Connect with us

kabupaten pohuwato

Selesaikan Aduan Penyaluran BST, DPRD Pohuwato Undang Pihak Pos Lemito

Published

on

Rapat Dengar Pendapat || Foto Barakati.id

POHUWATO – Permasalahan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Lemito membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato harus turun tangan dalam menyikapi persoalan tersebut.

Bertempat di Aula gedung dewan, Komisi l, ll dan lll menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Kepala Dinas Sosial, Camat Popayato, pihak dari Kantor pos Lemito, TKSK, Kepala Desa dan BPD se Kecamatan Popayato untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Menurut ketua Dewan Nasir Giasi, hal ini terjadi akibat miskomunikasi dari beberapa pihak yang melakukan penyaluran, diantaranya diakibatkan oleh pihak kantor pos Lemito yang tidak mengikuti prosedur penyalurannya.

“Persoalan BST ini terjadi akibat efek domino dari semua kasus yang terjadi di popayato Timur sehingga kami berharap pemerintah harus melakukan langkah cepat terhadap penanganan yang terjadi di popayato Timur yang ribut di awal,..”

“Sehingga kami menerima kembali laporan dari beberapa desa yang terungkap bahwa di desa itu terjadi kembali Persoalan yang sama untuk itu efek domino ini sudah harus terputus, Popayato Timur sudah harus melakukan langkah tegas yang kemudian diatur oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial,” Ungkap Nasir Giasi.

Ia juga mengatakan, peran dari kantor pos dalam menyerahkan BST harus sesuai dengan regulasi yang telah diterima.

“Ini harus sesuai regulasi yang telah mereka terima, tidak harus dilakukan dengan cara yang terbilang penitipan kepada setiap aparat desa tersebut,” Kata Nasir.

Advertorial

Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo dan Dinas PMD Pohuwato Gelar Bimtek Penanganan Aduan Pelanggaran HAM dan Yankumham

Published

on

POHUWATO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Gorontalo bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang penanganan aduan pelanggaran HAM dan pengenalan pos pelayanan hukum dan HAM (Yankumham). Acara ini berlangsung pada Rabu, (24//07/2024), bertempat di Hotel Sunrise Marisa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadianto, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, Refly Basir, serta para Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadianto, menyampaikan tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan masyarakat dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. “Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan HAM, baik itu persoalan tanah, persoalan dalam berumah tangga, hingga dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Hadianto juga mengungkapkan rencana kedepan dari Kemenkumham Gorontalo dan Dinas PMD Pohuwato untuk membangun pos Yankumham di setiap desa di wilayah Kabupaten Pohuwato. Pos ini akan berfungsi sebagai tempat penanganan aduan-aduan dari masyarakat secara langsung oleh kepala desa. “Kedepannya, kami bersama Dinas PMD akan membuat pos-pos pelayanan hukum dan HAM di setiap desa yang gunanya untuk menerima aduan dari masyarakat dan dapat ditangani langsung oleh kepala desanya. Oleh karena itu, kepala-kepala desa yang hadir di kegiatan Bimtek ini perlu dibekali dengan materi HAM sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” tandasnya.

Hadianto berharap, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, khususnya Dinas PMD, dapat membimbing seluruh kepala desa yang mengikuti Bimtek agar mampu secara maksimal menyelesaikan masalah-masalah hukum dan HAM yang ada di kalangan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Kepala Dinas PMD Pohuwato Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Tahele

Published

on

Refly Basir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

POHUWATO – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato, Refly Basir, memberikan tanggapan terkait dugaan penyelewengan proyek pembangunan gerbang, taman, dan jalan tani di Desa Tahele, Kecamatan Popayato, yang sumber anggarannya berasal dari Dana Desa (DD).

Refly Basir menegaskan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan fisik harus menggunakan plang atau papan informasi. “Masyarakat desa berhak untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya,” tegasnya pada Rabu, (24/07/2024).

Refly meminta pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahele untuk meningkatkan pengawasan apabila mendapati adanya penyimpangan atau fraud dari pemerintah desa yang melakukan pembangunan atau kegiatan lain dengan menggunakan anggaran DD. “Kami dari pihak dinas PMD berharap, peran BPD itu maksimal, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan baik dan lancar,” tambahnya.

Refly juga menyampaikan bahwa jika ada pihak BPD yang terlibat sebagai pelaksana teknis dalam pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran DD, maka hal tersebut harus segera dilaporkan ke pihak Inspektorat. “Karena tugas BPD murni untuk pengawasan, BPD posisinya harus netral sesuai fungsinya sebagai Badan Pemusyawaratan Desa. Mereka tidak bisa terlibat secara teknis dalam pelaksanaan pekerjaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tahele, Ramly Pakeu, mengungkapkan bahwa Ketua BPD turut terlibat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada proyek pembangunan gerbang dan taman Desa Tahele. “Ketua BPD yang ada anu itu (pembangunan gerbang dan taman), dia sebagai TPK disitu,” ujarnya pada Minggu, (21/07/2024).

Continue Reading

Gorontalo

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Aborsi Paksa di Kabupaten Pohuwato

Published

on

Foto Ilustrasi stikeshamzar.ac.id

POHUWATO – Nasib malang menimpa seorang gadis berinisial R (20 tahun) di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Ia diduga mengalami kekerasan seksual dan dijebak untuk melakukan aborsi oleh pacarnya, berinisial FH (28 tahun).

Menurut pengakuan keluarga korban, Arif Gani Djafar, peristiwa tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada bulan Juni 2024 lalu. Arif menjelaskan bahwa awalnya korban dihubungi oleh pelaku untuk bertemu di salah satu penginapan di Kecamatan Marisa. Korban mengira pelaku ingin berhubungan badan, namun kenyataannya berbeda.

“Pelaku justru memasukkan obat-obatan ke dalam kemaluan korban agar korban mengalami keguguran. Kejadiannya satu minggu sebelum bulan puasa kemarin,” kata Arif kepada awak media pada Senin (22/07/2024).

Beberapa hari setelah kejadian itu, korban mengalami kondisi kurang sehat hingga mengalami pendarahan. Tidak hanya itu, pelaku kembali menghubungi korban dan meminta bertemu di penginapan lain. Di sana, korban mendengar pelaku menghubungi seorang oknum perawat yang akan memeriksa kondisinya.

“Saat tiba di penginapan, oknum perawat itu meminta korban untuk berbaring dan langsung memasukkan alat ke dalam kemaluan korban. Saat itu, korban sangat kesakitan dan enggan melanjutkan pemeriksaan itu,” jelas Arif.

Upaya Keluarga dan Laporan ke Polisi

Setelah mendengar pengakuan korban, pihak keluarga berusaha melakukan musyawarah dengan keluarga pelaku, namun tidak menemukan solusi. Akhirnya, keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Pohuwato pada tanggal 12 Juni, dan korban diambil keterangan (BAP) pada tanggal 14 Juni.

Namun, hingga saat ini, keluarga korban belum mengetahui perkembangan laporan mereka di Polres Pohuwato. Arif menyatakan, “Satu bulan lebih ini laporan, sudah jalan dua bulan, gerakannya belum ada. Kami sudah tanya, tapi jawabannya sementara diproses. Kami hanya minta laporan kami segera diselesaikan.”

Tanggapan Polres Pohuwato

Kasie Humas Polres Pohuwato, AKP Hany I. F. Dayoh, menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi terkait. “Pelakunya belum ditahan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (23/07/2024).

Keluarga korban berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar keadilan bagi R dapat ditegakkan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler