Oleh Alfiyan NPP, M.Si

Analis Hubungan Internasional

Enam puluh lima miliar dolar AS lenyap dalam satu hari perdagangan. Dan, tentu saja, ada yang ganjil dari cara Indonesia kehilangan uang. Bukan karena perang, bencana alam, atau gagal bayar utang, melainkan karena satu pengumuman dari sebuah perusahaan penyusun indeks di New York; Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pada 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Alasan resminya terdengar teknokratis, nyaris membosankan: kepemilikan saham yang tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan penegakan aturan yang dinilai lemah. Justru di situlah kita patut curiga. Ketika sebuah lembaga swasta asing sanggup menghapus nilai pasar sebesar itu hanya dengan selembar dokumen konsultasi, sebagaimana dilaporkan Reuters, persoalannya bukan lagi sekadar tata kelola bursa. Pertanyaannya: siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas pasar kita, dan untuk kepentingan siapa?

Di atas kertas, sentilan MSCI seolah merupakan murni alarm tata kelola. Namun, membaca relasi ekonomi internasional hanya dari teks dokumen adalah sebentuk kenaifan strategis. Dalam jagat geopolitik, tidak ada keputusan finansial yang steril dari motif kekuasaan.

Hans J. Morgenthau, dalam maqnum opus-nya berjudul Politics Among Nations menempatkan kepentingan nasional sebagai salah satu landasan utama politik luar negeri. Bagi tradisi realisme klasik, negara tidak dapat menyandarkan kelangsungan kepentingannya pada anggapan bahwa sistem internasional selalu bekerja berdasarkan niat baik atau kepentingan bersama. Negara harus memahami distribusi kekuasaan dan mengelola kepentingannya sendiri. Seturut dengan itu, John Mearsheimer, dedengkot teori Realisme Ofensif dalam Hubungan Internasional, berulang kali memperingatkan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, sebuah negara harus selalu mencurigai niat pihak asing. Tidak ada harmoni yang alamiah; yang ada hanyalah kompetisi bertahan hidup.

MSCI menyatakan bahwa kekhawatirannya berkaitan dengan transparansi kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum terlihatnya implementasi reformasi secara konsisten. Otoritas Indonesia sebenarnya sudah mengumumkan sejumlah langkah perbaikan. Pemerintah ingin agar informasi tentang siapa yang memiliki saham perusahaan lebih terbuka, terutama bagi mereka yang memiliki lebih dari 1% saham. Pemerintah berupaya memperjelas apakah kepemilikan saham terkonsentrasi pada segelintir pihak saja. Bahkan, pemerintah menargetkan agar setidaknya 15% saham perusahaan tercatat di bursa tersedia untuk dibeli dan diperdagangkan oleh masyarakat atau investor publik (free float). Namun, bagi MSCI, pengumuman saja tidak cukup..

Ada pula pembanding penting, berbeda dengan MSCI, FTSE Russell justru mempertahankan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market dan tidak memasukkannya ke dalam daftar pemantauan perubahan status. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa penilaian penyedia indeks global tidak seragam. Kendatipun kedua Lembaga ini memiliki dua metodologi yang berbeda, tidak menghilangkan sikap kritis terhadap pertimbangan MSCI. Indonesia berhak meminta penjelasan yang transparan mengenai dasar, proporsionalitas, dan konsistensi penilaian MSCI.

Ketika MSCI, sebagai institusi yang menjadi kompas bagi aliran dana asing bernilai triliunan rupiah, tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Indonesia, tidak boleh lagi memandangnya sebelah mata hanya sebagai urusan rating bursa semata. Dugaan saya, ini semacam instrumen perang proksi finansial. Dan jika kita mencari siapa yang paling gelisah dengan kedaulatan baru ekonomi Indonesia belakangan ini, jejaknya mengarah kuat ke utara: Singapura. Kecurigaan ini menguat setelah pernyataan mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi menuduh GIC dan Temasek, dua investor negara Singapura, terlibat dalam upaya menekan harga saham Indonesia melalui dugaan tekanan terhadap MSCI.

Standar Ganda, Karhutla, dan Ilusi Investasi Asing

Sikap Singapura kian terlihat “agak laen” kepada Indonesia pada saat terjadi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda. Singapura secara rutin melayangkan protes keras dan menyudutkan Indonesia seolah republik ini adalah pesakitan tunggal yang meracuni udara kawasan. Padahal, jika tabir korporasinya dibuka, banyak aktor pembakar lahan tersebut nyatanya berafiliasi dengan perusahaan atau jejaring modal yang bermarkas di Singapura. Mereka menikmati hasil panen komoditasnya, memarkir keuntungannya di Marina Bay, tetapi dengan congkak melemparkan seluruh tanggung jawab ekologis dan moralnya ke pundak Indonesia. Dan belakangan, mereka mengoreksi secara internal, menginvestigiasi korporat yang terlibat dalam negeri mereka sendiri.

Pola cuci tangan ini berlanjut pada bagaimana mereka mengklaim diri sebagai “dewa penolong” perekonomian kita. Secara statistik, Singapura memang konsisten menempati peringkat pertama penyumbang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Kuartal I-2026, realisasi investasi asing dari Singapura bertengger di posisi puncak dengan nilai mencapai US$ 4,6 Miliar, jauh mengungguli Hong Kong (US$ 2,7 Miliar), dan Tiongkok (US$2,2 miliar). Namun, meminjam kacamata Robert Gilpin dalam The Political Economy of International Relations (1987), aliran modal tidak pernah netral dan selalui didesain untuk melayani hegemoni. Sebagian besar FDI dari Singapura bukanlah uang organik mereka, melainkan round-tripping (uang orang Indonesia yang diputar) atau dana asing yang transit.

Pola ini terlihat sangat mencolok pada lanskap pendanaan perusahaan rintisan (start-up) di Indonesia. Firma modal ventura yang basisnya terdaftar di Singapura, seperti East Ventures (dana kelolaan US$1 miliar), Northstar Group (US$2,5 miliar), hingga Alpha JWC Ventures (US$650 juta), nyatanya didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan mayoritas memfokuskan portofolionya di Indonesia. Bahkan, Sriwijaya Capital yang didirikan oleh WNI pada tahun 2025 dengan dana US$200 juta juga bernaung di bawah izin resmi otoritas Singapura. Artinya, statistik investasi Singapura yang selalu menempati urutan pertama di BKPM jangan dibaca mentah-mentah sebagai cerminan murni minat investor asing.

Persepsi keliru tentang siapa yang sebenarnya “asing” makin terlihat ketika kita menelisik pasar modal Indonesia. Sejumlah perusahaan offshore yang tercatat di bursa luar negeri dan menjadi pemegang saham besar emiten-emiten raksasa di dalam negeri ternyata berada di bawah kendali konglomerat Indonesia sendiri. Contohnya, Gallant Venture Ltd yang tercatat di Bursa Singapura menguasai sekitar 50% saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) dan berada dalam kendali Keluarga Salim. Mach Energy Ltd, juga di Singapura, memegang kurang lebih 46% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di bawah kendali Anthoni Salim. Sementara itu, Golden Agri-Resources di Singapura adalah induk langsung PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) milik Keluarga Widjaja. Yang cukup mencengangkan, sekitar 10,45% dari keseluruhan kapitalisasi pasar IHSG terhubung dengan Grup Salim melalui jaringan perusahaan semacam ini.

Situasi ini berdampak serius pada psikologi pasar. Jika entitas-entitas yang berbasis di Singapura atau Hong Kong tersebut melepas saham dalam jumlah besar, Bursa Efek Indonesia akan mencatat transaksinya sebagai “net sell asing”. Investor ritel dan masyarakat luas lalu menafsirkannya sebagai tanda investor luar negeri panik karena fundamental memburuk. Padahal, pihak yang sebenarnya melakukan penjualan adalah pengusaha Indonesia sendiri.

Temuan lain yang tidak kalah menarik adalah: transfer pricing dan under-invoicing. Selama berpuluh tahun, beberapa grup raksasa di negeri ini sengaja membangun afiliasi perdagangan di Singapura yang sekadar berfungsi sebagai perantara. Skemanya manipulatif namun dibiarkan subur. Perusahaan Indonesia mengekspor batu bara atau sawit (CPO) ke afiliasinya di Singapura dengan memalsukan nilai dokumen resmi menjadi jauh lebih rendah dari harga riil (under-invoicing). Sang afiliasi di Singapura kemudian menjual komoditas tersebut ke pembeli akhir global dengan harga pasar yang sebenarnya.

Selisih keuntungan raksasa ini tidak kembali ke Indonesia. Bahkan mengendap manis di perusahaan cangkang (shell companies) di Singapura, yang hanya dikenakan pajak korporasi 17%. Dan tentu saja, jauh dari jangkauan otoritas pajak Indonesia yang seharusnya berhak atas tarif 25% hingga 50%. Praktik culas ini adalah instrumen sistematis untuk menghindari pajak, merampok bea masuk negara, dan menyembunyikan kekayaan.

Di sinilah letak ironi terbesar manuver MSCI. Mereka menuntut Indonesia memberantas bad actors yang memanipulasi bursa, namun menutup mata pada fakta bahwa ekosistem yang melindungi identitas para manipulator, perampok komoditas, dan penghindar pajak ini berada di Singapura. Degradasi status IHSG hanyalah taktik untuk memaksa Indonesia merombak regulasinya agar aliran uang haram ini tetap bebas keluar-masuk melewati yurisdiksi mereka.

Pukulan Balik di Sektor Riil: Gas Bumi dan Kebangkitan Batam

Kecemasan yang memicu manuver finansial ini sebenarnya berakar dari perlawanan Jakarta di sektor riil. Indonesia sedang melakukan apa yang paling ditakuti oleh para hegemon pasar bebas: mengutamakan kepentingan nasional secara radikal.

Keputusan pemerintah memangkas 31 BBTUD pasokan gas pipa ke Singapura, dan komitmen menyetopnya secara total saat kontrak komersial berakhir di 2028 adalah pukulan presisi di ulu hati negara pulau tersebut. Singapura mengklaim bahwa penghentian gas dari Indonesia hanya berdampak 2% terhadap kebutuhan dalam negeri Singapura. Klaim ini adalah retorika statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya karena 2% tersebut merujuk secara spesifik pada volume pemangkasan awal (pengurangan kuota sebesar 31 BBTUD yang mulai diterapkan baru-baru ini), bukan merepresentasikan total ketergantungan Singapura terhadap seluruh gas dari Indonesia. Padahal menurut Energy Market Authority (EMA) Singapura sendiri pada 2025, gas yang dipasok melalui pipa (Pipe Natural Gas/PNG) dari Indonesia dan Malaysia menyumbang sekitar 43 persen dari total pasokan gas Singapura. Sisanya 57% adalah Liquefied Natural Gas (LNG) dari pasar global.

Jika Indonesia menghentikan pasokan, Singapura memang bisa menambalnya dengan membeli LNG dari pasar global menggunakan kapal. Namun, harga LNG di pasar bebas sangat fluktuatif dan jauh lebih mahal, sangat rentan terhadap krisis geopolitik (seperti perang di Timur Tengah atau Eropa). Memaksa Singapura beralih dari PNG Indonesia ke LNG global akan memicu lonjakan tarif listrik yang drastis bagi industri dan rumah tangga di Singapura

Selama berdekade, listrik dan industri manufaktur mereka menyusu pada energi murah dari Blok Natuna dan Sumatera. Penghentian aliran gas ini adalah deklarasi kedaulatan energi yang membuat Singapura kelabakan. Bagi pemerintah Indonesia, komitmen penghentian ekspor gas ke Singapura demi prioritas domestik

Di samping itu, Indonesia tidak lagi menjadikan Batam sebagai halaman belakang Singapura. Dengan masuknya komitmen investasi raksasa Rp381 triliun dari Xinyi Group untuk membangun Rempang Eco-City, dipadukan dengan modernisasi ambisius pelabuhan transshipment Batu Ampar, Indonesia sedang menodongkan senjata langsung ke jantung logistik Singapura. Sebuah bentuk ketegasan Indonesia untuk merebut kendali rute Selat Malaka.

Namun, ancaman paling mematikan bagi supremasi Singapura justru datang dari pergeseran episentrum ekonomi digital masa depan: ekosistem pusat data (data center). Mengutip klaim BP Batam, nilai investasi infrastruktur pusat data di kawasan ini telah menembus angka fantastis melampaui US$20 miliar (sekitar Rp320 triliun), ditarik oleh aktor-aktor global kelas kakap.

Dari Tiongkok, GDS Holding asal Shanghai masuk sejak 2021 di Nongsa Digital Park (NDP)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dengan nilai investasi mencapai US$200 juta. Jejaring bisnis GDS lantas menyebar dalam entitas terpisah di bawah bendera DayOne. Di Batam, DayOne, bersama Indonesia Investment Authority (INA), mengembangkan tiga kampus pusat data di NDP. Ambisi DayOne memuncak pada April 2026 saat mereka menyepakati kontrak jual-beli listrik dengan PLN Batam sebesar 450 megawatt (MW). Jadi rekor terbesar di Indonesia untuk infrastruktur data.

Dari poros Barat, Princeton Digital Group (PDG) asal Amerika Serikat yang bermarkas di Singapura, berinvestasi di Batam pada Februari 2023 dengan nilai mendekati US$1 miliar. Fakta bahwa korporasi raksasa Singapura kini terpaksa berinvestasi di Batam adalah sinyal paling gamblang bahwa hegemoni spasial mereka telah membentur tembok (limit to growth). Ketika mereka kehabisan lahan dan energi, korporasi energi BW Group (via BW Digital) turun tangan membangun kampus 144 MW di Nongsa, dengan desain strategis: menghubungkannya dengan kabel bawah laut ke Singapura. Hal serupa dilakukan konsorsium Singtel yang menggandeng Telkom Indonesia dan Medco Power membangun fasilitas hyperscale 54 MW bernama NeutraDC Nxera Batam di Kabil.

Singapura sedang memainkan strategi lindung nilai (hedging). Indonesia harus membaca manuver ini secara kritis. Seperti yang sudah-sudah, jangan sampai Batam hanya menjadi “penyedia lahan dan listrik” bagi ekspansi digital mereka, di mana servernya berada di Nusantara namun kendali intelijen data dan dividennya tetap terbang ke Marina Bay.

Danantara: Berkaca dari Eropa, Menantang Hegemoni Global

Lantas, apakah kita harus tunduk pada dikte MSCI agar asing tidak lari dari IHSG? Sama sekali tidak. Keluarnya dana pasif asing adalah harga yang terlampau murah untuk merintis kemerdekaan finansial. Apalagi, Indonesia kini telah membangkitkan raksasa baru: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hadirnya Danantara harus dibaca melampaui reposisi birokrasi BUMN semata. Dengan daya tembak likuiditas tanpa batas, sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara hadir sebagai market maker. Mereka akan memborong aset-aset strategis itu di harga diskon. Indonesia harus bersiap menasionalisasi kembali saham dan dividen yang selama ini dirampas asing. Menduplikasi formula sukses Sovereign Wealth Fund (SWF) di Eropa.

Prancis, misalnya, memiliki Bpifrance yang beroperasi sebagai perisai industri domestik. Setiap kali ada perusahaan strategis Prancis yang terancam dibeli paksa (hostile takeover) atau dihancurkan valuasinya oleh asing, Bpifrance akan masuk memborong sahamnya demi mempertahankan kedaulatan. Contoh lain, ada Norwegia dengan Government Pension Fund Global (GPFG) yang asetnya menembus USD 1,6 triliun. Norwegia secara brilian mensterilkan ekonomi domestiknya dengan memasukkan seluruh surplus ekspor minyak ke dalam SWF. Minyak bumi yang rentan habis diubah menjadi supremasi kepemilikan saham global yang abadi. Dengan menarik batas aman imbal hasil maksimal 3% setiap tahun, GPFG sanggup menanggung 20% pengeluaran APBN Norwegia.

Danantara mengawinkan peran kedua raksasa Eropa tersebut. Dengan mengonsolidasikan aset-aset raksasa seperti Mandiri, BRI, BNI, Telkom, Pertamina, hingga Indonesia Investment Authority (INA), Assets Under Management (AUM) Danantara pada tahap awal ditaksir melampaui USD 600 miliar (sekitar Rp9.300 triliun). Jika Danantara dikelola secara agresif dan transparan, serta mampu mencetak imbal hasil konservatif 8% saja per tahun—negara akan meraup potensi keuntungan sekitar USD 48 miliar (setara Rp744 triliun) setiap tahun di luar penerimaan pajak konvensional.

Injeksi likuiditas sebesar itu adalah amunisi fiskal tanpa utang yang sangat krusial untuk mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi 8%. Kedepan, dan bahkan seterusnya, Indonesia tidak perlu mengemis pada utang luar negeri dan tidak khawatir melihat modal asing yang fluktuatif.

Namun, kekuatan sejati Danantara harus melampaui besarnya angka di neraca, tetapi juga pada peran yang dimainkannya ketika badai datang. Setidaknya ada tiga peran yang akan menentukan apakah Danantara kelak tercatat dalam sejarah sebagai penyelamat ekonomi Indonesia.

Pertama, Danantara sebagai benteng terakhir pasar modal. Ketika dana pasif asing berbondong-bondong keluar mengikuti dikte indeks global, harga saham emiten-emiten terbaik bangsa ini jatuh bukan karena fundamentalnya rapuh, melainkan karena mekanisme penjualan paksa. Di titik inilah Danantara hadir sebagai investor jangkar (anchor investor): menyerap tekanan jual, menahan harga agar tidak terjun bebas, dan memastikan aset-aset strategis tidak berpindah tangan dengan harga obral. Kepanikan yang selama ini menjadi ladang panen para spekulan berubah menjadi kesempatan bagi negara untuk memperbesar kepemilikan atas kekayaannya sendiri.

Kedua, Danantara sebagai lokomotif industrialisasi. Selama puluhan tahun Indonesia terjebak menjadi penjual bahan mentah: batu bara, sawit, dan nikel dikeruk dari bumi kita, tetapi nilai tambahnya dinikmati di luar negeri, sebagian bahkan lewat permainan under-invoicing. Dengan modal besar, Danantara dapat membiayai proyek hilirisasi, energi baru terbarukan, dan ketahanan pangan yang terlalu besar dan terlalu lama masa pengembaliannya untuk dilirik investor swasta. Rantai nilai yang selama ini bocor ke luar negeri akhirnya dibangun dan dikunci di dalam negeri.

Ketiga, Danantara sebagai penjaga kedaulatan aset dan data strategis. Gelombang investasi pusat data di Batam membuktikan bahwa medan pertempuran ekonomi masa depan adalah infrastruktur digital dan energi. Seperti yang telah dirintis INA bersama DayOne di Nongsa, Danantara harus hadir sebagai mitra yang ikut memegang kendali, bukan sekadar penonton di tanah sendiri. Dengan begitu, dividen, kendali, dan data tidak lagi terbang ke Marina Bay. Setiap keuntungan diputar kembali menjadi modal pembangunan berikutnya, sebuah siklus kemandirian yang tidak bisa diputus oleh keputusan indeks mana pun.

Tentu, kepahlawanan tidak lahir dari ukuran, melainkan dari integritas. Ketiga peran ini hanya akan terwujud jika Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan steril dari kepentingan politik jangka pendek. Namun jika syarat itu terpenuhi, Danantara bukan sekadar perisai yang menahan pukulan, melainkan pedang yang membuka jalan bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan para hegemon yang selama ini mendikte kita.

Indonesia harus melihat bahwa indeks saham dan investasi asing bukanlah entitas filantropi, melainkan tuas kendali perubahan. Dengan kedaulatan energi yang dimaksimalkan, potensi Batam yang disiapkan memecah hegemoni logistik, dan Danantara yang berdiri sebagai benteng SWF raksasa, Indonesia mengirimkan satu pesan lugas: kita tidak lagi sudi didikte! Masa keemasan para hegemon yang bermanuver di balik layar dan menumpang hidup dari kekayaan.

Penulis : Dr. Zefrin, M.Pd

Pembangunan sebuah daerah kerap kali terjebak pada megahnya infrastruktur fisik semata, hingga mengabaikan aspek paling mendasar dari suatu peradaban yakni identitas kebudayaan. Di tengah gempuran modernisasi yang masif, Pemerintah Kota Gorontalo justru menunjukkan arah kebijakan yang kontras dan menyejukkan. Melalui sinergi pendidikan, penanaman nilai moral, serta penguatan ingatan sejarah, pemerintah kota membuktikan komitmennya untuk tumbuh maju tanpa pernah mencabut akar tradisi tanah kelahirannya.

Langkah strategis ini diawali dari ruang-ruang kelas lewat program inovatif bertajuk “Satu Sekolah Satu Budaya”. Dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, program ini mendorong seluruh satuan pendidikan mulai dari TK, SD, hingga SMP untuk mengimplementasikan tradisi dan seni lokal secara berkelanjutan (RRI.co.id, 2026). Setiap sekolah diajak mengadopsi serta menampilkan kebudayaan khas Gorontalo secara konsisten. Kebijakan ini mengubah fungsi sekolah bukan lagi sekadar tempat menimba ilmu akademis, melainkan ruang panggung hidup bagi lahirnya generasi muda yang cerdas sekaligus berakar kuat pada kearifan lokal.

Tidak berhenti pada sektor pendidikan formal, perhatian pemerintah kota juga merambah pada pembinaan moral dan spiritual remaja melalui tradisi Momeati. Pemerintah Kota Gorontalo secara aktif menggelar pembinaan dan pembeatan massal tradisi adat ini bagi para peserta didik dan remaja putri (YouTube Mimoza TV, 2025). Pelaksanaan ritus sakral yang memadukan nilai adat dan ajaran spiritual ini menjadi benteng pembentukan karakter menuju kedewasaan. Langkah kebijakan ini sejalan dengan temuan ilmiah Hinta dan Lamusu (2018), yang menegaskan bahwa prosesi adat Momeati mengandung makna simbolis dan nilai edukasi moral yang efektif membentuk karakter serta kesucian spiritual remaja putri Gorontalo di tengah dinamika zaman.

Puncak dari komitmen penataan identitas daerah ini diwujudkan melalui penguatan memori kolektif masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo mengoptimalkan alokasi dana apresiasi daerah untuk memperkuat pembangunan Museum 23 Januari guna mengabadikan sejarah perjuangan lokal (hargo.co.id, 2026). Museum yang didedikasikan untuk memperingati Hari Patriotik 23 Januari 1942 ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sarana edukasi publik yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Seperti yang ditekankan oleh Ismail (2020) dalam kajiannya, penguatan museum bersejarah lokal sangat efektif sebagai sarana edukasi dan pembentukan rasa nasionalisme generasi muda melalui artikulasi peristiwa sejarah daerah.

Keberhasilan Kota Gorontalo dalam merajut program pendidikan, pembinaan adat, dan pelestarian sejarah menjadi bukti sahih bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan akar tradisi. Pemerintah Kota Gorontalo telah membuktikan keberaniannya untuk tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya arus globalisasi, melainkan bertindak sebagai benteng utama yang aktif menjaga jiwa daerahnya. Langkah ini menegaskan sebuah pesan kuat kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari tingginya gedung yang dibangun, tetapi juga dari seberapa kokoh masyarakatnya menggenggam nilai-nilai luhur para leluhur.

Komitmen utuh ini adalah investasi jangka panjang yang meletakkan kebudayaan sebagai kompas pembangunan masa depan. Dengan memastikan generasi muda Gorontalo tumbuh cerdas, berkarakter mulia, dan bangga akan identitasnya, pemerintah kota sedang menyiapkan fondasi peradaban yang berdaya saing tinggi sekaligus berkepribadian tangguh. Gorontalo pun melangkah mantap menyongsong era baru sebuah kota modern yang senantiasa hidup, bernapas, dan bertumbuh dalam kehangatan budaya serta tradisinya sendiri.

Visi besar ini makin mempertegas posisi Gorontalo yang berambisi melaju kencang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di kawasan timur, tanpa sedikit pun melepaskan baju adatnya. Transformasi perkotaan yang diusung bukan sekadar mengejar angka kemajuan teknokratis, melainkan menciptakan ruang hidup modern yang berjiwa. Di kota ini, teknologi, digitalisasi, dan infrastruktur modern akan berdiri berdampingan secara harmonis dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kota Gorontalo sedang membuktikan sebuah formulasi ideal kota masa depan maju dalam peradaban, namun tetap berakar kuat pada tradisi. Melalui kepemimpinan yang peduli dan kebijakan kebudayaan yang terarah, Gorontalo dipastikan tumbuh menjadi daerah yang tidak hanya berdaya saing tinggi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi benteng kebudayaan yang disegani. Inilah legacy berharga yang sedang diukir Pemerintah Kota Gorontalo menjadikan tanah Serambi Madinah ini sebagai kota modern yang bangga akan jati diri dan kearifan lokalnya.

GORONTALO UTARA — Usai merampungkan agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) beberapa hari lalu, Laskar Gerindra Gorontalo Utara (Gorut) langsung diterjunkan ke lapangan untuk melayani masyarakat. Melalui instruksi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Gorontalo Utara, para kader menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa yang tengah dilanda kekeringan ekstrem di Kecamatan Kwandang.

Aksi sosial ini menyasar wilayah yang terdampak krisis pasokan air bersih, dimulai dari Desa Ombulodata dan Desa Pontolo Atas. Penyaluran bantuan air bersih ini dipastikan akan terus berlanjut secara bertahap ke desa-desa lain yang membutuhkan di seluruh wilayah Kecamatan Kwandang.

Koordinator Laskar Gerindra Gorontalo Utara, Febriyan Mohu, menegaskan bahwa aksi tanggap darurat ini merupakan bentuk pengabdian nyata para kader pasca-pelatihan.

“Laskar Gerindra tidak hanya dididik untuk memiliki kedisiplinan internal, tetapi juga diajarkan untuk peka dan hadir di tengah kesulitan rakyat. Begitu selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, kami langsung bergerak ke lapangan menyalurkan air bersih bagi warga yang mengalami krisis air. Langkah awal kami mulai dari Desa Ombulodata dan Desa Pontolo Atas, dan akan terus berlanjut ke desa-desa lain se-Kecamatan Kwandang yang membutuhkan,” tegas Febriyan Mohu.

Krisis air bersih yang melanda wilayah Gorontalo Utara tidak terlepas dari fenomena iklim El Niño Godzilla—sebuah fenomena pemanasan suhu permukaan laut tingkat kuat yang memicu musim kemarau ekstrem. Dampak fenomena ini menyebabkan penipisan cadangan air tanah, mengeringnya sumber-sumber air bersih warga, serta lumpuhnya pasokan air bersih di berbagai kawasan pemukiman.

Di tengah kondisi darurat pasokan air akibat fenomena cuaca ekstrem tersebut, Laskar Gerindra Gorut berkomitmen untuk terus siaga memfasilitasi kebutuhan mendasar masyarakat hingga pasokan air warga kembali normal.