JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Rektor Universitas Negeri Gorontalo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10) pada pukul 14.15 WIB. Rektor UNG Eduart Wolok ini diterima bersamaan dengan enam pimpinan perguruan tinggi yang mewakili Forum Rektor Indonesia. Kehadiran mereka diterima Kepala Negara yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Eduart Wolok menyampaikan bahwa undangan dari Istana cukup mendadak hingga dirinya harus bergegas pada hari Minggu siang ke Jakarta saat undangan tiba pada pagi harinya. Sesampainya di Jakarta, Eduart mengakui harus melakukan tes Swab PCR sebagai protokol resmi untuk bisa masuk ke Istana dan akhirnya hasilnya pun negative Covid-19.

“Dalam pertemuan dengan Presiden pada Senin sore (19/10) saya menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya adalah terkait agenda UNG selama ini yang menegaskan diri sebagai kampus kerakyatan. Kampus Kerakyatan ini bukanlah jargon dan judul, namun agenda aksi yang substantif, yang memfokuskan pada pengembangan kawasan berbasis perdesaan. Kenapa desa? Karena selama ini desa adalah unit terkecil dari negara yang masih jauh dari tata kelola ideal. Apalagi Kemendikbud saat ini menugaskan kepada semua perguruan tinggi untuk mulai menggagas Merdeka Belajar, kami di UNG menjadikan desa sebagai bagian dari program tersebut. Desa harus merdeka dari kemiskinan, desa harus garda terdepan kemajuan bangsa”, tegas Eduart.

Bagi Eduart, sudah saatnya kerjasama daerah dalam kawasan harus diinisiasi, Gorontalo tak bisa berdiri sendiri, harus bergandeng tangan dengan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, khususnya dalam pengelolaan Teluk Tomini. Apalagi di Teluk Tomini saat ini masih banyak desa-desa yang masuk dalam skala tertinggal jika membaca Indeks Desa Membangun yang disusun oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi. Kawasan Teluk Tomini berbasis perdesaan ini tidak saja dalam konteks pengembangan ekonomi, tapi juga pengembangan pendidikan di Teluk.

“Potensi Teluk Tomini ini sangat besar, sehingga fokus kita harus kepada dua hal yakni aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek keamanan (security). Kita tahu bersama jika selain memiliki potensi ekonomi, Teluk Tomini juga memiliki potensi radikalisme yang cukup tinggi. Sehingga harapannya, perbaikan ekonomi berbasis perdesaan bisa meminimalisir potensi radikalisme yang ada,” tutur Eduart.

“Poin-poin terkait pengembangan kawasan perdesaan di Teluk Tomini ini yang menjadi aspirasi kami kepada Presiden. Alhamdulillah Presiden memberikan respon positif terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus. Setelah menyampaikan hal ini kepada Presiden, saya langsung menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melaporkan langsung kepada Menteri Desa PDTT Bapak Abdul Halim Iskandar pada Selasa (20/10),”, ucap Eduart Wolok yang juga salah satu anggota pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam PERTIDES (Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa).

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan enam pimpinan perguruan tinggi yang mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10) pada pukul 14.15 WIB. Kehadiran para rektor diterima kepala negara didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Rektor Indonesia diwakili Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria sebagai Ketua Umum, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ir. Panut Mulyono, Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP) Prof Akhmaloka, Rektor Universitas Tanjung Pura Prof. Dr. Garuda Wiko, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Dr. H.M Nasrullah Yusuf dan Rektor UNG Dr. Eduart Wolok., ST., MT.

Keenam Rektor yang mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum FRI Prof. Arif Satria. Sebelum menghadap Presiden di Istana Negara, keenam Rektor ini terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan tes Swab PCR, yang semuanya terkonfirmasi negatif Covid-19.

Arif Satria yang juga Ketua Umum Forum Rektor Indonesia menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung sangat lancar, Presiden dalam pertemuan tersebut mendengarkan secara serius apa yang menjadi aspirasi Forum Rektor Indonesia.

“Bagi kami di perguruan tinggi, dinamika sosial politik bangsa ini harus dihadapi dengan kepala dingin, tidak bisa semuanya harus disampaikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Forum Rektor Indonesia menegaskan hal itu dalam audiensi dengan Presiden jika dalam menyalurkan aspirasi mengenai kondisi bangsa adalah hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang, namun harus mematuhi ketentuan yang berlaku,” kata Arif yang dikutip dari pernyataan pers Forum Rektor Indonesia usai pertemuan dengan Presiden sore itu.

Selain itu, Forum Rektor Indonesia juga memandang bahwa perbedaan pendapat dalam era demokrasi adalah hal yang biasa, selanjutnya dalam merespon UU Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan melalui saluran-saluran yang konstitusional. FRI juga menghimbau agar semua pihak bisa menahan diri dan mengedepankan dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi. FRI juga mengharapkan pemerintah dan DPR RI selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta kepada bangsa Indonesia.

“Kami di FRI akan memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan secara hukum. Kami juga berharap bahwa proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang telah menimbulkan gejolak ini menjadi bahan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus terus memperkuat modal sosial berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa,” jelas Arif Satria yang didampingi Rektor UGM, Rektor UNG, Rektor UTI, Rektor Undip dan Rektor Universitas Tanjung Pura.

Dalam kaitan dengan gejolak pasca pengesahan RUU Cipta Kerja, FRI mengajak para akademisi dan seluruh mahasiswa untuk selalu peduli dengan persoalan bangsa dengan senantiasa mengedepankan gerakan intelektual berdasarkan akal sehat, pemahaman yang utuh, dan kajian kritis-obyektif.

FRI juga menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika untuk selalu menjaga kondusifitas kampus agar kegiatan akademik dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, khususnya di masa pandemic Covid-19.

KOTA GORONTALO-Kedaulatan iklim menjadi salah satu target priorotas Pemerintah Kota Gorontalo dalam Pembangunan Perkotaan yang Berketahanan Iklim dan Inklusif (Climate Resilience Inclusive Cities) kedepan.

Hal tersebut dipaparkan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, saat menjadi pemateri dalam webinar Iklim yang berlangsung secara virtual di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo, Selasa (20/10/2020).

Kota Gorontalo kata Marten telah terlibat aktif dalam segala kegiatan knowledge centre perubahan iklim atau CRIC.

“artinya Kota Gorontalo dengan sunguh-sunguh mengantisipasi dampak perubahan iklim yang terjadi,” kata Marten yang didampingi Bappeda dan Dinas PU.

Keseriusan Pemerintah Kota Gorontalo, lanjut Marten, ditunjukkan dengan menandatangani komitmen bersama yang menyatakan kesiapan terlibat aktif dalam kegiatan CRIC hingga tahun 2024.

Pemkot juga kata dia sudah membentuk pokja CRIC melalui surat keputusan wali kota.

“Regulasinya sudah ada. Pokja inilah yang akan menjadi wadah multi pihak dalam merumuskan, melembagakan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana aksi untuk perubahan iklim di Kota Gorontalo,” ujar Marten

Kedepan, Pemkot Gorontalo akan memaksimalkan lagi upaya program penghijauan, salah satunya dengan mebangun ruang terbuka hijau atau penanaman pohon secara rutin.