Connect with us

News

Pemda Gorontalo Belum 100 Persen Laporkan LHKPN

Published

on

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan evaluasi terkait trend penurunan skor rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) seluruh pemerintah daerah di Gorontalo.

Berdasarkan data 2018, KPK mencatat skor MCP rata-rata pemda di Gorontalo 78 persen, dan berturut-turut mengalami penurunan menjadi 73 persen dan 66 persen di tahun 2019 dan 2020.

Dalam catatan KPK penurunan skor ini tidak hanya sebagai dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, tetapi juga kurangnya komitmen kepala daerah, khususnya yang berakhir masa jabatannya.

Sedangkan, capaian skor MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 adalah 82 persen. Dengan rincian, capaian untuk perencanaan dan penganggaran APBD 82 persen, pengadaan barang dan jasa 92,82 persen.

Pelayanan terpadu satu pintu 99,6 persen, penguatan aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) 82,86 persen, manajemen ASN 97,38 persen, optimalisasi pendapatan daerah 48, 71 persen, dan manajeman aset 65,95 persen.

Lembaga KPK juga menyoroti terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data per 26 April 2021, dari tujuh Pemda terdiri atas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, hanya Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang belum 100 persen menyampaikan LHKPN.

Tercatat masih ada 3 wajib lapor LHKPN yang masih belum menyerahkan laporannya dari total 113 wajib lapor di lingkungan Pemkab Gorontalo. Sedangkan untuk DPRD, baik tingkat satu maupun dua telah 100 persen menyampaikan LHKPN.

Gorontalo

BASARNAS Gorontalo Gelar Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D)

Published

on

GORONTALO – Direktorat Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan bekerja sama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mengadakan kegiatan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D). Acara ini dibuka oleh Deputi Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Moh. Barokna Haulah.

Dalam sambutannya, Moh. Barokna Haulah menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi bagi seluruh potensi pencarian dan pertolongan, melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, TNI-Polri, badan usaha, serta instansi dan organisasi non-pemerintah.

“Dengan tema ‘Optimalisasi Peran Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo,’ kami berharap forum ini dapat mendorong kolaborasi dalam melayani masyarakat, baik dalam upaya pencegahan dan mitigasi SAR maupun operasi pada tahap tanggap darurat,” ujar Barokna.

Sebanyak 61 peserta dari berbagai instansi, organisasi, dan komunitas yang berkaitan dengan SAR ikut serta dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Materi disampaikan oleh perwakilan dari Korem 133 NW, BMKG, BPBD, dan Basarnas, dengan tujuan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan operasi SAR di Provinsi Gorontalo.

Acara ini tidak hanya memperkuat koordinasi antar lembaga, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta dalam menghadapi situasi darurat. “Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama melalui forum koordinasi ini untuk melayani masyarakat di bidang SAR dan penanggulangan bencana,” tambah Barokna.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kerja sama antara berbagai pihak, sehingga operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Gorontalo dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Continue Reading

News

Kisruh Biaya Kuliah

Published

on

Penulis : Rierind Koniyo

barakati.id – Kisruh biaya kuliah di Indonesia mencerminkan krisis yang mendalam dalam sistem pendidikan tinggi. Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk memanusiakan manusia, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan kepribadian. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, data dari Dataindonesia.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sekitar 10,2 juta siswa yang lulus pada tahun 2023, hanya 7,8 juta yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Kesenjangan ini disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bagi sebagian mahasiswa yang beruntung, biaya kuliah dapat ditanggung oleh orang tua atau melalui beasiswa KIP. Namun, ada banyak mahasiswa yang harus berjuang sendiri, mengatasi berbagai kesulitan keuangan demi meraih pendidikan yang lebih tinggi. Mereka bekerja sambilan, mengikat perut agar hemat, dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa kuliah.

Pemerintah sering kali dianggap gagal memahami urgensi mahalnya biaya kuliah. Sebuah pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi sebagai kunci peradaban yang maju. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang lebih cerdas, inovatif, dan kompetitif di tingkat global.

Banyak warga negara yang ingin maju, menggantungkan mimpi dan cita-citanya pada pendidikan tinggi. Mereka rela berkorban demi masa depan yang lebih baik, meskipun harus menjalani kehidupan yang keras dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada, memastikan bahwa bantuan pendidikan dan beasiswa mencapai sasaran yang tepat. Harus ada mekanisme yang adil dan transparan untuk mendukung mereka yang benar-benar membutuhkan, agar semua warga negara, terutama yang miskin, memiliki harapan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pendidikan.

Pendidikan tinggi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berpengetahuan, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pemerintah harus berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan jumlah penerima beasiswa tetapi juga memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki semangat dan kemampuan untuk belajar. Dengan demikian, harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua lapisan masyarakat dapat terwujud.

Continue Reading

Gorontalo

Hanya Kaka RG yang Bisa Gebuk Elnino

Published

on

GORONTALO – Juru bicara GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak tampak ciut ketika mendengar bahwa Rahmat Gobel akan turun sebagai cagub Gorontalo.

“Saya pastikan bahwa pak Rahmat Gobel tidak akan maju jadi cagub Gorontalo. Sehingga ketua Elnino menjadi tidak mendapatkan tandingan yang sekelas. Ketika RG tidak maju sebagai cagub Gorontalo maka ketua Elnino akan melaju sendiri tanpa tandingan yang berarti,” tutur Wahidin sambil membusungkan dada.

Dari hasil Pemilu 2024, yang bisa bisa mengalahkan Elnino hanya suara dari Rahmat Gobel. “RG kan takkan maju nih. Terus, hanya dia yang bisa gebuk Elnino. Tidak ada orang lain. Karena RG tidak maju, maka pasti ketua Elnino jadi Gubernur Gorontalo. Kan begitu hitungan rasionalnya,” tutup Wahidin.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler