Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, merespon berbagai opini dan komentar publik yang mempertanyakan fungsi trotoar jalan sebagai area untuk berjualan bagi pelaku UMKM di sepanjang Jalan Andalas dan Tanggidaa. Banyak masyarakat berpendapat bahwa trotoar seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas berjualan yang dinilai mengganggu fungsi utama trotoar sebagai jalur pejalan kaki.

Menjawab kritikan tersebut, Adhan Dambea menegaskan bahwa kebijakan memberikan izin penggunaan trotoar tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Walikota, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 03 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa trotoar bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, asalkan bukan usaha yang bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi utama trotoar.

“Aturannya jelas memberi kesempatan kepada pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan trotoar, dengan catatan usaha tersebut harus sifatnya sementara dan setelah selesai harus dibersihkan. Konsep ini saya buat bukan tanpa alasan, tapi karena melihat kondisi masyarakat kita yang membutuhkan penghidupan,” ujar Adhan Dambea dalam sebuah pernyataan unggahan video resmi.

Walikota juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Namun demikian, Adhan Dambea mengakui ada penolakan dari pihak-pihak tertentu, termasuk gubernur, yang menurutnya kurang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

“Jika ada yang merasa kebijakan ini merugikan, saya himbau agar tidak menghalangi usaha rakyat kecil yang hanya ingin mencari penghidupan. Saya juga meminta masyarakat Gorontalo untuk cerdas dalam menentukan pilihan pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adhan Dambea menyinggung dinamika politik terkait penolakan tersebut dan akan menyampaikan laporan terkait hal ini kepada Presiden, serta menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, dirinya selalu berpegang pada aturan yang ada sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat khususnya di kota Gorontalo.

Pemerintah Tiongkok kembali menegaskan klaim bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan bukan berasal dari negaranya, melainkan dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dipublikasikan melalui sebuah buku putih (white paper) yang merinci respons Tiongkok terhadap pandemi dan menjadi tanggapan atas tuduhan Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengklaim virus corona berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan, Tiongkok.​

Pada 18 April 2025, Gedung Putih meluncurkan situs resmi Covid-19 yang menuduh virus corona berasal dari laboratorium di Tiongkok. Situs itu juga menyasar Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Joe Biden, mantan pejabat kesehatan Anthony Fauci, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan kritik atas penanganan mereka terhadap pandemi.​

Menanggapi hal tersebut, Tiongkok melalui Kantor Informasi Dewan Negara merilis buku putih yang didistribusikan oleh kantor berita Xinhua. Dalam dokumen itu, Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan politisasi asal-usul Covid-19 serta merujuk pada gugatan hukum di Missouri yang berujung pada putusan denda sebesar 24 miliar dolar AS kepada Tiongkok atas tuduhan menimbun alat pelindung dan menutupi informasi wabah.​

Tiongkok mengklaim telah membagikan informasi relevan kepada WHO dan komunitas internasional secara tepat waktu serta menyebut studi bersama WHO-China menyimpulkan bahwa hipotesis kebocoran laboratorium adalah “sangat tidak mungkin.” Sebagaimana dikutip dalam dokumen resmi, Tiongkok menegaskan, “AS tidak boleh terus ‘berpura-pura tuli dan bisu’, tetapi harus menanggapi kekhawatiran sah masyarakat internasional.”​

Selain itu, dalam dokumen ditegaskan: “Bukti substansial menunjukkan Covid-19 mungkin telah muncul di AS lebih awal dari linimasa yang diklaim secara resmi, dan lebih awal dari wabah di China.”​

Tiongkok juga meminta agar tahapan berikutnya dari penelitian asal-usul virus difokuskan pada wilayah Amerika Serikat. Pejabat Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengemukakan bahwa investigasi selanjutnya terkait penelusuran asal-mula virus harus memprioritaskan Amerika Serikat.​

Di sisi lain, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) pada Januari 2025 mengumumkan penilaian terbaru bahwa pandemi Covid-19 lebih mungkin berasal dari laboratorium di Tiongkok ketimbang secara alami. Meski demikian, CIA menambahkan tingkat keyakinan rendah (low confidence) terhadap penilaian tersebut, dan semua kemungkinan tetap terbuka, baik asal-mula alami maupun kebocoran laboratorium.​

Pernyataan CIA ini juga dikuatkan oleh penilaian Direktur FBI, Christopher Wray, yang mengungkapkan keyakinan “moderat” bahwa pandemi mungkin berasal dari insiden laboratorium di Wuhan. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicara Mao Ning merespons, “Kesimpulan bahwa kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin dicapai oleh tim ahli gabungan China-WHO berdasarkan kunjungan lapangan ke laboratorium terkait di Wuhan. Hal ini telah diakui secara luas oleh komunitas internasional dan ilmiah.”​

Sementara perdebatan mengenai asal usul Covid-19 terus berlanjut di ranah politik dan diplomatik internasional, sebagian kalangan ilmuwan menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut secara terbuka dan tanpa politisasi untuk menemukan fakta yang sebenarnya demi kepentingan global.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo, Tomy Ishak, menegaskan bahwa pendidikan politik dan semangat bela negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun kesadaran berpolitik yang sehat di tengah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Tomy saat membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Bela Negara yang digelar oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Batudaa, Sabtu (11/10/2025). Acara ini dihadiri oleh para kader muda, pengurus partai tingkat kecamatan dan desa, serta masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk Desa Payunga dan Dunggala.

Dalam sambutannya, Tomy mengingatkan bahwa tugas partai politik tidak berhenti pada upaya merebut suara dalam pemilu, tetapi juga mencerdaskan masyarakat agar memahami hakikat politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Politik bukan hanya urusan pemilu atau siapa yang menang dan kalah. Politik adalah kesadaran. Sejak dalam keluarga, di rumah, di sekolah, sampai bagaimana kita memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama, itu semua bagian dari politik,” ujar Tomy di hadapan peserta.

Ia menegaskan, Partai Gerindra hadir bukan untuk memaksa siapa pun menjadi anggota, melainkan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin belajar, berkontribusi, dan menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Menurutnya, politik yang sehat harus berakar pada kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap masa depan bangsa.

“Gerindra tidak memaksa orang untuk masuk partai. Tapi kalau sudah bergabung, maka kewajiban kami adalah mendidik. Pendidikan politik itu penting agar masyarakat tahu arah dan tujuan perjuangan partai, tahu apa itu aspirasi, dan bagaimana memperjuangkannya dengan cara yang benar,” tegasnya.

Tomy juga menyoroti pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Ia menyebut, bela negara bukan hanya urusan militer, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga keutuhan, kedisiplinan, dan kemandirian bangsa.

“Bela negara bukan hanya ketika angkat senjata. Saat masyarakat ikut menjaga lingkungan, memperhatikan tetangga, bekerja jujur, dan aktif dalam kegiatan sosial — itu juga bentuk bela negara. Semua itu berawal dari kesadaran politik,” tambahnya.

Kepada para peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan muda, Tomy menekankan pentingnya memahami makna aspirasi rakyat sebagai kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

“Kalau aspirasi hanya berdasarkan keinginan, maka yang muncul adalah permintaan tanpa arah. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, maka itulah dasar pembangunan. Tugas kita memastikan aspirasi itu sampai dan diwujudkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tomy menyampaikan bahwa Gerindra Kabupaten Gorontalo akan terus membuka ruang dialog melalui sekretariat dan kantor partai di setiap kecamatan. Wadah itu diharapkan dapat menjadi tempat penyaluran ide, gagasan, serta keluhan masyarakat. Menurutnya, partai harus hadir di tengah rakyat bukan hanya saat musim pemilu, tetapi setiap waktu rakyat membutuhkan tempat untuk bersuara.

Kegiatan Pendidikan Politik dan Bela Negara ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Fraksi Gerindra Ramsi Sondakh, Ketua OKK Welly Hasan, serta jajaran DPC Gerindra Kabgor. Agenda tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan persoalan yang mereka hadapi di tingkat desa.

Menutup arahannya, Tomy menyerukan agar seluruh kader Gerindra tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai perjuangan rakyat serta menjadikan politik sebagai sarana membangun kesadaran dan keberpihakan pada bangsa.

“Gerindra adalah rumah bersama, bukan tempat mencari keuntungan. Mari jadikan politik sebagai ladang pengabdian, dan bela negara sebagai napas dalam setiap langkah perjuangan itu,” pungkas Tomy Ishak.