JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan enam pimpinan perguruan tinggi yang mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10) pada pukul 14.15 WIB. Kehadiran para rektor diterima kepala negara didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Rektor Indonesia diwakili Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria sebagai Ketua Umum, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ir. Panut Mulyono, Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP) Prof Akhmaloka, Rektor Universitas Tanjung Pura Prof. Dr. Garuda Wiko, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Dr. H.M Nasrullah Yusuf dan Rektor UNG Dr. Eduart Wolok., ST., MT.

Keenam Rektor yang mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum FRI Prof. Arif Satria. Sebelum menghadap Presiden di Istana Negara, keenam Rektor ini terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan tes Swab PCR, yang semuanya terkonfirmasi negatif Covid-19.

Arif Satria yang juga Ketua Umum Forum Rektor Indonesia menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung sangat lancar, Presiden dalam pertemuan tersebut mendengarkan secara serius apa yang menjadi aspirasi Forum Rektor Indonesia.

“Bagi kami di perguruan tinggi, dinamika sosial politik bangsa ini harus dihadapi dengan kepala dingin, tidak bisa semuanya harus disampaikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Forum Rektor Indonesia menegaskan hal itu dalam audiensi dengan Presiden jika dalam menyalurkan aspirasi mengenai kondisi bangsa adalah hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang, namun harus mematuhi ketentuan yang berlaku,” kata Arif yang dikutip dari pernyataan pers Forum Rektor Indonesia usai pertemuan dengan Presiden sore itu.

Selain itu, Forum Rektor Indonesia juga memandang bahwa perbedaan pendapat dalam era demokrasi adalah hal yang biasa, selanjutnya dalam merespon UU Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan melalui saluran-saluran yang konstitusional. FRI juga menghimbau agar semua pihak bisa menahan diri dan mengedepankan dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi. FRI juga mengharapkan pemerintah dan DPR RI selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta kepada bangsa Indonesia.

“Kami di FRI akan memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan secara hukum. Kami juga berharap bahwa proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang telah menimbulkan gejolak ini menjadi bahan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus terus memperkuat modal sosial berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa,” jelas Arif Satria yang didampingi Rektor UGM, Rektor UNG, Rektor UTI, Rektor Undip dan Rektor Universitas Tanjung Pura.

Dalam kaitan dengan gejolak pasca pengesahan RUU Cipta Kerja, FRI mengajak para akademisi dan seluruh mahasiswa untuk selalu peduli dengan persoalan bangsa dengan senantiasa mengedepankan gerakan intelektual berdasarkan akal sehat, pemahaman yang utuh, dan kajian kritis-obyektif.

FRI juga menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika untuk selalu menjaga kondusifitas kampus agar kegiatan akademik dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, khususnya di masa pandemic Covid-19.

KOTA GORONTALO-Kedaulatan iklim menjadi salah satu target priorotas Pemerintah Kota Gorontalo dalam Pembangunan Perkotaan yang Berketahanan Iklim dan Inklusif (Climate Resilience Inclusive Cities) kedepan.

Hal tersebut dipaparkan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, saat menjadi pemateri dalam webinar Iklim yang berlangsung secara virtual di Aula Kantor Wali Kota Gorontalo, Selasa (20/10/2020).

Kota Gorontalo kata Marten telah terlibat aktif dalam segala kegiatan knowledge centre perubahan iklim atau CRIC.

“artinya Kota Gorontalo dengan sunguh-sunguh mengantisipasi dampak perubahan iklim yang terjadi,” kata Marten yang didampingi Bappeda dan Dinas PU.

Keseriusan Pemerintah Kota Gorontalo, lanjut Marten, ditunjukkan dengan menandatangani komitmen bersama yang menyatakan kesiapan terlibat aktif dalam kegiatan CRIC hingga tahun 2024.

Pemkot juga kata dia sudah membentuk pokja CRIC melalui surat keputusan wali kota.

“Regulasinya sudah ada. Pokja inilah yang akan menjadi wadah multi pihak dalam merumuskan, melembagakan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana aksi untuk perubahan iklim di Kota Gorontalo,” ujar Marten

Kedepan, Pemkot Gorontalo akan memaksimalkan lagi upaya program penghijauan, salah satunya dengan mebangun ruang terbuka hijau atau penanaman pohon secara rutin.

🔊 Dengarkan Berita

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan enam pimpinan perguruan tinggi yang mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10) pada pukul 14.15 WIB. Kehadiran mereka diterima Kepala Negara didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok, yang juga salah satu dari enam pimpinan perguruan tinggi yang diterima Presiden menyebutkan, dalam pertemuan itu dirinya secara khusus menyampaikan mengenai pentingnya pengembangan kasawan ekonomi khusus di Indonesia Timur, khususnya pengembangan kawasan perdesaan di Teluk Tomini.

“UNG adalah perguruan tinggi negeri yang berada di tengah-tengah kawasan Teluk Tomini, menjadi kewajiban kami untuk memberikan policy brief kepada Presiden untuk bisa memberikan perhatian kepada daerah ini untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang berbasis perdesaan. Sebab, masih banyak desa-desa di kawasan yang kaya ini masih berada di skala yang tertinggal jika kita melihat Indeks Data Membangun yang dirilis setiap tahun oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar Eduart di sela-sela pertemuan dengan Presiden.

Menurut Eduart, dirinya kini dengan Kemendes PDTT sedang menjalin kerjasama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis perdesaan di Teluk Tomini, harapannya kawasan ini menjadi penyangga sosial-ekonomi bagi rencana pemindahan Ibukota Negara di Kalimantan. Jika Ibukota dipindahkan ke Kalimantan, maka kawasan di sekitar Ibukota mau tidak mau harus ikut dipersiapkan diri sedari sekarang. Eduart tidak menginginkan jika nanti Ibukota pindah namun kawasan terdekat malah hanya menjadi beban baru bagi Ibukota.

“Bapak Presiden dalam arahannya telah menyampaikan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi di Indonesia yang selama ini belum terkelola dengan baik. Sebagai anggota dari Forum Rektor Indonesia, tentunya niat baik Presiden dan upaya FRI sebagai wadah perguruan tinggi di Indonesia yang telah ikut memfasilitasi pertemuan tersebut kami dari Gorontalo mengucapkan terima kasih,” ucap Eduart Wolok.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Rektor Indonesia diwakili oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria sebagai Ketua Umum, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ir. Panut Mulyono, Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP) Prof. Yos Johan Utama, Rektor Universitas Tanjung Pura Prof. Dr. Garuda Wiko, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Dr. H.M Nasrullah Yusuf dan Rektor UNG Dr. Eduart Wolok., ST., MT.

Keenam Rektor yang mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum FRI Prof. Arif Satria. Sebelum menghadap Presiden di Istana Negara, keenam Rektor ini terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan tes Swab PCR, yang semuanya terkonfirmasi negatif Covid-19.