KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten, menjelaskan alasan kenaikan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Muara Tirta (MT) Kota Gorontalo pada Kamis, (16/05/2024).

Menurut Marten, yang juga pemilik modal di Perumdam MT, kenaikan tarif air dilakukan karena adanya penyesuaian biaya operasional dan pemeliharaan, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan infrastruktur.

“Penyesuaian tarif ini diperlukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berkualitas dan berkelanjutan,” tegas Marten.

“Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan air minum, termasuk perbaikan jaringan pipa, peningkatan kapasitas produksi, dan penyediaan air yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat,” imbuhnya.

Marten menambahkan bahwa hasil dari penyesuaian tarif juga akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur baru yang dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani dengan baik selama 24 jam.

“Kami percaya bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat, penyesuaian tarif ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kita semua. Air adalah sumber kehidupan, dan bersama-sama kita harus memastikan keberlanjutan dan kualitasnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang,” tutur Marten.

Lebih lanjut, Marten mengemukakan bahwa ini bukan kali pertama kenaikan tarif air minum dilakukan. Pada tahun 2019, hal serupa juga diterapkan.

“Berdasarkan peraturan Mendagri, penyesuaian tarif ini dapat dilakukan setiap tahun, karena kelangsungan penyediaan air minum yang layak sangat bergantung pada pembayaran air oleh pelanggan,” terang Marten.

KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten, melantik 45 Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kamis, (16/05/2025), di Grand Q Hotel.

Dalam sambutannya, Marten menyampaikan pesan penting kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ia meminta agar PPK yang telah dilantik dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang tercantum dalam perundang-undangan.

Marten menegaskan pentingnya agar PPK yang telah diambil sumpah dan akan menjalankan tugasnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik itu Pilwako maupun Pilgub, memahami aturan yang berlaku agar tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik.

“Saudara-saudara sebagai penyelenggara pemilu di tiap kecamatan harus memahami dan mengerti tugas yang akan dilaksanakan,” ungkap Marten.

Marten juga menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menyukseskan Pilkada. Komitmen tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran hibah yang sudah disalurkan sejak tahun 2023.

“Kami diwajibkan menyediakan anggaran untuk pemilihan, dan alhamdulillah pada tahun 2023, 40 persen sudah kami salurkan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah,” ucap Marten.

Tidak hanya itu, Marten juga menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sarana dan prasarana bagi PPK. Ia bahkan telah menginstruksikan seluruh pemerintah kecamatan untuk berkolaborasi dengan PPK dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.

“Saya menghadirkan setiap camat untuk bersedia berkolaborasi dengan PPK sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi PPK,” tambah Marten.