Aturan mengenai ASN pria yang boleh berpoligami dan larangan bagi ASN perempuan menjadi istri kedua tengah menjadi sorotan publik, seiring terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang memperketat tata cara izin perkawinan dan perceraian bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, terutama terkait ketentuan yang dinilai diskriminatif terhadap ASN perempuan.

Ketentuan tentang poligami bagi ASN pria sebenarnya telah berlaku cukup lama, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan ini, ASN pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, dengan syarat-syarat yang cukup ketat antara lain: harus mendapat persetujuan tertulis dari istri sah, memiliki penghasilan yang cukup, melampirkan jaminan tertulis akan berlaku adil, serta harus ada alasan kuat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit tak sembuh, atau tidak bisa melahirkan keturunan.​

Sementara itu, ASN perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990: “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.” Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dari status ASN.​

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan: “Intinya memperketat. Agar ASN ini nggak gampang kawin-cerai,” ujarnya terkait tujuan penerbitan Pergub terbaru di Jakarta yang kini mewajibkan putusan pengadilan negeri sebelum izin poligami disetujui.​

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, pergub tersebut menyempurnakan pengaturan agar proses perkawinan dan perceraian ASN lebih tertib dan adil.​

Komisioner Komnas Perempuan, Andi Yentriyani, menyoroti adanya efek domino dari peraturan nasional yang diskriminatif: “Pergub Jakarta Nomor 2 ini merupakan efek domino dari peraturan diskriminatif yang ada di tingkat nasional.”​

Tak kalah tegas, anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menilai: “Alih-alih memberikan solusi bagi masalah rumah tangga ASN, peraturan ini justru dapat memperparah ketidakadilan gender. Persyaratan yang membolehkan poligami jika istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya atau memiliki cacat tubuh, hanya akan semakin meminggirkan perempuan dalam institusi pernikahan.”​

Terkait polemik ini, Pj. Gubernur Pramono bahkan secara terbuka menyatakan ketidaksepakatannya: “Saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain, monggo silakan aja. Ini bagi ASN,” tegasnya.​​

Pramono juga menambahkan, ASN yang melanggar ketentuan bisa menerima sanksi berat, hingga pemecatan dari ASN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa aturan ini bertujuan melindungi istri ASN dan memastikan proses berjalan sesuai hukum.​​

Karena viralnya kabar bahwa mantan Menkominfo dan mantan Menkop Budie Arie berancang-ancang masuk GERINDRA, maka info itu memicu para kader utama GERINDRA Gorontalo menyatakan penolakannya. “Kami kader GERINDRA se-Gorontalo menyatakan bahwa partai kami memang terbuka kepada semua rakyat. Tapi kalau ada person yang tidak dimaui rakyat, maka sebaiknya jangan masuk ke GERINDRA. Nanti malah akan merusak partai yang kami bangun dan jaga selama ini,” ungkap Ikbal Aleydrus setelah berhasil mengumpulkan sejumlah pentolan kader GERINDRA dari semua kab/kota yang ada di provinsi Gorontalo.

⁠Menurut Iqbal Aleydrus yang juga anggota Dewan Provinsi Gorontalo itu, pernyataan ini dia sampaikan karena ingin GERINDRA menang mutlak di Gorontalo. “Bayangkan jika ada orang yang tidak disukai oleh rakyat, lalu dicalonkan oleh Partai GERINDRA….Bukannya suara untuk partai bertambah, malah kita yang repot karena kehilangan ratusan ribu suara. Kan parah itu,” keluh Iqbal.

Bagaimana kalau Budie Arie masuk GERINDRA? “Waduh, jangan dia lah…Siapa kek…” tukas Iqbal.

Sementara Ketua GERINDRA Gorontalo, Elnino Mohi belum mengkonfirmasi aspirasi itu karena sedang sibuk dengan acara partai yang dilaksanakan di Hambalang.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya tidak akan meminta izin dalam menentukan kapan dan di mana melakukan serangan terhadap musuh di Jalur Gaza maupun Lebanon. Pernyataan ini disampaikan ketika Israel terus melancarkan serangan terhadap posisi Hamas dan Hizbullah meskipun sudah ada gencatan senjata di wilayah tersebut.

Dalam rapat bersama para menteri di pemerintahannya pada Minggu (26/10/2025), Netanyahu menegaskan, “Israel merupakan negara merdeka. Kami akan membela diri dengan cara kami sendiri dan kami akan terus menentukan nasib kami sendiri.” Dia juga menambahkan, “Kami tidak meminta persetujuan siapa pun untuk hal ini. Kami mengendalikan keamanan kami sendiri.”

Penekanan Netanyahu ini muncul setelah kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat yang berupaya memperkuat gencatan senjata di Gaza. Dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS, setelah dua tahun konflik berat dengan Hamas berakhir, pasukan Israel dijadwalkan mengundurkan diri dan keamanan Jalur Gaza akan dijaga oleh pasukan internasional, sebagian besar dari negara-negara Arab atau Muslim.

Meski demikian, Israel keberatan dengan keterlibatan Turki, saingan regionalnya, dalam penjagaan keamanan tersebut. Netanyahu menegaskan bahwa Tel Aviv akan menentukan negara mana yang diizinkan mengirim pasukan untuk mengawasi gencatan senjata ini. “Kami menegaskan dengan rasa hormat terkait pasukan internasional bahwa Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima,” kata Netanyahu sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyelesaikan kunjungannya ke Israel.

Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menindaklanjuti pernyataan itu dengan menjelaskan, “Perdana Menteri telah mengatakan hal itu akan dilakukan dengan cara mudah atau cara yang sulit, dan Israel akan memiliki kendali keamanan menyeluruh atas Jalur Gaza.” Bedrosian menegaskan, “Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas tidak akan memiliki peran dalam memerintah rakyat Palestina.”

Media internasional ternama seperti AFP juga melaporkan bahwa sikap ini memperlihatkan ketegasan Israel dalam mempertahankan otoritas keamanan dan kendali penuh atas wilayah perbatasan penting tersebut, meskipun upaya diplomatik tengah berjalan untuk mempertahankan gencatan senjata.