UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Sebagai bagian dari strategi persiapan tersebut, UNG menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada pemahaman dan implementasi tata kelola PTNBH, Kamis (27/11).

Kegiatan Bimtek ini melibatkan jajaran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di lingkungan UNG. Tujuannya adalah menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan kompetensi SDM sebagai salah satu penopang utama berjalannya kinerja institusi menuju transformasi kelembagaan.

Rektor UNG melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Mohamad Hidayat Koniyo, ST, M.Kom., menegaskan bahwa transformasi menjadi PTNBH bukan sekadar perubahan status administratif. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong peningkatan mutu, tata kelola, dan inovasi di lingkungan UNG.

“Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas SDM. Karena itu, investasi dalam peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu prioritas UNG dalam mempersiapkan diri menuju PTNBH, salah satunya melalui Bimtek ini,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi penting dalam menyiapkan institusi agar siap beralih menuju model tata kelola PTNBH yang lebih mandiri, responsif, dan akuntabel. Persiapan menuju PTNBH tidak hanya menyangkut perubahan status, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola institusi pada seluruh lini.

“SDM adalah kunci utama dalam transformasi ini. Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh elemen memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung UNG menuju kampus berbadan hukum,” tutupnya.

UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.

Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.

Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.

Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.

Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.

Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.

Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.

Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.

Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.

Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.

Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.

Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.

Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.

Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.

Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menyelenggarakan momen bersejarah melalui Upacara Wisuda Periode ke-58. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Gedung Auditorium UNG itu, sebanyak 700 wisudawan resmi dikukuhkan sebagai lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan. Mereka kini siap mengabdi dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Tahun 2025 menjadi periode istimewa bagi UNG, karena wisuda kali ini merupakan gelaran keenam sepanjang tahun tersebut. Secara keseluruhan, UNG telah meluluskan sebanyak 4.200 wisudawan pada tahun 2025, menegaskan komitmen universitas dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi.

Upacara wisuda dipimpin langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng., serta dihadiri jajaran Senat Universitas, para dekan fakultas, dosen, dan orang tua wisudawan. Prosesi berlangsung penuh kebanggaan, menandai pengukuhan lulusan dari program Diploma, Sarjana, Magister, Profesi, hingga Doktor.

Dalam pidatonya, Rektor menegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni akademik, melainkan simbol keberhasilan dan kesiapan lulusan menghadapi tantangan masa depan. Ia memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan semangat para mahasiswa yang telah menuntaskan studi di kampus merah maron tersebut.

“Hari ini, 700 putra-putri terbaik Indonesia dari berbagai disiplin ilmu—mulai dari Pendidikan, Sains, Sosial, hingga Kesehatan—kami serahkan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Ilmu dan integritas yang tertanam selama menempuh pendidikan di UNG hendaknya menjadi bekal utama dalam menghadapi era persaingan global,” ujar Rektor.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perubahan zaman menuntut adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, lulusan UNG diharapkan untuk terus belajar, berkolaborasi, serta menjaga semangat pengabdian kepada bangsa.

“Jadilah agen perubahan yang membawa kebaikan, junjung tinggi etika, dan tetaplah menjadi kebanggaan almamater,” tutup Rektor penuh optimisme.