GORONTALO – Pembangunan Rumah Dinas (Rudis) dan Rusunawa untuk karyawan Bank Indonesia (BI) wilayah Gorontalo menjadi sorotan publik setelah proyek tersebut, yang dimulai pada tahun 2021, kini mangkrak dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Gedung yang terletak di Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kota Timur, Kota Gorontalo ini menjadi pusat perhatian karena keterlambatan penyelesaiannya, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pemerhati publik.

Beberapa pihak masyarakat, termasuk pemerhati publik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang melibatkan dana publik, termasuk proyek yang dibiayai oleh institusi seperti Bank Indonesia. Hais, salah satu masyarakat yang menyoroti proyek ini, menduga adanya masalah yang menghambat pembangunan tersebut. “Kami berharap pihak BI dapat segera menyelesaikan masalah yang ada dan melanjutkan pembangunan Rudis ini agar dapat segera dimanfaatkan oleh karyawan,” ujarnya pada Senin (12/08/2024).

Salah satu mandor tenaga kerja borongan yang pernah terlibat dalam proyek tersebut, Yono, mengungkapkan adanya dugaan pembohongan dan pembodohan dalam pembangunan Rudis dan Rusunawa BI ini. Ia mengklaim bahwa masih ada 53 orang tenaga kerja borongan yang upahnya belum dibayarkan, dengan total akumulasi mencapai Rp 117 juta. Yono menjelaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut diputus secara sepihak oleh kontraktor PT. Rancang Bangun Mandiri (PT. RBM) atas instruksi dari pihak BI Pusat, yang menyebabkan para pekerja belum menerima upah mereka. “Saya juga sudah melaporkan masalah ini ke pihak berwajib,” tambahnya pada Selasa (13/8/2024).

Yono juga menyebutkan bahwa dirinya dan timnya hanya terlibat dalam tahap kedua pembangunan, dengan tugas melanjutkan pekerjaan dari progres 30 persen hingga mencapai 42 persen dalam jangka waktu dua bulan. Ia memperkirakan anggaran untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp 28 miliar.

Saat media berusaha mengonfirmasi masalah ini secara langsung dengan Kepala BI Gorontalo, upaya tersebut tidak berhasil karena pihak BI meminta agar konfirmasi dilakukan melalui surat resmi. Security dan sopir BI yang ditemui di lokasi mengarahkan agar semua pertanyaan diajukan secara tertulis, menambah kesan bahwa ada ketertutupan dalam penanganan isu ini.

Keterlambatan penyelesaian proyek dan dugaan masalah pembayaran upah ini telah menimbulkan keprihatinan publik, dan masyarakat berharap agar BI segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan transparansi yang lebih baik.