Connect with us

Gorontalo

Sanksi Pidana Menunggu Pemilik dan Nahkoda Kapal Jika Terjadi Kecelakaan

Published

on

Kuasa Hukum dari kedua Korban tersebut, Rovan Panderwais Hulima

GORONTALO – Hilangnya dua anak buah kapal KM Mina Maritim 138 beberapa waktu lalu yang sementara berlayar menjaring ikan, hingga sampai dengan saat ini keberadaan mereka belum diketemukan.

Kuasa Hukum dari kedua Korban tersebut, Rovan Panderwais Hulima menjelaskan berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 mengatur ketat soal tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelayaran khususnya saat terjadi kecelakaan. Nakhoda dan Pemilik Kapal terancam sejumlah delik pidana apabila terjadi kecelakaan.

Menurutnya, UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sendiri telah mengatur mengenai aspek keselamatan pelayaran sangat lengkap. Masing-masing pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung pun diberikan porsi pertanggungjawaban masing-masing.

“Aturan ini tegas memberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hal-hal yang dipersyaratkan,” Jelas Rovan.

Menurutnya nakhoda adalah orang yang punya jabatan tertinggi di antara ABK sangat vital mulai dari dokumentasi perizinan kapal, memastikan kelaikan kapal sebelum layar, sampai terjadinya kecelakaan.

“Tak sebatas berat pertanggungjawaban secara etika profesi, Nakhoda juga terancam dengan pidana penjara dan pidana denda mulai dari penjara satu tahun hingga denda sampai miliaran rupiah,” Tegasnya.

Ia mengatakan, pada pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa Nakhoda bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Bentuk tanggungjawabnya pun diatur rinci dalam aturan yang sama.

“Antara lain Nakhoda wajib melapor kepada Syahbandar atau pejabat perwakilan RI terdekat dengan lokasi kecelakaan bahwa telah terjadi kecelakaan,..”

“Selanjutnya saat melakukan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang dari rute seperti misalnya terjadi gangguan cuaca badai tropis (tropical cyclone) atau taifun (hurricane),” Jelasnya.

Sementara itu, Ia juga menyampaikan ancaman pidana itu tak hanya buat Nakhoda, pemilik kapal pun juga berpotensi menjadi pesakitan lantaran kuasanya sebagai empunya kapal.

Salah satunya ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta rupiah lantaran menghalangi Nakhoda melaksanakan kewajibannya yakni saat menolak melayarkan kapal si pemilik akibat dinilai tidak memenuhi kelayakan.

Selain karena alasan itu, ada ancaman pidana lainnya buat si pemilik kapal lantaran misalnya memperkerjakan ABK yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan dalam regulasi baik regulasi tingkat Nasional maupun internasional.

“Pemilik terancam dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta rupiah,” Jelasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

KPU Provinsi Gorontalo Gelar Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPD

Published

on

GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi tahapan pencalonan anggota DPD pemilihan provinsi Gorontalo ke masyarakat, stakeholder maupun simpatisan pendukung calon. Hal ini dilakukan demi tercapainya pemilu yang adil, transparan, dan demokrasi, (29/11/2022).

Berdasarkan tahapan, pemasukan data dukungan calon DPD dimulai tanggal 16 sampai 29 Desember 2022. Setelah dilakukan pemasukan data KPU Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi administrasi, jika terdapat kekurangan data akan dikembalikan dalam kurun waktu sebelum melewati tanggal yang ditetapkan sebelumnya.

“Data dukungan yang diberikan kepada KPU berupa dokumen fisik asli 1 rangkap dan data digital yang diambil pada aplikasi SILON KPU. Pemasukan data tersebut jangan melewati batas yang ditentukan dalam tahapan, jika melewati waktu tersebut maka calon ditetapkan bukan peserta atau calon anggota DPD,” ujar Hendrik Komisioner KPU Provinsi Gorontalo.

Lanjut Hendrik, ketentuan data yang wajib dimasukan oleh masing-masing calon anggota DPD minimal 1.000 pendukung atau KTP, maksimal sesuai kemampuan calon dalam mengadakan data pendukung. Dengan catatan setiap pendukung tidak diperbolehkan mendukung pada dua orang atau lebih calon anggota DPD.

Kemudian, data yang dinyatakan valid sebegai pendukung apabila bukan status bekerja sebegai TNI/POLRI, PNS, PPPK, Penyelenggara baik Panwascam, Panwas TPS, PPK, PPS, dan KPPS. Jika terdapat pendukung berstatus bekerja yang tidak diperbolehkan, maka KPU akan mengembalikan data untuk diperbaiki kembali.

“Penggadaan data atau pemalsuan data dukungan kepala calon anggota DPD, maka KPU akan memberikan sanksi kepada calon dengan mengurangi 50% suara yang telah dimasukan, begitu juga jika didapati pendukung telah mendukung lebih dari salah satu calon KPU akan melakukan verifikasi faktual dengan mengundang orang tersebut jika berhalangan hadir, maka dihubungi melalui telefon video call, dan terakhir jika tidak tersambung diminta video dengan durasi menyatakan mendukung salah satu calon anggota DPD,” Jelasnya.

Terakhir KPU Provinsi Gorontalo meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa memberikan partisipasi pada tahapan pencalonan anggota DPD RI wilayah Provinsi Gorontalo.

“Mengingat data yang akan dimasukan oleh setiap calon harus diketahui oleh yang bersangkutan,” Tandasnya.

Continue Reading

Gorontalo

Belum Ada Titik Temu, Warga Kembali Tutup Akses Jalan PT. IGL

Published

on

POHUWATO – Sepuluh tahun berlalu sejak perusahaan PT. Inti Global Laksana (IGL) yang bergerak di bidang pertanian ini berjalan warga belum mendapatkan kepastian dan titik terang untuk ganti rugi lahan yang digunakan oleh perusahaan.

Masyarakat Popayato Timur Kabupaten Pohuwato mengeluhkan sikap perusahaan PT. Inti Global Laksana (IGL) yang sampai dengan saat ini diduga belum menyelesaikan kesepakatan untuk melunasi hutang, pasalnya akses jalan yang digunakan merupakan tanah milik warga.

Hingga akhirnya masyarakat Popayato Timur kembali menutup akses jalan yang sering dilalui perusahaan PT. Inti Global Laksana (IGL).

Burhan Mantulangi salah satu warga pemilik lahan yang digunakan oleh PT. IGL menyampaikan, persoalan ini telah di komunikasikan dengan pemerintahan daerah kabupaten Pohuwato beberapa waktu lalu.

“Kami sudah menyampaikan kepada pak Saipul ( Bupati Pohuwato ) dan beliau telah memerintahkan untuk menyelesaikan perkara ini bahkan sudah sampai kepada kepala pertanahan,” Ungkap Burhan.

Burhan pun menjelaskan telah mengikuti arahan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pohuwato untuk melakukan mediasi bersama di dinas pertanahan Kabupaten Pohuwato, namun tak kunjung jelas penyelesaiannya.

“Kita sudah melakukan mediasi kepada pertanahan bersama pihak perusahaan dan Kecamatan serta kepala desa yang bersangkutan minggu kemarin dan itu di janjikan akan di selesaikan dan melakukan pemantaun langsung namun sampai dengan saat ini belum juga ada kejelasannya,” Tukasnya.

Ia juga menambahkan, telah mencoba mempertanyakan kepada manejer perusahaan terkait aktivitas perusahaan yang melintas di tanah tersebut.

“Saya juga sudah membangun komunikasi kepada pimpinan perusahaan untuk mempertanyakan dasar hukum mereka sampai memanfaatkan lahan kami untuk di gunakan sebagai jalan lintas mereka, Namun mereka tak mampu memberikan jawaban kami,” Tutup Burhan.

Continue Reading

Gorontalo

Musik Tradisi Di Tengah Perhelatan Transformasi Budaya

Published

on

Oleh: La Ode Karlan, S.Pd., M.Sn
Dosen Seni Drama Tari dan Musik di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo

Memahami eksistensi musik tradisi tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai pemilik kebudayaan. Musik tradisi yang lahir dan berkembang dari suatu masyarakat tentu memiliki fungsi dan peran dalam menopang kebudayaan daerah. Secara umum musik dapat dipahami sebagai suatu hasil karya seni yang mediumnya adalah bunyi baik dalam bentuk lagu maupun komposisi musik instrumental, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur yang meliputi irama, birama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam hal musik tradisi merupakan musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah seluruh wilayah nusantara yang memiliki ciri khas seperti pola irama, syair serta isi lagu yang menggunakan bahasa daerah setempat, instrumen (alat musiknya), dan karakteristik khas melodinya.

Seperti diketahuai bahwa, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki ribuan pulau, sehingga memungkinkan terjadinya keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Kesenian tradisi yang merupakan identitas, jati diri, media ekspresi dari masyarakat pendukungnya tentu memiliki keunikan tersendiri yang dapat dilihat dari teknik permainannya, penyajiannya maupun bentuk/organologi instrumen musiknya. Selain itu, musik tradisi juga memiliki medium bunyi yang dapat direpresentasikan melalui bunyi lantunan seperti vokal dan pola-pola permainan alat musik yang dihadirkan untuk mengiringi berbagai konteks upacara adat, upacara keagamaan, maupun kegiatan ritual yang memiliki fungsi dan kegunaan dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan musik saat ini diakui atau tidak, telah menghegemoni seluruh aktivitas masyarakat baik pada kegiatan yang bersifat profan, maupun aktivitas dalam konteks budaya dan keagamaan. Dalam hal ini, musik yang bersifat profan selalu dihadirkan untuk menghibur masyarakat yang identik dengan musik populer, sedangkan musik yang dihadirkan dalam kegiatan upacara adat, ritual dan kegiatan keagamaan lainnya identik dengan musik tradisi. Dengan demikian, kehadiran musik tradisi selalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan estetis masyarakat sesuai karakteristik masing-masing daerah sehingga dapat menyajikan model komposisi musik yang tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sedangkan musik populer yang menggunakan idiom musik barat selalu melakukan eksplorasi berbagai elemen musikal sehingga dapat menyatukan selera masyarakat mulai dari kalangan anak-anak.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler