Connect with us

DPRD PROVINSI

Seriusi Keluhan Warga Desa Pantungo, Espin Tulie: Kami Catat Masuk Dalam Pokir Dan Akan Diperjuangkan

Published

on

DEPROV – Sebagai keterwakilan rakyat yang duduk di parlemen, anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Espie Tulie komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif. Ia menyambut baik partisipasi aktif warga dan memastikan bahwa setiap masukan dan keluhan akan ditindaklanjuti dengan serius.

Melalui reses masa sidang ketiga 2022-2023 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin datang langsung di daerah pemilihan III tepatnya di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Kamis, (15/6/2023). Hal ini dilakukannnya untuk memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang diangkat oleh masyarakat dan diadukan kepada anggota legislatif dari fraksi PDIP ini diantaranya, infrastruktur, layanan kesehatan, dan pengadaan fasilitas penunjang untuk rukun duka di dua masjid.

Terkait pembangunan irigasi, kata Espin bisa melalui APBD provinsi, kabupaten, ataupun balai sungai tergantung total biayanya. Espin juga menambahkan bahwa ini akan ditinjau kembali apakah termasuk kewenangan provinsi atau tidak.

“Saya akan lihat dulu apakah irigasi ini masuk kewenangan kabupaten atau provinsi, karena kami tidak bisa serta merta mengintervensi yang bukan kewenangan,” tuturnya.

Kemudian untuk layanan kesehatan ia mengarahkan warga untuk benar-benar memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini BPJS.

Berikutnya, untuk rukun duka menurut Espin masyarakat memerlukan surat keputusan (SK) dan dokumentasi kegiatan yang nantinya dimasukkan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Selain pengutamaan bantuan untuk dusun IV, aspirasi yang muncul dalam reses ini juga berupa bantuan usaha yang masuk dalam program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dianggarkan melalui Dinas Sosial untuk pemulihan ekonomi.

Mengenai hal ini, Espin turut memaparkan syarat penerimaan bantuan program UEP yang mana harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

“Melalui reses seperti ini, RDP atau pertemuan melalui unjuk rasa, kami mencatat kira-kita apa yang diaspirasikan masyarakat dan akan menjadi pokok-pokok pikiran,” ungkapnya.

“Yang selanjutnya hasil pokok pikiran yang ada ini kemudian akan diperjuangkan,” tandasnya.

DPRD PROVINSI

Nani Mbuinga, Serap Aspirasi Masyarakat di Desa Bulili, Pohuwato

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Nani Mbuinga, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Pohuwato-Boalemo, mengadakan reses untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Pohuwato, (24/01/2024).

Selama reses, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur pendidikan dan distribusi bantuan kepada nelayan di Desa Bulili yang dianggap tidak tepat sasaran. Nani Mbuinga merespons dengan menyatakan bahwa fasilitas pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan generasi muda.

Nani menegaskan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah selanjutnya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait aspirasi tersebut, terutama dalam hal pendidikan. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap sektor pendidikan, dan aspirasi tersebut akan disampaikannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

Berkaitan dengan program bantuan rumah nelayan yang dianggap tidak tepat sasaran, Nani Mbuinga menyatakan niatnya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna melakukan penelusuran dan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh mereka yang memenuhi syarat.

Nani juga memberikan pesan kepada masyarakat agar bersama-sama mengawal tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Ia berharap agar kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan perubahan yang positif.

Continue Reading

DPRD PROVINSI

AW Thalib Berharap Melalui Perda Menjadi Pendorong Kemudahan Berusaha di Gorontalo

Published

on

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Perizinan Berusaha dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Gorontalo dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

AW Thalib, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyambut baik keputusan ini, berharap perda tersebut akan menjadi pintu masuk bagi para investor dan masyarakat untuk lebih mudah berusaha di daerah tersebut.

Ranperda penyelenggaraan perizinan telah melalui berbagai tahap pembahasan sejak 28 Agustus 2023. Hasil fasilitas pengkajian yuridis formal dan materiel dari Kementerian Dalam Negeri, yang tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.6/7893/OTDA tertanggal 16 November 2023, juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi perda ini.

AW Thalib menyoroti bahwa perda perizinan berusaha ini diharapkan membuka pintu lebar bagi para investor.

“Dengan ditetapkannya perda perizinan yang memberikan kepastian hukum, investor yang ingin berinvestasi di Gorontalo tidak akan ragu lagi. Kita dengan senang hati menyambut investasi yang akan masuk, dan tentunya masyarakat Gorontalo juga akan bergairah dengan kemudahan berusaha yang diciptakan melalui perda ini,” ungkap Aw Thalib.

Beliau menambahkan bahwa kemudahan berusaha mencakup perizinan dan insentif yang diberikan pada instansi-instansi terkait.

“Kemudahan perizinan ini akan membuat semua proses lebih mudah, disertai dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi usaha-usaha yang tumbuh, seperti UMKM yang kini berkembang pesat di Gorontalo,” tambahnya.

AW Thalib juga menegaskan bahwa pelayanan perizinan akan dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). “PTSP akan menjadi satu-satunya pintu layanan untuk semua kebutuhan perizinan. Saya berharap pelayanan ini akan berjalan dengan baik,” tutup Aw Thalib dengan optimisme.

Dengan langkah ini, diharapkan Gorontalo semakin menjadi tempat yang ramah bagi investasi dan berkembangnya dunia usaha, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Continue Reading

DPRD PROVINSI

Paris Jusuf Sampaikan Langkah Penting dalam Pembangunan Ekonomi

Published

on

DEPROV – Perizinan berusaha di Provinsi Gorontalo telah mencapai tonggak sejarah baru dengan diresmikannya sebagai Peraturan Daerah (Perda). Anggota DPRD Provinsi Gorontalo bersama Penjabat (pj) Gubernur Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sofian Ibrahim dari Pemerintah Gorontalo, secara resmi melaksanakan peresmian tersebut di ruang rapat paripurna.

Peresmian ini turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Gorontalo, para asisten dan staf ahli, Sekda DPRD Provinsi Gorontalo, serta pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dan undangan lainnya. Melalui sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, menyampaikan bahwa proses perizinan berusaha telah melewati tahap pertama pada 28 Agustus 2023.

“Pembahasan tingkat I perda perizinan berusaha ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023, dan hari ini telah diresmikan sebagai perda. Dan alhamdulillah telah menerima fasilitasi pengkajian secara yuridis formal melalui Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Paris.

DPRD selanjutnya akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Gubernur Gorontalo. Gubernur, dalam kewajibannya, harus menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

Tujuan utama dari perda ini adalah meningkatkan investasi, memberikan kemudahan berusaha, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di Provinsi Gorontalo. Langkah ini diharapkan dapat membuka pintu peluang baru bagi pengusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler