Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menyerahkan dukungan kepada pasangan Tuty Hamid dan Richard Manuas sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Banggai Laut (Balut), Sulawesi Tengah. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi partai kepada pasangan calon.
Penyerahan dilakukan langsung Ketua DPW Nasdem Sulteng Atha Mahmud dan diterima langsung Tuty Hamid yang didampingi Richard Manuas di Kantor DPW Nasdem Sulteng, Kota Palu, Sabtu (8/8).
Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD Nasdem Balut Moh. Tanjung Pawara, serta sejumlah Anggota Legislatif Banggai Laut dari Fraksi Nasdem.
Di sela penyerahan surat rekomendasi Atha Mahmud mengatakan, kedua pasangan telah melewati proses penjaringan, verifikasi calon, dan survei.
“Dari perjalanan panjang itu, DPP setuju memberikan mandat pada Tuty-Richard untuk maju. Apalagi kita usung kandidat sendiri,” ujar Atha, sesaat setelah penyerahan surat rekomendasi di Kantor DPW NasDem, Palu.
Bahkan, tambah Atha, elektabilitas pasangan Tuty-Richard bersaing ketat dengan kandidat lain.
“Di survei, angkanya beliau cukup tinggi. Peluang untuk terpilih sangat terbuka. Saya perintahkan mereka segera turun ke masyarakat. Menang di Balut itu harga mati, tak bisa ditawar-tawar,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, calon Bupati Banggai Laut, Tuty Hamid, siap menjalankan amanah partai NasDem.
“Saya berterima kasih kepada Partai NasDem yang telah memberikan kepercayaan pada saya dan Pak Richard untuk maju. Sebagai kader, saya akan menjalankan perintah ini sebaik-baiknya,” ujarnya bersemangat.
Saat ditanya peluang memenangkan pilkada, melawan pasangan petahana, Tuty Hamid menjawab siap sekali.
“Saya maju untuk menang di Balut. Didukung partai NasDem dan Demokrat yang militan, didampingi konsultan politik, kami yakin akan mampu merebut hati masyarakat Balut,” kata Tuty, yang diamini calon Wakil Bupati Richard Manuas.
Seperti diketahui, sebelumnya Tuty-Richard sudah mengantongi dukungan Demokrat. Dengan begitu, kandidat ini sudah bisa mendaftarkan diri sebagai paslon di Pilkada Balut.
Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.
Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.
Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.
Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.
NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.
Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.
Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .
Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.
Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.
Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.
Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.