Pohuwato – Belum usai simpang siur informasi mengenai penyitaan tujuh unit alat berat jenis ekskavator yang dipasangi garis polisi (police line) di areal Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kawasan DAM, publik di Pohuwato kembali dihebohkan. Kali ini, kehebohan dipicu oleh beredarnya rekaman tangkapan layar status WhatsApp dari salah satu oknum staf Polres Pohuwato berinisial DA.

Dalam unggahan status (story) WhatsApp tertanggal Sabtu (04/04/2026) tersebut, DA memamerkan tumpukan uang tunai pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ia secara terang-terangan menyebut uang tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli emas. Bahkan, dengan lugas DA menuliskan keterangan bahwa dirinya telah berhasil merusak harga pasar emas.

Saat dikonfirmasi terkait unggahan kontroversial tersebut, DA berdalih bahwa video dan pernyataannya itu sengaja dibuat sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) intelijen. Tujuannya adalah untuk memancing dan membongkar perputaran jaringan jual-beli emas ilegal yang kini semakin marak di tengah masyarakat Pohuwato.

“Saya sengaja mem-posting itu karena Satintelkam Polres Pohuwato memang sedang gencar mencari gembong penjual dan pembeli emas ilegal di wilayah ini,” ungkap DA memberikan klarifikasi.

Seperti diketahui, Polres Pohuwato belakangan ini mendapat atensi khusus dari Polda Gorontalo untuk gencar melakukan penertiban di sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang aktivitas pertambangan ilegal. Namun, alih-alih meredam situasi, unggahan staf Polres tersebut justru memicu spekulasi liar. Masyarakat menduga adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam bisnis emas ilegal, terlebih banyak kasus tambang di lapangan yang hingga kini belum menemui titik terang.

Fenomena viral ini turut memantik reaksi keras dari Forum Pemuda Gorontalo. Salah satu tokoh pemuda, Fikri Palawa, angkat bicara menyoroti tindakan oknum staf Polres Pohuwato tersebut.

”Kalaupun itu benar merupakan taktik atau tugas intelijen, setidaknya oknum tersebut harus berkoordinasi dengan baik agar tidak membuat kegaduhan di ruang publik. Cara ini malah terlihat bukan seperti bagian dari tugas intelijen, melainkan justru memunculkan dugaan keterlibatan nyata secara pribadi,” kritik Fikri.

Fikri sangat menyayangkan insiden ini menjadi gaduh dan berpotensi merusak citra penegakan hukum di mata masyarakat. Menurutnya, tindakan memamerkan uang miliaran rupiah untuk transaksi emas ilegal justru memperburuk kredibilitas Polres Pohuwato.

“Rentetan persoalan PETI yang banyak menggantung dan simpang siur saja sudah membuat masyarakat kehilangan simpati terhadap kinerja kepolisian. Apalagi ditambah dengan kasus viral ini, jelas masyarakat akan berpikir ibarat pepatah ‘dia yang berkokok, dia pula yang bertelur’ (aturan dibuat namun dilanggar sendiri). Jadi, jangan salahkan jika persoalan ini semakin menambah citra buruk aparat di Pohuwato,” tutupnya.

Pohuwato – Upaya peningkatan infrastruktur desa terus digenjot oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Pembangunan jembatan beton di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, yang diinisiasi oleh Kodim 1313/Pohuwato kini mulai menunjukkan progres positif.

Hingga Sabtu (04/04/2026), kegiatan pembangunan fisik tersebut telah memasuki tahap awal pengerjaan dengan capaian progres mencapai 5 persen.

Jembatan strategis ini dibangun tepat di atas aliran Sungai Hulota yang memiliki lebar sekitar 4 meter dengan kedalaman air 1 meter. Nantinya, jembatan ini dirancang memiliki ukuran pelat lantai sepanjang 12 meter dan lebar 5 meter. Kehadiran infrastruktur ini diproyeksikan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar urat nadi aktivitas masyarakat setempat.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada akhir pekan ini, para personel TNI bersama warga difokuskan pada penyiapan material alam. Mereka bergotong royong memindahkan material yang telah tersedia ke titik yang lebih dekat dengan lokasi konstruksi guna mempercepat proses pekerjaan pada tahap krusial selanjutnya.

Komandan Kodim (Dandim) 1313/Pohuwato menyampaikan bahwa proyek jembatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan dan komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pelosok yang sangat membutuhkan akses transportasi memadai.

“Pembangunan jembatan beton ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dan berdampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menunjang perputaran roda ekonomi, akses pendidikan, serta mobilitas warga sehari-hari,” ujar Dandim 1313/Pohuwato.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan pengawasan ketat. Pihaknya mengedepankan kualitas struktur dan ketepatan sasaran agar jembatan tersebut kokoh dan dapat dimanfaatkan warga dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan rampungnya jembatan beton ini kelak, masyarakat Desa Wonggarasi Tengah diharapkan tidak lagi merasakan kesulitan akses. Selama ini, warga kerap terkendala saat harus melintasi Sungai Hulota, terlebih ketika debit air sedang meningkat akibat curah hujan tinggi.

Kodim 1313/Pohuwato memastikan akan terus mengawal dan melanjutkan pekerjaan hingga tuntas sesuai dengan target waktu dan rancangan yang telah ditetapkan.

Gorontalo – Pemanggilan sejumlah aktivis lingkungan dan tambang oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK) secara tegas menilai langkah kepolisian tersebut bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan sebuah ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat rakyat.

Kepala Bidang (Kabid) Humas LSM LABRAK, Andika Lamusu, menyebut tindakan pemanggilan terhadap para aktivis sebagai bentuk pembalikan logika yang sangat berbahaya bagi tatanan demokrasi.

“Ini kacau! Aktivis yang bersuara menyuarakan kepentingan publik justru dipanggil polisi hanya karena adanya laporan dari pihak perusahaan. Ini jelas bukan penegakan hukum, melainkan sinyal pembungkaman!” tegas Andika dalam keterangan resminya.

Menurut Andika, menyuarakan kritik adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin penuh oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ia menilai, apabila kritik terhadap dugaan kerusakan lingkungan dan aktivitas pertambangan ilegal justru berujung pada proses hukum, maka demokrasi di Indonesia hanya sebatas slogan kosong belaka.

“Kalau rakyat berbicara lalu diproses hukum, itu namanya bukan negara hukum, itu negara yang takut terhadap kritik!” imbuhnya.

Tak hanya mengecam aparat penegak hukum, LABRAK juga menyoroti tajam sikap pasif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato. Andika secara blak-blakan menyebut sikap membisu para legislator tersebut sebagai bentuk kegagalan moral dan politik secara kelembagaan.

“DPRD Pohuwato ini wakil rakyat atau sekadar pajangan? Jangan jadi mayat hidup! Saat rakyat ditekan dan diintimidasi, kalian malah diam? Harusnya malu kalau masih memiliki nurani,” cecarnya dengan nada geram.

Oleh karena itu, LABRAK mendesak secara tegas agar DPRD Pohuwato segera mengambil tiga langkah konkret, yakni: segera memanggil dan menekan Kapolda Gorontalo untuk memberikan klarifikasi, mendesak penghentian seluruh proses hukum terhadap para aktivis, serta menyatakan sikap terbuka untuk membela kebebasan berpendapat masyarakat.

“Ini bukan sebuah pilihan, ini kewajiban mutlak! DPRD harus berdiri di barisan paling depan, bukan malah sembunyi di balik meja,” tegas Andika.

Ia juga memperingatkan, jika kasus ini dibiarkan bergulir, dampaknya akan jauh lebih meluas dari sekadar pemanggilan beberapa aktivis.

“Hari ini aktivis dipanggil, besok bisa siapa saja yang akan kena. Ini cara halus untuk membunuh keberanian rakyat. Kalau hal ini dibiarkan lolos, habis sudah ruang demokrasi di Pohuwato,” urainya.

Sebagai bentuk penolakan, LABRAK memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka mengancam siap mengonsolidasikan dan menggerakkan kekuatan massa jika DPRD maupun aparat terus menutup mata terhadap ketidakadilan tersebut.

“Jangan pernah menguji kesabaran rakyat. Kalau DPRD tidak mau bergerak, maka rakyat sendiri yang akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar kasus hukum, ini adalah perlawanan semesta terhadap ketidakadilan!” pungkas Andika Lamusu.