sehingga Pak Wali meminta agar lokasi dipindahkan ke GOR,” jelas Husin.

Selain melibatkan 37 kontingen dari Gorontalo, tercatat perguruan dari Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah turut berpartisipasi, menambah semarak turnamen. Menurut Husin, inilah bukti Gorontalo kini punya panggung besar pencak silat yang diimpikan oleh seluruh insan bela diri.

“Dan hari ini, panggung itu kita bangun, di bawah sosok Orang Tua Kita Haji Adhan Dambea. Panggung yang kini membuat dunia silat menoleh ke Gorontalo,” tandas Husin.

Secara rinci, peserta tersebar dalam kategori dewasa (84), remaja (169), pra remaja (274), dan usia dini (261). Total pertandingan mencapai 788 nomor, memperebutkan prestise dan kejuaraan bagi 45 kontingen.

Continue Reading

Advertorial

Sekda Ismail: Literasi Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Published

on

Kota Gorontalo – Festival Literasi Gorontalo 2025 yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo berlangsung meriah di Perpustakaan Daerah, Selasa (18/11). Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang hadir mewakili Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Dalam sambutannya, Sekda Ismail menyoroti pentingnya penguatan ekosistem literasi di Kota Gorontalo serta kondisi minat baca yang masih memprihatinkan. Ia mengutip hasil survei yang menunjukkan hanya satu dari seribu warga yang rutin membaca, sehingga diperlukan dorongan serius dari seluruh pihak.

“Kebiasaan membaca biasanya tumbuh dari lingkungan terdekat. Jika berada di lingkungan yang gemar membaca, orang lain pun akan terpengaruh dan terbentuk kebiasaan baru,” ujar Ismail.

Selain itu, Ismail juga menyoroti masih adanya kesenjangan akses buku dan pengetahuan di sejumlah wilayah. Ia mengajak semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama melakukan gerakan literasi yang terbuka, masif, dan kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Ismail juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo beserta seluruh pihak yang turut mendukung terlaksananya festival ini. Ia berharap kegiatan seperti ini mampu mendekatkan masyarakat pada bacaan dan sumber informasi bermanfaat yang mampu meningkatkan kualitas hidup.

Festival yang diisi dengan bedah buku “Adhan Dambea: Cerita di Balik Kontroversi” tersebut resmi dibuka setelah sambutan Sekda Ismail, menandai komitmen pemerintah memperkuat budaya literasi di Kota Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler