Connect with us

News

Oknum Polri Diminta Untuk Tidak Intimidasi Kerja-kerja Wartawan di Lapangan

Published

on

Foto Ilustrasi Sindonews.com

GORONTALO – Insiden kericuhan yang terjadi di Marisa, Kabupaten Pohuwato Kamis (21/9/2023) memberi luka mendalam bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kantor Bupati Pohuwato dibakar massa, kantor DPRD Kabupaten Pohuwato dirusak, beberapa bangunan kantor diamuk massa bahkan rumah dinas Bupati dibuat porak-poranda oleh ribuan massa penambang yang tergabung dalam Forum persatuan ahli waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang Pohuwato.

Namun dari insiden itu, terdapat wartawan di kabupaten Pohuwato turut menjadi sasaran amukkan. Dari video livestreaming yang terpantau, aksi aparat yang diduga oknum polisi melakukan upaya intimidasi dan merampasan alat kerja wartawan di lapangan.

Dari video tersebut, terlihat seseorang yang menggunakan kaos dan topi merampas Handphone milik salah satu wartawan yang sedang bertugas sembari menanyakan identitas wartawan tersebut. Sontak rekan-rekan wartawan di sekitar langsung memberi tahu bahwa orang tersebut adalah wartawan yang sedang meliput dibantu oleh aparat kepolisian yang menggunakan seragam.

Dari insiden ini, Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Provinsi Gorontalo meminta agar pihak penegak hukum untuk tidak melakukan intimidasi terhadap kerja-kerja wartawan di lapangan.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Gorontalo, Andi Arifuddin mengingatkan agar dalam kasus demonstrasi yang terjadi di Pohuwato aparat jangan melakukan upaya represif terhadap wartawan yang sedang bertugas. Sebab setiap wartawan dengan identitas yang lengkap tidak bisa dihalangi kerja-kerja jurnalistiknya, karena dilindungi oleh undang-undang.

“Ini jelas sebagaimana amanat Pasal 18 UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tidak boleh siapapun baik individu, organisasi, aparat termasuk TNI/Polri, individu atau siapapun tidak boleh menghalang-halangi kerja jurnalis untuk memperoleh informasi,” ujar Andi Arifuddin.

Ia menyebut upaya menghalang-halangi peliputan, khususnya yang disertai dengan ancaman bisa terjerat pidana. Di dalam UU 40 tahun 99 bagi pelaku yang menghalangi kerja jurnalistik diancam dua tahun atau denda Rp500 juta, jadi ini serius. Belum lagi jika hal itu sudah menjurus ke tindak pidana penganiayaan.

“Kami tentu berduka atas kejadian yang terjadi di Pohuwato. Namun kami berharap agar para pihak untuk senantiasa melindungi fungsi pers dalam mengawal demokrasi dan kebebasan pers,” paparnya.

Terakhir Andi mengingatkan agar seluruh wartawan yang melakukan peliputan di lokasi yang rawan kericuhan agar dapat bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik serta melengkapi diri dengan identitas yang jelas.

“Paling penting juga dapat menjaga etika, ketika dalam kondisi yang chaos, segala kemungkinan bisa terjadi. Untuk itu rekan-rekan tetap berhati-hati serta melengkapi diri dengan identitas yang jelas. Dan jangan lupa untuk melakukan komunikasi dua arah, sehingga tidak menjadi korban kekerasan saat meliput,” tandasnya.

Gorontalo

Video Pesta di Tengah Duka Banjir Hulawa, Publik Pohuwato Geram

Published

on

Pohuwato – Suasana duka masih menyelimuti Kabupaten Pohuwato usai banjir menerjang Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia. Warga masih berjibaku dengan lumpur, kerugian, dan trauma akibat bencana tersebut. Namun, di tengah kepedihan itu, beredar sebuah video yang memantik kemarahan publik.

Video yang tersebar di berbagai grup percakapan itu memperlihatkan aktivitas hiburan yang diduga berlangsung di lingkungan perusahaan tambang emas Pani Gold Mine (PGM). Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang berjoget dan berpesta — pemandangan yang dinilai kontras dengan kondisi masyarakat Desa Hulawa yang sedang berduka.

Desa tersebut diketahui berada di sekitar kawasan aktivitas pertambangan perusahaan. Ironisnya, peristiwa itu terjadi di saat pemerintah daerah dan aparat keamanan giat mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar pesta atau keramaian menjelang pergantian tahun. Bahkan, Pemkab Pohuwato sendiri memilih melaksanakan zikir dan doa bersama sebagai wujud empati bagi korban banjir.

Bagi banyak warga, video tersebut dianggap menyakiti hati masyarakat dan menunjukkan kurangnya kepekaan sosial dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak bencana.

“Ini bukan hanya soal pesta, tetapi soal rasa empati dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat lingkungannya,” ungkap salah satu warga yang menyayangkan kejadian itu.

Polemik tersebut segera memicu reaksi luas hingga akhirnya pihak Pani Gold Mine (PGM) memberikan klarifikasi resmi.

Melalui Humas perusahaan, Kurniawan Siswoko, PGM menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas kejadian tersebut.

“Terima kasih atas informasinya. Ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya bagi panitia agar dalam menyelenggarakan acara memiliki konsep yang baik dan terarah. Di awal, acara menyambut tahun baru di PGM diisi dengan doa bersama dan kegiatan spontan donasi untuk warga terdampak banjir sebagai bentuk empati dan kepedulian karyawan. Namun, acara ini tercederai dengan kejadian tersebut, dan kami akan melakukan evaluasi,” ujar Kurniawan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kemarahan publik terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap lebih terhadap tanggung jawab sosial dan moral perusahaan tambang. Banyak warga meminta agar PGM dapat menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, khususnya di saat masyarakat masih dalam masa pemulihan pasca-bencana.

Polemik ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku industri agar lebih berhati-hati dalam bertindak di tengah situasi krisis kemanusiaan dan bencana alam yang melibatkan masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

Continue Reading

Gorontalo

Menjelang Tahun Baru, Kondom Ludes di Minimarket Gorontalo

Published

on

Foto (Thinkstock)

Gorontalo – Menjelang pergantian tahun, penjualan alat kontrasepsi jenis kondom di sejumlah minimarket di Kota Gorontalo dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah gerai bahkan sempat kehabisan stok akibat tingginya permintaan dalam beberapa hari terakhir.

Pantauan di beberapa minimarket, baik di pusat kota maupun kawasan pinggiran, menunjukkan rak penjualan kondom tampak kosong atau hanya menyisakan beberapa merek tertentu. Lonjakan pembelian mulai terlihat sejak dua hari menjelang malam pergantian tahun.

“Biasanya penjualan stabil, tapi dua hari terakhir ini meningkat cukup tajam. Beberapa merek bahkan sudah habis,” ujar Zaid, salah satu pegawai minimarket di Kota Gorontalo, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, pembeli tak hanya berasal dari pelanggan tetap, tetapi juga dari konsumen baru yang jarang membeli produk tersebut. Beberapa di antaranya bahkan membeli lebih dari satu kemasan dalam sekali transaksi.

Fenomena serupa juga terlihat di sejumlah minimarket di wilayah Kota Timur dan Kota Tengah. Pengelola toko mengaku harus melakukan pemesanan ulang lebih cepat dari jadwal biasanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan.

“Biasanya stok bisa bertahan beberapa hari, tapi menjelang tahun baru seperti ini cepat sekali habis,” kata seorang pegawai minimarket lainnya.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa meningkatnya pembelian kondom menjelang tahun baru sudah menjadi hal yang berulang setiap tahun. Ia menilai, momen perayaan tahun baru umumnya diikuti meningkatnya aktivitas sosial masyarakat.

“Sudah seperti kebiasaan tiap pergantian tahun. Banyak orang merayakan malam tahun baru bersama pasangan, jadi permintaan kondom pun naik,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan laporan kelangkaan di tingkat distributor. Namun, sejumlah minimarket mengaku masih menunggu pengiriman ulang untuk memenuhi permintaan konsumen.

Fenomena meningkatnya penjualan kondom menjelang tahun baru ini kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya edukasi kesehatan reproduksi serta perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab di tengah euforia perayaan akhir tahun.

Continue Reading

Gorontalo

Jangan Diam! Tani Merdeka Minta Pemda Pohuwato Jelaskan Penyebab Banjir

Published

on

Pohuwato – Polemik banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terus memanas. Desakan keras kini datang dari Rian Uno, Ketua Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo, yang juga dikenal sebagai anak muda Pohuwato sekaligus bagian dari masyarakat lingkar tambang.

Rian meminta Pemerintah Daerah Pohuwato untuk tidak bersikap pasif dan segera menjelaskan secara transparan penyebab utama banjir yang merusak permukiman warga tersebut.

Pemerintah daerah harus jujur dan terbuka. Sampaikan ke masyarakat, apa sebenarnya penyebab banjir di Desa Hulawa. Jangan dibiarkan kabur seperti sekarang,” tegas Rian, Selasa (31/12/2025).

Menurutnya, sikap diam pemerintah justru memperkeruh situasi dan memicu potensi konflik sosial di tengah masyarakat, terutama antara warga lingkar tambang dan masyarakat umum.

“Kalau penyebabnya karena perusahaan, sampaikan. Kalau karena tambang ilegal, ungkap juga. Jangan masyarakat dibiarkan saling menyalahkan sementara pemerintah memilih diam,” ujarnya.

Kondisi yang Dinilai Kian Berbahaya

Rian menilai ketidakjelasan informasi telah menimbulkan berbagai spekulasi liar di masyarakat. Akibatnya, muncul saling curiga dan saling tuding antarkelompok, bahkan membuka potensi konflik terbuka.

“Sekarang masyarakat lingkar tambang disalahkan, besok bisa saja perusahaan yang diserang. Semua bisa jadi korban karena pemerintah tidak memberikan kejelasan,” katanya.

Ia menegaskan, kejujuran dan keterbukaan pemerintah merupakan kunci utama meredam konflik. Tanpa itu, persoalan banjir di Hulawa bukan hanya menjadi bencana alam, tetapi bisa berkembang menjadi bencana sosial.

Tuntutan Audit dan Investigasi Terbuka

Lebih lanjut, Rian mendesak Pemda Pohuwato segera melakukan audit lingkungan dan investigasi terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum.

“Kami tidak mau kesimpulan sepihak. Harus ada audit lingkungan, kajian ilmiah, dan penyampaian hasilnya secara terbuka kepada publik,” ujar Rian menegaskan.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum pemerintah terhadap warganya sebagaimana diatur dalam prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Rian menyebut pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Ketua Dewan Penasihat DPN Tani Merdeka Indonesia di Jakarta, yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk melaporkan kondisi tersebut.

“Karena kami, Tani Merdeka Indonesia, adalah mata dan telinganya Presiden Prabowo Subianto, maka kami akan menyampaikan langsung persoalan banjir Hulawa agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Rian juga memperingatkan bahwa jika pemerintah daerah terus bersikap pasif, kepercayaan publik akan runtuh dan penanganan banjir di masa depan akan semakin sulit.

Pemerintah jangan menunggu masalah ini meledak menjadi konflik besar. Buka sekarang, jelaskan sekarang, selamatkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler