Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Penerapan PSBB dan Jeratan Hukum

Published

7 years ago

on

Oleh : Nopiana Mozin, SH.,MH
(Bidang Pencegahan Crisis Covid-19 Center/Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial UNG)

Wabah Virus Corona yang semakin hari semakin bertambah, membuat masyarakat semakin gelisah. Di Gorontalo khususnya, masyarakat yang terkena dampak dari virus covid 19 ini cukup signifikan dari sejak diumumkannya pasien positif Covid-19 pertama kali oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada tanggal 09 April 2020. Hingga saat ini pasien Covid-19 di Gorontalo berjumlah 15 orang, 1 orang meninggal dan 2 orang dinyatakan sembuh. Pertambahan penyebaran Covid-19 di Gorontalo membuat semua Kepala Daerah bersepakat untuk mengajukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Uniknya, usulan PSBB biasanya diajukan Pemerintah Kota dan Kabupaten, namun untuk Gorontalo diajukan oleh Pemerintah Provinsi untuk diberlakukan di semua Kab/Kota.

Apa Itu PSBB?

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat dengan PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”.

PSBB saat ini sudah diterapkan dibeberapa wilayah di Indonesia, sebagai bagian dari upaya pencegahan virus corona beberapa daerah seperti di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Riau dan Makassar.

Pada tanggal 28 April 2020, setelah ditolaknya usulan pertama, Kementrian Kesehatan RI mengumumkan diterimanya usulan penerapan PSBB di seluruh wilayah Gorontalo. Penerapan PSBB ini disambut antusias oleh masyarakat Gorontalo, hal ini terlihat dari banyaknya komentar positif yang berseliweran di media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook. Mereka berpendapat bahwa, jika PSBB resmi diterapkan di Gorontalo, pemerintah harus bertindak tegas kepada warga yang melanggar aturan tersebut.

Dalam penerapan PSBB, diharapkan agar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/Bupati agar kekuatan dan kepastian penerapan bisa segera dilaksanakan. Pun demikian pula dengan persiapan refocussing anggaran pada tahap ketiga yang diharapkan bisa lebih tajam dan dalam budget yang lebih besar, hingga bagaimana operasionalisasi Jaring Pengaman Sosial untuk Kabupaten/Kota sesuai diktum yang ada.

Harapan dari penyusunan peraturan (regulasi) PSBB tersebut bisa lebih “melampaui” apa yang dtelah disusun oleh daerah lain yang telah menerapkan PSBB terlebih dahulu. Bekal pengalaman penerapa PSBB di daerah lain menjadi dasar bagi penyusunan Pergub/Perwako/Perbup yang lebih kuat agar penerapan PSBB di Gorontalo ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak terjadi pelanggaran pidana selama masa PSBB ini berlangsung, karena jika hal ini terjadi jelas akan menimbulkan efek negatif bagi para pelanggar PSBB.

Pelanggar dan Jeratan Hukum

Berbicara mengenai pelanggaran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran diartikan sebagai perbuatan (perkara) melanggar. Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena sudah ada dan tercantum dalam undang-undang.

Menilik pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yakni tentang pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar Rp 100 juta bagi masyarakat yang melanggar, hal tersebut tidak serta merta menjadi dasar acuan untuk menghukum pelanggar PSBB jika notabenenya mereka mempunyai keperluan mendesak dan mengharuskan mereka untuk keluar rumah dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi hingga saat ini belum ada instrumen teknis semacam kartu kontrol individual terkait mobilitasnya personal.

Jika pasal 93 tersebut dijadikan dasar sebagai jerat pidana terhadap pelanggar PSBB, maka hal ini dianggap kurang tepat, karena perbuatan ini bukanlah perbuatan pidana namun perbuatan ini bisa merugikan masyarakat lain dalam hal memutus rantai penyebaran virus covid 19 ini. Sehingga jika harus diambil penindakan, maka penindakan yang dilakukan harus bersifat persuasif, artinya tindakan-tindakan tersebut harus berada dalam jalur koridor terbatas dan dilakukan dengan cara persuasif. Sebab, secara subjektif masyarakat tersebut sebenarnya sudah mendukung PSBB ini, namun kembali lagi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, melihat status sosial-ekonomi masyarakat Gorontalo yang rata-ratanya adalah petani, pedagang, sopir, buruh, tukang bentor, nelayan, petani serta jenis pekerjaan yang mengharuskan beraktifitas di luar rumah.

Maka, alangkah baiknya bagi pelanggar kebijakan PSBB tidak langsung diseret kepada urusan hukum, akan tetapi aparat penegak hukum tetap menggunakan langkah persuasif untuk melakukan penegakan aturan hukum ini dengan melihat dan mempertimbangkan alasan yang ada. Banyak pengalaman lapangan betapa penegakan aturan yang tidak holistik dan komprehensif, seperti contoh pemukukan sopir mobil yang membawa komoditas rempah-rempah di perbatasan Buol dan Gorontalo Utara.

Hal ini belum lagi ditambah dengan kondisi masyarakat yang begitu tertekan baik secara psikologis, ekonomi dan sosial. Kemungkinan dalam tekanan yang besar, akan membuat tensi emosional bisa naik, baik itu di pihak masyarakat maupun penegak hukum hingga penegakan PSBB bukan menghasilkan sesuatu yang positif, namun malah kontra produktif karena akan terjadi perlawanan secara massif. Belum lagi dengan banyaknya masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan sembako sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial. Kondisi yang timpang ini, jika penanganan tidak koesif malah bisa menambah beban dan tidak menambah beban baru.

Jika memang Pasal 93 pada UU Karantina Kesehatan tersebut diberlakukan, maka pemerintah harus mempertimbangkan lagi terkait penyediaan bantuan tunai maupun stok makanan yang memadai dan mencukupi bagi semua warga wilayah yang diterapkan PSBB tanpa terkecuali, agar tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar rumah jika hanya untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup. Hal ini pula bisa menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan penetapan karantina wilayah. Bagaimanpun, penegakan aturan penting, namun yang paling penting adalah menjamin hak hidup dari seluruh masyarakat (salus populi suprema lex esto).

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Ukir Sejarah Baru Olahraga Nasional! Gorontalo Dipercaya Selenggarakan Babak Kualifikasi PON 2027

Published

1 day ago

on

02/11/2026

By

Gorontalo – Penantian panjang selama hampir dua dekade akhirnya berbuah manis. Provinsi Gorontalo secara resmi mendapat kepercayaan nasional untuk menjadi tuan rumah Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) 2027 untuk cabang olahraga (cabor) petanque.

Capaian ini menjadi momentum bersejarah yang tidak hanya membanggakan bagi insan olahraga di daerah, tetapi juga membuka peluang emas bagi Gorontalo untuk membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu poros kekuatan olahraga petanque di Indonesia.

Penetapan Gorontalo sebagai penyelenggara ajang kualifikasi nasional tersebut tertuang secara resmi melalui Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Petanque Indonesia (PB FOPI) Nomor 15-SK/FOPI/2026. Penunjukan ini sekaligus mengakhiri kerinduan masyarakat olahraga Gorontalo yang telah menantikan kesempatan menjadi tuan rumah kualifikasi tingkat nasional selama hampir 20 tahun.

Bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) FOPI Gorontalo, kepercayaan berskala nasional ini bukan sekadar agenda rutin penyelenggaraan pertandingan. Lebih dari itu, penetapan ini merupakan bentuk pengakuan atas perjalanan panjang, kerja keras, serta komitmen berkelanjutan dalam membangun dan mengakar-kuatkan cabor petanque di Provinsi Gorontalo.

Ketua Pengprov FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK, menyambut momentum krusial ini sebagai pijakan besar untuk mengakselerasi kemajuan olahraga petanque sekaligus memperkokoh posisi Gorontalo dalam peta persaingan olahraga nasional.

Di bawah kepemimpinannya, pengembangan petanque di Gorontalo tidak hanya difokuskan pada sukses teknis penyelenggaraan kompetisi, melainkan menyasar pembenahan pembinaan atlet usia dini, peningkatan mutu sumber daya manusia (wasit dan pelatih), penguatan kelembagaan organisasi, hingga perluasan akses bagi generasi muda untuk menekuni cabor ini.

“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang terarah dan terstruktur, fasilitas yang memadai, serta sinergi lintas pihak agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ujar Cecy.

BK PON 2027: Mengusung Dwi Target Success

Menjadi tuan rumah BK PON 2027 merupakan kesempatan strategis bagi Gorontalo untuk memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola event olahraga berskala nasional. Kehadiran ratusan atlet, pelatih, ofisial, dan kontingen dari berbagai provinsi diproyeksikan memberikan dampak positif bagi ekosistem olahraga serta perekonomian daerah.

Di sisi lain, momentum bertanding di hadapan publik sendiri harus dimanfaatkan secara optimal oleh para atlet petanque Gorontalo untuk merebut tiket berlaga di ajang utama PON 2028 mendatang. Gorontalo mengusung ambisi ganda, yakni sukses sebagai penyelenggara (success in hosting) sekaligus sukses mengukir prestasi (success in achievement).

Kepercayaan ini diharapkan menjadi titik tolak percepatan pembinaan olahraga petanque di Bumi Hulonthalo. Dengan kepemimpinan yang terarah, konsistensi pembinaan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Gorontalo siap menyambut kedatangan delegasi terbaik dari seluruh Indonesia.

Setelah menanti hampir 20 tahun, kesempatan emas itu kini telah hadir. Gorontalo siap menjadi tuan rumah, siap berprestasi, dan siap mencatatkan tinta emas baru dalam sejarah olahraga petanque Indonesia.

Continue Reading

Advertorial

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan, FKTP UNG Gandeng KKP RI dalam Pendataan Pendaratan Ikan

Published

6 days ago

on

28/10/2026

By

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.

Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.

Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.

Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Continue Reading

Advertorial

Sukses Besarkan Kawasan Teluk Tomini, Kemenko PMK Anugerahi Rektor UNG Penghargaan Bergengsi

Published

7 days ago

on

27/10/2026

By

UNG – Kepemimpinan dan komitmen berkelanjutan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam mengakselerasi pembangunan daerah pesisir kembali mendulang apresiasi tertinggi di tingkat nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara resmi menganugerahkan penghargaan bergengsi kepada Rektor UNG atas keberhasilan kontributifnya dalam mengembangkan kawasan strategis Teluk Tomini.

Penyerahan penghargaan berskala nasional tersebut dilangsungkan dalam malam penganugerahan Anugerah Mandaya Awards 2026. Penghargaan bergengsi ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat atas dedikasi, visi, serta gagasan transformatif Rektor UNG dalam mengintegrasikan riset akademik, inovasi sains, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Teluk Tomini—yang melingkupi wilayah pesisir Sulawesi—merupakan salah satu kawasan pertumbuhan strategis yang memiliki potensi sumber daya alam dan kelautan melimpah. Di bawah kepemimpinan Rektor, UNG konsisten mengambil peran sebagai pilar utama (leading sector) melalui pengembangan program-program berbasis riset terapan, tata kelola lingkungan pesisir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat lokal di kawasan tersebut.

Pemberian Anugerah Mandaya Awards 2026 ini semakin mempertegas posisi Universitas Negeri Gorontalo tidak sekadar sebagai institusi pendidikan tinggi, melainkan juga sebagai motor penggerak pembangunan kawasan (regional driver) yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.

Atas capaian prestasi tersebut, Rektor UNG menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh sivitas akademika UNG serta dukungan kolaboratif dari pemerintah daerah, kementerian terkait, dan masyarakat pesisir Teluk Tomini. Capaian ini diharapkan dapat kian memacu semangat UNG untuk terus memperkuat riset serta pengabdian yang berorientasi pada kemajuan Kawasan Timur Indonesia.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler