Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Mengapa PKI Tidak “Laku” di Gorontalo?

Published

2 years ago

on

Oleh : Funco Tanipu (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Pada Pemilu tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih 0.78 % suara, sedangkan partai Islam yakni Masyumi, PSII dan NU meraih 84.4 %. Adapun partai nasional yang diwakili PNI meraih sekitar 12 % suara.

Jika merujuk pada data jumlah penduduk tahun 1950 an, penduduk Gorontalo berada pada kisaran 300 ribu jiwa, berarti pemilih PKI sejumlah kurang lebih 2000 an orang. Sedangkan pemilih partai Islam di Gorontalo sekitar 250 ribuan orang.

Secara nasional, jumlah pemilih PKI berada pada urutan keempat setelah PNI, Masyumi dan NU. Total pemilih PKI pada saat itu sekitar 16.4 % atau sekitar 6 juta pemilih.

Hasil perolehan PKI secara nasional yang berbeda jauh dengan perolehan suara di Gorontalo memberikan pesan bahwa PKI termasuk metode beserta ideologinya “tidak laku” di Gorontalo. Mengapa hal tersebut terjadi?

Pertama, isu kampanye yang dilancarkan oleh PKI yakni ketimpangan, ketidakadilan, dan kesenjangan yang dirasakan rakyat saat itu menjadi topik yang dikampanyekan oleh Masyumi, NU dan PSII. Dalil dan strategi PKI yang menggunakan asumsi Marxian tidak mempan untuk mengubah persepsi masyarakat Gorontalo. Seperti contoh isu kelas yang digencarkan untuk menarik garis beda antar masyarakat sulit terterima karena sistem kekerabatan Gorontalo yang begitu kuat. Sistem Ngala’a yang berbasis marga (yang kemudian saling terkait dalam perkawinan) begitu kuat dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh keluarga yang memiliki kaitan erat dengan para Wuleya lo Lipu, sehingga polarisasi berbasis kelas ala Marxian tidak berhasil.

Kedua, PKI di Gorontalo tidak memiliki basis wilayah yang kuat, bahkan terpencar tanpa jejaring politik yang kuat. Lemahnya jejaring tersebut karena struktur sosial Islam di Gorontalo yang berbasis pada kekerabatan kuat telah menjadi benteng nilai dan juga struktural. Di Jawa, pertentangan antara PKI dan Islam begitu tegang, sehingga menyebabkan banyaknya pembantaian. Hal ini berbeda dengan Gorontalo karena dari segi jumlah sudah kalah, apalagi jejaring dan struktur politik yang dikuasai oleh tokoh-tokoh elit agama lokal. Selain itu, walaupun di Gorontalo tidak memiliki basis-basis seperti pesantren, namun Islam di Gorontalo “hidihima mototoheto” (“dipegang” atau diyakini secara kuat, dengan batin) karena adanya guru-guru agama kampung yang merangkap menjadi tokoh adat. Walaupun di Gorontalo pada saat itu ada yang masuk dalam kategori “abangan”, tetapi karena intensitas pelaksanaan tradisi keagamaan/adat di Gorontalo cukup sering maka “konsolidasi” pun menjadi lebih kuat.

Ketiga, peran tokoh agama sekaligus tokoh adat yang begitu sentral di Gorontalo menjadikan mereka sebagai episentrum informasi yang terpercaya dan informasi itu disebarkan melalui metode “lolohuma” (saling bisik), tidak dalam kegiatan yang menghadirkan massa yang banyak. Nah, distribusi informasi “negatif” tentang PKI cepat menyebar dan bahkan menjadi “hantu” sebab jaringan kekerabatan Gorontalo yang dikuasai tokoh non PKI menjadi medium kuat dalam penyebaran informasi itu. Contohnya, pada waktu tahun 90 an, bisa kita lihat betapa penyebaran informasi “gola” (penculik anak-anak) hanya dalam tempo beberapa waktu bisa menyebar cepat dari Popayato ke Taludaa. Dalam kurun waktu yang sama, “dudu-dudula” (bertemu, berdekatan, tidak saja secara fisik, tapi juga secara kultur) sambil “hitambelanga” (duduk bersila dalam bentuk lingkaran). Hari ini, metode tersebut dikomodifikasi menjadi “karlota” (karlota adalah tokoh di film Maria Cinta yang Hilang).

Pertanyaannya, apakah tidak “lakunya” PKI saat lalu bisa dijadikan pelajaran bagi partai-partai di Gorontalo hari ini (menjelang Pemilu)? Karena sejarah politik Gorontalo termasuk perspektif sosio-antropologis dalam memahami kondisi masyarakat Gorontalo masih relevan dengan kondisi sosial-politik hari ini.

Relevansi tersebut tergantung pemahaman setiap partai politik dalam mengartikulasikan langkah dan metode politiknya, bahwa jika ingin meraih “kemenangan politik” yang besar di Gorontalo mau tidak mau harus memanfaatkan jaringan kekerabatan berbasis marga dan bagaimana bisa melibatkan tokoh-tokoh dalam keluarga tersebut untuk menjadi agen.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Humas dan Protokol UNG Siap Unjuk Kinerja di Ajang Bergengsi Kemdiktisaintek 2025

Published

3 days ago

on

28/06/2025

By

UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.

Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.

Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.

“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.

UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.

Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:

  • Pengelolaan laman resmi institusi,

  • Media sosial,

  • Siaran pers dan publikasi,

  • Majalah atau buletin institusi,

  • Profil insan humas,

  • Unit Layanan Terpadu (ULT), serta

  • Pengelolaan keprotokolan.

Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.

“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.

Continue Reading

Advertorial

Pengukuhan 11 Guru Besar UNG: Simbol Keunggulan Akademik di Kawasan Timur Indonesia

Published

1 week ago

on

24/06/2025

By

Pengukuhkan 11 Guru Besar Tetap dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang berlangsung di Auditorium UNG || Foto Istimewa

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan sejarah penting dalam pengembangan akademik dengan mengukuhkan 11 Guru Besar Tetap dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang berlangsung di Auditorium UNG, Selasa (24/06/2025).

Upacara pengukuhan dipimpin langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa capaian ini merupakan tonggak strategis bagi UNG dalam memperkuat kapasitas keilmuan dan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni akademik, tetapi bentuk pengakuan atas kontribusi keilmuan luar biasa yang telah diberikan oleh para dosen. Ini juga menjadi motivasi bagi sivitas akademika lainnya untuk terus berinovasi dan berprestasi,” ujar Prof. Eduart.

Ia menegaskan bahwa kehadiran para profesor baru ini akan memperkokoh posisi UNG sebagai pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Adapun nama-nama Guru Besar Tetap yang dikukuhkan dalam acara ini, meliputi:

Prof. Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, M.Si.

Prof. Dr. Nety I. Ishak, M.Si.

Prof. Dr. Lukman Abdul Rauf Laliyo, M.Pd.

Prof. Dr. Nurdin, S.P., M.Si.

Prof. Dr. Sukirman Rahim, M.Si.

Prof. Dr. Sunarty Suly Eraku, S.Pd., M.Pd.

Prof. Dr. Sastro M. Wantu, M.Si.

Prof. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.

Prof. Dr. Fitryane Lihawa, M.Si.

Prof. Dr. rer. nat. Mohamad Jahja, S.Si., M.Si.

Prof. Dr. Ismail Djakaria, M.Si.

Momen pengukuhan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, para dekan, kolega akademisi, serta keluarga besar para guru besar. Suasana penuh rasa haru dan kebanggaan menyelimuti seluruh rangkaian acara, khususnya saat masing-masing guru besar menyampaikan orasi ilmiah yang mencerminkan kedalaman riset dan dedikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan bertambahnya 11 guru besar ini, UNG semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

“Ini adalah bentuk nyata dari transformasi mutu akademik UNG. Kami terus mendorong lahirnya guru besar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Rektor Eduart.

Continue Reading

Advertorial

Rektor UNG Soroti Kesenjangan Pendidikan Dasar hingga Tinggi di Forum MSA-PTNBH

Published

2 weeks ago

on

20/06/2025

By

UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., tampil sebagai narasumber dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA-PTNBH) yang diselenggarakan pada 19–21 Juni 2025 di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Dalam undangan resmi yang ditandatangani Ketua MSA-PTNBH Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA dan Wakil Ketua Prof. Dr. Syafrizal Sy, Prof. Eduart dijadwalkan mengisi sesi diskusi strategis bertema:

“Sinkronisasi Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Sistem Pendidikan Tinggi”

Diskusi ini digelar Jumat, 20 Juni 2025, di Ballroom Lantai 4 Mall Ciputra World, Surabaya, dan menjadi ruang penting bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengevaluasi kesinambungan lintas jenjang pendidikan serta merumuskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang lebih relevan dan adil.

Dalam paparannya, Prof. Eduart menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan dasar dan menengah. Ia mendorong perlunya reformasi sistem rekrutmen mahasiswa baru yang transparan, akuntabel, dan mampu menjamin keadilan akses.

“Jika input dari pendidikan dasar dan menengah tidak kuat, maka pendidikan tinggi akan terus menghadapi tantangan kualitas. Sinkronisasi ini adalah pekerjaan bersama,” tegas Prof. Eduart.

Kehadiran Rektor UNG dalam forum nasional ini mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan peran strategis UNG dalam mengembangkan kebijakan pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berbasis keadilan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler