Connect with us

Politik

Pegang Prinsip Politik Silaturrahim, GERINDRA Melawat ke BKKBN

Published

on

GORONTALO – Pengurus DPD Partai Gerindra Gorontalo melakukan lawatan ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, (28/10/2022). Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe, Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Kedatangan ketua Elnino M.H Mohi bersama pengurusnya, disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Hartati Suleman.

Tidak Hanya di Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Kata Elnino pihaknya telah mendatangi sejumlah lembaga, diantaranya KPU Provinsi, Bawaslu. Kemudian akan meneruskan lawatan ini ke Polda Gorontalo, Korem, Kanwil Agama, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, termasuk juga Perwakilan Bank Indonesia.

Elnino menjelaskan kedatangan DPD Partai Gerindra Gorontalo ke sejumlah instansi pemerintahan untuk merawat komunikasi dan mempererat tali silaturahim. Menurutnya, politik silaturahim yang dilakukan Gerindra Gorontalo, dilakukan untuk menerima dan menghargai perbedaan.

Elnino yang baru saja dikukuhkan oleh Sekjend Ahmad Muzani sebagai ketua DPD Gerindra Gorontalo, menjelaskan langkah mereka, selain menjalankan program politik silaturahmi dengan seluruh elemen, ini juga sebagai sikap politik Gerindra yang selalu digaungkan.

“Jadi, garis besarnya tak lain, untuk mengontrol kader tidak berkonflik dengan yang lain, ataupun mengontrol kader kami supaya tidak diajak berkonflik oleh orang lain,” Ulas Elnino.

Selanjutnya, politik silaturahim ini dimaksudkan kata Elnino, untuk memahami situasi dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, “Intinya, kami inginkan kader menolong orang sebanyak mungkin,” Ujar Elnino.

Sementara itu, kedatangan Elnino bersama pengurus DPD di Perwakilan BKKBN Gorontalo, menurut dia, ada banyak hal penting yang harus diterima dari mereka terutama masalah data, pastinya BKKBN sendiri memiliki data yang real berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

“Jadi, politisi dan partai harus tahu biar mengerti pula jika bicara tentang negara atau daerah atau kepentingan masyarakat terutama kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai bicara tapi dia tidak mengerti keadaan,” Kata Elnino.

“Itulah alasan kami menjadikan BKKBN sebagai sesuatu yang sangat penting bagi partai dan meminta kesiapan untuk menjadi narasumber pada kegiatan kegiatan kajian yang dilakukan oleh Gerindra,” Tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Prabowo Putuskan Empat Pulau Sah Milik Aceh

Published

on

Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.

Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.

Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.

Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.

Continue Reading

News

Saya Optimistis Kita Bisa Menghapus Kemiskinan Jauh Sebelum 2045. Itu Keyakinan dan Tekad Saya

Published

on

NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.

Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.

Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .

Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.

Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.

Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.

Continue Reading

News

Keras! Aceh Tolak Konsesi Pulau ke Sumut, Gubernur Manaf: Itu Hak Kita!

Published

on

Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler