DEPROV – Meski diterpa isu miring soal dugaan penerimaan uang dari perusahaan sawit, Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo tak mengendurkan langkah. Pansus justru makin agresif menyelesaikan polemik tata kelola sawit di daerah. Terbaru, Pansus menyatakan akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendalami sejumlah temuan atas praktik perkebunan sawit yang dinilai bermasalah.

Ketua Pansus, Umar Karim (UK), mengonfirmasi rencana tersebut saat ditemui di sela-sela rapat Komisi I DPRD. “Iya, kami Pansus akan mengundang BPK dan BPKP, Senin depan,” tegas UK, Jumat (18/7). Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keseriusan Pansus dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini merugikan banyak pihak, khususnya petani.

Pansus sebelumnya telah menggandeng lembaga penegak hukum, seperti Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi, serta Ombudsman, guna membuka pintu penyelesaian yang komprehensif. Mengundang BPK dan BPKP merupakan tindak lanjut untuk memastikan akuntabilitas dalam penanganan hasil temuan Pansus.

“Kami akan memaparkan semua hasil temuan kami kepada BPK dan BPKP. Harapannya, mereka dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, terutama menyangkut kebijakan pemerintah yang tidak sesuai,” papar UK.

Ia menyebut bahwa banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pansus, melainkan perlu koordinasi lintas lembaga. Beberapa di antaranya menyangkut pengelolaan lahan 4.000 hektare sawit milik Palma Group yang saat ini sedang diproses untuk disita oleh pemerintah.

Menanggapi isu yang menyebut Pansus menerima uang dari perusahaan sawit, UK menyebut hal itu tak berdampak pada kinerja. Ia justru menyebut isu tersebut sebagai pemicu semangat. “Isu itu tidak akan mempengaruhi Pansus. Justru ini memicu kinerja kami. Apalagi tuduhan itu tidak spesifik menyebut siapa,” kata UK sambil tersenyum.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan tuduhan itu ke Polda sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan.

“Saya melapor karena saya ketua Pansus. Walaupun media menulis nama saya, saya tetap fokus menyelesaikan tugas kami,” tegasnya.

UK menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pansus tidak bekerja demi mendapat simpati, melainkan demi kepentingan para petani yang menjadi korban kebijakan keliru selama ini.

“Pansus tidak butuh keyakinan dari orang per orang. Yang kami butuhkan adalah kepercayaan dari ratusan petani yang telah kami temui dan dengar keluhannya,” pungkas UK.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo untuk meminta klarifikasi atas dugaan plagiarisme dalam logo Half Marathon yang baru saja diluncurkan.

Logo tersebut, yang diduga meniru desain milik perusahaan asal Australia, Catalist Central, telah memicu polemik di tengah masyarakat sejak diluncurkan pada Minggu, 12 Juli 2025 di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Anggota Komisi I, Kristina Udoki, menyayangkan jika benar logo tersebut merupakan hasil plagiat. Ia menilai bahwa proses pembuatan logo seharusnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme sayembara.

“Biasanya logo dibuat melalui proses sayembara, dan ada filosofi di baliknya. Saya lihat pernyataan Gubernur soal makna logo ini sangat dalam. Tapi sangat disayangkan jika ternyata itu hasil plagiasi,” ujar Kristina.

Kristina menambahkan bahwa Gorontalo memiliki banyak sumber daya manusia kreatif di bidang desain. Menurutnya, seharusnya potensi lokal tersebut bisa digali melalui kompetisi terbuka.

“Buat sayembara, libatkan para desainer lokal. Biarkan mereka berkompetisi, dan hasil terbaik itulah yang digunakan,” tegasnya.

Komisi I DPRD memastikan akan menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Dispora untuk meminta penjelasan resmi terkait proses pembuatan logo dan dugaan pelanggaran hak cipta tersebut.

DEPROV – Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke SMA Negeri 1 Tapa menemukan bahwa sekolah tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat lahan resmi. Temuan ini mendorong Komisi I untuk mendesak Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan persoalan aset tersebut.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, bersama sejumlah anggota, yakni Kristina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Ekwan Ahmad, dan Fikran Salilama.

Anggota Komisi I, Fikran Salilama, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi status kepemilikan aset sekolah, khususnya sertifikat tanah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Panitia Khusus Aset Daerah, masih banyak sekolah yang belum bersertifikat.

“Ada sekolah yang sudah punya sertifikat, tapi hanya menyerahkan fotokopi ke pemerintah kabupaten/kota, seperti yang kami temukan di SMA 1 Suwawa,” ujar Fikran.

Untuk SMA Negeri 1 Tapa, Fikran menyebut sekolah tersebut telah memiliki akta hibah dan dokumen jual beli, namun proses penerbitan sertifikat belum ditindaklanjuti.

“Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, bukan dibebankan ke sekolah. Masa sekolah mau pungut biaya dari orang tua?” tegasnya.

Fikran mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi permasalahan serupa seperti yang pernah terjadi di SMA Boalemo. Ia mengingatkan bahwa banyak kasus persoalan aset sekolah melibatkan mafia tanah.

“Permasalahan ini harus diantisipasi sejak dini, karena mafia tanah sekarang makin banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tapa, Syarifudin Abdullah, M.Pd., menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan sudah menindaklanjuti persoalan ini bersama Dinas Pertanahan. Ia menyebut bahwa pihak sekolah telah dimintai data sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat.

“Dari 18 sekolah yang ada, kami sudah dimintakan data. Beberapa sekolah sudah memenuhi syarat, termasuk SMA Negeri 1 Tapa,” ungkapnya.

Syarifudin berharap proses penerbitan sertifikat dapat segera rampung agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan tanpa kekhawatiran terkait kepemilikan lahan.