DEPROV – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kyai, mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk segera melakukan penanganan komprehensif terhadap Daerah Aliran Sungai Bilungala di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Menurut Syamsir, kondisi Sungai Bilungala dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya intensitas hujan. Meluapnya aliran sungai tersebut berdampak signifikan pada aktivitas warga dan stabilitas lingkungan di wilayah sekitar.

“Sedikitnya tiga desa terdampak langsung, yaitu Desa Bilungala Utara, Desa Pelita Hijau, dan Desa Bilungala. Setiap musim hujan, banjir tidak hanya memasuki rumah penduduk, tetapi juga merendam lahan pertanian, jalan desa, bahkan fasilitas pendidikan,” jelasnya pada sesi wawancara.

Ia menambahkan bahwa gangguan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menghambat aktivitas belajar mengajar, produktivitas pertanian, serta mobilitas warga yang bergantung pada akses jalan di sekitar DAS.

Syamsir, yang juga legislator Partai Gerindra, menegaskan bahwa penanganan struktural melalui normalisasi sungai dan pembangunan tanggul menjadi solusi yang paling mendesak. Menurutnya, beberapa titik kritis di sepanjang Sungai Bilungala membutuhkan prioritas perhatian.

“Area sebelum Jembatan Bilungala serta bagian muara sungai merupakan dua lokasi sangat rentan. Tanpa upaya normalisasi dan pemasangan tanggul memadai, warga di wilayah hilir akan terus menghadapi ancaman banjir tahunan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, mengingat banjir setiap tahun semakin meluas dan intensitasnya meningkat. Penanganan cepat dari pihak berwenang, terutama BWS Sulawesi II, dinilai sebagai kebutuhan mendesak.

Syamsir juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, BWS, serta lembaga terkait lainnya, agar upaya mitigasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya mendesak BWS Sulawesi II untuk segera menindaklanjuti kebutuhan normalisasi dan pembangunan tanggul di DAS Bilungala. Penanganan cepat ini penting untuk menjamin keselamatan masyarakat serta mengurangi kerugian yang berulang dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi sungai dan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah tersebut, mengingat DAS Bilungala merupakan salah satu jalur air utama yang memengaruhi kehidupan ribuan warga di Kecamatan Bonepantai.

Dengan tindakan nyata dari BWS Sulawesi II dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Syamsir optimistis ancaman banjir di DAS Bilungala dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.

Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.

“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.

Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya Umar DJ. Biki, mantan Anggota DPRD Pohuwato periode 2004–2019 yang dikenal sebagai tokoh masyarakat berdedikasi tinggi. Almarhum meninggal dunia pada Selasa, 2 Desember 2025, dan dimakamkan di pekuburan keluarga Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, hadir langsung dalam prosesi pemakaman di rumah duka Desa Dudewulo pada Selasa, 2 Desember 2025. Kehadiran Wabup menjadi wujud simpati dan penghargaan pemerintah daerah atas jasa serta kontribusi panjang Almarhum selama mengabdi kepada masyarakat dan daerah.

Dalam kesempatan itu, Wabup Iwan Adam menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian sosok yang dikenal pekerja keras dan penuh ketulusan dalam menjalankan amanah.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga Almarhum Umar DJ. Biki diampuni segala khilaf, dilapangkan kuburnya, serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup mengajak seluruh pelayat untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi Almarhum, serta mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Kepada keluarga besar Almarhum, kami berdoa semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Kehilangan ini bukan hanya dirasakan keluarga, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato yang mengenal beliau sebagai sosok pekerja keras dan penuh dedikasi,” tambahnya.

Menurut Wabup, pemerintah daerah merasa kehilangan salah satu figur penting yang telah menorehkan jejak pengabdian panjang dalam pembangunan daerah.

“Almarhum adalah sosok yang sepanjang hidupnya selalu mengabdi, mulai dari Sekretaris Desa, Kepala Desa, hingga menjabat sebagai Anggota DPRD Pohuwato selama tiga periode. Pengabdian seperti ini tentu menjadi teladan bagi kita semua,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Iwan Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang pada saat ini masih memiliki agenda penting di luar daerah. Beliau menitipkan salam kepada keluarga dan turut merasakan duka yang mendalam atas kepergian Almarhum, semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar, serta insyaallah Almarhum beroleh tempat layak di sisi Allah SWT.

Diketahui, sebelum menjadi anggota legislatif, Umar DJ. Biki telah mengawali pengabdiannya di tingkat desa. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Desa, sebelum akhirnya dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi DPRD Pohuwato selama tiga periode. Rekam jejak ini menunjukkan besarnya dedikasi Almarhum dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.

Kepergian Almarhum Umar DJ. Biki meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, serta masyarakat yang mengenal beliau sebagai pribadi yang rendah hati, bersahaja, dan selalu mengedepankan kepentingan publik.

Semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.