Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Saya tidak ingin menyebut nama atasannya secara spesifik dalam tulisan, apalagi mengkampanyekannya. Saya hanya ingin membahas soal Mayor Teddy. Bagi saya ini yang paling menarik dari seluruh episode politik yang sedang kita saksikan.
SIAPAKAH MAYOR TEDDY?
Sampai Sabtu sore, saya tidak tahu siapa Mayor Teddy. Tapi beberapa hari terakhir ini, tergiang terus nama si Mayor Teddy ini. Saya memang lagi kurang tertarik membahas soal Pilpres pada dua minggu terakhir ini karena harus menyiapkan salah satu Hari Agung dalam Islam yakni Isra’ Mi’raj, dimana UNG telah menerbitkan kitab Meeraji dengan tulisan latin bahasa Gorontalo sekaligus terjemahan bahasa Indonesia. Juga harus ikut turut serta membantu secara teknis pelaksanaan KKN UNG Pemilu 2024. Pilpres tahun ini bagi saya adalah hal yang tidak terlalu menarik karena terlalu tegang, saling hina, suudzon, ghibah dan bahkan fitnah.
Hingga tadi sore putri saya yang bernama Zahra Tanipu memperlihatkan wajah si Mayor Teddy, dia menanyakan kira-kira kapan si Mayor Teddy ke Gorontalo. Memang banyak pertanyaan aneh dan unik dari anak-anak saya selama beberapa tahun terakhir sejak mereka aktif memantau media sosial. Pertanyaannya terus terang tak bisa saya jawab, karena memang saya tidak tahu. Lalu saya mulai searching di Tiktok, Instagram, dan Facebook saya soal Mayor Teddy. Rupanya ia adalah seorang ajudan Menteri Pertahanan RI saat ini, yang sebelumnya ia adalah ajudan Presiden RI.
Hingga dari hasil googling yang rupanya Mayor Teddy adalah lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Sebagian besar alumnus SMA Taruna dipastikan masuk dan diterima di Akademi Militer ataupun Akademi Kepolisian, Teddy adalah jebolan Akademi Militer tahun 2011. Dalam karir militernya, Teddy lulusan sekolah pasukan elit di US Army Infantry School. Teddy adalah United States Army Ranger School dengan meraih predikat International Honor Graduate. Di Ranger School, Presiden SBY juga alumni dari sekolah ini.
Teddy lahir di Manado dari sepasang tentara yakni Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumayan. Ia pernah menikah tahun 2018, lalu memilih pisah dan kini ia berstatus jomblo.
MENGAPA MAYOR TEDDY MENCUAT?
Nah, nama Teddy rupanya mulai mencuat ke permukaan saat disoroti media ketika hadir sebagai ajudan salah satu Capres pada Debat Capres bulan Desember tahun lalu. Lalu, mulailah Teddy menjadi sosok idola baru bagi kalangan ibu-ibu hingga para perempuan milenial dan Gen Z.
Karakter dan latar belakang Teddy memenuhi semua prasyarat dari seorang idola baru ; ganteng, cerdas, berwibawa, ramah dan rajin. Bagi netizen, setelah jenuh dengan segala hiruk pikuk Pilpres, tentu segala pertunjukkan tokoh-tokoh politik termasuk artis-artis yang digaet untuk menarik simpati, tidak lagi menggairahkan suasana. Apalagi mulai mendekati Hari – H yang terjadi saling hina yang mengarah pada saling serang karakter individu, bukan lagi saling mendebat gagasan.
Pada titik jenuh itu, bagi netizen Mayor Teddy dianggap sebagai oase baru yang dapat membasahi “keringnya” politik nasional walaupun Mayor Teddy bukanlah politisi atau tim kampanye. Mayor Teddy adalah “perasan” dari kebutuhan netizen tentang sosok yang kalem tapi tegas, penolong, “ba kendis”, mirip opa-opa korea, postur tubuh proporsional dan tentu saja single. Apalagi aksi heroiknya yang menggendong seorang gadis yang jatuh pingsan di panggung kampanye terakhir.
Setelah mencuat, mulai terlihat banyaknya fans grup dan akun-akun fans yang dibuat, yang isinya adalah keseharian Mayor Teddy. Dan dalam waktu singkat terjadilah parasocial relationship yakni terbentuknya hubungan satu arah antara idola dan fans. Pada kondisi parasocial relationship, seorang fans sudah merasa memiliki ikatan emosional bahkan merasa mengenal idolanya secara personal. Hal itu terlihat dari eskpresi netizen pada kolom komentar baik di Tiktok, Instagram, Twitter dan Facebook.
Hingga kemarin, pembentukan soliditas netizen terhadap Mayor Teddy mulai kencang. Saya mencoba mensimulasikan foto Mayor Teddy dan foto saya, tujuannya ingin mengetahui sejauhmana netizen (teman saya di media sosial) mengenal Mayor Teddy, dan rata-rata teman saya mengenalnya bahkan seperti telah dekat. Walaupun dalam postingan tersebut, saya tidak menuliskan nama Mayor Teddy. Rupanya ingatan netizen terhadap wajah, topi, kacamata dan juga kendis Mayor Teddy telah sebegitu kental.
PEMUJAAN DAN HISTERIA TERHADAP MAYOR TEDDY
Setelah pengenalan terhadap idola mulai terbentuk, karakter dan identitas fans (netizen) mulai bisa dikategorikan. Fans Mayor Teddy adalah ibu-ibu muda dan perempuan single yang berasal dari kalangan milenial dan Gen Z.
Kebiasaan netizen dalam menggemari idolanya adalah (1). Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan oleh idolanya saat ini. (2). Mengecek media sosial sepanjang waktu hanya untuk mengetahui hal-hal terbaru tentang idolanya. (3). Merasa memiliki hubungan spesial atau romantis dengan idolanya. (4). Membayangkan atau mencari tahu tentang kehidupan pribadi idolanya, seperti dengan siapa mereka menjalin hubungan atau berkencan.
Jika hal itu mulai menggejala, maka yang terjadi adalah Celebrity Worship Syndrome (CWS). Istilah ini dikemukakan oleh Lynn McCutcheon. CWS adalah gangguan obsesif seseorang terhadap selebriti atau orang terkenal lainnya. Orang yang mengalami CWS cenderung memiliki ketertarikan emosional yang kuat terhadap idolanya. Mereka tidak hanya mengagumi sang idola, tetapi sampai berusaha mencari tahu segala informasi pribadi tentang idolanya. Hingga berujung pada pemujaan.
Pada kondisi ini, seseorang akan terlihat lebih ekstrim dalam mengemukakan ekspresinya, hal ini terlihat dari banyaknya story di Instagram, Tiktok dan Facebook tentang Mayor Teddy dengan caption yang unik dan lucu. Situasi ini menuju apa yang dinamakan histeria.
Dalam kondisi histeria, seseorang tidak lagi sadar akan kondisi psikologisnya, ia tak bisa lagi mengendalikan perasaannya. Dalam konteks yang ada, Mayor Teddy dianggap sebagai sekumpulan tanda dan simbol. Bagi Jean Baudrillard, situasi saat ini adalah masa mode of consumtion, dimana konsumsi masyarakat kontemporer dilatar belakangi oleh kebutuhan akan simbol dan tanda.
Pada kondisi mode of consumtion, Mayor Teddy dianggap sebagai realitas, walaupu sebenarnya bukan. Mayor Teddy sebagai tanda dan simbol pada akhirnya telah “dimanipulasi” sehingga hubungan netizen seperti konsumen, yang mengonsumsi tanda dan simbol tentang Mayor Teddy.
APA IMPLIKASI DARI MAYOR TEDDY EFFECT?
Sebagaimana diketahui bahwa pada Pemilu 2024 ada sebanyak 66.822.389 atau 33,60 persen pemilih dari generasi milenial. Sedangkan pemilih dari generasi Z adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85 persen. Kedua generasi ini mendominasi pemilih Pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih.
Di antara 56,54 persen tersebut ada sekitar separuhnya yang terdiri dari ibu-ibu muda dan perempuan single. Itu berkisar pada angka 50 – 60 juta pemilih.
Sebagian besar dari mereka ini adalah yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan yang sudah ada pilihan tapi masih mungkin untuk mengubah pilihannya (swing voters).
Implikasi dari Mayor Teddy Effect adalah terbentukanya fanbase secara ekstrim dan cepat, bahkan parasocial relationship bisa jadi akan menjadi bandwagon effect (kecenderungan mengikuti gaya, style dan ikut-ikutan). Akan ada mode ikut-ikutan yang bergerak secara eksponensial.
Bagi kalangan politisi yang memiliki kemampuan dan pengetahuan diatas rata-rata, kesempatan ini tidak akan disia-siakan, apalagi dalam waktu yang sangat sempit. Entah “tanda dan simbol” tentang Mayor Teddy adalah by design, tetapi kecenderungan untuk memanfaatkan “momentum” Mayor Teddy telah mengisi minggu tenang secara aktif.
Mayor Teddy sebagai simbol dan tanda juga menjadi pemecah kejenuhan pemilih tentang isu gemoy, samsul, lagu tabrak-tabrak masuk, dan oke gas untuk kalangan milenial dan gen Z. Mayor Teddy dalam bentuk simbol menjadi perekat soliditas pemilih untuk terus bertahan hingga tanggal 14. Termasuk menjaga soliditas kalangan tersebut untuk terus bertahan di tengah gempuran isu “dinasti”, bansos dan yang terakhir adalah film dokumenter Dirty Vote yang diluncurkan oleh kalangan aktifits pro demokrasi.
Jadi, disadari atau tidak, by design atau by momentum, setidaknya tanda dan simbol tentang Mayor Teddy telah mengisi hari-hari kosong selama minggu tenang, netizen sibuk membahas dan memperbincangkan hingga tanggal 14 Februari, tidak lagi membahas gempuran isu yang sedang naik. Dan demi idola yang dipujanya, besar kemungkinan semua fans Mayor Teddy akan mengarahkan pilihannya kepada yang dikawal Mayor Teddy selama ini.
Demi Mayor Teddy, mereka rela melakukan apa saja. Memang minggu ini, minggunya Mayor Teddy.
Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Gorontalo yang digelar hari ini, dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, staf ahli, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat Kota Gorontalo.
Dalam pandangan resminya, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penyesuaian perangkat daerah harus memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak ingin perubahan ini hanya sebatas penyesuaian nama dinas atau jabatan. Rakyat harus merasakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Politik bagi kami adalah jalan pengabdian, dan tugas pejabat adalah melayani, bukan dilayani,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.
Gerindra juga memberikan catatan penting terkait langkah reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, di antaranya:
•Penempatan aparatur harus berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kepentingan politik;
•Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus diperkuat sumber daya dan anggaran;
•Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.
“Kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo untuk memperkuat birokrasi daerah, asalkan orientasinya jelas: memudahkan rakyat dan mempercepat pembangunan,” lanjut pernyataan Fraksi Gerindra.
Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Ranperda, yang diharapkan segera rampung dan membawa perubahan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.
Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Gelombang unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu meninggalkan dampak kerugian besar bagi berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total kerugian fasilitas publik dan infrastruktur akibat demonstrasi hampir menyentuh angka Rp 900 miliar melansir Antara di Jakarta, Selasa (2/9/2025)..
Kerugian tersebut meliputi kerusakan pada gedung pemerintahan, sarana transportasi, serta sejumlah fasilitas umum di sejumlah kota besar. Beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain gedung-gedung DPRD yang mengalami pembakaran, gerbang tol yang dirusak, serta beberapa halte bus dan sistem MRT yang mengalami kerusakan signifikan.
Dody menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan kerusakan paling parah, dengan beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Negara Grahadi yang juga mengalami kerusakan. Selain itu, kantor DPRD Kota Kediri turut menjadi salah satu fasilitas yang rusak.
Tak hanya Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu titik lokasi dengan kerusakan berat, terutama akibat pembakaran Kantor DPRD Makassar yang berlangsung selama beberapa hari. Kerusakan yang terjadi di Makassar menambah daftar panjang wilayah yang terdampak kerusuhan selama aksi demo.
Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya cepat menyiapkan anggaran darurat guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur tidak mengganggu program strategis pemerintahan.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan data terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di 32 provinsi dengan 107 titik penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, banyak yang berjalan damai, namun sejumlah besar aksi berujung ricuh dengan insiden pembakaran dan pengrusakan berbagai fasilitas publik.
Menurut Tito, kerusuhan terjadi di beberapa daerah utama seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Meskipun ada sejumlah tempat yang berhasil mempertahankan kondisi kondusif, kekerasan masih menyisakan dampak serius di berbagai wilayah.
Kerugian di DKI Jakarta menjadi salah satu yang paling signifikan, dengan sekitar 22 halte Transjakarta dan MRT mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas MRT saja ditaksir menelan biaya Rp 3,3 miliar, sementara untuk Transjakarta mencapai Rp 41,6 miliar. Selain itu, sistem CCTV yang turut rusak diperkirakan menimbulkan biaya hingga Rp 5,5 miliar.
Di Makassar, pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar menyebabkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga korban jiwa sebanyak tiga orang dan lima lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Kerusakan juga terjadi di Kota Surakarta, dengan pembakaran kantor Sekretariat DPRD Solo, serta di Surabaya dimana Gedung Grahadi dan sejumlah pos polisi rusak parah karena kebakaran.
Demikian gambaran luas dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia yang menuntut perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat demi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-demo.
Gorontalo3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Bone Bolango3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months ago
Daerah3 months ago