Connect with us

News

PSBB di Gorontalo Masuk Tahap Tiga

Published

on

GORONTALO-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo resmi diperpanjang hingga 14 Juni 2020. Perpanjangan waktu PSBB ini sudah memasuki tahap ke III yang nantinya akan dimulai pada 1 Juni.

Kesepakatan dilanjutkannya PSBB berdasarkan keputusan semua unsur yang terdiri dari bupati dan walikota se Gorontalo dalam rapat gubernur Rusli Habibie bersama Forkopimda provinsi lewat video konferensi, Sabtu (30/5/2020).

Penambahan waktu PSBB ini pun berdasarkan kajian tim Crisis Center UNG dengan mempertimbangkan tiga aspek penting yakni epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan.

Rektor UNG Eduart Wolok menungkapkan, secara epidemologi, posisi penularan covid-19 di Gorontalo belum mencapai puncak di hari ke-60, saat ini baru memasuki hari ke-50 dengan tren yang fluktuatif cenderung meningkat. Kasus reproduksi number (RO) Gorontalo di angka 1,5 jauh di bawah rekomendasi WHO yaitu di bawah 1 selama dua minggu.

“Ketiga, rasio penurunan kasus positif menurun selama dua minggu. Dalam dua minggu terakhir rasio konfirmasi kasus positif kalau di rata-rata di Gorontalo masih 4,9 persen. Ini di bawah 5 persen sebagaimana dipersyaratkan oleh WHO. Akan tetapi, dua minggu terakhir ini untuk tanggal 20 dan 23 kita masih cukup tinggi. Untuk tanggal 20 sekitar 17,43 persen untuk tanggal 23 sekitar 6,49 persen. Artinya kita belum bisa membendung kasus konfirmasi positif menurun selama dua minggu,” jelas Rektor UNG Dr. Eduart Wolok, MT.

Sementara itu, melansir humas.gorontaloprov.go.id, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menuturkan bahwa besok, 31 Mei 2020 akan berakhir PSBB tahap kedua. Oleh karena itu pihaknya akan melanjutkan PSBB tahap tiga sebagaimana hasil kesepakatan bersama tim. Ia menuturkan dengan dilakukannya perpanjangan PSBB Tahap III maka dipastikan akses masuk orang ke Gorontalo melalui darat, laut dan udara masih akan ditutup. Pengecualian untuk barang logistik dan kesehatan.

PSBB tahap ketiga ini lanjut dia memuat konsep new normal life atau tatanan hidup baru. Menurutnya PSBB dan konsep new normal life, keduanya menekankan pada kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Jadi begitu ada keputusan dari pemerintah pusat harus menjalankan new normal life ini, kita sudah siap. Intinya kan menekankan pada protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan,” imbuhnya.

Hasil evaluasi penerapan PSBB pada rapat tersebut juga terungkap bahwa tren angka reproduksi dasar (R0) penularan Covid-19 di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Sebelum penerapan PSBB, R0 Gorontalo berada pada angkat 2,74. Angka tersebut menurun menjadi 2,12 setelah penerapan PSBB tahap pertama. Hingga memasuki akhir masa PSBB tahap kedua, R0 berada pada angka 1,5.

Artikel Terkait Gorontalo Antisipasi Virus Corona “Limpahan” dari Manado
“Setelah PSBB pertama dan kedua kelihatan trennya turun. Tetapi karena R0 masih berada di atas satu, maka kita sepekat memperpanjang PSBB hingga mencapai angka di bawah satu sesuai yang dipersyaratkan WHO,” tutur Gubernur.

Gorontalo

Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”

Published

on

Gorontalo – Kejadian mengejutkan terjadi dalam rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) yang diadakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Gorontalo diusir saat rapat berlangsung, meskipun mereka adalah pihak yang menginisiasi kegiatan tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo dan dihadiri oleh Ketua Kwarnas Budi Waseso serta Sekretaris Jenderal Kwarnas Pramuka, diikuti pula oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo. Namun, yang mengejutkan, pengurus Kwarda Gorontalo, termasuk Andalan Bina Muda Kwarda Gorontalo, Buyung Hunto, tidak diperkenankan untuk ikut dalam rapat tersebut.

Dalam wawancara, Buyung Hunto menyampaikan kekecewaannya atas perlakuan tersebut, “Kami diusir dari ruangan, bahkan Ketua Harian dan Unsur Pimpinan Kwarda Gorontalo tidak diizinkan masuk. Padahal, dalam undangan rapat tertulis nama Andalan Bina Muda, namun kenyataannya kami tidak diberikan akses,” ungkap Buyung dengan nada kecewa.

Kwarda Gorontalo sebelumnya telah mempersiapkan kegiatan ini sejak setahun lalu setelah Gorontalo ditetapkan sebagai tuan rumah. “Rapat ini diinisiasi oleh Kwarda Gorontalo, tapi kenapa kami yang tidak diizinkan masuk?” tambahnya. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan kejelasan dalam rapat tersebut, yang seharusnya melibatkan Kwarda Gorontalo sebagai penggagas acara.

Kwarda Gorontalo berharap agar insiden ini segera mendapat klarifikasi, dan hubungan yang baik tetap terjalin dalam rangka persiapan kegiatan perkemahan yang akan datang.

Continue Reading

News

Ironi kades di aceh dibui karena mengedarkan benih yang dikembangkan sendiri dan bikin hasil panen melimpah

Published

on

Nasib ironis menimpa Tengku Munirwan, Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kabupaten Aceh Utara, yang harus berhadapan dengan hukum setelah menjual benih padi unggul IF8 tanpa sertifikasi resmi. Kades tersebut langsung ditahan Polda Aceh pada 23 Juli 2019 dengan dugaan pelanggaran distribusi benih, berdasarkan laporan Dinas Pertanian Aceh.

Kasus bermula saat Munirwan mengembangkan dan mendistribusikan benih IF8 yang terbukti meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya. Padahal benih tersebut berasal dari program bantuan Pemprov Aceh yang kemudian dikembangkan secara mandiri oleh Munirwan bersama kelompok petani. Namun, benih IF8 yang ia jual belum memiliki status sertifikasi atau pelepasan dari pemerintah pusat.

“Polda Aceh menegaskan penahanan Munirwan dilakukan karena dugaan pelanggaran distribusi benih IF8. Kala itu, Direskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Ade Sapari mengatakan, Munirwan diduga mengedarkan benih tanpa sertifikasi sesuai UU No. 12 Tahun 1992,” tulis laporan Kompas.

Munirwan didakwa melanggar Pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kuasa hukumnya, Zulfikar Muhammad, menyatakan: “Undang-undang yang dipakai untuk menjerat Munirwan sifatnya sentralistik, tidak memperhatikan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Seharusnya ada harmonisasi dan upaya diskresi jika terjadi pelanggaran semacam ini,” ujarnya.

Inovasi Munirwan sendiri sudah mendapat pengakuan nasional, bahkan membawa desanya meraih penghargaan tingkat nasional dari Kemendes PDTT. Sayangnya, keberhasilan ini berujung petaka karena regulasi sertifikasi benih yang dinilai menyulitkan petani lokal.

Pihak Kementerian Pertanian menyebut benih IF8 legal jika hanya diedarkan di komunitas, namun menjadi ilegal bila dijual bebas ke masyarakat. “Begitu dijual bebas di masyarakat, tidak berlaku lagi asas itu, ilegal jadinya,” kata pejabat Kementan, Erizal, dikutip Kompas dan CNN Indonesia.

Kasus Munirwan menuai protes luas, termasuk dari Menteri Desa Eko Sandjojo saat itu lewat akun Twitter-nya meminta: “Pak Gubernur Aceh, Pak Kapolda Aceh tolong bantu Kades Aceh yang inovatif ini agar bisa terus berinovasi dan merangsang warga Aceh lainnya untuk tidak takut berinovasi. Kalau dia melakukan kesalahan admin, tolong dibina dan jangan ditangkap #SafeKadesInovatif,” demikian kutipannya pada 26 Juli 2019.

Setelah gelombang dukungan dan sorotan publik, Munirwan akhirnya mendapat penangguhan penahanan, namun proses hukum masih terus berjalan. Sampai tahun 2025 ini kasusnya masih menjadi perdebatan nasional mengenai kedaulatan benih, perlindungan inovasi petani, dan perlunya reformasi sistem sertifikasi benih yang ramah petani.

Continue Reading

News

Heboh Biaya Servis Motor di Papua Capai Rp20 Juta, Netizen: “Bisa Dapat Motor Baru”

Published

on

Insiden viral soal biaya servis motor di Yahukimo, Papua, menyedot perhatian nasional setelah seorang pria mengamuk di bengkel usai dikenai tagihan Rp20 juta lebih. Video kejadian yang beredar di media sosial menampilkan seorang pendeta bernama Nius Wenda mengungkapkan kekesalannya di hadapan pihak bengkel, menuding hasil pekerjaan tidak sesuai dan biaya tidak masuk akal.

Kasus ini terjadi di Jalur 1, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. “Minta Uang 20 Juta untuk Service Motor, setelah motornya Service Bawah Rusak kembali hanya 100 Meter. Bapak Pdt. Nius Wenda Merasa dirugikan mengamuk ke Bengkel motor Jalur 1 Kota Dekai, kabupaten Yahukimo, Papua,” tulis akun Facebook Piter Lokon, sebagaimana dikutip dari Tribun Jateng, Rabu (24/9/2025).

Dalam video yang viral, Nius memperlihatkan bagaimana motor Honda Blade miliknya baru saja diservis, namun hanya menempuh jarak 100 meter langsung kembali rusak. Ia memprotes beberapa kekurangan pekerjaan bengkel. “Ibu bilang sudah isi bensin pol, padahal tidak ada,” tegasnya sambil membuka tangki motor. Ia juga menyoroti baut yang tidak dipasang dan keluhan pemasangan aki yang asal-asalan.

Nius bahkan menyampaikan langsung dalam protes tersebut: “Tapi ini tidak pasang baik, makanya, ibuk, ibuk yang mintakan Rp 20 juta langsung saya kasih cash. Sedangkan dari kamu kebaikan dari kamu ke saya mana?”

Kasus ini membuat heboh media sosial, sebagian besar warganet menuding harga yang dipasang sangat tak masuk akal. Banyak komentar menyebut, “Mending beli motor baru saja!” bahkan dibandingkan dengan harga motor bekas di wilayah lain yang lebih murah.

Menurut penelusuran, harga servis mahal di Papua tidak terlepas dari mahalnya suku cadang dan ongkos kirim barang ke daerah pedalaman. Media Radar Indonesia via Instagram menyebut, “Harga barang dan ongkos kirim mencapai Rp10 juta, sehingga total biaya servis motor membengkak menjadi Rp20 juta.”

Sementara itu, penyelesaian para pihak akhirnya dimediasi aparat di daerah. “Uang 5 juta sudah kasih kembali dan 15 juta mereka servis semua dan kasih benahi motor. Penyelesaian masalah itu sudah di mediasi oleh aparat,” tutup warga lokal di akun medsosnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler