Connect with us

Advertorial

Plt Bupati Pohuwato Dorong Optimalisasi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Published

on

Pohuwato – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, membuka secara resmi sosialisasi yang mengusung tema Optimalisasi Peran Perempuan dalam Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato pada Jumat (15/11/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Gorontalo bersama Aisyiyah Pohuwato, dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan dari seluruh provinsi. Hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Gorontalo, Ir. Hj. Hasna Nikma Paneo, M.Si; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, SH., M.Kes; serta Plt Ketua TP PKK Pohuwato, Deice Nento.

Sejumlah organisasi perempuan yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini di antaranya IWAPI, DWP, Piad, Forhati, Wahdah, Salimah, PGRI Perempuan, dan komunitas lainnya. Acara ini menjadi ajang strategis untuk menggalang kekuatan kolektif dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan serta anak.

Pemberdayaan Perempuan sebagai Pilar Pembangunan

Dalam sambutannya, Suharsi Igirisa menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, perempuan perlu diberdayakan secara optimal, khususnya dalam hal mengurangi tingkat kekerasan yang sering kali dialami oleh perempuan dan anak.

“Perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Jika kita ingin menciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera di tahun 2045, kita harus mulai dari sekarang untuk memperkuat peran perempuan di berbagai sektor. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah langkah pertama yang sangat penting,” ungkap Suharsi.

Kerja Sama Antarlembaga untuk Mengatasi Kekerasan

Suharsi menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan komunitas perempuan.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya kolektif untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok rentan. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan serta anak-anak kita,” lanjutnya.

Komitmen Pemerintah Daerah Pohuwato

Dalam kesempatan tersebut, Suharsi juga menyoroti berbagai langkah strategis yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Pohuwato dalam mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan serta anak. Ia memastikan bahwa program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus dioptimalkan.

“Pemerintah Daerah Pohuwato berkomitmen penuh untuk mendukung setiap langkah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Kami percaya bahwa upaya ini akan membawa dampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil,” tambah Suharsi.

Membangun Kesadaran Kolektif

Acara ini juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai ide dan gagasan muncul terkait bagaimana organisasi perempuan dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah serta menciptakan solusi untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Harapan untuk Masa Depan

Di akhir acara, Suharsi mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk langkah-langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Ia juga berharap bahwa kesetaraan gender dan perlindungan anak akan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ke depan.

“Saya yakin dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, organisasi perempuan, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita mulai dari sekarang untuk menciptakan perubahan positif yang berdampak pada generasi masa depan,” tutup Suharsi.

Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga wujud nyata dari sinergi antarlembaga dalam mendukung terciptanya kesetaraan gender, penghapusan kekerasan, dan perlindungan terhadap anak. Pemerintah Daerah Pohuwato bersama organisasi perempuan di Gorontalo berkomitmen untuk melanjutkan langkah ini sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Advertorial

Sampah Jadi Komoditas Potensial, Meyke Kamaru Soroti Kebutuhan Armada Pengangkut

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru

DEPROV – Persoalan sampah di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa isu sampah merupakan tantangan strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam hal ketersediaan armada operasional angkutan sampah.

Dalam keterangannya, Meyke mengungkapkan bahwa menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gorontalo menghasilkan sampah medis sebanyak 3 ton per hari, di luar sampah industri dan rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera ditangani dengan dukungan fasilitas yang memadai.

“Ini bukan sekadar soal volume sampah, tapi tentang bagaimana kita menyediakan sistem yang mampu menanggulanginya, mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan,” ujar Meyke.

Ia menyoroti bahwa pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah menjadi langkah awal yang mendesak untuk diajukan DLH Provinsi Gorontalo. Menurutnya, jika DLH memiliki nomenklatur dan dasar kewenangan yang kuat, maka anggaran untuk kendaraan tersebut bisa segera diusulkan.

“Kita sedang pikirkan bersama kepala dinas apakah pengadaan ini bisa masuk dalam kewenangan DLH Provinsi. Kalau bisa, kita dorong segera,” tambahnya.

Lebih lanjut, Meyke juga menilai bahwa sampah sebenarnya dapat menjadi komoditas bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, dan hal ini harus menjadi visi jangka panjang.

“Sampah ini bisa memberikan hasil dan nilai tambah. Tapi sebelum ke sana, kita harus selesaikan dulu soal dasarnya: kendaraan operasional,” tegasnya.

Dengan tata kelola yang terarah dan nomenklatur program yang tepat, Meyke optimistis bahwa persoalan sampah di Gorontalo dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

Continue Reading

Advertorial

Sambut Mahasiswa Baru, UNG Tegaskan PKKMB Tanpa Perpeloncoan

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mulai mempersiapkan diri menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 dengan menggelar rapat awal persiapan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Rapat ini digelar sebagai langkah awal bidang kemahasiswaan UNG guna memastikan seluruh rangkaian PKKMB berlangsung lancar, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai akademik kampus.

Rapat yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, serta panitia pelaksana ini membahas berbagai aspek penting seperti konsep kegiatan, materi pengenalan kampus, penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kesiapan teknis dan logistik.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Darman, S.Kom., M.Ap., menuturkan bahwa tujuan utama PKKMB adalah untuk membekali mahasiswa baru agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di UNG.

“Seluruh kegiatan PKKMB akan fokus pada pembentukan pemahaman, karakter, dan kesiapan akademik mahasiswa baru,” jelas Darman.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E., dalam arahannya menegaskan bahwa PKKMB merupakan momentum strategis dalam membentuk karakter, nilai kebangsaan, dan kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi kehidupan akademik.

“Melalui PKKMB, UNG berkomitmen membangun budaya akademik yang kuat, menanamkan nilai kebangsaan, serta mendorong kolaborasi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa baru,” ungkap Prof. Amir.

Ia juga menegaskan larangan keras terhadap praktik perpeloncoan dalam kegiatan PKKMB tahun ini.

“PKKMB harus dirancang secara komprehensif, inspiratif, dan inklusif, dan tidak boleh ada ruang untuk kekerasan atau praktik yang tidak edukatif,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, seluruh kegiatan PKKMB UNG akan merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian, guna menjamin suasana yang kondusif dan mendukung proses transisi mahasiswa menuju kehidupan kampus yang produktif dan menyenangkan.

Continue Reading

Advertorial

Perjuangkan Hak Penambang, Ridwan Usul Anggaran Amdal WPR Naik Jadi Rp1 Miliar

Published

on

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa.

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui penyusunan dokumen-dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Gorontalo.

Ridwan menyoroti pentingnya kualitas dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat utama pengajuan WPR. Ia mendorong DLH untuk melibatkan para ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen tersebut.

“Penyusunan Amdal untuk WPR harus benar-benar berkualitas. Karena itu, saya sarankan agar Dinas Lingkungan Hidup melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya,” ujarnya.

Terkait alokasi anggaran, Ridwan menganggap pengajuan DLH sebesar Rp325 juta untuk pengurusan dokumen tersebut masih terlalu kecil untuk menjamin kualitas yang diharapkan. Ia mengusulkan agar pengajuan anggaran ditingkatkan menjadi Rp1 miliar untuk 10 WPR.

“Bagi kami itu terlalu kecil. Kami minta dialokasikan Rp1 miliar. Kita harus undang tenaga ahli yang benar-benar kompeten, agar dokumen ini kuat dan bisa kita pertanggungjawabkan ke publik,” tegas Ridwan.

Menurutnya, seluruh dokumen yang menjadi syarat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera diselesaikan, agar izin pertambangan rakyat bisa segera dikeluarkan.

“Dokumen ini syarat dari Kementerian ESDM. Kita tidak bisa keluarkan izin WPR kalau dokumennya belum ada. Karena itu, kita dorong supaya anggarannya dinaikkan,” tambahnya.

Ridwan juga menegaskan bahwa DPRD tidak ingin mempertentangkan hak-hak rakyat untuk menambang dengan isu lingkungan, namun tetap menempatkan aspek kelestarian sebagai perhatian serius.

“Isu lingkungan adalah isu global yang harus kita perhatikan bersama. Tapi kita juga harus pikirkan bagaimana rakyat bisa menambang dengan dokumen yang lengkap dan sah secara hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler