Connect with us

Politik

Pasangan HATI Resmi Mendaftar Pilkada Kabgor

Published

on

Foto Istimewa

KABGOR-Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Chamdi Ali Tumenggung Mayang-Tomy Ishak resmi mendaftar di KPU Kabupaten Gorontalo. Pasangan yang mendaftar tepat di hari terakhir ini Ahad (6/8) merupakan Paslon ke empat setelah tiga Paslon lain sudah selesai melakukan pendaftaran di hari sebelumnya.

Didampingi ketua dan sekretaris DPC serta seluruh pengurus dan simpatisan partai pengusung Camdhi-Tomy mendatangi KPU Kabupaten Gorontalo tepat pukul 14.40.

Paslon muda yang digadang-gadang sebagai kuda hitam di Pilkada Kabgor terlihat serasi berjalan menuju KPU dengan mengenakan pakaian putih putih dan diiringi musik Hadra dari komunitas seni Limboto Barat.

Teka-teki akan kemana koalisi partai Demokrat, Hanura dan Gerindra dijawab oleh pasangan yang mendeklarasikan diri dengan nama koalisi HATI. Chamdi yang merupakan ketua Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo bersama Tomy Ishak, Politisi Muda yang merupakan Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Gorontalo ini akan memfokuskan program unggulan kabgor pada bidang Pertanian, Pariwisata, Religiusitas, dan Digitalisasi pelayanan publik dan pendidikan.
Didukung Tiga Partai, Chamdi-Tomy Daftar di KPUD Hari Terakhir.

News

Pertama di dunia, Gen Z Pilih Perdana Menteri Nepal Lewat aplikasi Discord

Published

on

NEWS – Gelombang protes yang dipimpin anak muda mengguncang Nepal. Generasi Z, yang selama ini vokal menuntut perubahan, akhirnya berhasil memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli turun dari jabatannya.

Namun kisah tak berhenti di jalanan. Ketika kursi kepemimpinan kosong, para aktivis muda beralih ke dunia digital. Mereka membuka forum di Discord, ruang diskusi daring yang biasa dipakai untuk komunitas game dan hobi. Dari sana, ribuan suara berkumpul, berdebat, dan menentukan arah baru politik Nepal.

Hasilnya mengejutkan dunia. Lebih dari seratus ribu peserta sepakat memilih Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, sebagai perdana menteri interim. Karki dipandang bersih, tegas, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus korupsi merusak citra pemerintahan sebelumnya.

Bagi Gen Z Nepal, proses ini bukan sekadar pemilihan pemimpin, melainkan simbol kebangkitan demokrasi digital. Dari jalanan hingga layar komputer, mereka menunjukkan bahwa politik bisa diwarnai cara baru—lebih cepat, transparan, dan partisipatif.

Continue Reading

News

Siap-siap. Tahun ini Prabowo akan bagi-bagi Smart Tv untuk seluruh sekolah di Nusantara

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pemerintah akan mendistribusikan smart TV atau layar televisi pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dengan kekurangan tenaga pengajar.

Prabowo menyampaikan target tersebut usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). “Tahun ini kami berharap 330.000 sekolah, termasuk sekolah rakyat, akan mendapatkan perangkat ini. Pada 10 November, diharapkan 100.000 sekolah sudah memiliki, saat ini baru 10.000,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, “Tahun depan kita akan menambah satu sekolah tiga layar. Idealnya, satu kelas akan memiliki satu layar. Di layar tersebut, pelajaran akan disajikan melalui konten-konten terbaik berupa animasi.” Program ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menjangkau wilayah terluar dan terpencil, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan rencana seleksi guru terbaik dari seluruh Indonesia yang akan mengajar secara daring dari studio pusat. “Ada guru-guru yang terbaik tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik akan siaran dari studio jarak jauh,” ujarnya. Dengan demikian, satu guru dapat membantu mengajar banyak kelas di seluruh Indonesia secara teori.

Smart TV ini juga bersifat interaktif dengan dilengkapi kamera, sehingga pihak pusat dapat melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. “Smart TV ini interaktif, itu kamera juga, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang enggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang gurunya kewalahan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, termasuk melalui perangkat handphone, sehingga memungkinkan pengulangan pelajaran secara mandiri. Ia menambahkan, “Murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran, bisa ulangi dan itu bisa juga diakses dari handphone.”

Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan teknologi pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu guru serta materi di sekolah-sekolah pelosok. Dengan program ini, pemerintah berharap dunia pendidikan Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global yang ketat, dan anak-anak di seluruh pelosok negeri bisa mendapatkan pelajaran berkualitas, tidak kalah dengan yang ada di kota besar.

Continue Reading

News

MQ Iswara : Tunjangan Perumahan DPRD JABAR 71 Juta per Bulan Tidak Cukup untuk Beli Rumah, Malah Harus Ngutang.

Published

on

BANDUNG – Polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan kebijakan terbaru, Ketua DPRD Jawa Barat menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 71 juta per bulan, Wakil Ketua memperoleh Rp 65 juta, dan anggota dewan mendapat Rp 62 juta setiap bulan. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBD Jawa Barat dengan total mencapai Rp 89,53 miliar pada tahun 2025.

Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengaku, besaran tunjangan tersebut “tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah.” Ia menegaskan mayoritas anggota dewan harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung, bahkan seringkali memilih untuk mengontrak rumah atau membeli apartemen sederhana. Iswara mengatakan cicilan kontrakan atau apartemen bisa mencapai Rp 44 juta per bulan bagi anggota DPRD Jawa Barat.

“Nah, jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah. Bahkan hampir seluruh anggota dewan masih harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Mayoritas anggota DPRD justru memilih mengontrak atau membeli apartemen sederhana sebagai tempat tinggal.” Jelas Iswara.

Iswara juga menyatakan bahwa DPRD siap melakukan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” ujarnya.

Tempo mencatat, besaran tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sangat tinggi dibandingkan tunjangan serupa di lembaga legislatif lain. Tunjangan tersebut bahkan lebih besar dari tunjangan perumahan anggota DPR RI sebelum dihapus, yakni Rp 50 juta per bulan. Data dari BBC Indonesia menunjukkan anggota DPRD di beberapa provinsi lain menerima tunjangan antara Rp 40 juta–Rp 70 juta—juga menjadi perdebatan publik soal urgensi dan kepantasan nominal tersebut.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad melalui Wakil Ketua BEM Kema Unpad Ezra Al Barra mengkritisi nominal tunjangan tersebut, “Tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sebesar tujuh puluh juta per bulan adalah bentuk nyata ketidakpekaan di tengah kondisi rakyat,” tegasnya.

Iswara menegaskan, “Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan, ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi”.

Dengan rentetan kritik publik dan memuncaknya sorotan media terhadap besaran tunjangan yang dinilai tak sensitif dengan ekonomi masyarakat, kebijakan ini kini berada dalam fokus pembahasan tingkat pusat untuk memastikan akuntabilitas dan kepatutan tunjangan DPRD di seluruh daerah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler